Pertengahan Juli 2012, malam sudah larut, tapi tokoh-tokoh masyarakat dari Kampung Siwosawo, Simiei dan Mandarisi, Distrik Kuriwamesa, Wondama, Papua Barat, belum beranjak dari tempat duduknya dan menahan kantuk untuk mendiskusikan isi surat pernyataan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan baru PT. Sinar Wijaya Sentosa Grup (Sinar Wijaya), yang akan mengambil hasil hutan kayu di wilayah mereka.

Bapak Nelwan curhat memohon supaya isi surat pernyataan tidak merugikan masyarakat dan justeru harus rinci sekali agar masyarakat tidak dapat tipu, sebagaimana pengalaman sebelumnya. Isinya harus dipahami dan disepakati oleh masyarakat. Peserta rapat sepakat tidak akan mengulangi pengalaman dengan perusahaan kayu PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT) yang pernah beroperasi di wilayah mereka dan meninggalkan banyak permasalahan yang tidak pernah diselesaikan hingga sekarang. Karenanya perusahaan Sinar Wijaya yang katanya mengaku sedang mengambil alih ijin dan saham WMT harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan janji pembangunan dan harus membayar utang kompensasi nilai kayu WMT yang bernilai Rp. 120 miliar.

Peserta rapat sepakat pula menuntut perusahaan Sinar Wijaya untuk menyelesaikan janji WMT untuk pembangunan rumah type 6 x 9 mater sebanyak 150 rumah di tiga kampung. Perusahaan harus membayar uang jasa jalan sebesar Rp. 100 juta per tahun, membayar uang jasa penggunaan logpond sebesar Rp. 100 juta. Perusahaan harus membayar dana ketok pintu kepada masyarakat di tiga kampung  sebesar Rp. 1 milir per kampung atau keseluruhannya ada Rp. 3 triliun. Perusahaan harus membangun jalan dari Kampung Siwosawo ke Simiei.

“Kami punya hutan dan hasil hutan kayu, perusahaan punya modal kerja dan ijin. Kita harus bagi hasil secara merata, jika perusahaan tidak sanggup dengan system ini maka kami minta kompensasi atas pengambilan kayu”, ungkap Yakob Imburi dari Siwosawo. Masyarakat menuntut kompensasi harga kayu merbau Rp. 1,2 juta per m3, kayu campuran Rp. 700 ribu per m3 dan kayu indah Rp. 1,5 juta per m3.

Tiba saatnya pertemuan pada akhir Juli 2012, surat pernyataan yang sudah didiskusikan dan ditandatangani sekitar 30 orang tokoh masyarakat dari tiga kampung, tidak jadi diserahkan pada siang itu. Kehadiran perusahaan di kampung yang diikuti Tripika, petugas Dinas Kehutanan dan anggota TNI maupun Polri, menjadi satu alasan dan kebimbangan masyarakat untuk tidak menyerahkan surat. Masyarakat malah kurang bersuara dan cenderung pasif dalam pertemuan.

Peristiwa kekerasan Wasior berdarah pada tahun 2001 masih terbayang. Bermula sengketa antara warga yang menuntut haknya kepada perusahaan kayu (DMT) dan menyusul bentrok fisik melibatkan aparat keamanan, yang berujung tragis, berdarah-darah, terjadi penembakan jatuh korban dan orang hilang, penangkapan, pemenjaran, pembakaran rumah dan pengrusakan harta benda. Masyarakat masih menyimpan rasa trauma, tidak aman dan tidak bebas berpendapat, ketika berhadapan dengan aparatus negara. Perusahaan nampaknya menggunakan pendekatan keamanan untuk meluluhkan tuntutan masyarakat.

Para wakil perusahaan dan petugas pemerintah mengungkapkan bahwa masyarakat harus percaya dengan pemerintah akan mengurus perijinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat diminta mendukung pembangunan dan perusahaan.

Tuntutan dan pertanyaan yang secara oral disampaikan tokoh masyarakat berhasil ditepis, ditawar dan ditolak perusahaan. Hanya soal jasa logpond dan jasa jalan yang bisa dipenuhi. Uang kompensasi nilai kayu perkubik jadinya sangat rendah dari yang dituntut, untuk kayu merbau menjadi Rp. 60 ribu, untuk kayu campuran Rp. 25 ribu dan kayu indah Rp. 110 ribu. Alasan perusahaan sudah ada SK Gubernur Papua Barat tentang penetapan kompensasi kayu tersebut. Tapi perusahaan tidak bisa menunjukkan SK tersebut. Masyarakat terpecah sikapnya soal tuntutan ini.

Soal dokumen legalitas yang berulang kali ditanyakan masyarakat kepada manager perusahaan, seperti: perijinan IUPHHK, KTP ataupun visa Direktur Utama, Surat Pelepasan Ijin ataupun saham dari perusahaan WMT, Peta RKT (Rencana Kerja Tahunan), kontrak perdagangan kayu, dan sebagainya, dijawab tidak membawa dan kadang dijawab lupa membawa.  Manager lapangan perusahaan, Deni Mangoli, mengatakan dokumen perijinan sudah ada dan masih sedang di proses.

Tidak ada dokumen legal yang bisa ditunjukkan, perusahaan beroperasi secara gelap. Masyarakat bingung dan resah meraba-raba keberadaan dan kebenaran bisnis perusahaan.

Jika ditelusuri informasi dunia maya,  perusahaan Sinar Wijaya Group, beralamatkan di jalan Gajah Mada, Jakarta, diketahui sudah sejak lama mempunyai ijin industry kayu lapis dan konsesi pembalakan kayu di tanah Papua, bermitra dengan perusahaan raksasa kayu PT. Mamberamo Alas Mandiri. Dalam website mereka (lihat: www.sinarwijaya.com) dituliskan bahwa perusahaan telah mendapatkan standar legal dan berkomitmen untuk memperoleh sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council, Lihat: www.fsc.org). Namun praktik dilapangan dan dilokasi baru, perusahaan mulai bisnis secara gelap tanpa ijin dan mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan, pengakuan dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam prinsip FSC.

Ank, Agustus 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    2 Comments

    1. no_name 6 April 2013 at 09:20 - Reply

      waktu beroperasi di mamberamo, SWG banyak melakukan kecurangan, a.l: tebang diluar blok, tebang melebihi JPT,dll (juga memakai tenaga teknis kehutanan WNA / malaysia)

      • Yayasan Pusaka 8 April 2013 at 12:37

        Trims infonya bro, smoga ada perhatian dan tindakan dari pemerintah pada setiap pelanggaran yang merugikan rakyat dan negara.

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pertengahan Juli 2012, malam sudah larut, tapi tokoh-tokoh masyarakat dari Kampung Siwosawo, Simiei dan Mandarisi, Distrik Kuriwamesa, Wondama, Papua Barat, belum beranjak dari tempat duduknya dan menahan kantuk untuk mendiskusikan isi surat pernyataan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan baru PT. Sinar Wijaya Sentosa Grup (Sinar Wijaya), yang akan mengambil hasil hutan kayu di wilayah mereka.

    Bapak Nelwan curhat memohon supaya isi surat pernyataan tidak merugikan masyarakat dan justeru harus rinci sekali agar masyarakat tidak dapat tipu, sebagaimana pengalaman sebelumnya. Isinya harus dipahami dan disepakati oleh masyarakat. Peserta rapat sepakat tidak akan mengulangi pengalaman dengan perusahaan kayu PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT) yang pernah beroperasi di wilayah mereka dan meninggalkan banyak permasalahan yang tidak pernah diselesaikan hingga sekarang. Karenanya perusahaan Sinar Wijaya yang katanya mengaku sedang mengambil alih ijin dan saham WMT harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan janji pembangunan dan harus membayar utang kompensasi nilai kayu WMT yang bernilai Rp. 120 miliar.

    Peserta rapat sepakat pula menuntut perusahaan Sinar Wijaya untuk menyelesaikan janji WMT untuk pembangunan rumah type 6 x 9 mater sebanyak 150 rumah di tiga kampung. Perusahaan harus membayar uang jasa jalan sebesar Rp. 100 juta per tahun, membayar uang jasa penggunaan logpond sebesar Rp. 100 juta. Perusahaan harus membayar dana ketok pintu kepada masyarakat di tiga kampung  sebesar Rp. 1 milir per kampung atau keseluruhannya ada Rp. 3 triliun. Perusahaan harus membangun jalan dari Kampung Siwosawo ke Simiei.

    “Kami punya hutan dan hasil hutan kayu, perusahaan punya modal kerja dan ijin. Kita harus bagi hasil secara merata, jika perusahaan tidak sanggup dengan system ini maka kami minta kompensasi atas pengambilan kayu”, ungkap Yakob Imburi dari Siwosawo. Masyarakat menuntut kompensasi harga kayu merbau Rp. 1,2 juta per m3, kayu campuran Rp. 700 ribu per m3 dan kayu indah Rp. 1,5 juta per m3.

    Tiba saatnya pertemuan pada akhir Juli 2012, surat pernyataan yang sudah didiskusikan dan ditandatangani sekitar 30 orang tokoh masyarakat dari tiga kampung, tidak jadi diserahkan pada siang itu. Kehadiran perusahaan di kampung yang diikuti Tripika, petugas Dinas Kehutanan dan anggota TNI maupun Polri, menjadi satu alasan dan kebimbangan masyarakat untuk tidak menyerahkan surat. Masyarakat malah kurang bersuara dan cenderung pasif dalam pertemuan.

    Peristiwa kekerasan Wasior berdarah pada tahun 2001 masih terbayang. Bermula sengketa antara warga yang menuntut haknya kepada perusahaan kayu (DMT) dan menyusul bentrok fisik melibatkan aparat keamanan, yang berujung tragis, berdarah-darah, terjadi penembakan jatuh korban dan orang hilang, penangkapan, pemenjaran, pembakaran rumah dan pengrusakan harta benda. Masyarakat masih menyimpan rasa trauma, tidak aman dan tidak bebas berpendapat, ketika berhadapan dengan aparatus negara. Perusahaan nampaknya menggunakan pendekatan keamanan untuk meluluhkan tuntutan masyarakat.

    Para wakil perusahaan dan petugas pemerintah mengungkapkan bahwa masyarakat harus percaya dengan pemerintah akan mengurus perijinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat diminta mendukung pembangunan dan perusahaan.

    Tuntutan dan pertanyaan yang secara oral disampaikan tokoh masyarakat berhasil ditepis, ditawar dan ditolak perusahaan. Hanya soal jasa logpond dan jasa jalan yang bisa dipenuhi. Uang kompensasi nilai kayu perkubik jadinya sangat rendah dari yang dituntut, untuk kayu merbau menjadi Rp. 60 ribu, untuk kayu campuran Rp. 25 ribu dan kayu indah Rp. 110 ribu. Alasan perusahaan sudah ada SK Gubernur Papua Barat tentang penetapan kompensasi kayu tersebut. Tapi perusahaan tidak bisa menunjukkan SK tersebut. Masyarakat terpecah sikapnya soal tuntutan ini.

    Soal dokumen legalitas yang berulang kali ditanyakan masyarakat kepada manager perusahaan, seperti: perijinan IUPHHK, KTP ataupun visa Direktur Utama, Surat Pelepasan Ijin ataupun saham dari perusahaan WMT, Peta RKT (Rencana Kerja Tahunan), kontrak perdagangan kayu, dan sebagainya, dijawab tidak membawa dan kadang dijawab lupa membawa.  Manager lapangan perusahaan, Deni Mangoli, mengatakan dokumen perijinan sudah ada dan masih sedang di proses.

    Tidak ada dokumen legal yang bisa ditunjukkan, perusahaan beroperasi secara gelap. Masyarakat bingung dan resah meraba-raba keberadaan dan kebenaran bisnis perusahaan.

    Jika ditelusuri informasi dunia maya,  perusahaan Sinar Wijaya Group, beralamatkan di jalan Gajah Mada, Jakarta, diketahui sudah sejak lama mempunyai ijin industry kayu lapis dan konsesi pembalakan kayu di tanah Papua, bermitra dengan perusahaan raksasa kayu PT. Mamberamo Alas Mandiri. Dalam website mereka (lihat: www.sinarwijaya.com) dituliskan bahwa perusahaan telah mendapatkan standar legal dan berkomitmen untuk memperoleh sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council, Lihat: www.fsc.org). Namun praktik dilapangan dan dilokasi baru, perusahaan mulai bisnis secara gelap tanpa ijin dan mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan, pengakuan dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam prinsip FSC.

    Ank, Agustus 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      2 Comments

      1. no_name 6 April 2013 at 09:20 - Reply

        waktu beroperasi di mamberamo, SWG banyak melakukan kecurangan, a.l: tebang diluar blok, tebang melebihi JPT,dll (juga memakai tenaga teknis kehutanan WNA / malaysia)

        • Yayasan Pusaka 8 April 2013 at 12:37

          Trims infonya bro, smoga ada perhatian dan tindakan dari pemerintah pada setiap pelanggaran yang merugikan rakyat dan negara.

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on