TAKPAS Desak Gubernur Hentikan Patok Permanen

0
297

Banda Aceh – Konflik antara masyarakat yang berasal dari 22 desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dengan PT Ubertraco/Nafasindo sudah berlangsung  lama, tepatnya sejak tahun 2006, namun hingga sekarang belum ada penyelesaian dari pemerintah.

Sebelumnya, atas desakan dan tuntutan masyarakat, Pemerintah Aceh melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan yang di dalamnya terlibat berbagai instansi bersama dengan Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan berbagai tahapan penyelesaian dimulai dari menerima pengaduan masyarakat, pendataan masyarakat, pengumpulan dokumen, pengukuran ulang tapal batas hingga pemasangan patok sementara.

Masyarakat berharap kepada Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan tahapan akhir dari sengketa ini yaitu dengan pemasangan patok permanen berdasarkan titik koordinat yang dibuat tahun 2010 yang telah disepakati oleh masyarkat dan PT Ubertraco/Nafasindo dan telah diketahui oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pada tanggal 6 Juni 2012, masyarakat Aceh Singkil mendatangi DPRA meminta kepada DPRA untuk memanggil Kapolda Aceh dan Kakanwil BPN Aceh untuk merencanakan pemasangan patok permanen. Sehari sebelumnya, mahasiswa Aceh Singkil melakukan demonstrasi di Kanwil BPN Aceh dan Polda Aceh menuntut hal yang sama.

Akan tetapi, dari ketiga aksi tersebut, masyarakat dan mahasiswa mendapatkan jawaban yang sama: karena alasan keamanan, pemasangan patok permanen akan dilakukan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh. Pelantikan sendiri akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2012.

Akan tetapi, realitas di lapangan, BPN Pusat melakukan pemasangan patok permanen pada hari Kamis, 21 Juni 2012. Pemasangan patok tersebut ditolak oleh masyarakat karena tidak berdasarkan hasil ukur ulang pada tahun 2010 SEPERTI yang telah disepakati bersama oleh masyarkat Aceh Singkil dan PT Ubertraco/Nafasindo.

Pemasangan patok permanen atau tapal batas tersebut dilakukan oleh BPN Pusat melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang melibatkan Kanwil BPN Aceh, Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Polda Aceh, Polres Singkil, Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Aceh dan Aceh Singkil pada Kamis 21 Juni 2012.

Kami mencurigai ada permainan antara Pemkab Aceh Singkil, Polda Aceh dan BPN dalam kasus ini. Sebelumnya jelas bahwa Polda Aceh dan BPN menyatakan tidak bisa melakukan pemasangan patok permanen karena alasan keamanan, dan di forum-forum resmi mereka selalu mengatakan akan melakukan pemasangan patok permanen setelah pelantikan gubernur.

Kenyataannya, Polda Aceh dan Kanwil BPN serta BPN Aceh Singkil ikut serta dalam pemasangan patok permanen. Budiono, Kabid Hukum Polda Aceh dalam pertemuan dengan kami pada hari Rabu, 4 Juli 2012 menyatakan dengan bangga bahwa sebelum pemasangan patok permanen pada tanggal 21 Juni 2012 mereka telah melakukan pertemuan di Polda Aceh. Dalam pertemuan tersebut dia mereka membicarakan tentang rencana pemasangan patok permanen, PT Ubertraco/Nafasindo ikut hadir dalam pertemuan itu, akan tetapi masyarakat tidka pernah diundang. Ada apa ini?

Atas temuan di atas, kami mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan patok permanen yang sekarang dilakukan oleh BPN Pusat tersebut. Menurut kami, apa yang telah dilakukan oleh BPN Pusat merupakan tindakan tidak menghargai otonomi Aceh. Hal yang paling ditakutkan adalah, patok permanen yang dilakukan saat ini akan  menimbulkan bom waktu karena pelaksanaannya tidak berdasarkan hasil kerja pemerintah Aceh dan Aceh Singkil yang telah disepakati para pihak.

Banda Aceh, 5 Juli 2012

Tim Advokasi Konflik Pertanahan Aceh Singkil (TAKPAS)

(LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), KontraS Aceh). (Sp)

Sumber:

http://atjehlink.com/takpas-desak-gubernur-hentikan-patok-permanen/