Kompas, 10 Agustus 2012

Samarinda, Kompas-Memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, sekitar 20 wakil masyarakat Dayak, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerhati masalah adat berunjuk rasa di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Kamis (9/8).

Mereka menyerukan pentingnya batas-batas desa ditetapkan berdasarkan batas adat dan perjanjian adat untuk menghindari konflik antarwarga.

Aksi tersebut diikuti antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, wakil warga Desa Muara Tae (Kabupaten Kutai Barat), dan wakil warga Desa Sanggulan (Kabupaten Kutai Kartanegara). Namun, mereka tidak ditemui anggota DPRD karena bertepatan dengan masa reses.

Margaretha Seting Beran, Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Kaltim, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah serta DPR dan DPRD untuk tidak meremehkan hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, harus ada penghormatan adat istiadat budaya setempat dengan menjadikan tata batas kampung sebagai syarat utama penentuan dan penetapan tata batas antarkampung

Pemekaran wilayah

Menurut Beran, jika ada pembagian atau pemekaran wilayah, hal itu seyogianya disesuaikan dengan keputusan adat yang memperhatikan batas-batas adat serta perjanjian adat sebelumnya. Pengukuhan tata batas seharusnya juga dilakukan secara adat supaya mengikat semua pihak, termasuk pendatang dan pemerintah daerah setempat, baik secara spiritual maupun legal.

”Jika itu tidak dilakukan, ada bahaya besar, yakni konflik antarmasyarakat adat. Maraknya sengketa antara kelompok masyarakat dan perusahaan atau antarkampung di Kaltim, misalnya, kebanyakan bermula dari sengketa perebutan hak atas tanah,” katanya.

Pengunjuk rasa mengingatkan, dualisme tata batas sering menjadi faktor pemicu, yaitu tata batas administrasi pemerintahan desa versus batas adat yang turun temurun. Konflik semakin parah dengan tidak jelasnya pengakuan pemerintah atas batas adat yang disengketakan.

”Parahnya, mekanisme penyelesaian konflik sering manipulatif, mencari kepraktisan dengan menggunakan kelemahan peraturan,” demikian orasi pengunjuk rasa.

Mereka menilai, perusahaan yang beroperasi di wilayah sengketa justru ikut memperkeruh dengan mengadu domba masyarakat sesuai kepentingan ekonomisnya terhadap kawasan tersebut. Contohnya, konflik warga Muara Tae dengan warga Muara Ponaq yang digarap oleh dua perusahaan sawit.

Kompas mencatat, awal Januari lalu, sejumlah warga Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, mendatangi Polda Kaltim, untuk mengadukan empat warga Kampung Ponaq—kampung tetangga Muara Tae—yang diduga telah menjual secara ilegal tanah adat milik warga Muara Tae.

Sekretaris Desa Muara Tae Syaiful mengatakan, 400 hektar tanah adat milik warga Muara Tae yang berupa hutan kini hilang. Dari jumlah itu, 40 hektar sudah beralih menjadi perkebunan sawit. Ketika tak ada dukungan pemerintah pusat, hanya tinggal soal waktu lahan itu berganti menjadi perkebunan sawit.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sofyan Alex, mengatakan, yang disampaikan para pengunjuk rasa akan ditindaklanjuti. (PRA)

http://cetak.kompas.com/read/2012/08/10/0333531/hargai.perjanjian.adat
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kompas, 10 Agustus 2012

    Samarinda, Kompas-Memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, sekitar 20 wakil masyarakat Dayak, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerhati masalah adat berunjuk rasa di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Kamis (9/8).

    Mereka menyerukan pentingnya batas-batas desa ditetapkan berdasarkan batas adat dan perjanjian adat untuk menghindari konflik antarwarga.

    Aksi tersebut diikuti antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, wakil warga Desa Muara Tae (Kabupaten Kutai Barat), dan wakil warga Desa Sanggulan (Kabupaten Kutai Kartanegara). Namun, mereka tidak ditemui anggota DPRD karena bertepatan dengan masa reses.

    Margaretha Seting Beran, Ketua Badan Pelaksana Harian AMAN Kaltim, mengingatkan pemerintah pusat dan daerah serta DPR dan DPRD untuk tidak meremehkan hak-hak masyarakat adat. Menurut dia, harus ada penghormatan adat istiadat budaya setempat dengan menjadikan tata batas kampung sebagai syarat utama penentuan dan penetapan tata batas antarkampung

    Pemekaran wilayah

    Menurut Beran, jika ada pembagian atau pemekaran wilayah, hal itu seyogianya disesuaikan dengan keputusan adat yang memperhatikan batas-batas adat serta perjanjian adat sebelumnya. Pengukuhan tata batas seharusnya juga dilakukan secara adat supaya mengikat semua pihak, termasuk pendatang dan pemerintah daerah setempat, baik secara spiritual maupun legal.

    ”Jika itu tidak dilakukan, ada bahaya besar, yakni konflik antarmasyarakat adat. Maraknya sengketa antara kelompok masyarakat dan perusahaan atau antarkampung di Kaltim, misalnya, kebanyakan bermula dari sengketa perebutan hak atas tanah,” katanya.

    Pengunjuk rasa mengingatkan, dualisme tata batas sering menjadi faktor pemicu, yaitu tata batas administrasi pemerintahan desa versus batas adat yang turun temurun. Konflik semakin parah dengan tidak jelasnya pengakuan pemerintah atas batas adat yang disengketakan.

    ”Parahnya, mekanisme penyelesaian konflik sering manipulatif, mencari kepraktisan dengan menggunakan kelemahan peraturan,” demikian orasi pengunjuk rasa.

    Mereka menilai, perusahaan yang beroperasi di wilayah sengketa justru ikut memperkeruh dengan mengadu domba masyarakat sesuai kepentingan ekonomisnya terhadap kawasan tersebut. Contohnya, konflik warga Muara Tae dengan warga Muara Ponaq yang digarap oleh dua perusahaan sawit.

    Kompas mencatat, awal Januari lalu, sejumlah warga Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, mendatangi Polda Kaltim, untuk mengadukan empat warga Kampung Ponaq—kampung tetangga Muara Tae—yang diduga telah menjual secara ilegal tanah adat milik warga Muara Tae.

    Sekretaris Desa Muara Tae Syaiful mengatakan, 400 hektar tanah adat milik warga Muara Tae yang berupa hutan kini hilang. Dari jumlah itu, 40 hektar sudah beralih menjadi perkebunan sawit. Ketika tak ada dukungan pemerintah pusat, hanya tinggal soal waktu lahan itu berganti menjadi perkebunan sawit.

    Secara terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sofyan Alex, mengatakan, yang disampaikan para pengunjuk rasa akan ditindaklanjuti. (PRA)

    http://cetak.kompas.com/read/2012/08/10/0333531/hargai.perjanjian.adat
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on