Penulis : Erwin Edhi Prasetyo | Selasa, 31 Juli 2012 | 22:32 WIB

MERAUKE, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Daerah Khusus (raperdasus) Provinsi Papua tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun Pemerintah Provinsi Papua menuai kritik. Penyusunan raperdasus itu juga dinilai sangat terlambat.

Kepala Badan Pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antoniu Merauke -lembaga yang bergiat dalam pendampingan masyarakat – Jago Bukit di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, posisi dan peran masyarakat adat dalam raperdasus itu masih lemah. Dicontohkan, lemahnya posisi dan peran masyarakat itu tampak dalam raperdasus yang belum mengakomodir pemetaan hak ulayat secara mandiri oleh masyarakat adat dan lembaga non pemerintah.

Padahal, pemetaan hak ulayat oleh masyarakat adat dan lembaga non pemerintah hasilnya bisa jauh lebih detil, akurat, dan lengkap dibandingkan pemetaan yang dilakukan pemerintah.

Sementara dalam raperdasus diatur bahwa pemetaan hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah wajib mendampingi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan adat secara partisipatif. Pemerintah juga dinilai ingin mendikte masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dana-dana ganti rugi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam.

Sekertaris Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua GB Rumkoren di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua masih memerlukan masukan dari banyak pihak untuk dapat menyempurnakan isi raperdasus ini.

Raperdasus ini terdiri dari 54 pasal. Antara lain mengatur tata cara atau bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat, izin usaha pemanfaatan SDA, dan juga tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA.

Editor : Rusdi Amral

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/07/31/22325770/Raperdasus.SDA.di.Papua.Menuai.Kritik

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    One Comment

    1. Joko Waluyo 5 Agustus 2012 at 11:05 - Reply

      Yang dikritik itu konten atau prosesnya?

    Leave A Comment Batalkan balasan

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Penulis : Erwin Edhi Prasetyo | Selasa, 31 Juli 2012 | 22:32 WIB

    MERAUKE, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Daerah Khusus (raperdasus) Provinsi Papua tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun Pemerintah Provinsi Papua menuai kritik. Penyusunan raperdasus itu juga dinilai sangat terlambat.

    Kepala Badan Pengembangan Sosial Ekonomi Yayasan Santo Antoniu Merauke -lembaga yang bergiat dalam pendampingan masyarakat – Jago Bukit di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, posisi dan peran masyarakat adat dalam raperdasus itu masih lemah. Dicontohkan, lemahnya posisi dan peran masyarakat itu tampak dalam raperdasus yang belum mengakomodir pemetaan hak ulayat secara mandiri oleh masyarakat adat dan lembaga non pemerintah.

    Padahal, pemetaan hak ulayat oleh masyarakat adat dan lembaga non pemerintah hasilnya bisa jauh lebih detil, akurat, dan lengkap dibandingkan pemetaan yang dilakukan pemerintah.

    Sementara dalam raperdasus diatur bahwa pemetaan hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah wajib mendampingi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan adat secara partisipatif. Pemerintah juga dinilai ingin mendikte masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dana-dana ganti rugi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam.

    Sekertaris Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua GB Rumkoren di Merauke, Selasa (31/7/2012) mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua masih memerlukan masukan dari banyak pihak untuk dapat menyempurnakan isi raperdasus ini.

    Raperdasus ini terdiri dari 54 pasal. Antara lain mengatur tata cara atau bentuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat, izin usaha pemanfaatan SDA, dan juga tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA.

    Editor : Rusdi Amral

    Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/07/31/22325770/Raperdasus.SDA.di.Papua.Menuai.Kritik

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      One Comment

      1. Joko Waluyo 5 Agustus 2012 at 11:05 - Reply

        Yang dikritik itu konten atau prosesnya?

      Leave A Comment Batalkan balasan

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on