Aktivis HAM Sesalkan Penundaan Raqan KKR

19 September 2012

BANDA ACEH-Para aktivis lembaga kemanusiaan di Aceh menyatakan penyesalannya terhadap rencana DPRA untuk menunda pembahasan racangan qanun KKR Aceh, karena alasan menunggu pembentukan KKR nasional. “DPRA telah mencederai rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” demikian salah satu inti pernyataan bersama yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, KontraS Aceh, dan Konsorsium Museum HAM Aceh, Jumat (14/9). Koordinator KontraS Aceh Destika Gilang Lestari mengatakan, DPRA pernah berjanji akan membahas rancangan qanun KKR Aceh tanpa menunggu regulasi dan pembentunkan KKR nasional.

Janji ini, kata Destika, diucapkan karena DPRA melihat bahwa pemerintahan Aceh yang dulu juga menunda-nunda pembentukan qanun ini dengan alasan yang sama. “Sehingga waktu itu DPRA berinisiatif untuk mengambil alih pembahasan qanun ini dari eksekutif menjadi qanun inisiatif dewan. Dengan alasan percepatan pembahasan qanun KKR, tanpa menunggu regulasi dan pembentukan KKR nasional,” kata dia.

“Kalau ternyata sekarang DPRA menggunakan alasan yang sama dengan eksekutif yang dahulu untuk menunda pembahasan ini menunjukkan bahwa DPRA telah gagal dan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh,” tambah dia.

Destika juga mengatakan, alasan penundaan pembahasan qanun KKR Aceh dengan mengatakan bahwa qanun ini tidak masuk prolega 2012 adalah alasan yang dibuat-buat. “Qanun KKR Aceh adalah qanun prioritas nomor urut 2 dalam Keputusan DPRA No. 2/DPRA/2012 dan termasuk dalam usul inisiatif dewan. Jelas ini adalah pembohongan bila mengatakan qanun KKR tidak masuk prolega,” terang Destika.

Sementara Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri menilai, DPRA gagap dalam melaksanakan kewenangan Aceh untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. “UUPA sebagai hukum khusus yang mengatur tentang Aceh serta merupakan dokumen legal resolusi bagi konflik di Aceh, telah memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk kewenangan Aceh untuk membenuk KKR Aceh. Tapi kemudian DPRA gagap melaksanakan kewenangan tersebut dan menyerahkan kembali semua kepada regulasi nasional,” kata dia.

Sementara Koordinator Konsorsium Museum HAM dan Perdamaian Aceh, Reza Idria, menyatakan “penundaan pembahasan qanun ini menunjukkanbahwa jejaring impunitas masih ada dan menjadi persoalan paling besar dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu.”(nal)

Editor : hasyim

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2012/09/15/aktivis-ham-sesalkan-penundaan-raqan-kkr

19 September 2012

BANDA ACEH-Para aktivis lembaga kemanusiaan di Aceh menyatakan penyesalannya terhadap rencana DPRA untuk menunda pembahasan racangan qanun KKR Aceh, karena alasan menunggu pembentukan KKR nasional. “DPRA telah mencederai rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” demikian salah satu inti pernyataan bersama yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, KontraS Aceh, dan Konsorsium Museum HAM Aceh, Jumat (14/9). Koordinator KontraS Aceh Destika Gilang Lestari mengatakan, DPRA pernah berjanji akan membahas rancangan qanun KKR Aceh tanpa menunggu regulasi dan pembentunkan KKR nasional.

Janji ini, kata Destika, diucapkan karena DPRA melihat bahwa pemerintahan Aceh yang dulu juga menunda-nunda pembentukan qanun ini dengan alasan yang sama. “Sehingga waktu itu DPRA berinisiatif untuk mengambil alih pembahasan qanun ini dari eksekutif menjadi qanun inisiatif dewan. Dengan alasan percepatan pembahasan qanun KKR, tanpa menunggu regulasi dan pembentukan KKR nasional,” kata dia.

“Kalau ternyata sekarang DPRA menggunakan alasan yang sama dengan eksekutif yang dahulu untuk menunda pembahasan ini menunjukkan bahwa DPRA telah gagal dan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh,” tambah dia.

Destika juga mengatakan, alasan penundaan pembahasan qanun KKR Aceh dengan mengatakan bahwa qanun ini tidak masuk prolega 2012 adalah alasan yang dibuat-buat. “Qanun KKR Aceh adalah qanun prioritas nomor urut 2 dalam Keputusan DPRA No. 2/DPRA/2012 dan termasuk dalam usul inisiatif dewan. Jelas ini adalah pembohongan bila mengatakan qanun KKR tidak masuk prolega,” terang Destika.

Sementara Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri menilai, DPRA gagap dalam melaksanakan kewenangan Aceh untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. “UUPA sebagai hukum khusus yang mengatur tentang Aceh serta merupakan dokumen legal resolusi bagi konflik di Aceh, telah memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk kewenangan Aceh untuk membenuk KKR Aceh. Tapi kemudian DPRA gagap melaksanakan kewenangan tersebut dan menyerahkan kembali semua kepada regulasi nasional,” kata dia.

Sementara Koordinator Konsorsium Museum HAM dan Perdamaian Aceh, Reza Idria, menyatakan “penundaan pembahasan qanun ini menunjukkanbahwa jejaring impunitas masih ada dan menjadi persoalan paling besar dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu.”(nal)

Editor : hasyim

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2012/09/15/aktivis-ham-sesalkan-penundaan-raqan-kkr