Meskipun argumentasi awal RUU Ormas dibentuk akibat kegelisahan publik terkait dengan tindakan  anarkis yang dilakukan organisasi mengatasnamakan agama, namun dalam perkembangannya, RUU ini justru berpotensi mengancam kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kordinator Kontras, Usman Hamid memaparkan kegelisahan itu dalam diskusi hari jadi Walhi yang ke 32 dikantor Eknas Walhi, Tegal Parang Utara-Jakarata Selatan, senin (15/10).

Salah satu penggagas pasukan semut rangrang ini berpendapat, selain dalam RUU Ormas,  ada sejumlah peraturan lain di era reformasi yang telah diundangkan, seperti UU Intelejen misalnya,  terdapat sejumlah pasal yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi.

Menurutnya, RUU Ormas dibentuk, diduga kuat untuk memberangus gerakan masyarakat sipil yang bersikap kritis terhadap penguasa.  Hal pertama yang mereka upayakan terlebih dahulu tentu melakukan kontrol ketat terhadap organisasi yang selama ini melakukan pembelaan terhadap rakyat tertindas.

“Kondisinya hampir sama dengan era Orba, kalau dulu terlihat kasar, sekarang dilakukan dengan cara-cara halus”.  Terang Usman.

Diketahui, selain RUU Ormas,  peraturan lain yang menunggu atau sudah diundangkan seperti RUU Kamnas dan UU Intelejen, merupakan paket undang-undang berpotensi mengancam kebebasan hak-hak politik rakyat, prosesnya tidak lama setelah UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik diketuk palu.

Kadiv Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Nurhidayati, dalam kesempatan  sama sempat mereview hal itu. Menurutnya,  kebijakan  yang mengekang hak-hak politik masyarakat sipil dalam bentuk undang-undang, dalam prosesnya selalu satu paket dengan  kepentingan pemodal yang menyingkirkan hak-hak ekonomi rakyat. Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik, UU kehutanan, UU Minerba dan peraturan mengenai Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) adalah contoh nyata jika pengekangan terhadap hak-hak politik sejalan dengan perampasan hak-hak ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai upaya privatisasi Sumber Daya Alam oleh pemodal.

Desain RUU Ormas lebih detail diungkapkan oleh aktivis pemerhati kebijakan publik, Ronald. Menurutnya, meski dalam sidang yang digelar  DPRRI telah membahas lebih jauh pasal demi pasal, namun dalam RUU Ormas, definisi Ormas itu sendiri  belum dibahas. Ia sebutkan, jika definisi ormas tidak clear , maka RUU ini bisa membatasi aktivitas masyarakat untuk berkumpul.

“Selain mengancam keberadaan organisasi buruh, masyarakat adat, petani dan lainnya. Bisa saja, setelah RUU ini diketuk palu,dimasa mendatang ibu-ibu arisan dan pengajian pun   akan dikontrol negara ”. Jelasnya.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Meskipun argumentasi awal RUU Ormas dibentuk akibat kegelisahan publik terkait dengan tindakan  anarkis yang dilakukan organisasi mengatasnamakan agama, namun dalam perkembangannya, RUU ini justru berpotensi mengancam kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kordinator Kontras, Usman Hamid memaparkan kegelisahan itu dalam diskusi hari jadi Walhi yang ke 32 dikantor Eknas Walhi, Tegal Parang Utara-Jakarata Selatan, senin (15/10).

    Salah satu penggagas pasukan semut rangrang ini berpendapat, selain dalam RUU Ormas,  ada sejumlah peraturan lain di era reformasi yang telah diundangkan, seperti UU Intelejen misalnya,  terdapat sejumlah pasal yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi.

    Menurutnya, RUU Ormas dibentuk, diduga kuat untuk memberangus gerakan masyarakat sipil yang bersikap kritis terhadap penguasa.  Hal pertama yang mereka upayakan terlebih dahulu tentu melakukan kontrol ketat terhadap organisasi yang selama ini melakukan pembelaan terhadap rakyat tertindas.

    “Kondisinya hampir sama dengan era Orba, kalau dulu terlihat kasar, sekarang dilakukan dengan cara-cara halus”.  Terang Usman.

    Diketahui, selain RUU Ormas,  peraturan lain yang menunggu atau sudah diundangkan seperti RUU Kamnas dan UU Intelejen, merupakan paket undang-undang berpotensi mengancam kebebasan hak-hak politik rakyat, prosesnya tidak lama setelah UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik diketuk palu.

    Kadiv Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Nurhidayati, dalam kesempatan  sama sempat mereview hal itu. Menurutnya,  kebijakan  yang mengekang hak-hak politik masyarakat sipil dalam bentuk undang-undang, dalam prosesnya selalu satu paket dengan  kepentingan pemodal yang menyingkirkan hak-hak ekonomi rakyat. Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik, UU kehutanan, UU Minerba dan peraturan mengenai Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) adalah contoh nyata jika pengekangan terhadap hak-hak politik sejalan dengan perampasan hak-hak ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai upaya privatisasi Sumber Daya Alam oleh pemodal.

    Desain RUU Ormas lebih detail diungkapkan oleh aktivis pemerhati kebijakan publik, Ronald. Menurutnya, meski dalam sidang yang digelar  DPRRI telah membahas lebih jauh pasal demi pasal, namun dalam RUU Ormas, definisi Ormas itu sendiri  belum dibahas. Ia sebutkan, jika definisi ormas tidak clear , maka RUU ini bisa membatasi aktivitas masyarakat untuk berkumpul.

    “Selain mengancam keberadaan organisasi buruh, masyarakat adat, petani dan lainnya. Bisa saja, setelah RUU ini diketuk palu,dimasa mendatang ibu-ibu arisan dan pengajian pun   akan dikontrol negara ”. Jelasnya.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on