Apa yang disebut pemiskinan structural dialami oleh Suku Anak Dalam (SAD) di Kampung Simpang Macan, Kunangan Jaya, Jambi. Hak mereka atas tanah diambil alih, kemudian digusur, diperas, lalu diusir secara terpaksa. Proyek-proyek perusahaan ekstraksi kekayaan alam yang berskala kecil hingga raksasa modal asing datang ke kampung dipedalaman kawasan hutan tempat hidup SAD. Isi hasil hutan kayu mereka dikuras, ditanami hutan tanaman, ditanami sawit dan dipasang patok alam maupun larangan untuk memisahkan masyarakat dengan hutan.

Sejak tahun 1990, kawasan hutan tempat hidup SAD sudah dirambah, dirusaki dan ditumbangkan mesin-mesin penebang kayu perusahaan Asialog. Pemerintah tiada henti mengeluarkan ijin-ijin pada kawasan hutan tersebut untuk perkebunan, bisnis hutan tanaman dan proyek nasional transmigrasi. Warga SAD hanya jadi penonton dan eksistensi mereka “tidak dianggap”. Sepertinya wilayah tersebut dianggap tidak bertuan “terra nullius” dan siapapun mereka yang ada diwilayah tersebut harus tunduk pada hukum penguasa.

Mereka (SAD) hanya pasrah saja ketika perusahaan PT. REKI datang membawa ijin IUPHHK – RE dan mematok hutan untuk bisnis konservasi.  Diskriminasi dan penaklukkan terjadi. Rumah ladang mereka dibakar atas nama pengaturan.

“Kami tidak mau ada keributan, tidak mau melawan, takut, kami mau hidup aman, damai dan sejahtera, samo seperti masyarakat lainnya”, kesaksian Bapak Asan Bada, 55 tahun,  tokoh masyarakat Kampung (RT) Simpang Macan. Kehadiran perusahaan hanya membuat masyarakat bertambah miskin. Tanah dan hutan warisan leluhur kami dirampas. Kami tidak boleh lagi membuka hutan dan menambah lahan kebun, tidak ada lahan untuk berladang. Ladang padi kami dirusak, dibakar dan dituduh melanggar hukum karena memasuki kawasan hutan milik perusahaan. Kami tidak punya lagi tempat berladang dan tidak lagi menanam padi.

Masyarakat terpaksa menggunakan tanah yang tersisa untuk berkebun karet, buah-buahan dan sayuran. Mereka ke hutan hanya untuk menangkap dan menjaring ikan di sungai dalam hutan. Kehidupan social ekonomi mereka dalam kendali pasar yang eksploitatif, penuh persaingan dan kompleks yang sulit dimengerti.

Asan Bada mau bekerja apa saja dan menanam tanaman pasar untuk mendapatkan uang. Sejak tahun 2001, kebun tanaman karet Asan Bada sudah bisa dipanen, hasilnya  dijual ke pengumpul setempat Rp. 8.000 per kilo. Harganya jauh dari control Asan Bada, kadang naik, kadang turun, sulit dimengerti. Uang hasil menjual karet basah olahan yang digunakan untuk membeli beras, lauk pauk, sembako lainnya dan barang-barang rumah tangga.

Sejak ada perusahaan REKI, masyarakat tidak lagi berladang (ume) padi yang biasanya dilakukan satu kali se tahun. Masyarakat kehilangan bibit padi-padi jenis local, seperti: kumpai, kerawai, ketipung dan ketang. Masyarakat menjadi tergantung membeli beras di kios Rp. 8.000 per kilo.

Proyek-proyek pembangunan yang bercita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, kenyataannya berhasil melucuti hak-hak masyarakat atas pengetahuan asli mereka dan mentransformasikan mereka pada pengetahuan ekonomi pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   Proyek tidak pernah terbukti mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan dan melindungi rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dasar SAD. Pendidikan mereka masih jauh dibawah rata-rata, pelayanan kesehatan buruk, pendapatan ekonomi mereka tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mereka hanya menjadi sasaran proyek pemberdayaan sosial dan tidak pernah tuntas.

REKI memberikan mereka bantuan beberapa ekor ayam dan kambing. Terakhir kandang ayam sudah roboh tapi bantuan ayam belum datang. Bantuan kambing dibatalkan alasannya mengundang macan. Masyarakat diberikan pekerja mengisi tanaman pada polybag dan merawat tanaman kayu alam, seperti: medang, meranti, balam, pete, jengkol dan kabau, dengan sedikit upah. Bantuan dan pekerjaan ini disebut model kemitraan. Masyarakat tidak tahu apa maksudnya kemitraan, yang tidak jelas tujuannya dan bantuannya yang setengah hati.

“Kami butuh tanah pak untuk tempat kami hidup” kata Bapak Asan. Masyarakat perlu pekerjaan, perlu makan dan perlu tanah. Kami ingin wilayah kami dikeluarkan dari proyek REKI, karenanya Pemerintah Dinas Kehutanan dan REKI, harus ‘menimbulkan’ (mengakui) hak masyarakat. Kami tidak mengerti hukum, kami takut dengan pasal-pasal hukum yang disampaikan petugas Dinas kehutanan dan REKI. Aparat keamanan Polisi dan TNI, jangan menakut-nakuti masyarakat, seharusnya mereka melindungi masyarakat. Bapak Asan terus mengulang-ulang dan mengingatkan kekhawatiran dan harapannya untuk perubahan yang diyakininya lebih baik buat warga SAD.

Perusahaan butuh keamanan dalam berusaha, jika kekerasan, pemaksaan dan tidak adanya penghormatan hak masyarakat, masih menjadi cara perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, sama halnya p

emerintah dan perusahaan sedang menciptakan ketidakamanan bagi dirinya sendiri.

Ank, Juli 2012.

(Catatan Wawancara dengan Asan Bada, Cosmo, Jambi, Juli 2012)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Apa yang disebut pemiskinan structural dialami oleh Suku Anak Dalam (SAD) di Kampung Simpang Macan, Kunangan Jaya, Jambi. Hak mereka atas tanah diambil alih, kemudian digusur, diperas, lalu diusir secara terpaksa. Proyek-proyek perusahaan ekstraksi kekayaan alam yang berskala kecil hingga raksasa modal asing datang ke kampung dipedalaman kawasan hutan tempat hidup SAD. Isi hasil hutan kayu mereka dikuras, ditanami hutan tanaman, ditanami sawit dan dipasang patok alam maupun larangan untuk memisahkan masyarakat dengan hutan.

    Sejak tahun 1990, kawasan hutan tempat hidup SAD sudah dirambah, dirusaki dan ditumbangkan mesin-mesin penebang kayu perusahaan Asialog. Pemerintah tiada henti mengeluarkan ijin-ijin pada kawasan hutan tersebut untuk perkebunan, bisnis hutan tanaman dan proyek nasional transmigrasi. Warga SAD hanya jadi penonton dan eksistensi mereka “tidak dianggap”. Sepertinya wilayah tersebut dianggap tidak bertuan “terra nullius” dan siapapun mereka yang ada diwilayah tersebut harus tunduk pada hukum penguasa.

    Mereka (SAD) hanya pasrah saja ketika perusahaan PT. REKI datang membawa ijin IUPHHK – RE dan mematok hutan untuk bisnis konservasi.  Diskriminasi dan penaklukkan terjadi. Rumah ladang mereka dibakar atas nama pengaturan.

    “Kami tidak mau ada keributan, tidak mau melawan, takut, kami mau hidup aman, damai dan sejahtera, samo seperti masyarakat lainnya”, kesaksian Bapak Asan Bada, 55 tahun,  tokoh masyarakat Kampung (RT) Simpang Macan. Kehadiran perusahaan hanya membuat masyarakat bertambah miskin. Tanah dan hutan warisan leluhur kami dirampas. Kami tidak boleh lagi membuka hutan dan menambah lahan kebun, tidak ada lahan untuk berladang. Ladang padi kami dirusak, dibakar dan dituduh melanggar hukum karena memasuki kawasan hutan milik perusahaan. Kami tidak punya lagi tempat berladang dan tidak lagi menanam padi.

    Masyarakat terpaksa menggunakan tanah yang tersisa untuk berkebun karet, buah-buahan dan sayuran. Mereka ke hutan hanya untuk menangkap dan menjaring ikan di sungai dalam hutan. Kehidupan social ekonomi mereka dalam kendali pasar yang eksploitatif, penuh persaingan dan kompleks yang sulit dimengerti.

    Asan Bada mau bekerja apa saja dan menanam tanaman pasar untuk mendapatkan uang. Sejak tahun 2001, kebun tanaman karet Asan Bada sudah bisa dipanen, hasilnya  dijual ke pengumpul setempat Rp. 8.000 per kilo. Harganya jauh dari control Asan Bada, kadang naik, kadang turun, sulit dimengerti. Uang hasil menjual karet basah olahan yang digunakan untuk membeli beras, lauk pauk, sembako lainnya dan barang-barang rumah tangga.

    Sejak ada perusahaan REKI, masyarakat tidak lagi berladang (ume) padi yang biasanya dilakukan satu kali se tahun. Masyarakat kehilangan bibit padi-padi jenis local, seperti: kumpai, kerawai, ketipung dan ketang. Masyarakat menjadi tergantung membeli beras di kios Rp. 8.000 per kilo.

    Proyek-proyek pembangunan yang bercita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, kenyataannya berhasil melucuti hak-hak masyarakat atas pengetahuan asli mereka dan mentransformasikan mereka pada pengetahuan ekonomi pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   Proyek tidak pernah terbukti mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan dan melindungi rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dasar SAD. Pendidikan mereka masih jauh dibawah rata-rata, pelayanan kesehatan buruk, pendapatan ekonomi mereka tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mereka hanya menjadi sasaran proyek pemberdayaan sosial dan tidak pernah tuntas.

    REKI memberikan mereka bantuan beberapa ekor ayam dan kambing. Terakhir kandang ayam sudah roboh tapi bantuan ayam belum datang. Bantuan kambing dibatalkan alasannya mengundang macan. Masyarakat diberikan pekerja mengisi tanaman pada polybag dan merawat tanaman kayu alam, seperti: medang, meranti, balam, pete, jengkol dan kabau, dengan sedikit upah. Bantuan dan pekerjaan ini disebut model kemitraan. Masyarakat tidak tahu apa maksudnya kemitraan, yang tidak jelas tujuannya dan bantuannya yang setengah hati.

    “Kami butuh tanah pak untuk tempat kami hidup” kata Bapak Asan. Masyarakat perlu pekerjaan, perlu makan dan perlu tanah. Kami ingin wilayah kami dikeluarkan dari proyek REKI, karenanya Pemerintah Dinas Kehutanan dan REKI, harus ‘menimbulkan’ (mengakui) hak masyarakat. Kami tidak mengerti hukum, kami takut dengan pasal-pasal hukum yang disampaikan petugas Dinas kehutanan dan REKI. Aparat keamanan Polisi dan TNI, jangan menakut-nakuti masyarakat, seharusnya mereka melindungi masyarakat. Bapak Asan terus mengulang-ulang dan mengingatkan kekhawatiran dan harapannya untuk perubahan yang diyakininya lebih baik buat warga SAD.

    Perusahaan butuh keamanan dalam berusaha, jika kekerasan, pemaksaan dan tidak adanya penghormatan hak masyarakat, masih menjadi cara perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, sama halnya p

    emerintah dan perusahaan sedang menciptakan ketidakamanan bagi dirinya sendiri.

    Ank, Juli 2012.

    (Catatan Wawancara dengan Asan Bada, Cosmo, Jambi, Juli 2012)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on