Kompas, 8 Oktober 2012

PADANG, KOMPAS – Warga suku Anak Dalam yang mendiami pedalaman Provinsi Jambi dan Sumatera Barat semakin terdesak perkebunan sawit. Pada sisi lain, komunitas orang Rimba itu belum mampu hidup membaur dan berdampingan dengan warga desa sekitar hutan. Mereka kini dilanda krisis identitas.

Demikian pantauan Kompas di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Jambi, serta Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sejak Selasa hingga Sabtu (6/10). Ketiga kabupaten di jalur lintas tengah Sumatera itu adalah sebaran lokasi komunitas suku Anak Dalam yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.

”Hutan yang selama ini menjadi tempat kami berburu babi dan kijang terus berkurang karena berubah jadi lahan kelapa sawit. Hewan buruan tidak suka hidup di alam yang pepohonannya seragam,” ujar Tumenggung Peneto (55), pemimpin salah satu komunitas suku Anak Dalam di Kecamatan Pamenang Selatan, Merangin. Tumenggung adalah sebutan untuk pemimpin komunitas suku itu.

Tumenggung Syargawi (51) di Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, pun menambahkan, ”Kami harus berburu lintas kabupaten untuk mendapatkan seekor babi atau kijang. Itu pun harus buang waktu antara 3-7 hari”.

Seekor babi atau kijang hasil buruan dijual Rp 50.000 per ekor atau dikonsumsi sendiri. Orang Rimba biasanya mendapatkan kijang atau babi hutan dengan menembak memakai senapan rakitan.

Perlindungan pemerintah

Tumenggung Mansyur (52) di Kecamatan Pamenang, Merangin, meminta pemerintah menyediakan lahan bagi suku Anak Dalam. Dengan demikian, mereka bisa bercocok tanam sebagai alternatif berburu.

Manajer Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi dari lembaga Kemitraan selaku pelaksana PNPM Peduli, Ade Siti Barokah, mengakui berubahnya hutan menjadi lahan sawit itu. Kondisi suku Anak Dalam di Sumbar lebih aman, sebab mereka di Dharmasraya memperoleh perlindungan dari pemerintah daerah dengan menyediakan lahan garapan seluas 100 hektar untuk sekitar 80 warga suku. Lahan itu disediakan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan.

Tokoh suku Anak Dalam di Dharmasraya, Penyiram, mengakui hutan rimba yang selama ini menjadi tempat berburu babi, kijang, dan labi-labi terancam menciut karena lahan karet dan sawit. ”Kami tak ingin sumber nafkah terganggu. Kami perlu interaksi dengan warga desa,” ujarnya lagi.

Beragam kesenjangan menghambat mereka untuk hidup berdampingan dengan warga kampung, termasuk kendala sosial, budaya, dan ekonomi.

Adi Gunawan menyatakan, komunitas suku Anak Dalam yang secara kebetulan memilih jalan hidup membaur dengan alam, setara dengan warga negara lainnya. Mereka juga berhak meningkatkan taraf hidup. Ia menghargai kehadiran PNPM Peduli di daerahnya, sebagai upaya pemenuhan hak dasar bagi komunitas suku itu, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kepastian sumber penghasilan.

Dalam dialog, yang juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Magdalena, lanjut Adi Gunawan, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menyediakan dana sekitar Rp 2,9 miliar untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin, termasuk bagi komunitas suku Anak Dalam. Dana itu terakomodsi dalam jaminan kesehatan daerah.

Fasilitator PNPM Peduli di Dharmasraya, Pandong Spenra, menjelaskan, pemerintah setempat tengah mengupayakan pengesahan status kependudukan bagi warga suku Anak Dalam, berupa surat keterangan tanda komunitas. Surat ini menyerupai kartu tanda penduduk (KTP), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010,” ujarnya. (nar)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/08/03042682/.orang..rimba.tergusur

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kompas, 8 Oktober 2012

    PADANG, KOMPAS – Warga suku Anak Dalam yang mendiami pedalaman Provinsi Jambi dan Sumatera Barat semakin terdesak perkebunan sawit. Pada sisi lain, komunitas orang Rimba itu belum mampu hidup membaur dan berdampingan dengan warga desa sekitar hutan. Mereka kini dilanda krisis identitas.

    Demikian pantauan Kompas di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Jambi, serta Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sejak Selasa hingga Sabtu (6/10). Ketiga kabupaten di jalur lintas tengah Sumatera itu adalah sebaran lokasi komunitas suku Anak Dalam yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.

    ”Hutan yang selama ini menjadi tempat kami berburu babi dan kijang terus berkurang karena berubah jadi lahan kelapa sawit. Hewan buruan tidak suka hidup di alam yang pepohonannya seragam,” ujar Tumenggung Peneto (55), pemimpin salah satu komunitas suku Anak Dalam di Kecamatan Pamenang Selatan, Merangin. Tumenggung adalah sebutan untuk pemimpin komunitas suku itu.

    Tumenggung Syargawi (51) di Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, pun menambahkan, ”Kami harus berburu lintas kabupaten untuk mendapatkan seekor babi atau kijang. Itu pun harus buang waktu antara 3-7 hari”.

    Seekor babi atau kijang hasil buruan dijual Rp 50.000 per ekor atau dikonsumsi sendiri. Orang Rimba biasanya mendapatkan kijang atau babi hutan dengan menembak memakai senapan rakitan.

    Perlindungan pemerintah

    Tumenggung Mansyur (52) di Kecamatan Pamenang, Merangin, meminta pemerintah menyediakan lahan bagi suku Anak Dalam. Dengan demikian, mereka bisa bercocok tanam sebagai alternatif berburu.

    Manajer Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi dari lembaga Kemitraan selaku pelaksana PNPM Peduli, Ade Siti Barokah, mengakui berubahnya hutan menjadi lahan sawit itu. Kondisi suku Anak Dalam di Sumbar lebih aman, sebab mereka di Dharmasraya memperoleh perlindungan dari pemerintah daerah dengan menyediakan lahan garapan seluas 100 hektar untuk sekitar 80 warga suku. Lahan itu disediakan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan.

    Tokoh suku Anak Dalam di Dharmasraya, Penyiram, mengakui hutan rimba yang selama ini menjadi tempat berburu babi, kijang, dan labi-labi terancam menciut karena lahan karet dan sawit. ”Kami tak ingin sumber nafkah terganggu. Kami perlu interaksi dengan warga desa,” ujarnya lagi.

    Beragam kesenjangan menghambat mereka untuk hidup berdampingan dengan warga kampung, termasuk kendala sosial, budaya, dan ekonomi.

    Adi Gunawan menyatakan, komunitas suku Anak Dalam yang secara kebetulan memilih jalan hidup membaur dengan alam, setara dengan warga negara lainnya. Mereka juga berhak meningkatkan taraf hidup. Ia menghargai kehadiran PNPM Peduli di daerahnya, sebagai upaya pemenuhan hak dasar bagi komunitas suku itu, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kepastian sumber penghasilan.

    Dalam dialog, yang juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Magdalena, lanjut Adi Gunawan, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menyediakan dana sekitar Rp 2,9 miliar untuk pelayanan kesehatan bagi warga miskin, termasuk bagi komunitas suku Anak Dalam. Dana itu terakomodsi dalam jaminan kesehatan daerah.

    Fasilitator PNPM Peduli di Dharmasraya, Pandong Spenra, menjelaskan, pemerintah setempat tengah mengupayakan pengesahan status kependudukan bagi warga suku Anak Dalam, berupa surat keterangan tanda komunitas. Surat ini menyerupai kartu tanda penduduk (KTP), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010,” ujarnya. (nar)

    Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/10/08/03042682/.orang..rimba.tergusur

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on