Warga setempat merasa penghasilannya berkurang selama keberadaan program KFCP di wilayah mereka, terutama pada daerah rawan yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan.

Kuala Kapuas. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan ketidak jelasan Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP), DPRD Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama SKPD terkait.

Diketahui sebelumnya, sejumlah masyarakat Kecamatan Mantangai mengadu ke DPRD Kapuas, karena diduga terdapat sejumlah proyek KFCP telah mencaplok lahan pertanian masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kapuas A. Jahidi mengatakan KFCP dibangun atas dasar kerja sama antar negara Australia dan Indonesia dalam rangka pengurangan karbondioksida (pemanasan global).  Langkah yang dilakukan KFCP adalah melakukan penataan kembali terhadap kanal dan hutan.

“namun lahirnya kesepakatan dan program KFCP ini ternyata membuat masyarakat terganggu, pasalnya berdasarkan laporan yang masuk ke DPRD, sebagian lahan masyarakat justeru masuk dalam kawasan KFCP alias dicaplok,” terangnya, Senin (24/9).

Dipaparkan pula, warga dalam laporannya merasa penghasilannya berkurang selama keberadaaan program KFCP, terutama pada daerah rawa yang biasanya dimanfaatkan masyarakat setempat mencari ikan.

Karena itu, dewan memandang perlunya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait untuk diminta keterangan berkenaan persoalan antara masyarakat dan KFCP ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas, Robert Gerong mengakui bahwa berdasar laporan Bappeda, semua program yang dibuat oleh KFCP tidak ada yang membuat warga sejahtera.

Semua data yang dilaporkan oleh pihak KFCP dengan baik, namun sangat disayangkan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga keberadaan KFCP patut dipertanyakan dan di evaluasi.

Sedangkan Pemda diduga hanya dilibatkan pada saat pembuatan rancangan atau rencana kerja, sementara pada pelaksanaannya, Pemda justru ditinggalkan begitu saja. Padahal proyek tersebut bersentuhan dengan dana yang cukup besar.

“Hal ini patut dan wajar dipertanyakan dan berdasar laporan masyarakat di 7 desa, diantaranya Kecamatan Mantangai. Dalam waktu dekat, DPRD Kapuas segera memanggil pihak KFCP,” papar Robert. C-hri.

Sumber: Koran Tabengan, 25 September 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Warga setempat merasa penghasilannya berkurang selama keberadaan program KFCP di wilayah mereka, terutama pada daerah rawan yang biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan.

    Kuala Kapuas. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan ketidak jelasan Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP), DPRD Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama SKPD terkait.

    Diketahui sebelumnya, sejumlah masyarakat Kecamatan Mantangai mengadu ke DPRD Kapuas, karena diduga terdapat sejumlah proyek KFCP telah mencaplok lahan pertanian masyarakat setempat.

    Anggota DPRD Kapuas A. Jahidi mengatakan KFCP dibangun atas dasar kerja sama antar negara Australia dan Indonesia dalam rangka pengurangan karbondioksida (pemanasan global).  Langkah yang dilakukan KFCP adalah melakukan penataan kembali terhadap kanal dan hutan.

    “namun lahirnya kesepakatan dan program KFCP ini ternyata membuat masyarakat terganggu, pasalnya berdasarkan laporan yang masuk ke DPRD, sebagian lahan masyarakat justeru masuk dalam kawasan KFCP alias dicaplok,” terangnya, Senin (24/9).

    Dipaparkan pula, warga dalam laporannya merasa penghasilannya berkurang selama keberadaaan program KFCP, terutama pada daerah rawa yang biasanya dimanfaatkan masyarakat setempat mencari ikan.

    Karena itu, dewan memandang perlunya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait untuk diminta keterangan berkenaan persoalan antara masyarakat dan KFCP ini.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas, Robert Gerong mengakui bahwa berdasar laporan Bappeda, semua program yang dibuat oleh KFCP tidak ada yang membuat warga sejahtera.

    Semua data yang dilaporkan oleh pihak KFCP dengan baik, namun sangat disayangkan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga keberadaan KFCP patut dipertanyakan dan di evaluasi.

    Sedangkan Pemda diduga hanya dilibatkan pada saat pembuatan rancangan atau rencana kerja, sementara pada pelaksanaannya, Pemda justru ditinggalkan begitu saja. Padahal proyek tersebut bersentuhan dengan dana yang cukup besar.

    “Hal ini patut dan wajar dipertanyakan dan berdasar laporan masyarakat di 7 desa, diantaranya Kecamatan Mantangai. Dalam waktu dekat, DPRD Kapuas segera memanggil pihak KFCP,” papar Robert. C-hri.

    Sumber: Koran Tabengan, 25 September 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on