Tribunnews.com – Sabtu, 4 Agustus 2012 13:28 WIB

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Medan yang menjadi kuasa hukum Zamhuri Hasibuan dan Sutan Harahap melayangkan gugatan terhadap PT Tor Ganda. Irfan Surya Harahap, selaku perwakilan Posbakum Ikadin Medan yang juga menyatakan gugatannya secara resmi telah terdaftar di PN Padangsidempuan tertanggal 18 Juli 2012 lalu, perihal sengketa tahan.

“Guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, tokoh adatnya di kawasan Luar Simangatbat Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawan telah melakukan perjanjian pengelolaan lahan untuk produksi kelapa sawit seluas 72 Ha dengan PT Tor Ganda. Namun setelah berproduksi perusahaan tersebut tidak membayarkan hasil perhitungan sesuai perjanjian,” ujar Irfan Surya Harahap, perwakilan Posbakum Ikadin Medan saat menggelar konferensi pers di kantornya Jalan Hindu Medan, Sabtu (4/8/2012).

Dijelaskannya, dalam surat perjanjian tertanggal 23 Juli 1998, padahal telah diatur beberapa pokok perjanjian seperti setelah lahan dapat berproduksi PT Tor Ganda diharuskan menyerahkan sebagian dari lahan yaitu 4.000 Ha untuk 2.000 Kepala Keluarga yang ada di lahan tersebut.

Selain itu dalam perjanjian disebutkan masyarakat adat di kawasan tersebut akan mencicil pengembalian dana yang telah dan atau akan dikeluarkan oleh PT Tor Ganda dengan memperhitungkannya dari hasil produksi, sehingga perbandingan pembagian hasil produksi menjadi 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen untuk perusahaan tersebut, yang harus tetap dilakukan sampai dengan pengembalian modal lunas.

“Akan tetapi terhitung September 2005 sampai sekarang PT Tor Ganda hanya menyerahkan pembagian hasil produksi atas lahan kebun kelapa sawit seluas 2.640 Ha kepada 1.320 kepala keluarga melalui Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, dari yang seharusnya 4.000 Ha. Dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran pembagian jasil produksi atas lahan kebun sawit yang belum diserahkan seluas 1.360 Ha (680 kepala keluarga),” ujarnya.

Dengan demikian perwakilan masyarakat adat atas nama Zamhuri Hasibuan dan Sutan Harahap menunjuk pihaknya sebagai kuasa hukum. Hal ini dilakukan agar perusahaan milik DL Sitorus tersebut membayarkan hasil produksi atas lahan kebun sawit tersebut.

Atas tidak dibayarkannya sisa produksi lahan sawit, masyarakat dirugikan dengan nilai Rp 38 miliar lebih. Selain itu lanjut Irfan, PT Tor Ganda juga belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas 1.360 Ha dimaksud dari 4.000 Ha yang telah disepakati untuk diserahkan kepada masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian 23 Juli 1998 lalu.

“Atas tindakan ingkar janji yang telah dilakukan oleh PT Tor Ganda, masyarakat adat melalui perwakilannya pernah mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tulisan agas PT Tor Ganda segera merealisasikan surat perjanjian namun perusahaan tidak mengindahkan. Untuk itu, masyarakat adat melalui kami telah mengajukan gugatan kepada perusahaan ke PN Padangsidempuan dalam register perkara No 25/Pdt.G/2012/PN-Psp,” ungkapnya.

Adapun isi tuntutan yang mereka ajukan antara lain meminta PT Tor Ganda membayar ganti rugi materil kepada masyarakat adat berupa hasil produksi lahan sawit seluas 1.360 Ha yang belum diserahkan mulai September 2005 sampai dengan bulan Juli 2012, yang jika ditotal dengan nilai uang sebesar Rp 38 miliar lebih.

Selain itu pihaknya juga menuntut PT Tor Ganda dihukum untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas 1.360 Ha dari 4.000 Ha dalam keadaan baik dan kosong kepada masyarakat adat.

Dalam surat gugatannya yang ditunjukkan kepada Tribun hari itu, tercatat 16 pengacara dari Posbakum Ikadin Medan telah bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat adat. Adapun advokad yang akan membela hak masyarakat nantinya adalah Agam I Sandan, Irfan Surya Harahap, Ali Panca Sipahutar, Jerman Pohan, Siti Fauziah Nasution, Nazaruddin Lubis, Herman Hadi, Maraihut Simbolon, Ilwa Puliya, Jhonatan Panggabean, Mahidin Sembiring, Horaslan Sinaga, Johari Damanik, Ilham Prasetyo Gultom, Ilhan Prasetyo, Afrizal dan Maria Rosalina.

Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/08/04/masyarakat-adat-luar-simangambat-gugat-pt-tor-ganda

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tribunnews.com – Sabtu, 4 Agustus 2012 13:28 WIB

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Medan yang menjadi kuasa hukum Zamhuri Hasibuan dan Sutan Harahap melayangkan gugatan terhadap PT Tor Ganda. Irfan Surya Harahap, selaku perwakilan Posbakum Ikadin Medan yang juga menyatakan gugatannya secara resmi telah terdaftar di PN Padangsidempuan tertanggal 18 Juli 2012 lalu, perihal sengketa tahan.

    “Guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, tokoh adatnya di kawasan Luar Simangatbat Kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawan telah melakukan perjanjian pengelolaan lahan untuk produksi kelapa sawit seluas 72 Ha dengan PT Tor Ganda. Namun setelah berproduksi perusahaan tersebut tidak membayarkan hasil perhitungan sesuai perjanjian,” ujar Irfan Surya Harahap, perwakilan Posbakum Ikadin Medan saat menggelar konferensi pers di kantornya Jalan Hindu Medan, Sabtu (4/8/2012).

    Dijelaskannya, dalam surat perjanjian tertanggal 23 Juli 1998, padahal telah diatur beberapa pokok perjanjian seperti setelah lahan dapat berproduksi PT Tor Ganda diharuskan menyerahkan sebagian dari lahan yaitu 4.000 Ha untuk 2.000 Kepala Keluarga yang ada di lahan tersebut.

    Selain itu dalam perjanjian disebutkan masyarakat adat di kawasan tersebut akan mencicil pengembalian dana yang telah dan atau akan dikeluarkan oleh PT Tor Ganda dengan memperhitungkannya dari hasil produksi, sehingga perbandingan pembagian hasil produksi menjadi 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen untuk perusahaan tersebut, yang harus tetap dilakukan sampai dengan pengembalian modal lunas.

    “Akan tetapi terhitung September 2005 sampai sekarang PT Tor Ganda hanya menyerahkan pembagian hasil produksi atas lahan kebun kelapa sawit seluas 2.640 Ha kepada 1.320 kepala keluarga melalui Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, dari yang seharusnya 4.000 Ha. Dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran pembagian jasil produksi atas lahan kebun sawit yang belum diserahkan seluas 1.360 Ha (680 kepala keluarga),” ujarnya.

    Dengan demikian perwakilan masyarakat adat atas nama Zamhuri Hasibuan dan Sutan Harahap menunjuk pihaknya sebagai kuasa hukum. Hal ini dilakukan agar perusahaan milik DL Sitorus tersebut membayarkan hasil produksi atas lahan kebun sawit tersebut.

    Atas tidak dibayarkannya sisa produksi lahan sawit, masyarakat dirugikan dengan nilai Rp 38 miliar lebih. Selain itu lanjut Irfan, PT Tor Ganda juga belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas 1.360 Ha dimaksud dari 4.000 Ha yang telah disepakati untuk diserahkan kepada masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian 23 Juli 1998 lalu.

    “Atas tindakan ingkar janji yang telah dilakukan oleh PT Tor Ganda, masyarakat adat melalui perwakilannya pernah mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tulisan agas PT Tor Ganda segera merealisasikan surat perjanjian namun perusahaan tidak mengindahkan. Untuk itu, masyarakat adat melalui kami telah mengajukan gugatan kepada perusahaan ke PN Padangsidempuan dalam register perkara No 25/Pdt.G/2012/PN-Psp,” ungkapnya.

    Adapun isi tuntutan yang mereka ajukan antara lain meminta PT Tor Ganda membayar ganti rugi materil kepada masyarakat adat berupa hasil produksi lahan sawit seluas 1.360 Ha yang belum diserahkan mulai September 2005 sampai dengan bulan Juli 2012, yang jika ditotal dengan nilai uang sebesar Rp 38 miliar lebih.

    Selain itu pihaknya juga menuntut PT Tor Ganda dihukum untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit seluas 1.360 Ha dari 4.000 Ha dalam keadaan baik dan kosong kepada masyarakat adat.

    Dalam surat gugatannya yang ditunjukkan kepada Tribun hari itu, tercatat 16 pengacara dari Posbakum Ikadin Medan telah bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat adat. Adapun advokad yang akan membela hak masyarakat nantinya adalah Agam I Sandan, Irfan Surya Harahap, Ali Panca Sipahutar, Jerman Pohan, Siti Fauziah Nasution, Nazaruddin Lubis, Herman Hadi, Maraihut Simbolon, Ilwa Puliya, Jhonatan Panggabean, Mahidin Sembiring, Horaslan Sinaga, Johari Damanik, Ilham Prasetyo Gultom, Ilhan Prasetyo, Afrizal dan Maria Rosalina.

    Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/08/04/masyarakat-adat-luar-simangambat-gugat-pt-tor-ganda

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on