Merentang Kesenjangan Dilahan Gambut

0
420

Oleh   : April Perlindungan

Musyawarah Desa yang diakukan antara pihak Kalimantan Forest Climate Patnhersip- KFCP dan Masyarakat Desa Sei Ahas yang akan membahas program pangan dan ketahanan hidup (30/04/2012) lalu dibalai Desa Sei Ahas- Kecamatan Mantangai gagal. Menurut warga setempat, gagalnya pertemuan tersebut akibat warga jenuh dengan janji-janji pihak KFCP yang tak kunjung direalisasikan. Baru beberapa menit acara itu dibuka, warga sudah membubarkan diri, bahkan kalau tidak ditahan, sebagian warga hampir berbuat anarkis.

Kejadian diatas merupakan salah satu konflik masyarakat adat dengan pihak KFCP yang dilaporkan masyarakat kepada penulis, terkiat kegiatan projek REDD plus dikawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), lebih tepatnya di kecamatan Mantangai, kabupaten Kapuas-Kalteng. KFCP sebagai pelaksana projek, tak mampu merealisasikan janji-janji mereka selama projek itu dilaksanakan dalam kurun waktu 2008-2012.

Perlu diketahui, Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas, untuk pertama kalinya dipercaya sebagai tempat dilakukannya projek uji coba perubahan iklim. Pertimbangan daerah ini dipilih, selain tersedianya hutan primer, di provinsi ini pun teradapat lahan gambut dengan luas mencapai 3.01 juta ha atau 52 % dari seluruh luasan gambut di kalimantan. Menurut studi Puslitanak tahun 2005, deposit karbon yang terkandung digambut kalteng diperkirakan sebesar 6.35 giga ton (GT) atau setara dengan karbon hasil pembakaran bahan bakar minyak di Amerika Serikat selama satu tahun.

Selain itu, lahan gambut merupakan ekosistem rapuh dan rentan, sekaligus memiliki peranan penting bagi kelestarian lingkungan terutama dalam konteks pengurangan dampak akibat perubahan iklim. Apalagi jika merujuk kepada ahli gambut, Soil Taxonomy. Menurutnya gambut merupakan tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan  lebih dari 40 cm atau 60 cm. Sehingga memiliki kerentanan sendiri terhadap aktivitas disekitarnya.

Selanjutnya, laporan Dewan Nasional Perubahan Iklim(DNPI), memperlihatkan grafik kecenderungan peningkatan emisi Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh 2% per tahun, dan akan mencapai 2.8 Gt CO2e pada tahun 2020 dan 3.6 GtCO2e pada tahun 2030. Dari semua sumber emisi, 83 % disumbang oleh perusak lahan dan kawasan hutan serta lahan gambut. Laporan DNPI semakin memperkuat pentingnya posisi gambut dalam skema perubahan iklim.

Berdasarkan pertimbangan itu, Kalimantan Tengah dinilai memenuhi standar untuk projek REDD. Akhirnya ditahun 2008 pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia bekerjasama sekaligus membentuk wadah bernama– Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP), bertujuan untuk berkontribusi terhadap  hasil perjanjian internasional UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Projek ini berlokasi di wilayah Kecamatan Mantangai dan Timpah dengan melibatkan 7 desa dan 7dusun. Salah satu dari program kerjasama IAFCP ini berupa uji coba demonstrasi  REDD yang diberi nama Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP)  dengan luas areal mencapai 120.000 hektar. Program utamanya meliputi rehabilitasi, adaptasi dan mitigasi didukung pendanaan sebesar 30 juta dolar Australia.

Tentu, semua pihak, terutama bagi yang konsen terhadap isu lingkungan hidup sepakat, baik ada atau tidak adanya program REDD,  gambut dengan segala kerentananya, merupakan salah satu ekosistem yang perlu diselamatkan. Namun menjadi persoalan, jika REDD justru berdampak negatif terhadap tatanan sosial-budaya masyarakat yang sudah bertahun-tahun hidup digambut.

Meskipun penulis dan beberapa pihak menyadari, bahwa Climate Change atau dikenal dengan perubahan iklim merupakan  keniscayaan yang tak dapat dibendung. Perubahan itu dipastikan berdampak terhadap seluruh kehidupan bumi. Apalagi ditandai dengan meningkatnya suhu udara dan samudera, meluasnya salju serta es yang meleleh. Bahkan  IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) ditahun 2007 melaporkan, antara tahun 1850 hingga 2005 terjadi kenaikan temperatur global sebesar 0.76 derajat celcius sepanjang abad ke 20. Peningkatan suhu diperkirakan meningkat, terutama setelah ditemukannya mesin uap yang mendorong terjadinya revolusi indsutri.

Masih menurut IPCC, perubahan iklim dalam bentuk nyata berupa pemanasan global(global warming) diprediksi akan menaikan air muka laut setinggi 3-16 cm diwilayah Asia Pasifik, berpotensi menimbulkan kelaparan, bencana longsor, banjir, dan wabah penyakit akibat migrasi jenis serangga endemik. Gambaran tersebut tidak bisa dijelaskan satu-persatu, namun hal yang konkrit dirasakan kelompok rentan di Indonesia (petani, nelayan, dan kaum marjinal lain), bahwa mereka saat ini tidak bisa lagi memprediksi datangnya musim, petani tak mampu tentukan masa tanam, nelayan sulit membaca cuaca, ketika mereka rentangkan jala.

Artinya, menurut penulis, memprediksi dampak negatif  perubahan iklim,akan s menambah panik milyaran umat, karena efeknya lebih dahsyat dari teror yang paling kejam.

Namun menjadi soal, ketika negara-negara maju (negara utara) sebagai penghasil emisi terbesar dari aktivitas industri mereka, melemparkan dosa itu kepada negara-negara berkembang (negara selatan) termasuk Indonesia, padahal bila merujuk berbagai  sumber, negara berkembang adalah negara yang sedikit menyumbang emisi dibanding negara-negara maju. Jika disederhanakan, hal itu mengandung arti, negara maju boleh berak semaunya, sedangkan negara berkembang, jangankan berak, kentut pun harus izin pada sang tuan.

Ketidakadilan ini yang menuai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dunia terkait skema REDD. Selain kalteng, di wilayah lain proyek REDD telah menuai kontroversi, contohnya Jambi, Palu, Aceh dan Papua. Kemudian akhir-akhir ini berbagai rujukan menyebut, bahwa emisi dari industri menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim dibanding dengan deforestasi di negara-negara berkembang.

Pendanaan proyek iklim pun dinilai merugikan negara-negara miskin, salah satunya dengan skema debt nature swap atau skema utang luar negeri. Skema tersebut diyakini akan memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju lepas dari tanggung jawab sebagai perusak, negara berkembang akan semakin terjerumus dalam lilitan utang. Padahal sejauh ini, dalam konteks perubahan iklim, poisis negara berkembang yang harusnya punya nilai tawar, kini dipaksa membebek dan dikambing hitamkan. Sementara negara maju, bebas menentukan kebijakan ekonomi mereka yang berbasis industri ekstartif dan eksploitatif.

Antara Proyek dan Jejak Kelam Di Air Hitam

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kawasan tropika basah, diantaranya   terdapat hutan rawa gambut dengan luas mencapai + 3 juta hektar, dari luas total  provinsi ini yakni  153.568 Km².

Menyinggung soal gambut, penulis sepakat jika ekosistem air hitam sangat identik dengan kondisi gambut yang mendominasi wilayah ini . Karena menurut pakar gambut Andriesse, 1988, gambut merupakan ekosistem sangat unik, hal itu dapat dilihat dari sifat kimia dan fisiknya. Ditandai dengan kematangan warna, meskipun pada dasarnya bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat hingga kemerahan, tetapi setelah dekomposisi munculah senyawa-senyawa  berwarna gelap, sehingga umumnya gambut berwarna coklat atau kehitaman. Semakin hitam warna gambut, hal itu menjadi salah satu indikator kematangan gambut tersebut(Nurhayati dkk,1986).

Tapi, hitamnya warna gambut di Kalimantan Tengah sejalan dengan kelamnya nasib masyarakat adat yang telah mengelola gambut secara arif selama berabad-abad. Dimulai dengan Keputusan Presiden.no 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare meliputi Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya.

Selain penggusuran lahan, perusakan hutan, proyek yang diawali dengan pembangunan jaringan tata air (Saluran Primer Induk) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito, pembangunan Saluran Primer Utama sepanjang 958.18 km, serta pembangunan ribuan kilometer saluran sekunder dan tersier yang memotong kubah gambut, proyek inipun telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius seperti banjir besar dimusim hujan, kekeringan dimusim kemarau ditambah dengan kebakaran hutan lahan, maraknya illegal logging dan kemerosotan keanakaragaman hayati. Tidak berhenti disitu, pemerintah mendatangkan transmigran  (hingga dihentikan pada tahun 1999/2000 sebanyak 15,600 KK) ,yang menimbulkan  persoalan baru dibidang sosial dan ekonomi.

Sebelum PLG, tanda-tanda kerusakan hutan dan lahan gambut  didasari atas rekam jejak investasi diwilayah ini,  menurut penulis sudah nampak ketika  perusahaan HPH PT Jayanti Group milik Bob Hasansejak tahun 1970-an telah mengambil kayu ramin dan jelutung. Pembabatan hutan ramin dan jenis tanaman kayu lain di lakukan selama 25 tahun tersebut nyaris  tidak menyisakan sedikit pun tegakan pohon kayu di lahan dan hutan gambut.

Kerusakan itu diperparah dengan pembersihan lahan dan hutan oleh proyek PLG 1 juta hektar, pelaksana proyek dengan sengaja menebang kayu-kayu bernilai tinggi, di pasok ke sebuah perusahaan di Banjarmasin yaitu PT. Barito Pasific Timber Groups. Kayu-kayu dari hutan dan lahan gambut di kirim ke luar negeri sebagai barang ekspor atas permintaan negara-negara kaya seperti: Jepang, Amerika, Jerman dsb.

Pasca PLG dinyatakan gagal ditahun 1998, kemudian disadari ekosistem gambut sangat rentan sekaligus unik, hal itu telah memicu berbagai pihak  untuk berupaya memulihkan gambut. Sayang, kebijakan itu dikeluarkan berdasarkan  kepentingan masing-masing kelompok tanpa melihat kondisi objektif akar rumput, tak heran jika upaya tersebut menghasilkan kebingungan, kegamangan dan kecemasan menghantui masyarakat sekitar PLG hingga kini. Kontraproduktifnya kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah terjadi, karena kebijakan tersebut bersifat otoriter, sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang beragam.

Kemudian penulis menilai, kebijakan itu sering menyudutkan atau mengkambinghitamkan perilaku masyarakat adat setempat terkait aktivitas mereka dalam mengelola gambut. Tak jarang, pemerintah menuding rakyat sebagai  aktor utama penyebab rusaknya ekosistem gambut dikawasan PLG. Hal itu tercermin dari kebijakan mengenai rakyat dilarang membakar, dilarang menebang, dilarang masuk hutan konservasi. Kemudian rakyat harus menjaga api, menanam pohon dan beralih bidang matapencaharian. Menjadi ironi, ketika kebijakan serba “melarang” itu hanya berlaku terhadap rakyat, sedangkan korporasi semacam sawit, perusahaan kayu dan tambang bebas hambatan untuk memporakporandakan ekosistem gambut.

Setelah itu, kerusakan ekosistem gambut bertambah kronis, seiring pemerintah sejauh ini tidak mempercayai rakyatnya sendiri dalam skema pengelolaan hutan rawa gambut. Padahal menurut penulis, kalau digali lebih dalam, masyarakat adat setempat terbukti mampu menjaga kelestarian gambut selama berabad-abad. Contohnya dalam skema REDD, pemerintah sering menggunakan konsep luar, dibanding konsep lokal dalam upaya penyelamatan ekosistem itu. Bahkan, pemerintah menganggap bahwa konsep REDD dari luar  merupakan skema ampuh untuk mengatasi masalah yang membelit kawasan PLG.

Perlu diingat, dalam mengelola gambut, masyarakat lokal sudah lama menggunakan sistem tata kelola  hutan/ himba dengan istilah lokal seperti Hutan Pukung Pahewan(Kawasan Hutan Lindung/keramat) Sahepan(Hutan Produksi), Kaleka(Bekas ladang), Tajahan(Ladang), Bahu(Lahan produktif) .

Secara umum konsep itu dapat digambarkan sebagai konsep tata ruang lokal mengenai wilayah mana yang boleh dijamah, tempat apa yang boleh dijadikan ladang, hutan apa yang dinilai sakral dan tanah apa saja yang bisa dicadangkan untuk masa depan.

Kemudian, dalam mengelola lahan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat dayak disekitar PLG tidak sembarang untuk mengelola, mereka mengenal istilah Petak Katam : merupakan tanah yang  berada dipinggir sungai, dimungkinkan bisa dibangun rumah. Petak Pamatang: adalah tanah jenis mineral yang digunakan untuk ladang/ atau tanaman musiman seperti karet dan rotan. Petak Sahep,adalah tanah jenis gambut tipis yang didominasi rawa atau danau kecil tempat masyarakat memasang alat tradisional untuk menangkap ikan, di petak sahep biasanya ikan nyaman berkembang biak. Tanah Luwu,adalah tanah jenis gambut dalam, disebut tanah luwu karena ketika digenggam tanah ini akan hancur, jaman dulu tanah ini bisa digunakan sebagai pupuk.

Kebijaksanaan masyarakat adat dalam mengelola gambut sejauh ini tidak dihargai atau diapresiasi oleh pengambil kebijakan ditiap level. Sebaliknya, pemerintah selalu mendatangkan/percaya terhadap konsep luar yang tidak utuh memahami kondisi alam, sosial, ekonomi dan politik dikawasan PLG.

Contoh kecil, ketika  di  tahun 2007 silam , proyek penyelamatan gambut  di daerah tersebut pernah di lakukan oleh Central Kalimantan Peatland Project ( selanjutnya di baca CKPP ) telah mengalami kegagagalan. Proyek yang menghabiskan banyak biaya itu tidak berdampak apapun bagi kesejahteraan masyarakat sekitar serta peningkatan kelestarian ekologi. Sebaliknya, tabat yang di buat oleh CKPP sebagian di bongkar oleh masyarakat.  Dengan dibangunnya tabat, dipastikan masyarakat setempat tidak bisa melakukan aktivitas pencarian ikan, memotong rotan dan menyadap karet di hutan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Begitupun kondisi ekologi yang di rehabilitasi CKPP tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal itu telah memicu rakyat untuk bergerak terhadap segala jenis kegiatan, meskipun kegiatan itu mengatasnamakan pelestarian lingkungan.

Sisi lain, menurut penulis rakyat di Kapuas secara khusus , dan umumnya dikawasan PLG, hanya petani karet, pembuat beje dan dan petani rotan yang telah berhasil melakukan rehabilitasi gambut dengan swadaya. Sedangkan konsep rehabilitasi yang di kembangkan oleh koalisi NGO internasional semacam KFCP dan CKPP sekalipun mendapat dukungan dana pihak luar,  nyaris tidak meninggalkan bekas.

Hal itu semakin menegaskan  jika inisiatif lokal dengan cara yang arif, telah membuktikan keberhasilam mereka dalam merehabilitasi kawasan PLG.  Sekaligus  kalau mau belajar lagi kepada peristiwa masa silam, sejumlah profesor ahli gambut  di Jakarta tak dapat berargumentasi, ketika pendapat mereka soal gambut   di patahkan oleh tokoh Adat DAS Mangkatip. Hasilnya, proyek PLG pun di hentikan oleh Presiden Soeharto ( Yayasan Petak Danum Kalteng, Belajar Kepada Rakyat, 2010 )

Begitupun dengan Program REDD yang dijalankan di Kecamatan Mantangai dan Timpah hasil kerjasama pihak Australia dan Indonesia . Program tersebut di laksanakan oleh Care, Weetland Internasional dan Mawas Bos aliansi tersebut bernama  KFCP, proyek itupun dinyatakan gagal setelah senator Australia, Christine Milne,  dalam berita online mongabay.com yang menyatakan bahwa proyek REDD di Kalimantan sebagai sebuah kegagalan total, masyarakat di tingkat akar pun kini mulai kesal dengan program yang dinilai tidak jelas. Mereka bahkan menyebutnya REDD tak ubahnya dengan ‘kentut’.

Fakta kegagalan tersebut masih dalam tulisan mongabay.com, diperkuat dengan temuan penelitian Erik Olbrei dan Stephen Howes di Australian National University, mereka meneliti KFCP dan   menyebutkan indikasi kegagal proyek tersbeut diantaranya, Pertama  Target utama KFCP telah diturunkan secara drastis. Hanya sepuluh persen, dari target awal yang digembar-gemborkan, karena target awal terlalu bombastis. Kedua Perkembangan di lapangan sangat lambat. Blokade kanal-kanal utama belum dimulai, hanya 50.000 pohon yang ditanam, mekanisme pengukuran emisi belum tuntas, dan baseline emisi bahkan belum dijelaskan secara detail.Ketiga Deforestasi dan konversi lahan gambut tetap berlangsung dengan cepat dan dalam skala besar di Indoneia. Penanaman dan ekspansi perkebunan sawit makin meluas.

Khusus menyinggung soal investasi sawit diwilayah project REDD saat ini  sudah mencapai 10.000 ha untuk PT Sakti Mait Jaya Langit yang menggusur perkebunan karet warga dusun Mangkutup-Katunjung, PT Rezeki Alam Semesta Raya seluas 20.000 ha yang telah menggusur dan menutup Handeel warga Desa Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang dan Kaladan, PT Graha Inti Jaya seluas 12.000 ha meliputi Desa Kaladan, Lamunti, Tarantang, Manusup, Pendakatapi dan Saka Tamiang. Kemudian PT Globalindo Agung Lestari seluas 20.600 ha meliputi Desa Mantangai Tengah, Mantangai Hilir, Tran Lamunti, Dadahup, Bakuta, dan Desa Sei Jaya Barito Selatan. Terakhir, Mantangai Hulu dan Kalumpang pun sudah diincar perkebunan sawit PT Usaha Handalan Jaya Perkasa dengan luas 5000 ha.

Kemudian,  penanganan perubahan ilkim dengan skema “pasar karbon”, menurut penulis sangat  kontraproduktif dengan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan. Perlu diketahui, selain sawit, investasi pencemar lingkungan pun paska datangnya REDD semakin marak, contohnya PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) beserta Long Houl Holding (LHH) saat ini telah menandatangani perjanjian jual beli (sales and purchase agreement) dengan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) dengan nilai transaksi 1 miliar dolar AS. Belum lagi Korea Selatan , melalui Korea Resources Corp (Kores) telah mengakuisisi 90 persen saham di tambang Batubara Kapuas dengan nilai $ 84.150.000, terakhir PT  BHP Billiton telah menguasai 331.630 hektare lahan tambang yang mencakup tujuh konsesi di lima blok tambang. Terakhir, PT Freeport Mc Moran menyatakan akan melakukan eksplorasi tembaga di Kalteng.

Selain tak  mampu menahan laju kerusakan hutan, penulis berpendapat bahwa proyek REDD sendiri malah menuai konflik dengan masyarakat setempat.  Konflik terjadi akibat adanya pihak  yang pro dan kontra, penulis menduga hal itu terjadi karena  Pertama, warga yang pro terhadap REDD. Kelompok ini biasanya didominasi oleh aparat desa atau mereka yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bentukan KFCP, atau birokrat yang masuk dalam Pokja REDD, mereka menerima proyek karena bekerja, bukan atas kesadaran dan pengetahuan tentang perubahan iklim. Tapi mereka pro karena melimpahnya jumlah dolar dalam proyek iklim tersebut. Kedua warga yang netral, kelompok ini merupakan warga yang tidak mau terlibat dalam proyek dan masih dalam tahap menilai pelaksanaan proyek. Jika proyek berhasil mereka akan ikut, jika tidak mereka berpotensi menolak. Ketiga adalah warga yang menolak REDD, kelompok ini merupakan warga yang mengerti sejarah perjalanan proyek di desa mereka. Rata-rata mereka tahu dampak yang timbul akibat proyek REDD.

Dari ketiga kelompok tersebut,  menurut lembaga setempat yakni Yayasan Petak Danum (YPD), sejak 2009 setidaknya telah menimbulkan 15 konflik.  Konflik tersebut dimulai dari ketidakjelasan status lahan, hingga hal-hal teknis seperti soal upah, pembayaran bibit, transparansi proyek,  dan lain-lain.

Namun menurut penulis, hal yang sering mencuat kepermukaan dalam berbagai proyek termasuk REDD yakni mengenai status wilayah kelola masyarakat adat setempat. Contohnya dilokasi yang sama yakni di Blok A dan Blok E, Pemerintah Daerah setempat mengusulkan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Kapuas yang diusulkan seluas 173.141 Hektar (Blok E seluas 105.669 Hektar dan Blok A seluas 67.472 Hektar), padahal didaerah terdapat hutan adat yang mengacu kepada Pergub 13 tahun 2009, project REDD seluas 120.000 ha, konservasi mawas 337.000 ha dan perkebunan sawit 20.000 ha.

Selain konflik dalam proyek REDD itu sendiri, REDD juga berpotensi meminggirkan masyarakat setempat dari hutan yang telah dikelolanya selama berabad-abad.

Padahal hemat penulis,  jika pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada rakyat untuk mengelola gambut, maka kegagalan-kegagalan itu dapat diminamilisir, terlebih jika didasari penelitian  ( YPD ) yang di mulai sejak tahun 1998 sampai 2010 di Kawasan  PLG, dalam konsep rehabilitasi, masyarakat Dayak Ngaju di wilayah PLG telah menjaga hutan adat seluas 172.600 hektar sekaligus melakukan penanaman pohon rotan, karet, gemor dan pantung di wilayah tersebut dengan jumlah total mencapai 77 juta pohon.

Data lain dari lembaga ini yaitu mengenai konsep mitigasi berdasarkan kearifan lokal.  Sejak 1998 masyarakat adat di daerah  PLG telah membangun  560 tatas  (parit) di sekitar hutan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Membuat  1.500 beje  yang berfungsi menampung air  sekaligus sebagai tempat cadangan ikan untuk mengantisipasi paceklik ikan sepanjang musim kemarau. Kemudian dari sisi adaptasi, ketika musim banjir, mereka membangun lanting (rumah terapung) dan sangsuru (membuat rumah tingkat) agar  terhindar dari bencana tersebut dan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

Dengan demikian, Inisiatif dan sumbangan masyarakat lokal, khususnya di Kawasan PLG, hakikatnya berupa dukungan kepada pemerintah untuk mengatasi  perubahan iklim. Pekerjaan mereka tanpa pamrih, ada atau tidaknya dana karbon masyarakat adat tetap mengelola gambut dengan adil dan lestari. Meskipun PLG telah menimbulkan sejuta kesengsaraan,  mereka berupaya bangkit untuk tetap mengelola gambut dengan cara yang arif.

Menurut penulis, jika misi penyelamatan hutan gambut tetap memakai skema pasar karbon atau REDD, selain berpotensi meminggirkan hak-hak masyarakat adat/lokal yang telah penulis singgung, dana karbon dikhawatirkan akan merusak tatanan budaya dan sosial yang telah lama dibangun. Karena, meski COP 16 di Cancun Mexico menghasilkan keputusan antara lain memberikan sejumlah rekomendasi ke negara-negara berkembang agar mengadopsi panduan  pengaman (safeguard) untuk melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Namun skema REDD menurut penulis tetap akan menuai kontroversi. Hal itu tercermin dari tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memajukan rakyatnya.

Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan  mengatakan,  meskipun status kawasan hutan hanya berupa penunjukan menteri dan belum menempuh proses tata batas, status hutan dianggap sah sebagai kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum. Artinya, orang yang tinggal di dalam hutan tersebut dianggap mendiami hutan negara secara illegal yang suatu saat bisa saja dikeluarkan atau dipidana karena dikategorikan sebagai penghuni illegal(Huma, 2011). Hal itu tentu akan memicu konflik, sekaligus konflik memperpanjang konflik yang ada seiring dengan fakta dilapangan yang memperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di 32 provinsi  yang  seluruh  atau  sebagian  wilayahnya berada di dalam kawasan hutan (DKN dan UN-REDD, 2011)

sikap seperti itu memang lazim ditemukan diberbagai instansi pemerintahan, karena menurut penulis, cara berfikir mereka tidak berbeda jauh dengan cara kolonial. Contoh kecil dalam hal kebijakan kehutanan, klaim negara untuk menunjuk kawasan hutan diperoleh dari konsep domein verklaring, atau penguasaan negara. Konsep ini sebetulnya menurut  Harwel merupakan kelanjutan dari konsep kolonial yang diperkenalkan Raffles pada 1813 untuk memperketat kontrol penjajah atas tanah.

Jika cara berfikir semacam itu tetap dipertahankan, artinya usaha apapun,  baik itu REDD, Moratorium (jeda tebang), maupun jeda tambang dan sejenis kebijakan lain yang berkaitan dengan usaha penyelamatan lingkungan tiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah, tidak akan berkontribusi apapun terhadap pengurangan dampak perubahan iklim. Karena kebijakan tersebut tidak menyentuh “akar” persoalan.

Yang perlu disadari, akar persoalan global adalah, adanya kesenjangan penguasaan ekonomi dan politik antara negara utara(negara maju) dengan negara selatan (berkembang/terbelakang), sama artinya dengan makin lebarnya jurang perbedaan antara negara penjajah dan negara jajahan. Jadi, solusi perubahan iklim dapat ditemukan dan dijalankan jika cara berfikir global, nasional, hingga lokal lepas dari cara berfikir penjajah.

Untuk konteks lokal seperti di kawasan PLG misalnya, polemik masyarakat soal proyek REDD misalnya, dapat diselesaikan, salahsatunua dengan cara  pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan adat yang dilegalisasi oleh Menteri Kehutanan, kemudian masyarakat setempat diberikemerdekaan untuk mengelola lahan secara mandiri, diberi akses modal dan pasar, diberikesempatan untuk mengelola hutan. Sekaligus, mereka dilindungi dari serbuan investasi yang mengancam kehidupan mereka.

Jika hal itu tidak dilakukan, bahkan pemerintah mendatangkan investasi yang dibungkus dalam topeng kesejahteraan dan topeng pelestarian lingkungan, maka jangan salahkan masyarakat adat setempat, jika kedepan, mereka tak lagi mengakui negara sebagai tempat mereka berlindung dan berharap. Dan jangan salahkan mereka, jika suatu saat, mereka datang untuk meruntuhkan tirani lokal, regional bahkan nasional, kemudian serentak untuk menyatakan lepas dari sistem jajahan.