Sekitar 30 warga tokoh masyarakat dan Kepala Pemerintah Kampung Siwosawo dan Kampung Simiei, Distrik Kuriwamesa, Kab. Teluk Wondama, mendatangi Kantor Polres Kab. Wondama di daerah Rasiei, pada Jumat siang, 24 Agustus 2012. Masyarakat ditemani tokoh masyarakat dari Wasior mengadukan keberadaan perusahaan kayu PT. Sinar Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya Grup) yang melakukan penebangan kayu tanpa ijin dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak Marga Imburi di Kampung Siwosawo.

Sebelumnya, keberadaan perusahaan Sinar Wijaya Sentosa (SWS) ditolak beroperasi di wilayah Kampung Siwosawo dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh petugas Dinas Kehutanan (Dishut) Wondama dan Muspika Kuriwamesa pada pertengahan Juli 2012 lalu. Perusahaan SWS dalam pertemuan tersebut juga tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperlihatkan legalitas dan ijin-ijin yang diperlukan dalam kegiatan pembalakan kayu.

Tanpa kesepakatan dan ijin, perusahaan SWS  semenan-mena melakukan penebangan di kawasan hutan sekitar kilometer dua dekat pantai dari eks log pond (tempat pemuatan kayu) perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber, Kampung Dusner, sejak minggu kedua Agustus 2012.

Amos Imburi, salah satu anggota marga pemilik daerah hutan tersebut mendatangi operator perusahaan di lokasi penebangan dan meminta perusahaan menghentikan kegiatannya karena melakukan penebangan kayu tanpa ijin di kawasan hutan yang dilindungi masyarakat. “Perusahaan menebang hutan seperti membuka kebun, menebang sembarang, tanpa survey dan rencana kerja”, ungkap Yakob Imburi.

Pihak perusahaan yang tertangkap basah melakukan pelanggaran dan terungkap beroperasi tanpa ijin, mendadak tengah malam ke rumah Kepala Kampung Siwosawo dan mendesak untuk membuat pertemuan bersama tokoh masyarakat dan tua-tua marga pemilik ulayat di kilometer dua. Perusahaan membuatkan surat kesepakatan dan menyodorkan uang Rp. 30 juta, yang intinya agar masyarakat menyepakati bahwa perusahaan tidak menuntut atas kegiatan pembalakan kayu SWS di kilometer dua.

Amos Imburi dan angota marga Imburi lainnya menolak uang dan tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Perusahaan dituntut harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, merugikan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Kelompok lainnya hanya pasrah dan menginginkan diselesaikan saja dengan ganti rugi uang Rp. 30 juta. Yakob Imburi, mengeluh kehadiran perusahaan telah membuat perpecahan dan disharmoni antara warga dan antar kampung.

Perusahaan SWS masih juga tidak menghentikan aktifitasnya. Pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan setempat juga tidak bereaksi atas pengaduan Amos Imburi di Kantor Polres, pada 15 Agustus 2012 lalu. Perusahaan menolak untuk hadir dan meminta menunda pemeriksaan di Polres selama seminggu. Dinas Kehutanan juga tidak hadir. Amos Imburi mengeluh dengan situasi yang tidak wajar atas pengurusan petugas Polres Wondama yang kurang serius. Petugas Polres hanya mengarahkan laporan masyarakat agar disampaikan ke Polsek Wasior, tapi ditolak Amos karena anggota Polsek terlibat mendampingi perusahaan SWS dilapangan.

Jumat pagi, para tokoh-tokoh masyarakat Kampung Siwosawo, Muandarisi dan Simiei, sudah bergerak dari pantai menuju kota Wasior, sekitar 1 jam jarak tempuh. Petugas Kantor Polres Wondama menawakan lagi pertemuan dilakukan di Polsek Wasior, tapi masyarakat menolak dan berkeras pertemuan dilakuakn di Polres. Pihak perusahaan SWS akhirnya datang juga pada siang hari, yang diwakili manager lapangan, Deni Mangoli dan hadir juga, Yakob Warbete, staf Kasi Produksi, Dinas Kehutanan Wondama.

Dihadapan petugas Polres Wondama, Brigadir Polisi Samori dan Deni Mangoli, masyarakat menyatakan perusahaan SWS telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan penebangan dan pengambilan kayu tanpa se ijin dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak. Masyarakat menuntut perusahaan dikenakan sangsi adat berupa denda uang senilai Rp. 1,5 miliar, selain itu, perusahaan tidak boleh lagi melakukan aktifitas di areal hutan Kampung Siwosawo.

“Perusahaan tidak punya niat baik dan tidak jujur dengan masyarakat sejak awal pertemuan,” kata Lucky Karuapi, tokoh masyarakat Kampung Dusner. Perusahaan SWS dianggap telah melakukan tipu-tipu dan memperdayai masyarakat dengan mengatakan telah memiliki ijin (IUPHHK) dan beroperasi di luar wilayah Kampung Dusner. Realitasnya, SWS tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dan hanya menyodorkan dokumen bagan kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan peta penebangan milik PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT), yang mana perusahaan WMT tersebut belum menyelesaikan permasalahan kerugian-kerugian masyarakat pada masa lalu.

Deni Mangoli mengaku perusahaan SWS masih sedang mengurus untuk mengambil alih ijin WMT. Perusahaan tidak bisa membantah juga telah melakukan penebangan tanpa ijin alias ilegal. Anehnya, petugas Dinas Kehutanan yang mengetahui pelanggaran dan kejahatan ini justeru memberikan dukungan kepada perusahaan untuk melakukan penebangan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk membayar denda adat, perusahaan meminta kesempatan waktu untuk membicarakan tuntutan dan sangsi tersebut dengan pimpinan perusahaan. Brigadir Polisi Samori meminta masyarakat segera memasukkan surat tuntutan dan melaporkan kembali pada Senin, 27 Agustus 2012.

Tokoh masyarakat dari Rasiei yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen mendukung dan bersolidaritas dengan perjuangan masyarakat Siwosawo untuk mempertahankan hak mereka dan mendapatkan keadilan.

Ank, Agustus 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sekitar 30 warga tokoh masyarakat dan Kepala Pemerintah Kampung Siwosawo dan Kampung Simiei, Distrik Kuriwamesa, Kab. Teluk Wondama, mendatangi Kantor Polres Kab. Wondama di daerah Rasiei, pada Jumat siang, 24 Agustus 2012. Masyarakat ditemani tokoh masyarakat dari Wasior mengadukan keberadaan perusahaan kayu PT. Sinar Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya Grup) yang melakukan penebangan kayu tanpa ijin dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak Marga Imburi di Kampung Siwosawo.

    Sebelumnya, keberadaan perusahaan Sinar Wijaya Sentosa (SWS) ditolak beroperasi di wilayah Kampung Siwosawo dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh petugas Dinas Kehutanan (Dishut) Wondama dan Muspika Kuriwamesa pada pertengahan Juli 2012 lalu. Perusahaan SWS dalam pertemuan tersebut juga tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperlihatkan legalitas dan ijin-ijin yang diperlukan dalam kegiatan pembalakan kayu.

    Tanpa kesepakatan dan ijin, perusahaan SWS  semenan-mena melakukan penebangan di kawasan hutan sekitar kilometer dua dekat pantai dari eks log pond (tempat pemuatan kayu) perusahaan PT. Wapoga Mutiara Timber, Kampung Dusner, sejak minggu kedua Agustus 2012.

    Amos Imburi, salah satu anggota marga pemilik daerah hutan tersebut mendatangi operator perusahaan di lokasi penebangan dan meminta perusahaan menghentikan kegiatannya karena melakukan penebangan kayu tanpa ijin di kawasan hutan yang dilindungi masyarakat. “Perusahaan menebang hutan seperti membuka kebun, menebang sembarang, tanpa survey dan rencana kerja”, ungkap Yakob Imburi.

    Pihak perusahaan yang tertangkap basah melakukan pelanggaran dan terungkap beroperasi tanpa ijin, mendadak tengah malam ke rumah Kepala Kampung Siwosawo dan mendesak untuk membuat pertemuan bersama tokoh masyarakat dan tua-tua marga pemilik ulayat di kilometer dua. Perusahaan membuatkan surat kesepakatan dan menyodorkan uang Rp. 30 juta, yang intinya agar masyarakat menyepakati bahwa perusahaan tidak menuntut atas kegiatan pembalakan kayu SWS di kilometer dua.

    Amos Imburi dan angota marga Imburi lainnya menolak uang dan tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Perusahaan dituntut harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, merugikan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Kelompok lainnya hanya pasrah dan menginginkan diselesaikan saja dengan ganti rugi uang Rp. 30 juta. Yakob Imburi, mengeluh kehadiran perusahaan telah membuat perpecahan dan disharmoni antara warga dan antar kampung.

    Perusahaan SWS masih juga tidak menghentikan aktifitasnya. Pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan setempat juga tidak bereaksi atas pengaduan Amos Imburi di Kantor Polres, pada 15 Agustus 2012 lalu. Perusahaan menolak untuk hadir dan meminta menunda pemeriksaan di Polres selama seminggu. Dinas Kehutanan juga tidak hadir. Amos Imburi mengeluh dengan situasi yang tidak wajar atas pengurusan petugas Polres Wondama yang kurang serius. Petugas Polres hanya mengarahkan laporan masyarakat agar disampaikan ke Polsek Wasior, tapi ditolak Amos karena anggota Polsek terlibat mendampingi perusahaan SWS dilapangan.

    Jumat pagi, para tokoh-tokoh masyarakat Kampung Siwosawo, Muandarisi dan Simiei, sudah bergerak dari pantai menuju kota Wasior, sekitar 1 jam jarak tempuh. Petugas Kantor Polres Wondama menawakan lagi pertemuan dilakukan di Polsek Wasior, tapi masyarakat menolak dan berkeras pertemuan dilakuakn di Polres. Pihak perusahaan SWS akhirnya datang juga pada siang hari, yang diwakili manager lapangan, Deni Mangoli dan hadir juga, Yakob Warbete, staf Kasi Produksi, Dinas Kehutanan Wondama.

    Dihadapan petugas Polres Wondama, Brigadir Polisi Samori dan Deni Mangoli, masyarakat menyatakan perusahaan SWS telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan penebangan dan pengambilan kayu tanpa se ijin dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak. Masyarakat menuntut perusahaan dikenakan sangsi adat berupa denda uang senilai Rp. 1,5 miliar, selain itu, perusahaan tidak boleh lagi melakukan aktifitas di areal hutan Kampung Siwosawo.

    “Perusahaan tidak punya niat baik dan tidak jujur dengan masyarakat sejak awal pertemuan,” kata Lucky Karuapi, tokoh masyarakat Kampung Dusner. Perusahaan SWS dianggap telah melakukan tipu-tipu dan memperdayai masyarakat dengan mengatakan telah memiliki ijin (IUPHHK) dan beroperasi di luar wilayah Kampung Dusner. Realitasnya, SWS tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dan hanya menyodorkan dokumen bagan kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan peta penebangan milik PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT), yang mana perusahaan WMT tersebut belum menyelesaikan permasalahan kerugian-kerugian masyarakat pada masa lalu.

    Deni Mangoli mengaku perusahaan SWS masih sedang mengurus untuk mengambil alih ijin WMT. Perusahaan tidak bisa membantah juga telah melakukan penebangan tanpa ijin alias ilegal. Anehnya, petugas Dinas Kehutanan yang mengetahui pelanggaran dan kejahatan ini justeru memberikan dukungan kepada perusahaan untuk melakukan penebangan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

    Untuk membayar denda adat, perusahaan meminta kesempatan waktu untuk membicarakan tuntutan dan sangsi tersebut dengan pimpinan perusahaan. Brigadir Polisi Samori meminta masyarakat segera memasukkan surat tuntutan dan melaporkan kembali pada Senin, 27 Agustus 2012.

    Tokoh masyarakat dari Rasiei yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen mendukung dan bersolidaritas dengan perjuangan masyarakat Siwosawo untuk mempertahankan hak mereka dan mendapatkan keadilan.

    Ank, Agustus 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on