UPAYA MENINDAK MAFIA KAYU YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PENYUAPAN
TERHADAP OKNUM PEJABAT PEMPROV PAPUA BARAT BELUM OPTIMAL OLEH INSTITUSI PENEGAK HUKUM
Upaya menjerat pelaku kejahatan di sektor kehutanan belum optimal, menurut pandangan Jaringan Advokasi LSM Papua Barat,  karena pendekatan yang digunakan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan lebih pada menggunakan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undang-undang (UU) Kehutanan, UU Lingkungan maupun UU Perkebunan. Padahal kita tahu semua penerapan undang – undang yang bersifat sektoral, proses-nya panjang yang memberikan ruang bagi oknum mafia kayu dan pejabat yang terindikasi terlibat dalam kejahatan kehutanan untuk menghilangkan barang bukti, belum lagi proses hukum dilakukan  para mafia kayu tersebut sudah lari keluar negeri.
Berkaitan dengan pengalaman tersebut Jaringan Advokasi LSM Papua Barat mengharapkan penegak hukum agar melawan kejahatan dan korupsi di sektor kehutanan sudah luar biasa ini dengan cara maupun pendekatan yang luar biasa juga (extra ordinary). Salah satunya, menggunakan pendekatan penegakan hukum secara terpadu. Artinya, untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan tidak saja dengan UU sektoral (Kehutanan atau Perkebunan). Namun pelaku juga harus dijerat dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang.
Jaringan Advokasi LSM Papua Barat,melihat bahwa sudah cukup kuat indikasi penyuapan/gratifikasi dengan adanya dokumen palsu rekomendasi maupun ijin Gubernur Propinsi Papua Barat atas pembelian kayu non-police line Kabupaten Teluk Bintuni yang dikantongi oleh  PT. SANJAYA MAKMUR, Kejaksaan bisa menggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia korupsi di sektor kehutanan dan juga perkebunan.
Kami melihat bahwa kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan di sektor kehutanan dan perkebunan dengan UU Tipikor bakal membawa banyak manfaat antara lain, jenis korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi dapat menjerat pelaku di sektor kehutanan dan perkebunan yang terjadi mulai dari proses perizinan hingga proses pengangkutan dan pungutan hasil hutan. Selain itu, adanya ancaman pidana minimal dan lebih berat dari UU sektoral lainnya (misal UU Kehutanan).
Terkait dengan itu, kami melihat adat pelanggaran hukum oleh PT. SANJAYA MAKMUR terkait Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor : 522.2/448/DISHUTBUN-PN/VIII/2011, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Hasil Produksi, Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat Yang Non-Police-Line (IPMA/NPL) telah berakhir masa berlakunya pertanggal 04 Agustus 2012, tetapi proses pengangkutan masih terus dilakukan hingga saat ini.
Menurut saya, untuk menghentikan kerugian negara yang mungkin sudah puluhan bahkan ratusan milyar, Kejaksaan segera menggunakan UU Tipikor untuk dapat menjerat individu oknum pejabat yang terlibat dan korporasi. Kalau itu dilakukan, maka kerugiaan negara bisa dihentikan atas pengelolaan hasil hutan/kayu di kabupaten bintuni tersebut. Dan juga kelebihan dari UU Tipikor dapat menjerat pihak–pihak yang secara sengaja atau tidak sengaja berupaya menghalangi proses hukum/pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat di tangkap.
Jaringan Advokasi LSM Papua Barat berharap  pimpinan institusi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Manokwari segera mengambil langkah – langkah hukum. Kami juga dalam minggu ini akan menyerahkan beberapa dokumen dan data/informasi  awal kepada Kejaksaan sebagai referensi untuk indikasi dugaan korupsi oleh oknum pejabat pemprov Papua Barat, terkait perijinan.
Manokwari, 29 Agustus 2012
JARINGAN ADVOKASI LSM PAPUA BARAT
ANDRIS  WABDARON
Koordinator
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    UPAYA MENINDAK MAFIA KAYU YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PENYUAPAN
    TERHADAP OKNUM PEJABAT PEMPROV PAPUA BARAT BELUM OPTIMAL OLEH INSTITUSI PENEGAK HUKUM
    Upaya menjerat pelaku kejahatan di sektor kehutanan belum optimal, menurut pandangan Jaringan Advokasi LSM Papua Barat,  karena pendekatan yang digunakan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan lebih pada menggunakan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undang-undang (UU) Kehutanan, UU Lingkungan maupun UU Perkebunan. Padahal kita tahu semua penerapan undang – undang yang bersifat sektoral, proses-nya panjang yang memberikan ruang bagi oknum mafia kayu dan pejabat yang terindikasi terlibat dalam kejahatan kehutanan untuk menghilangkan barang bukti, belum lagi proses hukum dilakukan  para mafia kayu tersebut sudah lari keluar negeri.
    Berkaitan dengan pengalaman tersebut Jaringan Advokasi LSM Papua Barat mengharapkan penegak hukum agar melawan kejahatan dan korupsi di sektor kehutanan sudah luar biasa ini dengan cara maupun pendekatan yang luar biasa juga (extra ordinary). Salah satunya, menggunakan pendekatan penegakan hukum secara terpadu. Artinya, untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan tidak saja dengan UU sektoral (Kehutanan atau Perkebunan). Namun pelaku juga harus dijerat dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang.
    Jaringan Advokasi LSM Papua Barat,melihat bahwa sudah cukup kuat indikasi penyuapan/gratifikasi dengan adanya dokumen palsu rekomendasi maupun ijin Gubernur Propinsi Papua Barat atas pembelian kayu non-police line Kabupaten Teluk Bintuni yang dikantongi oleh  PT. SANJAYA MAKMUR, Kejaksaan bisa menggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia korupsi di sektor kehutanan dan juga perkebunan.
    Kami melihat bahwa kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan di sektor kehutanan dan perkebunan dengan UU Tipikor bakal membawa banyak manfaat antara lain, jenis korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi dapat menjerat pelaku di sektor kehutanan dan perkebunan yang terjadi mulai dari proses perizinan hingga proses pengangkutan dan pungutan hasil hutan. Selain itu, adanya ancaman pidana minimal dan lebih berat dari UU sektoral lainnya (misal UU Kehutanan).
    Terkait dengan itu, kami melihat adat pelanggaran hukum oleh PT. SANJAYA MAKMUR terkait Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor : 522.2/448/DISHUTBUN-PN/VIII/2011, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Hasil Produksi, Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat Yang Non-Police-Line (IPMA/NPL) telah berakhir masa berlakunya pertanggal 04 Agustus 2012, tetapi proses pengangkutan masih terus dilakukan hingga saat ini.
    Menurut saya, untuk menghentikan kerugian negara yang mungkin sudah puluhan bahkan ratusan milyar, Kejaksaan segera menggunakan UU Tipikor untuk dapat menjerat individu oknum pejabat yang terlibat dan korporasi. Kalau itu dilakukan, maka kerugiaan negara bisa dihentikan atas pengelolaan hasil hutan/kayu di kabupaten bintuni tersebut. Dan juga kelebihan dari UU Tipikor dapat menjerat pihak–pihak yang secara sengaja atau tidak sengaja berupaya menghalangi proses hukum/pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat di tangkap.
    Jaringan Advokasi LSM Papua Barat berharap  pimpinan institusi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Manokwari segera mengambil langkah – langkah hukum. Kami juga dalam minggu ini akan menyerahkan beberapa dokumen dan data/informasi  awal kepada Kejaksaan sebagai referensi untuk indikasi dugaan korupsi oleh oknum pejabat pemprov Papua Barat, terkait perijinan.
    Manokwari, 29 Agustus 2012
    JARINGAN ADVOKASI LSM PAPUA BARAT
    ANDRIS  WABDARON
    Koordinator
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on