Luas kawasan hutan di tanah Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999 seluas 40.298.365 hektar, yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada sekitar 4.516 kampung di tanah Papua (Potensi Desa 2008), diantaranya 70 % berada di kawasan hutan. Saat ini, masyarakat adat dan kawasan hutan tersebut sedang menghadapi tekanan dan perubahan fungsi oleh karena berbagai kepentingan investasi dan proyek-proyek pembangunan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan transmigrasi.

Pemerintah pusat dan daerah dengan gencar dan mudah mengeluarkan ijin kepada perusahaan. Perusahaan dapat menguasai lahan luas mulai dari ribuan hektar hingga jutaan hektar, seperti: mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke seluas 1,9 juta hektar, perusahaan pembalakan kayu PT. Mamberamo Alas Mandiri di Mamberamo yang memiliki ijin hingga mencapai luas 677.310 hektar, perusahaan tambang PT. Freeport yang mengantongi Kontrak Karya di Timika seluas 2,6 juta hektar, perusahaan perkebunan sawit PT. Sinar Mas Grup seluas 44.400 hektar.

Bisnis baru yang menyolok di Papua adalah bisnis perkebunan sawit yang luas konsesinya diperkirakan mencapai 800.000 ha diseluruh tanah Papua dan bahkan pemerintah daerah merencanakan akan mengembangkan perkebunan sawit hingga 3.000.000 ha (Radar Sorong, 2007). Ditambah lagi bisnis konservasi melalui pengurangan dampak emisi karbon (REDD+) dan kebijakan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang telah dirumuskan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah pembangunan ekonomi hingga tahun 2025, yang akan menggunakan tanah dan sumberdaya alam.

Proyek-proyek pembangunan yang mengandalkan modal besar, teknologi dan organisasi modern yang berskala besar, diakui mendorong pertumbuhan dan pendapatan ekonomi daerah dan nasional, namun pada saat yang sama terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat adat di tanah Papua dan meluasnya kerusakan dan hilangnya (deforestasi) kawasan hutan, tempat-tempat penting dan bernilai konservasi tinggi di tanah Papua.

Lihat saja Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 68,6 berada dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,6 (berada diperingkat ke 30 dari 33 provinsi) dan meningkat sebesar 69,15 pada tahun 2010. Hal ini berarti tingkat  kualitas kehidupan masyarakat berada dibawah standard dan kemampuan pemenuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Masyarakat asli Papua, utamanya di kampung sekitar kawasan hutan tetap hidup miskin. Mereka terpaksa terlibat dalam konflik, mengalami kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya. Mereka yang mempertahankan hak dan martabatnya mendapat stigma ‘label separatis’. Kebijakan dan proyek tersebut juga menghilangkan kontrol masyarakat dan melucuti kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan dan tanah. Sebaliknya pengusaha dan pejabat korup semakin kaya raya diuntungkan oleh kebijakan dan proyek tersebut.

Bagaimanapun kebijakan dan praktik pembangunan yang pro modal dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak, yang dikendalikan oleh investor dan didukung oleh pemerintah telah melanggar konstitusi dan hak-hak dasar orang Papua yang otonom. Dalam situasi tersebut, harus ada gerakan untuk memperkuat posisi, sikap dan hak-hak masyarakat dalam melakukan perubahan kebijakan dan proyek pembangunan kehutanan yang melindungi, menghormati dan mengakui hak-hak dasar orang asli Papua, serta pro pada keberlanjutan hutan.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Luas kawasan hutan di tanah Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999 seluas 40.298.365 hektar, yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada sekitar 4.516 kampung di tanah Papua (Potensi Desa 2008), diantaranya 70 % berada di kawasan hutan. Saat ini, masyarakat adat dan kawasan hutan tersebut sedang menghadapi tekanan dan perubahan fungsi oleh karena berbagai kepentingan investasi dan proyek-proyek pembangunan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan transmigrasi.

    Pemerintah pusat dan daerah dengan gencar dan mudah mengeluarkan ijin kepada perusahaan. Perusahaan dapat menguasai lahan luas mulai dari ribuan hektar hingga jutaan hektar, seperti: mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke seluas 1,9 juta hektar, perusahaan pembalakan kayu PT. Mamberamo Alas Mandiri di Mamberamo yang memiliki ijin hingga mencapai luas 677.310 hektar, perusahaan tambang PT. Freeport yang mengantongi Kontrak Karya di Timika seluas 2,6 juta hektar, perusahaan perkebunan sawit PT. Sinar Mas Grup seluas 44.400 hektar.

    Bisnis baru yang menyolok di Papua adalah bisnis perkebunan sawit yang luas konsesinya diperkirakan mencapai 800.000 ha diseluruh tanah Papua dan bahkan pemerintah daerah merencanakan akan mengembangkan perkebunan sawit hingga 3.000.000 ha (Radar Sorong, 2007). Ditambah lagi bisnis konservasi melalui pengurangan dampak emisi karbon (REDD+) dan kebijakan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang telah dirumuskan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah pembangunan ekonomi hingga tahun 2025, yang akan menggunakan tanah dan sumberdaya alam.

    Proyek-proyek pembangunan yang mengandalkan modal besar, teknologi dan organisasi modern yang berskala besar, diakui mendorong pertumbuhan dan pendapatan ekonomi daerah dan nasional, namun pada saat yang sama terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat adat di tanah Papua dan meluasnya kerusakan dan hilangnya (deforestasi) kawasan hutan, tempat-tempat penting dan bernilai konservasi tinggi di tanah Papua.

    Lihat saja Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 68,6 berada dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,6 (berada diperingkat ke 30 dari 33 provinsi) dan meningkat sebesar 69,15 pada tahun 2010. Hal ini berarti tingkat  kualitas kehidupan masyarakat berada dibawah standard dan kemampuan pemenuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

    Masyarakat asli Papua, utamanya di kampung sekitar kawasan hutan tetap hidup miskin. Mereka terpaksa terlibat dalam konflik, mengalami kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya. Mereka yang mempertahankan hak dan martabatnya mendapat stigma ‘label separatis’. Kebijakan dan proyek tersebut juga menghilangkan kontrol masyarakat dan melucuti kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan dan tanah. Sebaliknya pengusaha dan pejabat korup semakin kaya raya diuntungkan oleh kebijakan dan proyek tersebut.

    Bagaimanapun kebijakan dan praktik pembangunan yang pro modal dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak, yang dikendalikan oleh investor dan didukung oleh pemerintah telah melanggar konstitusi dan hak-hak dasar orang Papua yang otonom. Dalam situasi tersebut, harus ada gerakan untuk memperkuat posisi, sikap dan hak-hak masyarakat dalam melakukan perubahan kebijakan dan proyek pembangunan kehutanan yang melindungi, menghormati dan mengakui hak-hak dasar orang asli Papua, serta pro pada keberlanjutan hutan.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on