Selasa, 11 September 2012, Jakarta, Kompas – Indonesia sebagai negara kepulauan mengalami dampak terbesar perubahan iklim. Namun, keterlibatan anggota DPR dalam membahas esensi isu ini dipertanyakan masyarakat sipil.

Peran anggota legislatif diperlukan untuk mendorong diplomasi Indonesia di luar negeri, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak. ”Fungsi DPR sebagai pengontrol kebijakan pemerintah belum tampak. Kalaupun terdengar, hanya masalah pendanaan dari utang luar negeri, bukan esensi perubahan iklim,” kata Siti Maemunah dari Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF), Senin (10/9), di Jakarta.Hal ini mengemuka pada temu media pasca-Pertemuan Iklim Bangkok yang selesai 5 September 2012 di Thailand. Turut berbicara Riza Damanik dan Mida Saragih (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang), Siti Maemunah, dan Sri Ranti (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).

Menurut Siti, absennya DPR dalam isu perubahan iklim sangat ironis. Indonesia sering jadi lokasi percobaan terkait upaya mitigasi perubahan iklim dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain.

Selain itu, Indonesia beberapa kali memegang kursi strategis dalam pembahasan isu-isu perubahan iklim. Terakhir, Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi salah satu anggota dewan yang mewakili negara berkembang di Asia Pasifik dalam merealisasikan Green Climate Fund (GCF) bentukan konferensi para pihak (COP) Ke-17 Durban.

GCF punya 24 anggota dewan yang separuhnya mewakili negara berkembang. ”Indonesia seharusnya menjadi penyampai pesan yang kuat bagi negara Asia Pasifik, yang jumlahnya paling besar dan rentandampak perubahan iklim,” ujar Sri Ranti.

Menurut dia, DPR harus turun tangan memastikan Indonesia memimpin negara-negara rentan dampak perubahan iklim. Fokusnya, menekan negara-negara industri agar segera menurunkan emisi gas rumah kaca.

Ranti menambahkan, peran itu lebih penting daripada memberi tempat bagi upaya-upaya ”cuci tangan” negara industri untuk mencuci emisinya, di antaranya lewat mekanisme perdagangan karbon dan karbon biru. (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/11/02385217/peran.dpr.dipertanyakan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Selasa, 11 September 2012, Jakarta, Kompas – Indonesia sebagai negara kepulauan mengalami dampak terbesar perubahan iklim. Namun, keterlibatan anggota DPR dalam membahas esensi isu ini dipertanyakan masyarakat sipil.

    Peran anggota legislatif diperlukan untuk mendorong diplomasi Indonesia di luar negeri, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat terdampak. ”Fungsi DPR sebagai pengontrol kebijakan pemerintah belum tampak. Kalaupun terdengar, hanya masalah pendanaan dari utang luar negeri, bukan esensi perubahan iklim,” kata Siti Maemunah dari Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF), Senin (10/9), di Jakarta.Hal ini mengemuka pada temu media pasca-Pertemuan Iklim Bangkok yang selesai 5 September 2012 di Thailand. Turut berbicara Riza Damanik dan Mida Saragih (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang), Siti Maemunah, dan Sri Ranti (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).

    Menurut Siti, absennya DPR dalam isu perubahan iklim sangat ironis. Indonesia sering jadi lokasi percobaan terkait upaya mitigasi perubahan iklim dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain.

    Selain itu, Indonesia beberapa kali memegang kursi strategis dalam pembahasan isu-isu perubahan iklim. Terakhir, Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi salah satu anggota dewan yang mewakili negara berkembang di Asia Pasifik dalam merealisasikan Green Climate Fund (GCF) bentukan konferensi para pihak (COP) Ke-17 Durban.

    GCF punya 24 anggota dewan yang separuhnya mewakili negara berkembang. ”Indonesia seharusnya menjadi penyampai pesan yang kuat bagi negara Asia Pasifik, yang jumlahnya paling besar dan rentandampak perubahan iklim,” ujar Sri Ranti.

    Menurut dia, DPR harus turun tangan memastikan Indonesia memimpin negara-negara rentan dampak perubahan iklim. Fokusnya, menekan negara-negara industri agar segera menurunkan emisi gas rumah kaca.

    Ranti menambahkan, peran itu lebih penting daripada memberi tempat bagi upaya-upaya ”cuci tangan” negara industri untuk mencuci emisinya, di antaranya lewat mekanisme perdagangan karbon dan karbon biru. (ICH)

    Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/11/02385217/peran.dpr.dipertanyakan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on