Cendrawasih Pos, Rabu, 05 September 2012 , 17:41:00

MERAUKE-  Ketua  Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos mengancam  akan memindahkan patok perbatasan yang ada di Kabupaten Boven Digoel masuk ke PNG apabila Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran Pemerintah.

‘’Kebetulan Muyu sendiri berada di perbatasan. Kalau memang Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran, maka  saya siap cabut patok perbatasan itu dan pindahkan. Patok perbatasan yang ada di kampung saya,  saya pindahkan dan kami masuk ke PNG. Saya ini bukan mengancam tapi fakta,’’ kata Martinus Torip kepada wartawan saat jumpa pers di Merauke, Selasa (4/9).

Menurut Martinus Torip, tercatat 7 tahun pihaknya telah berjuang untuk memekarkan Muyu sebagai kabupaten, namun sampai  saat ini tidak ada realisasi. ‘’Kami jadi bingung. Karena semua  permintaan sudah dilengkapi sesuai dengan prosedur pemerintah dan prosedur politik. Dan sesuai PP nomor 78 tahun 2007, Muyu telah melakukan seluruh jawaban yang ada dalam Peraturan Pemerintah. Kami tidak spekulasi dalam persoalan ini,’’ terangnya.

Karena itu,  lanjut Torip,  dirinya meminta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah  Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten induk untuk turut memperjuangkan pemekaran Muyu tersebut.

Dikatakan, bicara soal  pemekaran di wilayah RI, memang memerlukan ketabahan dan  ketajaman dalam melihat konteks politik. Karena politik  di Republik ini, menurutnya sangat tidak memberikan kesejahteraan rakyat di karena para pejabat dan petinggi di Jakarta memang tidak bisa secara jujur, iklas  dan bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dijelaskan lebih jauh, pada 8-9 Pebruari 2012, di Hotel Jakarta Depdagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah telah telah melakukan identifikasi dan analisa data atas usulan daerah otonomi  baru di seluruh Indonesia yang berjumlah 183 usulan daerah. Dari 183 itu, sebanyak  33 pemekaran provinsi,  132 kabupaten dan 17 kotamadya. Kemudian dilakukan pembagian cluster berdasarkan kelengkapan fisik kewilayaan dan administrasi.  (ulo/nan)
Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=5769
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Cendrawasih Pos, Rabu, 05 September 2012 , 17:41:00

    MERAUKE-  Ketua  Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos mengancam  akan memindahkan patok perbatasan yang ada di Kabupaten Boven Digoel masuk ke PNG apabila Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran Pemerintah.

    ‘’Kebetulan Muyu sendiri berada di perbatasan. Kalau memang Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran, maka  saya siap cabut patok perbatasan itu dan pindahkan. Patok perbatasan yang ada di kampung saya,  saya pindahkan dan kami masuk ke PNG. Saya ini bukan mengancam tapi fakta,’’ kata Martinus Torip kepada wartawan saat jumpa pers di Merauke, Selasa (4/9).

    Menurut Martinus Torip, tercatat 7 tahun pihaknya telah berjuang untuk memekarkan Muyu sebagai kabupaten, namun sampai  saat ini tidak ada realisasi. ‘’Kami jadi bingung. Karena semua  permintaan sudah dilengkapi sesuai dengan prosedur pemerintah dan prosedur politik. Dan sesuai PP nomor 78 tahun 2007, Muyu telah melakukan seluruh jawaban yang ada dalam Peraturan Pemerintah. Kami tidak spekulasi dalam persoalan ini,’’ terangnya.

    Karena itu,  lanjut Torip,  dirinya meminta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah  Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten induk untuk turut memperjuangkan pemekaran Muyu tersebut.

    Dikatakan, bicara soal  pemekaran di wilayah RI, memang memerlukan ketabahan dan  ketajaman dalam melihat konteks politik. Karena politik  di Republik ini, menurutnya sangat tidak memberikan kesejahteraan rakyat di karena para pejabat dan petinggi di Jakarta memang tidak bisa secara jujur, iklas  dan bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat.

    Dijelaskan lebih jauh, pada 8-9 Pebruari 2012, di Hotel Jakarta Depdagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah telah telah melakukan identifikasi dan analisa data atas usulan daerah otonomi  baru di seluruh Indonesia yang berjumlah 183 usulan daerah. Dari 183 itu, sebanyak  33 pemekaran provinsi,  132 kabupaten dan 17 kotamadya. Kemudian dilakukan pembagian cluster berdasarkan kelengkapan fisik kewilayaan dan administrasi.  (ulo/nan)
    Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=5769
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on