Proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Forestation atau pengurangan emisi dari kerusakan dan penggundulan hutan hutan) oleh KFCP yang berlangsung di wilayah Mantangai, Kapuas  sudah berlansung lebih dari tiga tahun (2009 – 2012), namun tidak banyak informasi yang diperoleh tentang proyek tersebut. Pemerintah daerah Kapuas dan DPRD Kapuas, telah melakukan pemanggilan kepada pelaksana proyek KFCP untuk meminta keterangan dan informasi proyekKFCP.

Pada pertemuan para pihak di Hotel Batusuli International di Kota Palangkaraya (25/09/2012), disepakati Proyek KFCP dapat dilanjutkan sepanjang ada evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan melibatkan berbagai pihak. Pihak DPRD Kapuas juga merencanakan akan menurunkan tim untuk melakukan evaluasi.

Di Jakarta (16/10), tim evaluator independen yang diminta oleh KFCP melakukan kunjungan ke kantor PUSAKA di komplek perumahan Rawa Bambu I, Jakarta Selatan. Dalam diskusi evaluasi Projek REDD oleh KFCP di Kabupaten Kapuas-Kalteng, diungkapkan berbagai isu kritis dan situasi sosial di masyarakat yang melakukan protes terhadap proyek KFCP. Hal itu terkait erat dengan sejumlah warga desa dan tokoh adat  dikecamatan Mantangai  yang terkena dampak projek REDD selama ini sering melakukan penolakan, baik dalam bentuk surat terbuka, pernyataan sikap, hingga aksi demonstrasi.

Lorna salah satu tim evaluator KFCP, yang juga pernah mengurus KFCP, menanggapi bahwa semenjak ada KFCP, ekonomi rakyat sekitar banyak mengalami kemajuan. Selain itu, hadirnya  KFCP membuat pemerintah daerah setempat bersikap lebih transparan terhadap warga. “Peningkatan ekonomi itu dapat dilihat dari aktivitas pembibitan dan penanaman oleh warga, sedangkan berjalannya proses Musrenbangdes merupakan bentuk nyata dari meningkatnya transparansi pemerintah setempat” ungkap Lorna.

Dalam kesempatan yang sama, Emil Kleden dari Pusaka mengklarifikasi bahwa indikator keberhasilan proyek jangan hanya dipandang dari sisi tanam menanam dan musrenbangdes, “Ada atau tidak KFCP, Musrenbang itu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa. Apalagi soal pembibitan dan penanaman, masyarakat Dayak Ngaju sejak  ratusan tahun silam sudah lakukan itu” kata Emil.

Sebelumnya (25/09), dalam acara dengar pendapat antara warga, KFCP dan DPRD Kapuas, september lalu, ketua DPRD Kapuas, Robert Gerong mengaku kaget setelah mendapat laporan dari warga terkait berkurangnya penghasilan setelah ada projek REDD yang dilakukan KFCP. Warga mengeluhkan keberadaan KFCP yang mencaplok lahan adat mereka. Selain  berkurangnya penghasilan, selama  proyek itu berlangsung, terutama pada daerah rawa yang biasanya dimanfaatkan masyarakat setempat mencari ikan, diketahui pula, bahwa selama ini dalam menjalankan proyek, KFCP tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kapuas.

Evaluasi proyek KFCP pantas dilakukan, tidak hanya soal bentuk-bentuk kegiatan, tetapi juga proses pemenuhan hak dan isu-isu governance yang krusial, seperti pendanaan, adanya dugaan korupsi dan isu pelecehan hak-hak perempuan. (A.P)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Proyek REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Forestation atau pengurangan emisi dari kerusakan dan penggundulan hutan hutan) oleh KFCP yang berlangsung di wilayah Mantangai, Kapuas  sudah berlansung lebih dari tiga tahun (2009 – 2012), namun tidak banyak informasi yang diperoleh tentang proyek tersebut. Pemerintah daerah Kapuas dan DPRD Kapuas, telah melakukan pemanggilan kepada pelaksana proyek KFCP untuk meminta keterangan dan informasi proyekKFCP.

    Pada pertemuan para pihak di Hotel Batusuli International di Kota Palangkaraya (25/09/2012), disepakati Proyek KFCP dapat dilanjutkan sepanjang ada evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan melibatkan berbagai pihak. Pihak DPRD Kapuas juga merencanakan akan menurunkan tim untuk melakukan evaluasi.

    Di Jakarta (16/10), tim evaluator independen yang diminta oleh KFCP melakukan kunjungan ke kantor PUSAKA di komplek perumahan Rawa Bambu I, Jakarta Selatan. Dalam diskusi evaluasi Projek REDD oleh KFCP di Kabupaten Kapuas-Kalteng, diungkapkan berbagai isu kritis dan situasi sosial di masyarakat yang melakukan protes terhadap proyek KFCP. Hal itu terkait erat dengan sejumlah warga desa dan tokoh adat  dikecamatan Mantangai  yang terkena dampak projek REDD selama ini sering melakukan penolakan, baik dalam bentuk surat terbuka, pernyataan sikap, hingga aksi demonstrasi.

    Lorna salah satu tim evaluator KFCP, yang juga pernah mengurus KFCP, menanggapi bahwa semenjak ada KFCP, ekonomi rakyat sekitar banyak mengalami kemajuan. Selain itu, hadirnya  KFCP membuat pemerintah daerah setempat bersikap lebih transparan terhadap warga. “Peningkatan ekonomi itu dapat dilihat dari aktivitas pembibitan dan penanaman oleh warga, sedangkan berjalannya proses Musrenbangdes merupakan bentuk nyata dari meningkatnya transparansi pemerintah setempat” ungkap Lorna.

    Dalam kesempatan yang sama, Emil Kleden dari Pusaka mengklarifikasi bahwa indikator keberhasilan proyek jangan hanya dipandang dari sisi tanam menanam dan musrenbangdes, “Ada atau tidak KFCP, Musrenbang itu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa. Apalagi soal pembibitan dan penanaman, masyarakat Dayak Ngaju sejak  ratusan tahun silam sudah lakukan itu” kata Emil.

    Sebelumnya (25/09), dalam acara dengar pendapat antara warga, KFCP dan DPRD Kapuas, september lalu, ketua DPRD Kapuas, Robert Gerong mengaku kaget setelah mendapat laporan dari warga terkait berkurangnya penghasilan setelah ada projek REDD yang dilakukan KFCP. Warga mengeluhkan keberadaan KFCP yang mencaplok lahan adat mereka. Selain  berkurangnya penghasilan, selama  proyek itu berlangsung, terutama pada daerah rawa yang biasanya dimanfaatkan masyarakat setempat mencari ikan, diketahui pula, bahwa selama ini dalam menjalankan proyek, KFCP tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kapuas.

    Evaluasi proyek KFCP pantas dilakukan, tidak hanya soal bentuk-bentuk kegiatan, tetapi juga proses pemenuhan hak dan isu-isu governance yang krusial, seperti pendanaan, adanya dugaan korupsi dan isu pelecehan hak-hak perempuan. (A.P)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on