Penulis : Erwin Edhi Prasetyo | Selasa, 31 Juli 2012 | 20:30 WIB

MERAUKE, KOMPAS.com –  Pemerintah Provinsi Papua menyusuan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penyusunan raperdasus ini untuk memberikan landasan hukum bagi usaha-usaha ekonomi yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

Sekretaris Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, GB Rumkoren di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua masih memerlukan masukan dari banyak pihak untuk dapat menyempurnakan isi raperdasus ini. Sekaligus juga untuk dapat mengakomodir masukan dari berbagai suku atau masyarakat adat di Papua. ” Ada banyak hal yang harus dibicarakan dengan masyarakat adat,” katanya.

Raperdasus ini terdiri dari 54 pasal. Antara lain mengatur tata cara atau bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat, izin usaha pemanfaatan SDA, juga tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA.

Sumber:
http://regional.kompas.com/read/2012/07/31/20305773/Papua.Susun.Raperdasus.Pengelolaan.SDA
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Penulis : Erwin Edhi Prasetyo | Selasa, 31 Juli 2012 | 20:30 WIB

    MERAUKE, KOMPAS.com –  Pemerintah Provinsi Papua menyusuan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penyusunan raperdasus ini untuk memberikan landasan hukum bagi usaha-usaha ekonomi yang dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

    Sekretaris Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, GB Rumkoren di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua masih memerlukan masukan dari banyak pihak untuk dapat menyempurnakan isi raperdasus ini. Sekaligus juga untuk dapat mengakomodir masukan dari berbagai suku atau masyarakat adat di Papua. ” Ada banyak hal yang harus dibicarakan dengan masyarakat adat,” katanya.

    Raperdasus ini terdiri dari 54 pasal. Antara lain mengatur tata cara atau bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat, izin usaha pemanfaatan SDA, juga tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA.

    Sumber:
    http://regional.kompas.com/read/2012/07/31/20305773/Papua.Susun.Raperdasus.Pengelolaan.SDA
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on