Oleh Mrg. Nicolaus Ady Saputra, MSC (Uskup Keuskupan Agung Merauke)

Cenderawasih Pos, Sabtu 11 Agustus 2012

Pada tahun 2008, krisis pangan dan energi melanda masyarakat global, yang ditandai dengan peningkatan harga-harga produk pangan di pasar internasional. Krisis inilah yang kemudianmendorong Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengantisipasi krisis, sembari mengambil kesempatan tersebut di masa depan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengembangkan kawasan lumbung pangan (LP = food estate) dan energi yang terbarukan melalui penggunaan lahan yang tersedia pada wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Kalimantan dan Papua.

Lahan yang tersedia di dua pulau besar tersebut dikategorisasikan sebagai lahan cadangan, yaitu lahan yang dipersiapkan untuk penggunaan atau pengelelaan tertentu di masa depan. Khusus di Papua, lahan cadangan yang tersedia adalah sebesar 12 juta hektar. Dari jumlah itu 2,5 juta lahan cadangan atau 15 % berada di wilayah Kabupaten Merauke.

Merauke dipilih menjadi wilayah pengembangan LP dan energy terbarukan, antara lain karena potensi lahan yang demikian luas, yaitu: 4,69 juta ha, yang sebagian besar di kategorikan sebagai lahan yang tidak produktif atau “lahan tidur”. Dengan topografi alam yang datar dan tanah yang subur serta dilalui empat sungai besar (maro, kumbe, bian dan digul) sebagai sumber irigasi dan transportasi air, Merauke dinilai sesuai untuk investasi skala besar. Dapat dipahami bahwa pada 11 Agustus 2012, program pengembangan Merauke sebagai kawasan MIFEE (Merauke integrated Food and Energy Estate) diluncurkan secara resmi oleh pemerintah.

Melalui program pembangunan LP di Merauke, pemerintah berharap bisa memasok bahan pangan untuk kebutuhan nasional dan international. Dari lahan cadangan 2,5 juta ha, pemerintah mentargetkan lebih dari 1,2 juta ha untuk pengembangan LP. Juga pemerintah mentargetkan dalam waktu 10 tahun, yaitu tahun 2020, lumbung ini akan memasok 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167ribu ton kedelai, 64ribu ekor sapi ternak, 2,5 jut ton gula dan 937ribu ton minyak sawi mentah (CPO:Crude Palm Oil) per tahun. Seluruh target produksi LP tersebut diraih melalui pembukaan 1,2 juta lebih hektar lahan baru yang pengelolaannya diserahkan kepada para investor.

Masih pada bulan yang sama, setelah proses yang panjang ditingkat kebijakan, Kementerian Pertanian menetapkan luasan lahan yang bisa dikembangkan pada tahap pertama MIFEE periode 2012 – 2014 adalah 570,000 hektar. Dari 40 lebih perusahaan yang berminat menginvestasikan modalnya di Merauke, hingga saat ini ada tiga perusahaan yang sudah beroperasi penuh. Ada yang mendapat konsesi seluas 2800 Ha, yang lain 169,400 Ha dan yang lain lagi seluas 34,508 Ha. Satu perusahaan bergerak di Industri pengolahan kayu menjadi chip wood (kayu cacah) dan pellet (serbuk kayu yang berbentuk kapsul obat), yang lain perusahaan perkebunan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang menyuplai kayu, sebagai bahan baku chip wood dan pellet, dan yang lain lagi adalah perusahaan perkebunan sawit.

Setiap tahunnya ditargetkan 1,8 juta ton chip wood dan 200,000 ton pellet. Target produksi itu bisa diraih minimal melalui supply kayu 2,5 juta meter kubik per tahun. Satu Ha hutan bisa menghasilkan kayu sebanyak 200 meter kubik, ini berarti untuk menghasilkan jutaan ton kayu cacah dan pellet, hutan dan keaneka ragaman hayatinya di Merauke seluas 12,500 Ha hilang setiap tahunnya, dan hutan itu akan digantikan dengan dua jenis tanaman HTI, yaitu eucalyptus dan akasia.

Bila mengacu pada rencana kerja tahunan (RKT) 2011, direncanakan akan dibabat hutan seluas 11,086,2 Ha. Pada tahun 2010  dan 2011,  ditargetkan total produksi kayu sebanyak lebih dari 3,4 juta meter kubik. Itu berarti, dalam waktu dua tahun hutan di Merauke dibabat seluas (3,4 juta : 200) 17,000 Ha. Dengan perhitungan itu, hutan seluas 169,400 Ha akan habis dibabat dalam waktu 19,92 tahun (baca 20 tahun). Maka dalam waktu singkat, hutan tropis kita habis karena pembabatan hutan jauh lebih cepat daripada tindakan untuk penanaman kembali.

Ada investor dibidang perkebunan sawit. Sebelum melakukan penanaman, tentu saja dia harus terlebih dahulu melakukan land clearing. Di lokasi itu perusahaan telah melakukan pembabatan hutan, kurang lebih 10,000 Ha. Mengacu pada statistik BPPHP XVII Jayapura tahun 2010, dari 5,000 Ha hutan di lokasi itu terdapat 3,963 meter kubik kayu kelompok Meranti dan 93,428 meter kubik kelompok rimba campuran.

Mari kita perhatikan kompensasi harga satu meter kubik kayu yang diterima masyarakat pemilik hak ulayat dengan harga pasar local. Berdasarkan data statistic BPPHP XVII Jayapura th 2010, dipasar local, satu meter kubik kayu kelompok meranti dihargai Rp. 2,500,000 , kayu kelompok merbau Rp. 3,500,000, kayu kelompok rimba campuran Rp. 1,500,000. Harga ini sudah sangat umum berlaku di Merauke.

Sampai hari ini tidak ada aturan tentang kompensasi harga kayu pada jenis usaha HTI. Hal ini memberikan celah pada investor untuk menentukan harga kayu menurut perhitungan mereka sendiri. Berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan menentukan harga kayu untuk segala ukuran dan semua jenis sebesar Rp. 2,000 per meter kubik. Uang itu dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Fakta lebih lanjut menyebutkan bahwa, harga 1 meter kubik kayu dalam tumpukan gelondongan yang diterima masyarakat bukanlah Rp. 2,000 tetapi Rp. 1,400.  Mengapa demikian? Karena perusahaan memberlakukan bilangan pembagi (pengurangan) sebesar 0.3 dalam pengukuran per meter kubik kayu. Bilangan pembagi (pengurangan) itu diberlakukan karena terdapat celah pada kayu gelondongan yang ditumpuk. Dengan demikian, masyarakat memperoleh: 1 – 0.3 = 0.7 per meter kubik-nya. Besarnya uang yang mereka terima adalah 0.7 x Rp. 2,000 = Rp. 1,400 per meter kubik.

Pada jenis usaha perkebunan, seperti kelapa sawit atau tebu, harga kompensasi kayu telah diatur pada SK Gubernur Papua No. 184/2004. SK tersebut menentukan harga kompensasi untuk kayu indah Rp. 100,000 per meter kubik, kayu merbau Rp. 50,000 per meter kubik, kayu non merbau Rp. 10, 000 per meter kubik, dan kayu bakar Rp. 1,000 per meter kubik. Tampak jelas bawa harga yang ditentukan oleh SK tersebut masih jauh dibawah harga kayu yang berlaku dipasar local. SK inilah yang dijadikan acuan dalam penentuan harga kayu kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Data-data diatas memperlihatkan dengan jelas, baik berdasarkan kesepakatan ataupun peraturan, betapa jauh selisih harga kayu yang diberikan perusahaan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dengan harga kayu di pasar local Papua.

Telah ditegaskan oleh pihak investor bahwa jenis kayu yang ditebang termasuk dalam kelompok rimba campuran.  Harga kayu campuran yang berlaku dipasar local adalah Rp. 1,500,000. Maka dari jumlah 3,4 juta meter kubik kayu yang dibabat selama dua tahun, masyarakat seharusnya memperoleh kompensasi sebesar Rp. 51 Trilyun, bukan Rp. 4,36 Milyar. Dalam hal ini nyata bahwa masyarakat benar-benar dirugikan.

Hasil perhitungan Greenomics pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak kayu akan dieksploitasi dari lahan seluas 2,5 juta Ha. Di pasar local harga kayu sebanyak 410,9 Juta meter kubik tersebut diperkirakan mencapai Rp. 120,87 Trilyun dan mencapai Rp. 375,52 Trilyun di pasaran Internasional. Sementara itu masyarakat local yang memiliki hutan dan kayu hanya menerima Rp. 575,2 Milyar.

Disatu pihak, amat mencolok bahwa keuntungan yang luar biasa besar diperoleh para investor. Di lain pihak, tingkat kesejahteraan masyarakat local tetap tidak berubah. Sekolah-sekolah tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Kematian Balita tetap tinggi. Harga barang-barang di kampung mereka amat mahal. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang mengalami gizi buruk.

Pada awal tulisan ini telah disampaikan bahwa program pemerintah kabupaten Merauke adalah pengembangan lumbung pagan dan energy. Namun yang lebih dulu bergerak adalah para investor kayu. Maka muncul pertanyaan: “Mengapa mereka tidak berinvestasi dibidang pangan tetapi dibidang kayu?” Jawabannya jelas: kayu memberikan keuntungan yang amat sangat besar bagi investor. Sedangkan masyarakat pemilik kayu malah makin menderita ditanah mereka sendiri. Kalau begitu, patut dipertanyakan investasi itu (MIFEE) tersebut masuk  ke tanah masyarakat ini membawa berkah (kesejahteraan) atau musibah? Jawabannya juga jelas: “Mereka membawa musibah”.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Mrg. Nicolaus Ady Saputra, MSC (Uskup Keuskupan Agung Merauke)

    Cenderawasih Pos, Sabtu 11 Agustus 2012

    Pada tahun 2008, krisis pangan dan energi melanda masyarakat global, yang ditandai dengan peningkatan harga-harga produk pangan di pasar internasional. Krisis inilah yang kemudianmendorong Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengantisipasi krisis, sembari mengambil kesempatan tersebut di masa depan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengembangkan kawasan lumbung pangan (LP = food estate) dan energi yang terbarukan melalui penggunaan lahan yang tersedia pada wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Kalimantan dan Papua.

    Lahan yang tersedia di dua pulau besar tersebut dikategorisasikan sebagai lahan cadangan, yaitu lahan yang dipersiapkan untuk penggunaan atau pengelelaan tertentu di masa depan. Khusus di Papua, lahan cadangan yang tersedia adalah sebesar 12 juta hektar. Dari jumlah itu 2,5 juta lahan cadangan atau 15 % berada di wilayah Kabupaten Merauke.

    Merauke dipilih menjadi wilayah pengembangan LP dan energy terbarukan, antara lain karena potensi lahan yang demikian luas, yaitu: 4,69 juta ha, yang sebagian besar di kategorikan sebagai lahan yang tidak produktif atau “lahan tidur”. Dengan topografi alam yang datar dan tanah yang subur serta dilalui empat sungai besar (maro, kumbe, bian dan digul) sebagai sumber irigasi dan transportasi air, Merauke dinilai sesuai untuk investasi skala besar. Dapat dipahami bahwa pada 11 Agustus 2012, program pengembangan Merauke sebagai kawasan MIFEE (Merauke integrated Food and Energy Estate) diluncurkan secara resmi oleh pemerintah.

    Melalui program pembangunan LP di Merauke, pemerintah berharap bisa memasok bahan pangan untuk kebutuhan nasional dan international. Dari lahan cadangan 2,5 juta ha, pemerintah mentargetkan lebih dari 1,2 juta ha untuk pengembangan LP. Juga pemerintah mentargetkan dalam waktu 10 tahun, yaitu tahun 2020, lumbung ini akan memasok 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167ribu ton kedelai, 64ribu ekor sapi ternak, 2,5 jut ton gula dan 937ribu ton minyak sawi mentah (CPO:Crude Palm Oil) per tahun. Seluruh target produksi LP tersebut diraih melalui pembukaan 1,2 juta lebih hektar lahan baru yang pengelolaannya diserahkan kepada para investor.

    Masih pada bulan yang sama, setelah proses yang panjang ditingkat kebijakan, Kementerian Pertanian menetapkan luasan lahan yang bisa dikembangkan pada tahap pertama MIFEE periode 2012 – 2014 adalah 570,000 hektar. Dari 40 lebih perusahaan yang berminat menginvestasikan modalnya di Merauke, hingga saat ini ada tiga perusahaan yang sudah beroperasi penuh. Ada yang mendapat konsesi seluas 2800 Ha, yang lain 169,400 Ha dan yang lain lagi seluas 34,508 Ha. Satu perusahaan bergerak di Industri pengolahan kayu menjadi chip wood (kayu cacah) dan pellet (serbuk kayu yang berbentuk kapsul obat), yang lain perusahaan perkebunan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang menyuplai kayu, sebagai bahan baku chip wood dan pellet, dan yang lain lagi adalah perusahaan perkebunan sawit.

    Setiap tahunnya ditargetkan 1,8 juta ton chip wood dan 200,000 ton pellet. Target produksi itu bisa diraih minimal melalui supply kayu 2,5 juta meter kubik per tahun. Satu Ha hutan bisa menghasilkan kayu sebanyak 200 meter kubik, ini berarti untuk menghasilkan jutaan ton kayu cacah dan pellet, hutan dan keaneka ragaman hayatinya di Merauke seluas 12,500 Ha hilang setiap tahunnya, dan hutan itu akan digantikan dengan dua jenis tanaman HTI, yaitu eucalyptus dan akasia.

    Bila mengacu pada rencana kerja tahunan (RKT) 2011, direncanakan akan dibabat hutan seluas 11,086,2 Ha. Pada tahun 2010  dan 2011,  ditargetkan total produksi kayu sebanyak lebih dari 3,4 juta meter kubik. Itu berarti, dalam waktu dua tahun hutan di Merauke dibabat seluas (3,4 juta : 200) 17,000 Ha. Dengan perhitungan itu, hutan seluas 169,400 Ha akan habis dibabat dalam waktu 19,92 tahun (baca 20 tahun). Maka dalam waktu singkat, hutan tropis kita habis karena pembabatan hutan jauh lebih cepat daripada tindakan untuk penanaman kembali.

    Ada investor dibidang perkebunan sawit. Sebelum melakukan penanaman, tentu saja dia harus terlebih dahulu melakukan land clearing. Di lokasi itu perusahaan telah melakukan pembabatan hutan, kurang lebih 10,000 Ha. Mengacu pada statistik BPPHP XVII Jayapura tahun 2010, dari 5,000 Ha hutan di lokasi itu terdapat 3,963 meter kubik kayu kelompok Meranti dan 93,428 meter kubik kelompok rimba campuran.

    Mari kita perhatikan kompensasi harga satu meter kubik kayu yang diterima masyarakat pemilik hak ulayat dengan harga pasar local. Berdasarkan data statistic BPPHP XVII Jayapura th 2010, dipasar local, satu meter kubik kayu kelompok meranti dihargai Rp. 2,500,000 , kayu kelompok merbau Rp. 3,500,000, kayu kelompok rimba campuran Rp. 1,500,000. Harga ini sudah sangat umum berlaku di Merauke.

    Sampai hari ini tidak ada aturan tentang kompensasi harga kayu pada jenis usaha HTI. Hal ini memberikan celah pada investor untuk menentukan harga kayu menurut perhitungan mereka sendiri. Berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan menentukan harga kayu untuk segala ukuran dan semua jenis sebesar Rp. 2,000 per meter kubik. Uang itu dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

    Fakta lebih lanjut menyebutkan bahwa, harga 1 meter kubik kayu dalam tumpukan gelondongan yang diterima masyarakat bukanlah Rp. 2,000 tetapi Rp. 1,400.  Mengapa demikian? Karena perusahaan memberlakukan bilangan pembagi (pengurangan) sebesar 0.3 dalam pengukuran per meter kubik kayu. Bilangan pembagi (pengurangan) itu diberlakukan karena terdapat celah pada kayu gelondongan yang ditumpuk. Dengan demikian, masyarakat memperoleh: 1 – 0.3 = 0.7 per meter kubik-nya. Besarnya uang yang mereka terima adalah 0.7 x Rp. 2,000 = Rp. 1,400 per meter kubik.

    Pada jenis usaha perkebunan, seperti kelapa sawit atau tebu, harga kompensasi kayu telah diatur pada SK Gubernur Papua No. 184/2004. SK tersebut menentukan harga kompensasi untuk kayu indah Rp. 100,000 per meter kubik, kayu merbau Rp. 50,000 per meter kubik, kayu non merbau Rp. 10, 000 per meter kubik, dan kayu bakar Rp. 1,000 per meter kubik. Tampak jelas bawa harga yang ditentukan oleh SK tersebut masih jauh dibawah harga kayu yang berlaku dipasar local. SK inilah yang dijadikan acuan dalam penentuan harga kayu kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Data-data diatas memperlihatkan dengan jelas, baik berdasarkan kesepakatan ataupun peraturan, betapa jauh selisih harga kayu yang diberikan perusahaan kepada masyarakat pemilik hak ulayat dengan harga kayu di pasar local Papua.

    Telah ditegaskan oleh pihak investor bahwa jenis kayu yang ditebang termasuk dalam kelompok rimba campuran.  Harga kayu campuran yang berlaku dipasar local adalah Rp. 1,500,000. Maka dari jumlah 3,4 juta meter kubik kayu yang dibabat selama dua tahun, masyarakat seharusnya memperoleh kompensasi sebesar Rp. 51 Trilyun, bukan Rp. 4,36 Milyar. Dalam hal ini nyata bahwa masyarakat benar-benar dirugikan.

    Hasil perhitungan Greenomics pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak kayu akan dieksploitasi dari lahan seluas 2,5 juta Ha. Di pasar local harga kayu sebanyak 410,9 Juta meter kubik tersebut diperkirakan mencapai Rp. 120,87 Trilyun dan mencapai Rp. 375,52 Trilyun di pasaran Internasional. Sementara itu masyarakat local yang memiliki hutan dan kayu hanya menerima Rp. 575,2 Milyar.

    Disatu pihak, amat mencolok bahwa keuntungan yang luar biasa besar diperoleh para investor. Di lain pihak, tingkat kesejahteraan masyarakat local tetap tidak berubah. Sekolah-sekolah tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Kematian Balita tetap tinggi. Harga barang-barang di kampung mereka amat mahal. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang mengalami gizi buruk.

    Pada awal tulisan ini telah disampaikan bahwa program pemerintah kabupaten Merauke adalah pengembangan lumbung pagan dan energy. Namun yang lebih dulu bergerak adalah para investor kayu. Maka muncul pertanyaan: “Mengapa mereka tidak berinvestasi dibidang pangan tetapi dibidang kayu?” Jawabannya jelas: kayu memberikan keuntungan yang amat sangat besar bagi investor. Sedangkan masyarakat pemilik kayu malah makin menderita ditanah mereka sendiri. Kalau begitu, patut dipertanyakan investasi itu (MIFEE) tersebut masuk  ke tanah masyarakat ini membawa berkah (kesejahteraan) atau musibah? Jawabannya juga jelas: “Mereka membawa musibah”.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on