SURAT TERBUKA

Kepada Yth:

Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Di – Tempat.-

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi proyek KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership) oleh Tim Evaluasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, kami ingin menyampaikan pandangan dan temuan terhadap proyek KFCP tersebut, dengan mempertimbangkan dan mengingat proyek kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia yang menggunakan dana AUSD 30 juta (atau sekitar Rp. 296.000.000.000.-) menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia dan mempunyai dampak pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di dalam dan sekitar lokasi proyek seluas 120.000 hektar, yang ada di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

Kami turut apresiasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas, maupun Tim Evaluasi atas inisiatif melaksanakan evaluasi proyek KFCP. Namun singkatnya waktu pelaksanaan evaluasi yang hanya berlangsung selama dua hari dan padatnya agenda, tentu saja tidak bisa menjangkau seluruh desa utama proyek (sebanyak 7 desa) maupun desa-desa sekitar yang tidak langsung terkena dampak proyek.

Dalam berbagai dokumen kebijakan dan program KFCP, diketahui proyek KFCP merupakan kegiatan percontohan untuk pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mendukung pengembangan penilaian dan pemantauan hutan dan karbon hutan, pelibatan masyarakat dan memberikan mata pencaharian, peningkatan tata kelola kehutanan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan, reforestasi, rehabilitasi kanal, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengembangan kelembagaan dan distribusi insentif, dan sebagainya.

Kami menemukan pelaksanaan proyek KFCP tidak sejalan dengan prinsip, tujuan dan harapan masyarakat maupun kepentingan proyek tersebut, sebagaimana yang kami sampaikan dibawah ini:

HAK ATAS TANAH dan SUMBER DAYA LAINNYA

  • Pengembang proyek KFCP hingga kini tidak pernah melakukan dan meminta persetujuan masyarakat berdasarkan prinsip FPIC untuk melaksanakan proyek percontohan REDD, dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gambut dan tanah masyarakat seluas 120.000 hektar. Tidak ada kejelasan informasi dimana lokasi proyek seluas 120.000 hektar tersebut dan bagaimana status hak-hak masyarakat atas tanah dan lahan kebun tanaman mereka diatas areal proyek tersebut? Bagaimana status dan pengelolaan tanah dan kawasan hutan gambut yang menjadi areal proyek reforestasi dan rehabilitasi penabatan tatas pasca proyek?.
  • Dinas Kehutanan Kab. Kapuas melakukan pelarangan dan tidak memberikan ijin kepada masyarakat untuk mengembangkan lahan perkebunan tanaman sawit di wilayah kampung (Kasus Kampung Kalumpang) dengan alasan lahan tersebut milik pengembang proyek KFCP. Klaim pemilikan dan pengelolaan oleh pengembang KFCP tidak diketahui oleh masyarakat, karenanya pelarangan yang membatasi hak masyarakat ini merugikan masyarakat.
  • Pengembang proyek KFCP maupun pemerintah daerah mengabaikan gugatan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat-surat dan tidak menunjukkan niat baik untuk mendukung menyelesaikan isu permasalahan pengakuan dan penghormatan hak-hak atas tanah dan wilayah kelola masyarakat.

PARTISIPASI MASYARAKAT

  • Partisipasi menjadi salah satu prinsip proyek KFCP, namun praktiknya keterlibatan masyarakat yang terjadi dalam proyek KFCP didorong oleh keinginan untuk mendapatkan ‘uang’ upah dalam pekerjaan proyek, bukan terlibat karena pemahaman terhadap manfaat dan tujuan proyek. Situasi ini membuat masyarakat menjadi objek untuk mengerjakan proyek, sedangkan pengembang proyek KFCP dan pelaksana proyek (TPK dan TP) menjadi pihak yang menentukan, mengatur dan melaksanakan proyek. Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga menimbulkan kurangnya control terhadap pelaksana proyek, tidak adanya transparansi informasi dan pendanaan proyek, kesewenang-wenangan pelaksana proyek dalam mengambil keputusan.
  • Dampak buruk dari pengelolaan proyek yang rendah partisipasi dan tertutup menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan juga konflik antara masyarakat dengan pelaksan proyek dan pengembang proyek. Misalnya: kasus pemukulan antara TP dan warga di Desa Katimpun, kasus kriminalisasi warga di Desa Mantangai Hulu, ketegangan perang dingin di Desa Sei Ahas.
  • Dalam proyek reforestasi, masyarakat menjadi pekerja pembibitan, pemeliharaan bibit, penyiapan lahan hingga penanaman, meskipun upah borongan yang diperoleh masih berada dibawah upah minimum regional Kalimantan Tengah, tetapi semua dikerjakan sesuai waktu dan dana proyek. Masalahnya, pasca penanaman, masyarakat tidak lagi terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan dan hanya mengandalkan perawatan alamiah, sehingga banyak tanaman reforestasi yang mati. Demikian pula, usulan masyarakat untuk program livelihood sebagaimana dimintakan oleh pengembang KFCP diabaikan dan diminta mengikuti apa yang telah direncanakan oleh pengembang proyek (Kasus Mantangai).

Rehabilitasi Penabatan Tatas

  • Rehabilitasi penabatan ‘tatas’ telah menutup akses transportasi masyarakat untuk menjangkau areal kebun, tempat menangkap ikan dan lahan usaha lainnya. Memang benar, warga pemilik tatas akhirnya setelah mendapatkan uang kontan kompensasi lalu merelakan dan terlibat menjadi pekerja dalam penabatan tatas miliknya, akan tetapi persetujuan atas proyek ini tanpa ada persetujuan dari warga disekitar jalur tatas, yang ternyata mereka terkena dampak penabatan tatas, yakni air yang meluap menggenangi kebun tanaman karet dan mati. (Kasus Katunjung dan Mantangai Hulu).
  • Kegiatan penabatan tatas dilakukan dengan menggunakan kayu-kayu pohon yang ditebang dan berasal dari kawasan hutan. Kegiatan ini bertolak belakang dengan tujuan proyek KFCP untuk mengurangi emisi dengan tidak merusak atau menebang pohon di hutan (Kasus Mantangai Hulu dan Katunjung. Demikian pula, terjadi penyimpangan pembelian harga kayu milik warga dengan harga yang rendah dari yang dijanjikan oleh pelaksana proyek maupun aparat pemerintah desa. Hal ini menimbulkan keributan dan protes keras dari warga (Kasus Mantangai Hulu)

Program Livelihood

  • Program livelihood untuk mengembangkan usaha mata pencaharian masyarakat, antara lain: pemberian bantuan program pendanaan usaha kebun tanaman karet. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dan masyarakat menolak program tersebut karena tidak mengakomodir usulan kegiatan dan pendanaan yang diajukan masyarakat (Kasus Mantangai Hulu).

Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pengaduan

  • Proyek KFCP tidak mempunyai mekanisme untuk pengaduan dan penyelesaian konflik ataupun cenderung menggunakan aparat kepolisian dan TNI untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana yang terjadi di Desa Mantangai Hulu. Warga yang melakukan complain di kriminalisasi dan dilaporkan ke Polsek dan mengundang anggota TNI dalam pertemuan bersama masyarakat.
  • Keluhan dan tanggapan warga kepada petugas KFCP dilapangan tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti sehingga menimbulkan keresahan.
  • Masyarakat mengeluh tidak puas terhadap kapasitas dan penguasaan informasi proyek yang dimiliki oleh petugas lapangan KFCP, yang tidak konsisten dan cenderung tidak jelas memberikan tanggapan dan informasi.

LAINNYA:

  • Proyek KFCP tidak tanggap terhadap proyek-proyek pembangunan perkebunan sawit dan pembalakan kayu maupun pertambangan yang berlangsung disekitar areal proyek KFCP, seperti keberadaan perusahan perkebunan sawit PT. RAS (Rezki Alam Semesta Raya) yang memiliki lahan seluas 20.000 hektar, PT. Graha Inti Jaya dan PT. Global Agro Lestari, yang jelas-jelas melakukan pengrusakan hutan dan kawasan hutan gambut.  Keberadaan perusahaan tersebut, tentu saja akan menghambat pencapaian target KFCP baik dalam konteks restorasi kawasan maupun pengurangan emisi dari lahan gambut.

Berdasarkan temuan tersebut, melalui Surat Terbuka ini, kami mendesak kepada bapak Gubernur untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut:

  1. Segera mengeluarkan kebijakan program untuk mendukung upaya pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak atas tanah masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak adat atas tanah.
  2. Segera menyelesaian konflik pertanahan yang mencuat antara masyarakat di Desa Katimpun, Sei Ahas dan Pulau Kaladan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang mengambil tanah dan merusak hutan masyarakat.
  3. Segera memfasilitasi perundingan kembali rencana proyek KFCP berbasiskan prinsip FPIC, melibatkan masyarakat secara luas untuk menentukan dan memutuskan kelanjutan proyek KFCP, termasuk keputusanmasyarakat menentukan kesinambungan proyek maupun perjanjian-perjanjian baru dalam pengembang proyek.
  4. Segera mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung inisiatif masyarakat dalam menyelematkan lingkungan hutan dan gambut, berbasiskan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat.
  5. Segera mendesak pengembang proyek KFCP untuk menyelesaikan janji-janji pemberian mata pencaharian alternative yang meningkatkan pendapatan masyarakat, utamanya pengembangan kebun tanaman karet.
  6. Segera mendesak pengembang proyek untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan proyek KFCP yang disampaikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.
  7. Sehubungan dengan rencana kunjungan Duta Besar Australia untuk perubahan iklim pada pertengahan September 2012 mendatang, kami mendesak agar pemerintah menginformasikan dan mengundang secara terbuka kepada masyarakat untuk berdialog dengan Duta Besar dan Pemerintah.

Atas perhatian dan kesungguhannya mewujudkan keinginan masyarakat, kami ucapkan terima kasih.

Desa Mantangai Hulu, 29 Agustus 2012

Surat ini dibuat dan ditandatangani oleh:

  1. Norhadie Karben, Ketua Serikat Tani Karet, Mantangai Hulu
  2. Tanduk O. Kasan, Ketua BPHD AMAN Kab. Kapuas
  3. Ali Rahman, Petani, Desa Pulau Kaladan, Mantangai
  4. Abdul Hamid, Anggota BPD Desa Katunjung, Mantangai
  5. Asmuni, Yayasan Petak Danum, Kapuas
  6. Basri HD, Petani, Mantangai Hulu
  7. Uber S. Neos, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
  8. Sarkani, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
  9. Ukal, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
  10. Karben Hudi, Petani, Mantangai Hulu
  11. Y.L. Franky, Yayasan PUSAKA, Jakarta.
  12. Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kapuas.
  13. Simpun Samperna, AMAN Kalimantan Tengah.
  14. Muhammad Teguh Surya, Pemerhati REDD+, Jakarta
  15. Dedi Ratih, Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta
  16. Arie Rompas, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Palangkaraya.
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    SURAT TERBUKA

    Kepada Yth:

    Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

    Di – Tempat.-

    Dengan Hormat,

    Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi proyek KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership) oleh Tim Evaluasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, kami ingin menyampaikan pandangan dan temuan terhadap proyek KFCP tersebut, dengan mempertimbangkan dan mengingat proyek kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia yang menggunakan dana AUSD 30 juta (atau sekitar Rp. 296.000.000.000.-) menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia dan mempunyai dampak pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di dalam dan sekitar lokasi proyek seluas 120.000 hektar, yang ada di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

    Kami turut apresiasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas, maupun Tim Evaluasi atas inisiatif melaksanakan evaluasi proyek KFCP. Namun singkatnya waktu pelaksanaan evaluasi yang hanya berlangsung selama dua hari dan padatnya agenda, tentu saja tidak bisa menjangkau seluruh desa utama proyek (sebanyak 7 desa) maupun desa-desa sekitar yang tidak langsung terkena dampak proyek.

    Dalam berbagai dokumen kebijakan dan program KFCP, diketahui proyek KFCP merupakan kegiatan percontohan untuk pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mendukung pengembangan penilaian dan pemantauan hutan dan karbon hutan, pelibatan masyarakat dan memberikan mata pencaharian, peningkatan tata kelola kehutanan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan, reforestasi, rehabilitasi kanal, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengembangan kelembagaan dan distribusi insentif, dan sebagainya.

    Kami menemukan pelaksanaan proyek KFCP tidak sejalan dengan prinsip, tujuan dan harapan masyarakat maupun kepentingan proyek tersebut, sebagaimana yang kami sampaikan dibawah ini:

    HAK ATAS TANAH dan SUMBER DAYA LAINNYA

    • Pengembang proyek KFCP hingga kini tidak pernah melakukan dan meminta persetujuan masyarakat berdasarkan prinsip FPIC untuk melaksanakan proyek percontohan REDD, dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan gambut dan tanah masyarakat seluas 120.000 hektar. Tidak ada kejelasan informasi dimana lokasi proyek seluas 120.000 hektar tersebut dan bagaimana status hak-hak masyarakat atas tanah dan lahan kebun tanaman mereka diatas areal proyek tersebut? Bagaimana status dan pengelolaan tanah dan kawasan hutan gambut yang menjadi areal proyek reforestasi dan rehabilitasi penabatan tatas pasca proyek?.
    • Dinas Kehutanan Kab. Kapuas melakukan pelarangan dan tidak memberikan ijin kepada masyarakat untuk mengembangkan lahan perkebunan tanaman sawit di wilayah kampung (Kasus Kampung Kalumpang) dengan alasan lahan tersebut milik pengembang proyek KFCP. Klaim pemilikan dan pengelolaan oleh pengembang KFCP tidak diketahui oleh masyarakat, karenanya pelarangan yang membatasi hak masyarakat ini merugikan masyarakat.
    • Pengembang proyek KFCP maupun pemerintah daerah mengabaikan gugatan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat-surat dan tidak menunjukkan niat baik untuk mendukung menyelesaikan isu permasalahan pengakuan dan penghormatan hak-hak atas tanah dan wilayah kelola masyarakat.

    PARTISIPASI MASYARAKAT

    • Partisipasi menjadi salah satu prinsip proyek KFCP, namun praktiknya keterlibatan masyarakat yang terjadi dalam proyek KFCP didorong oleh keinginan untuk mendapatkan ‘uang’ upah dalam pekerjaan proyek, bukan terlibat karena pemahaman terhadap manfaat dan tujuan proyek. Situasi ini membuat masyarakat menjadi objek untuk mengerjakan proyek, sedangkan pengembang proyek KFCP dan pelaksana proyek (TPK dan TP) menjadi pihak yang menentukan, mengatur dan melaksanakan proyek. Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga menimbulkan kurangnya control terhadap pelaksana proyek, tidak adanya transparansi informasi dan pendanaan proyek, kesewenang-wenangan pelaksana proyek dalam mengambil keputusan.
    • Dampak buruk dari pengelolaan proyek yang rendah partisipasi dan tertutup menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan juga konflik antara masyarakat dengan pelaksan proyek dan pengembang proyek. Misalnya: kasus pemukulan antara TP dan warga di Desa Katimpun, kasus kriminalisasi warga di Desa Mantangai Hulu, ketegangan perang dingin di Desa Sei Ahas.
    • Dalam proyek reforestasi, masyarakat menjadi pekerja pembibitan, pemeliharaan bibit, penyiapan lahan hingga penanaman, meskipun upah borongan yang diperoleh masih berada dibawah upah minimum regional Kalimantan Tengah, tetapi semua dikerjakan sesuai waktu dan dana proyek. Masalahnya, pasca penanaman, masyarakat tidak lagi terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan dan hanya mengandalkan perawatan alamiah, sehingga banyak tanaman reforestasi yang mati. Demikian pula, usulan masyarakat untuk program livelihood sebagaimana dimintakan oleh pengembang KFCP diabaikan dan diminta mengikuti apa yang telah direncanakan oleh pengembang proyek (Kasus Mantangai).

    Rehabilitasi Penabatan Tatas

    • Rehabilitasi penabatan ‘tatas’ telah menutup akses transportasi masyarakat untuk menjangkau areal kebun, tempat menangkap ikan dan lahan usaha lainnya. Memang benar, warga pemilik tatas akhirnya setelah mendapatkan uang kontan kompensasi lalu merelakan dan terlibat menjadi pekerja dalam penabatan tatas miliknya, akan tetapi persetujuan atas proyek ini tanpa ada persetujuan dari warga disekitar jalur tatas, yang ternyata mereka terkena dampak penabatan tatas, yakni air yang meluap menggenangi kebun tanaman karet dan mati. (Kasus Katunjung dan Mantangai Hulu).
    • Kegiatan penabatan tatas dilakukan dengan menggunakan kayu-kayu pohon yang ditebang dan berasal dari kawasan hutan. Kegiatan ini bertolak belakang dengan tujuan proyek KFCP untuk mengurangi emisi dengan tidak merusak atau menebang pohon di hutan (Kasus Mantangai Hulu dan Katunjung. Demikian pula, terjadi penyimpangan pembelian harga kayu milik warga dengan harga yang rendah dari yang dijanjikan oleh pelaksana proyek maupun aparat pemerintah desa. Hal ini menimbulkan keributan dan protes keras dari warga (Kasus Mantangai Hulu)

    Program Livelihood

    • Program livelihood untuk mengembangkan usaha mata pencaharian masyarakat, antara lain: pemberian bantuan program pendanaan usaha kebun tanaman karet. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dan masyarakat menolak program tersebut karena tidak mengakomodir usulan kegiatan dan pendanaan yang diajukan masyarakat (Kasus Mantangai Hulu).

    Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pengaduan

    • Proyek KFCP tidak mempunyai mekanisme untuk pengaduan dan penyelesaian konflik ataupun cenderung menggunakan aparat kepolisian dan TNI untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana yang terjadi di Desa Mantangai Hulu. Warga yang melakukan complain di kriminalisasi dan dilaporkan ke Polsek dan mengundang anggota TNI dalam pertemuan bersama masyarakat.
    • Keluhan dan tanggapan warga kepada petugas KFCP dilapangan tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti sehingga menimbulkan keresahan.
    • Masyarakat mengeluh tidak puas terhadap kapasitas dan penguasaan informasi proyek yang dimiliki oleh petugas lapangan KFCP, yang tidak konsisten dan cenderung tidak jelas memberikan tanggapan dan informasi.

    LAINNYA:

    • Proyek KFCP tidak tanggap terhadap proyek-proyek pembangunan perkebunan sawit dan pembalakan kayu maupun pertambangan yang berlangsung disekitar areal proyek KFCP, seperti keberadaan perusahan perkebunan sawit PT. RAS (Rezki Alam Semesta Raya) yang memiliki lahan seluas 20.000 hektar, PT. Graha Inti Jaya dan PT. Global Agro Lestari, yang jelas-jelas melakukan pengrusakan hutan dan kawasan hutan gambut.  Keberadaan perusahaan tersebut, tentu saja akan menghambat pencapaian target KFCP baik dalam konteks restorasi kawasan maupun pengurangan emisi dari lahan gambut.

    Berdasarkan temuan tersebut, melalui Surat Terbuka ini, kami mendesak kepada bapak Gubernur untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut:

    1. Segera mengeluarkan kebijakan program untuk mendukung upaya pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak atas tanah masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak adat atas tanah.
    2. Segera menyelesaian konflik pertanahan yang mencuat antara masyarakat di Desa Katimpun, Sei Ahas dan Pulau Kaladan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Rezeki Alam Semesta Raya yang mengambil tanah dan merusak hutan masyarakat.
    3. Segera memfasilitasi perundingan kembali rencana proyek KFCP berbasiskan prinsip FPIC, melibatkan masyarakat secara luas untuk menentukan dan memutuskan kelanjutan proyek KFCP, termasuk keputusanmasyarakat menentukan kesinambungan proyek maupun perjanjian-perjanjian baru dalam pengembang proyek.
    4. Segera mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung inisiatif masyarakat dalam menyelematkan lingkungan hutan dan gambut, berbasiskan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat.
    5. Segera mendesak pengembang proyek KFCP untuk menyelesaikan janji-janji pemberian mata pencaharian alternative yang meningkatkan pendapatan masyarakat, utamanya pengembangan kebun tanaman karet.
    6. Segera mendesak pengembang proyek untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan proyek KFCP yang disampaikan secara luas dan transparan kepada masyarakat.
    7. Sehubungan dengan rencana kunjungan Duta Besar Australia untuk perubahan iklim pada pertengahan September 2012 mendatang, kami mendesak agar pemerintah menginformasikan dan mengundang secara terbuka kepada masyarakat untuk berdialog dengan Duta Besar dan Pemerintah.

    Atas perhatian dan kesungguhannya mewujudkan keinginan masyarakat, kami ucapkan terima kasih.

    Desa Mantangai Hulu, 29 Agustus 2012

    Surat ini dibuat dan ditandatangani oleh:

    1. Norhadie Karben, Ketua Serikat Tani Karet, Mantangai Hulu
    2. Tanduk O. Kasan, Ketua BPHD AMAN Kab. Kapuas
    3. Ali Rahman, Petani, Desa Pulau Kaladan, Mantangai
    4. Abdul Hamid, Anggota BPD Desa Katunjung, Mantangai
    5. Asmuni, Yayasan Petak Danum, Kapuas
    6. Basri HD, Petani, Mantangai Hulu
    7. Uber S. Neos, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
    8. Sarkani, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
    9. Ukal, Kelompok Tani Desa Katimpun, Mantangai
    10. Karben Hudi, Petani, Mantangai Hulu
    11. Y.L. Franky, Yayasan PUSAKA, Jakarta.
    12. Muliadi, Yayasan Petak Danum, Kapuas.
    13. Simpun Samperna, AMAN Kalimantan Tengah.
    14. Muhammad Teguh Surya, Pemerhati REDD+, Jakarta
    15. Dedi Ratih, Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta
    16. Arie Rompas, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Palangkaraya.
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on