Kini mulai muncul persepsi negative yang beredar menyatakan program KFCP selama ini tidak bersinergi dengan Pemerintah Daerah, terbukti adanya pengaduan dari masyarakat.

Kuala Kapuas. Pihak DPRD Kapuas berjanji akan segera mempelajari program yang dilakukan oleh Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) selama ini di Kapuas. Hal ini berkaitan dengan keluhan masyarakat yang mengaku lahannya termasuk dalam wilayah KFCP.

“Pihak DPRD Kapuas akan mempelajari lebih jauh terkait program yang dilakukan oleh KFCP ini, agar tidak salah penafsirannya,”, terang Ketua DPRD Kapuas, Robert L Gerong, usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KFCP, Kamis (27/9).

Robert menegaskan dalam permasalahan ini, pihak DPRD akan mengawal, mengawasi dan memfasilitasi setiap gejolak permasalahan yang timbul di masyarakat.

Disamping harapan agar program dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia, bahkan dengan baik serta meninggal hubungan yang harmonis. Selain itu, pihak KFCP diminta transparan dalam memberikan informasi dari Pemerintah Daerah.

Robert mengaku, kini mulai muncul persepsi negative yang beredar yang menyatakan program KFCP selama ini tidak bersinergi dengan pemerintah daerah, terbukti adanya pengaduan dari masyarakat.

Atas dasar itu, lanjutnya, kalangan dewan patut dan wajar tanggap terhadap kondisi yang ada. DPRD Kapuas pun dengan tegas meminta agar program disampaikan ke DPRD Kapuas agar tidak terjadi salah pengertian.

Setelah adanya pertemuan ini, Robert berharap pula agar pihak KFCP segera melakukan perbaikan manajemen, baik ditingkat IPCF maupun KFCP. Ini dimaksud agar KFCP juga membuat laporan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kapuas.

Tidak dapat dipungkiri, kata Robert, KFCP merupakan program yang cukup memberikan andil terhadap pembangunan di Kapuas, khususnya dalam hal ini pengurangan pemanasan global. Terlebih mengingat di wilayah Kapuas sudah terjadi pengurasan, sehingga perlu pembenahan.

Sementara itu, Eliser Timbung, anggota Komisi I DPRD Kapuas menilai program KFCP perlu dilakukan evaluasi, pasalnya dianggap sebagai program tidak jelas. Terbukti maraknya muncul sejumlah masalah yang dilaporkan masyarakat, terutama berkaitan dengan pencaplokan tanah milik warga oleh KFCP.

Sedangkan Dadang, Bagian Komunikasi KFCP, menjelaskan bahwa program KFCP memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara kerja sama antar negara Australia dan Indonesia dan ditandatangani Presiden SBY pada 2008 lalu.

Terkait rumor adanya pencaplokan, ditegaskan Dadang tidak benar. Pasalnya lahan program KFCP yang dikerjakan merupakan lahan dampingan proyek, tidak mungkin terjadi perampasan hak lahan warga.

“Warga tetap memiliki lahan seutuhnya, KFCP hanya membantu mekanisme, terkait bagaiman tata cara penanaman, pembibitan, penutupan kanal dan pembayaran terhadap warga. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan,” jelasnya.

Diketahui program KFCP ini berada di kawasan 7 desa di Kecamatan Mantangai dan Timpah, dengan luas areal sekitar 130 hektar. Chri.

Sumber: Koran Tabengan, 28 September 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kini mulai muncul persepsi negative yang beredar menyatakan program KFCP selama ini tidak bersinergi dengan Pemerintah Daerah, terbukti adanya pengaduan dari masyarakat.

    Kuala Kapuas. Pihak DPRD Kapuas berjanji akan segera mempelajari program yang dilakukan oleh Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP) selama ini di Kapuas. Hal ini berkaitan dengan keluhan masyarakat yang mengaku lahannya termasuk dalam wilayah KFCP.

    “Pihak DPRD Kapuas akan mempelajari lebih jauh terkait program yang dilakukan oleh KFCP ini, agar tidak salah penafsirannya,”, terang Ketua DPRD Kapuas, Robert L Gerong, usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KFCP, Kamis (27/9).

    Robert menegaskan dalam permasalahan ini, pihak DPRD akan mengawal, mengawasi dan memfasilitasi setiap gejolak permasalahan yang timbul di masyarakat.

    Disamping harapan agar program dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia, bahkan dengan baik serta meninggal hubungan yang harmonis. Selain itu, pihak KFCP diminta transparan dalam memberikan informasi dari Pemerintah Daerah.

    Robert mengaku, kini mulai muncul persepsi negative yang beredar yang menyatakan program KFCP selama ini tidak bersinergi dengan pemerintah daerah, terbukti adanya pengaduan dari masyarakat.

    Atas dasar itu, lanjutnya, kalangan dewan patut dan wajar tanggap terhadap kondisi yang ada. DPRD Kapuas pun dengan tegas meminta agar program disampaikan ke DPRD Kapuas agar tidak terjadi salah pengertian.

    Setelah adanya pertemuan ini, Robert berharap pula agar pihak KFCP segera melakukan perbaikan manajemen, baik ditingkat IPCF maupun KFCP. Ini dimaksud agar KFCP juga membuat laporan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kapuas.

    Tidak dapat dipungkiri, kata Robert, KFCP merupakan program yang cukup memberikan andil terhadap pembangunan di Kapuas, khususnya dalam hal ini pengurangan pemanasan global. Terlebih mengingat di wilayah Kapuas sudah terjadi pengurasan, sehingga perlu pembenahan.

    Sementara itu, Eliser Timbung, anggota Komisi I DPRD Kapuas menilai program KFCP perlu dilakukan evaluasi, pasalnya dianggap sebagai program tidak jelas. Terbukti maraknya muncul sejumlah masalah yang dilaporkan masyarakat, terutama berkaitan dengan pencaplokan tanah milik warga oleh KFCP.

    Sedangkan Dadang, Bagian Komunikasi KFCP, menjelaskan bahwa program KFCP memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara kerja sama antar negara Australia dan Indonesia dan ditandatangani Presiden SBY pada 2008 lalu.

    Terkait rumor adanya pencaplokan, ditegaskan Dadang tidak benar. Pasalnya lahan program KFCP yang dikerjakan merupakan lahan dampingan proyek, tidak mungkin terjadi perampasan hak lahan warga.

    “Warga tetap memiliki lahan seutuhnya, KFCP hanya membantu mekanisme, terkait bagaiman tata cara penanaman, pembibitan, penutupan kanal dan pembayaran terhadap warga. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan,” jelasnya.

    Diketahui program KFCP ini berada di kawasan 7 desa di Kecamatan Mantangai dan Timpah, dengan luas areal sekitar 130 hektar. Chri.

    Sumber: Koran Tabengan, 28 September 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on