“Para tentara ini menangkap Yunia dengan dokumen tentang OPM dan dibawa ke pos induk di Sorendiweri (Yunia dalam keadaan haml). Yunia ditahan di Sorindiweri hingga ia dibawa ke Waforesyor untuk diperkosa lalu ditembak mati. Setelah ditembak mati ia diinjak di perutnya sehingga anak kecil dalam perut keluar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967, saat itu Yunia baru hami anak pertamanya dalam kandungan 8 bulan.”

Kutipan diatas adalah salah satu cerita saksi korban pelanggaran HAM di Biak Papua, yang didokumentasikan oleh Tim riset ICTJ dan Elsham, yang dilaporkan dan dipublikasikan dalam buku Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebeum dan Sesudah Reformasi.

Tim ini berhasil mendokumentasikan sebanyak 749 jenis tindakan kekerasan di empat wilayah kabupaten di Papua (Biak, Sorong, Paniai dan Manokwari). Galuh Wandita, salah satu tim penulis dari ICTJ, mengatakan dokumentasi cerita saksi dan korban ini hanya sebagian kecil dari potret kekerasan yang terus meluas dan sistematis terjadi di tanah Papua hingga saat ini.

Masih saja belum hilang dari ingatan kita bagaimana keresahan dan penangkapan warga di Distrik Angkaisera, Serui, yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dengan kekerasan dilakukan aparat Brimob. Demikian pula pembunuhan terhadap Mako Tabuni, yang ditembak petugas saat melintas di jalan raya menuju kampus Uncen Baru. Menurut Silvana, anggota Komnas Perempuan, yang melakukan penelitian kekerasan perempuan Papua, kekerasan yang terjadi di Wamena telah dialami oleh empat generasi tanpa pemulihan.

Sejarah kekerasan di Papua telah terjadi semenjak tahun 1960an hingga periode ‘reformasi’. Tanah Papua telah menjadi tempat pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak mendapat penyelesaian dari pemerintah.  Peristiwa kekerasan ini sangat mempengaruhi keberadaan orang Papua. Korban dan saksi masih mengalami trauma yang tidak terselesaikan dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa kekerasan, sehingga menyebabkan tingginya rasa tidak percaya terhadap pemerintah dan perwakilannya.

Laporan ini menyebutkan besarnya kekayaan sumber daya alam melatarbelakangi tingginya kepentingan dan ketidakpuasan di Papua, yang terus meningkatkan ketegangan dan terjadinya pelanggaran baru.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, peneiti LIPI, ada dua kesalahan pelanggaran HAM di Papua, yang pertama saat Indonesia berhasil menduduki tanah Papua, aparat keamanan memandang sebagai the new master (tuan baru) di Papua, penguasa atas orang Papua. Mereka tidak memandang orang Papua sebagai saudara dan terjadi tindakan kekerasan HAM, atas nama menumpas gerakan separatis. Kesalahan kedua,  memandang Papua sebagai the real military training field, setelah Aceh, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan. Realitasnya, aparat keamanan ditempatkan hampir diseluruh wilayah di pedalaman Papua atas nama operasi keamanan.

Dalam konteks untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Papua akan sulit diwujudkan tanpa adanya pengakuan dan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM secara serius. Dari sisi korban dibutuhkan rekonsiliasi. Laporan ICTJ dan ELSHAM ini mengajukan perlunya upaya keadilan transisi secara komperehensif, termasuk pencarian kebenaran, pertanggungjawaban hukum, reparasi, reformasi institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM dan focus pada hak-hak perempuan. Kerangka keadilan transisi ini bertujuan untuk perdamaian, rekonsiliasi dan demokrasi di tanah Papua.

Idealnya diatas kertas keberadaan UU Otsus dapat memenuhi kerangka keadilan transisi, sebagaimana juga tertuang dalam UUD 45, yang mewajibkan pemerintah nasional dan provinsi dan masyarakat untuk menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Namun UU Otsus ini dianggap gagal dikarenakan lemahnya komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu dari UU Otsus yang mengsyaratkan persetujuan dari MRP dan DPRP. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua tidak pernah dibuat menyusul dibatalkannya UU 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah juga gagal memenuhi mandate UU Otsus untuk membentuk pengadilan HAM di Papua. Walau pengadilan HAM permanen di Makassar telah dibentuk berdasarkan UU 26 tahun 2009, namun kenyataannya, pengadilan tersebut hanya mengadili satu kasus yaitu dugaan pelanggaran di Abepura, Papua. Dalam kasus ini pengadilan membebaskan tersangka dan menolak klaim korban untuk mendapatkan kompensasi.

Laporan ini antara lain merekomendasikan agar Presiden segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua. Komnas HAM segera mempublikasikan kepada masyarakat hasil-hasil kajian, penelitian dan penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua, Presiden segera membentuk Pengadilan HAM di Papua sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21/2001 (Pasal 45), dan UU Pengadilan HAM 26/2000. Komnas HAM segera membentuk KPPHAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM
berat yang telah terjadi di Papua, menentukan apakah telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, dan merujukan temuan mereka kepada Kejaksaan Agung. Komnas HAM harus memberikan perhatian khusus untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum era reformasi. UP4B segera membuat program reparasi, mengikuti prinsip-prinsip PBB tentang reparasi, melalui program khusus pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban pelanggaran HAM. Program ini harus mengedepankan pengakuan dan pemulihan marta

bat korban dan mengintegrasikan keadilan dan hak asasi manusia dalam pendekatan pembangunannya. DPR Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Daerah segera mengesahkan dan melaksanakan Perdasus Perlindungan Hak-hak Dasar Perempuan Papua, dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan perempuan korban.

Seharusnya untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di Papua, pemerintah musti bicara secara sehat dan terbuka, tanpa kepentingan politik.

Angky, Juni 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    “Para tentara ini menangkap Yunia dengan dokumen tentang OPM dan dibawa ke pos induk di Sorendiweri (Yunia dalam keadaan haml). Yunia ditahan di Sorindiweri hingga ia dibawa ke Waforesyor untuk diperkosa lalu ditembak mati. Setelah ditembak mati ia diinjak di perutnya sehingga anak kecil dalam perut keluar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1967, saat itu Yunia baru hami anak pertamanya dalam kandungan 8 bulan.”

    Kutipan diatas adalah salah satu cerita saksi korban pelanggaran HAM di Biak Papua, yang didokumentasikan oleh Tim riset ICTJ dan Elsham, yang dilaporkan dan dipublikasikan dalam buku Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebeum dan Sesudah Reformasi.

    Tim ini berhasil mendokumentasikan sebanyak 749 jenis tindakan kekerasan di empat wilayah kabupaten di Papua (Biak, Sorong, Paniai dan Manokwari). Galuh Wandita, salah satu tim penulis dari ICTJ, mengatakan dokumentasi cerita saksi dan korban ini hanya sebagian kecil dari potret kekerasan yang terus meluas dan sistematis terjadi di tanah Papua hingga saat ini.

    Masih saja belum hilang dari ingatan kita bagaimana keresahan dan penangkapan warga di Distrik Angkaisera, Serui, yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dengan kekerasan dilakukan aparat Brimob. Demikian pula pembunuhan terhadap Mako Tabuni, yang ditembak petugas saat melintas di jalan raya menuju kampus Uncen Baru. Menurut Silvana, anggota Komnas Perempuan, yang melakukan penelitian kekerasan perempuan Papua, kekerasan yang terjadi di Wamena telah dialami oleh empat generasi tanpa pemulihan.

    Sejarah kekerasan di Papua telah terjadi semenjak tahun 1960an hingga periode ‘reformasi’. Tanah Papua telah menjadi tempat pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak mendapat penyelesaian dari pemerintah.  Peristiwa kekerasan ini sangat mempengaruhi keberadaan orang Papua. Korban dan saksi masih mengalami trauma yang tidak terselesaikan dan dibayangi oleh ingatan tentang peristiwa kekerasan, sehingga menyebabkan tingginya rasa tidak percaya terhadap pemerintah dan perwakilannya.

    Laporan ini menyebutkan besarnya kekayaan sumber daya alam melatarbelakangi tingginya kepentingan dan ketidakpuasan di Papua, yang terus meningkatkan ketegangan dan terjadinya pelanggaran baru.

    Menurut Ikrar Nusa Bhakti, peneiti LIPI, ada dua kesalahan pelanggaran HAM di Papua, yang pertama saat Indonesia berhasil menduduki tanah Papua, aparat keamanan memandang sebagai the new master (tuan baru) di Papua, penguasa atas orang Papua. Mereka tidak memandang orang Papua sebagai saudara dan terjadi tindakan kekerasan HAM, atas nama menumpas gerakan separatis. Kesalahan kedua,  memandang Papua sebagai the real military training field, setelah Aceh, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan. Realitasnya, aparat keamanan ditempatkan hampir diseluruh wilayah di pedalaman Papua atas nama operasi keamanan.

    Dalam konteks untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Papua akan sulit diwujudkan tanpa adanya pengakuan dan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM secara serius. Dari sisi korban dibutuhkan rekonsiliasi. Laporan ICTJ dan ELSHAM ini mengajukan perlunya upaya keadilan transisi secara komperehensif, termasuk pencarian kebenaran, pertanggungjawaban hukum, reparasi, reformasi institusi untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM dan focus pada hak-hak perempuan. Kerangka keadilan transisi ini bertujuan untuk perdamaian, rekonsiliasi dan demokrasi di tanah Papua.

    Idealnya diatas kertas keberadaan UU Otsus dapat memenuhi kerangka keadilan transisi, sebagaimana juga tertuang dalam UUD 45, yang mewajibkan pemerintah nasional dan provinsi dan masyarakat untuk menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Namun UU Otsus ini dianggap gagal dikarenakan lemahnya komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu dari UU Otsus yang mengsyaratkan persetujuan dari MRP dan DPRP. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua tidak pernah dibuat menyusul dibatalkannya UU 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi.

    Pemerintah juga gagal memenuhi mandate UU Otsus untuk membentuk pengadilan HAM di Papua. Walau pengadilan HAM permanen di Makassar telah dibentuk berdasarkan UU 26 tahun 2009, namun kenyataannya, pengadilan tersebut hanya mengadili satu kasus yaitu dugaan pelanggaran di Abepura, Papua. Dalam kasus ini pengadilan membebaskan tersangka dan menolak klaim korban untuk mendapatkan kompensasi.

    Laporan ini antara lain merekomendasikan agar Presiden segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua. Komnas HAM segera mempublikasikan kepada masyarakat hasil-hasil kajian, penelitian dan penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran HAM di Papua, Presiden segera membentuk Pengadilan HAM di Papua sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21/2001 (Pasal 45), dan UU Pengadilan HAM 26/2000. Komnas HAM segera membentuk KPPHAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM
berat yang telah terjadi di Papua, menentukan apakah telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, dan merujukan temuan mereka kepada Kejaksaan Agung. Komnas HAM harus memberikan perhatian khusus untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum era reformasi. UP4B segera membuat program reparasi, mengikuti prinsip-prinsip PBB tentang reparasi, melalui program khusus pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban pelanggaran HAM. Program ini harus mengedepankan pengakuan dan pemulihan marta

    bat korban dan mengintegrasikan keadilan dan hak asasi manusia dalam pendekatan pembangunannya. DPR Papua dan Papua Barat serta Pemerintah Daerah segera mengesahkan dan melaksanakan Perdasus Perlindungan Hak-hak Dasar Perempuan Papua, dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan perempuan korban.

    Seharusnya untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di Papua, pemerintah musti bicara secara sehat dan terbuka, tanpa kepentingan politik.

    Angky, Juni 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on