Pergub Tidak Efektif: Sengketa Tanah Ulayat vs Investor Tetap Marak

Padang Ekspres • Sabtu, 13/10/2012 12:58 WIB

Padang, Padek, Keberpi­hakan pemerintah Sumbar terhadap petani dan masya­rakat adat dalam penguasaan tanah dinilai masih lemah. Dengan alasan pembangunan, para pengelola daerah cen­derung mem­beri­kan karpet merah pada investor ke­timbang ma­sya­ra­kat lokal.

Ambivalensi itu tecermin dalam Pe­­raturan Gu­bernur Su­matera Barat No­mor 21 Ta­hun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfatan Ta­nah Ulayat untuk Pena­na­man Modal. Regulasi yang diha­rap­kan mampu menjawab per­soa­lan sengketa tanah ula­yat se­la­ma ini, dinilai sebagian kala­ngan hanya basa-basi ter­hadap pemihakan pemda pa­da rakyat.

Di satu sisi pergub ini me­nun­jukkan pem­be­laan Pem­prov Sum­bar ter­ha­dap ma­sya­rakat adat dan pe­milik ulayat, di sisi lain mem­be­ri­kan pri­vilese (fasi­litas) ke­pada calon investor.

Ketua Umum Se­rikat Pe­tani Indonesia (SPI) Sumbar, Sukardi Bendang mengatakan, Pergub Nomor 21 hanya ber­sifat umum seba­gaimana tata cara berivestasi yang sudah dilakukan di Su­ma­tera Barat sejak kemerde­kaan. “Kecuali, pasal yang mengatur pe­mu­lihan tanah ulayat kepada pemilik ketika berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tanah ulayat oleh penanaman modal (seleng­kapnya lihat grafis).

Artinya, masyarakat adat memiliki pi­jakan me­nguasai tanah ulayatnya kem­bali. Namun, Peraturan Pe­me­rintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menjadi konsideran per­gub ini, mengatur hak guna usa­ha (HGU) setelah berakhir men­jadi milik negara,” jelasnya.

“Jadi bisa dipertanyakan, apakah pergub ini betul-betul pembelaan Pemprov terhadap ancaman negara terhadap ta­nah ulayat, atau hanya basa-basi untuk masyarakat adat. Sebab, pergub ini bisa diang­gap bertentangan dengan atu­ran perundang-undangan di Indonesia. Pergub juga tidak menjawab ketika terjadi kon­flik klaim kawasan hutan se­bagai tanah negara terhadap tanah ulayat,” paparnya.

Menurut Sukardi, pergub ini hanyalah turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang spi­ritnya adalah mengundang investasi sebanyak-banyaknya di Sumatera Barat.

“Pergub ini dibungkus seo­lah-olah mencegah konflik tanah ulayat dan sebagai jalan tengah menjawab sengketa tanah ulayat dengan pena­naman modal selama ini. Kita ti­dak menolak investasi di Sum­bar. Namun, sebelum itu dilakukan, pemerintah harus me­nyelesaikan pelanggaran sosial yang terjadi dalam seng­keta agraria,” ulas Sukardi.

Sukardi mengatakan, pe­me­rintah di Sumbar seha­rus­nya melindungi kepen­tingan rakyat banyak untuk mencegah kesenjangan sosial. Menyikapi maraknya konflik agraria akhir-akhir ini, Sukardi mengusulkan agar izin inves­tasi distop se­mentara di Sumbar.

“Lakukan terlebih dahulu penataan tanah sesuai perun­tukan yang lebih adil, yaitu perkebunan, lahan pertanian rakyat, peternakan, hutan, tambang dan lain-lain. Kemu­dian distribusikan tanah untuk petani, terutama untuk pe­ngem­bangan pangan berbasis rakyat, jangan dibiarkan peta­ni berebut tanah dengan kor­po­rasi yang jelas-jelas ber­orien­tasi laba dan loba,” jelasnya.

Investasi tanpa membekali anak cucu kemanakan dengan alat-alat produksi yang me­madai, kata Sukardi, hanya akan menggiring mereka men­jadi buruh di negerinya sen­diri, dan jauh dari prinsip ekonomi berdikari.

Direktur LSM QBar, Nurul Firmansyah mengatakan, dia dan lembaga yang dipim­pin­nya menyatakan dukungan ter­hadap Pergub tersebut. Dia menilai pergub tersebut adalah salah satu terobosan hukum yang akan menyelamatkan tanah ulayat di masa yang akan datang.

Dia memaparkan, pergub itu lahir dari Perda Tanah Ulayat yang sebelumnya dike­luarkan DPRD Sumbar. “La­hirnya pergub itu justru mem­perkuat perda. Karena, dalam perda dikatakan, setelah HGU habis maka akan dikembalikan ke bentuk semula. Namun tidak dijelaskan kembali ke nagari atau ulayat. Nah, per­gub ini menegaskan bahwa akan dikembalikan ke nagari. Kita tahu nagari adalah bagian dari negara, jadi tidak akan bertentangan dengan pera­turan lainnya,” jelas Nurul.

Dia mendorong agar DPRD kabupaten dan kota juga mela­hirkan produk hukum berupa perda tanah ulayat ini, dan ditindaklanjuti dengan peratu­ran bupati dan walikota. “Itu untuk menunjukkan komitmen kita semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Sumbar Mas­rul Zein menga­takan, pergub itu untuk mem­permu­dah investor menanam­kan modal di Sumbar mengi­ngat tingginya konflik lahan di Sumbar. Karena itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno me­ngeluarkan Pergub No 21/2012  tentang Tata Cara Pe­manfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Pergub secara tegas me­ngatur hak dan kewajiban ma­syarakat dan pemodal yang memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha di berbagai sektor, seperti perkebunan dan pertambangan. Setiap tanah ulayat dapat diman­faatkan untuk penanaman mo­dal, se­lagi ada kesepakatan penanam modal dengan pemilik atau penguasa ulayat.

“Apabila masa perjanjian kontrak tanah ulayat yang di­manfaatkan pemodal telah ber­akhir, pemerintah daerah wajib memulihkan status ta­nah ulayat ke status semula. Tanah dikem­balikan kepada pemerintah nagari. Tapi, bu­kan berarti pemerintah nagari dapat se­enak­nya membagi, apalagi mem­per­jualbeli­kan­nya, karena itu akan menjadi kekayaan na­gari,” ungkap Mas­rul Zein ke­pada Padang Ekspres di kantor­nya, awal Oktober lalu.

Dalam pergub itu juga meng­­­­­a­komodir keragaman tiap nagari di Sumbar. Pemanfaatan tanah ulayat harus disesuaikan hukum adat yang berlaku di masing-masing nagari, seperti dalam bentuk ganti rugi untuk tanah yang digunakan, dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan peru­sahaan pemodal.

Kepala Biro Diklat  LKAAM Sumbar Zainuddin Datuak Rajo Lengang me­nyambut baik per­gub tersebut. Menurutnya, per­gub itu bisa memberikan perlin­dungan kepada masyarakat pemilik ulayat, dan membuat nagari tidak bangkrut akibat asset nagari digarap pemodal.

“Kami mendukung  pergub itu karena manfaatnya banyak untuk masyarakat. Kalau ta­nah ulayat dibagibagi dan diperjualbelikan, bisa miskin nagari tersebut. Pemprov su­dah menyosialisasikan materi pergub itu ke kami sebe­lum­nya, dan materi di pergub tersebut sudah sesuai kebu­tuhan terkait persoalan tanah ulayat.  Pergub ini juga bisa mengantisipasi konflik pe­manfaatan tanah ulayat,” tu­turnya. (*)

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=35880

Padang Ekspres • Sabtu, 13/10/2012 12:58 WIB

Padang, Padek, Keberpi­hakan pemerintah Sumbar terhadap petani dan masya­rakat adat dalam penguasaan tanah dinilai masih lemah. Dengan alasan pembangunan, para pengelola daerah cen­derung mem­beri­kan karpet merah pada investor ke­timbang ma­sya­ra­kat lokal.

Ambivalensi itu tecermin dalam Pe­­raturan Gu­bernur Su­matera Barat No­mor 21 Ta­hun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfatan Ta­nah Ulayat untuk Pena­na­man Modal. Regulasi yang diha­rap­kan mampu menjawab per­soa­lan sengketa tanah ula­yat se­la­ma ini, dinilai sebagian kala­ngan hanya basa-basi ter­hadap pemihakan pemda pa­da rakyat.

Di satu sisi pergub ini me­nun­jukkan pem­be­laan Pem­prov Sum­bar ter­ha­dap ma­sya­rakat adat dan pe­milik ulayat, di sisi lain mem­be­ri­kan pri­vilese (fasi­litas) ke­pada calon investor.

Ketua Umum Se­rikat Pe­tani Indonesia (SPI) Sumbar, Sukardi Bendang mengatakan, Pergub Nomor 21 hanya ber­sifat umum seba­gaimana tata cara berivestasi yang sudah dilakukan di Su­ma­tera Barat sejak kemerde­kaan. “Kecuali, pasal yang mengatur pe­mu­lihan tanah ulayat kepada pemilik ketika berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tanah ulayat oleh penanaman modal (seleng­kapnya lihat grafis).

Artinya, masyarakat adat memiliki pi­jakan me­nguasai tanah ulayatnya kem­bali. Namun, Peraturan Pe­me­rintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menjadi konsideran per­gub ini, mengatur hak guna usa­ha (HGU) setelah berakhir men­jadi milik negara,” jelasnya.

“Jadi bisa dipertanyakan, apakah pergub ini betul-betul pembelaan Pemprov terhadap ancaman negara terhadap ta­nah ulayat, atau hanya basa-basi untuk masyarakat adat. Sebab, pergub ini bisa diang­gap bertentangan dengan atu­ran perundang-undangan di Indonesia. Pergub juga tidak menjawab ketika terjadi kon­flik klaim kawasan hutan se­bagai tanah negara terhadap tanah ulayat,” paparnya.

Menurut Sukardi, pergub ini hanyalah turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang spi­ritnya adalah mengundang investasi sebanyak-banyaknya di Sumatera Barat.

“Pergub ini dibungkus seo­lah-olah mencegah konflik tanah ulayat dan sebagai jalan tengah menjawab sengketa tanah ulayat dengan pena­naman modal selama ini. Kita ti­dak menolak investasi di Sum­bar. Namun, sebelum itu dilakukan, pemerintah harus me­nyelesaikan pelanggaran sosial yang terjadi dalam seng­keta agraria,” ulas Sukardi.

Sukardi mengatakan, pe­me­rintah di Sumbar seha­rus­nya melindungi kepen­tingan rakyat banyak untuk mencegah kesenjangan sosial. Menyikapi maraknya konflik agraria akhir-akhir ini, Sukardi mengusulkan agar izin inves­tasi distop se­mentara di Sumbar.

“Lakukan terlebih dahulu penataan tanah sesuai perun­tukan yang lebih adil, yaitu perkebunan, lahan pertanian rakyat, peternakan, hutan, tambang dan lain-lain. Kemu­dian distribusikan tanah untuk petani, terutama untuk pe­ngem­bangan pangan berbasis rakyat, jangan dibiarkan peta­ni berebut tanah dengan kor­po­rasi yang jelas-jelas ber­orien­tasi laba dan loba,” jelasnya.

Investasi tanpa membekali anak cucu kemanakan dengan alat-alat produksi yang me­madai, kata Sukardi, hanya akan menggiring mereka men­jadi buruh di negerinya sen­diri, dan jauh dari prinsip ekonomi berdikari.

Direktur LSM QBar, Nurul Firmansyah mengatakan, dia dan lembaga yang dipim­pin­nya menyatakan dukungan ter­hadap Pergub tersebut. Dia menilai pergub tersebut adalah salah satu terobosan hukum yang akan menyelamatkan tanah ulayat di masa yang akan datang.

Dia memaparkan, pergub itu lahir dari Perda Tanah Ulayat yang sebelumnya dike­luarkan DPRD Sumbar. “La­hirnya pergub itu justru mem­perkuat perda. Karena, dalam perda dikatakan, setelah HGU habis maka akan dikembalikan ke bentuk semula. Namun tidak dijelaskan kembali ke nagari atau ulayat. Nah, per­gub ini menegaskan bahwa akan dikembalikan ke nagari. Kita tahu nagari adalah bagian dari negara, jadi tidak akan bertentangan dengan pera­turan lainnya,” jelas Nurul.

Dia mendorong agar DPRD kabupaten dan kota juga mela­hirkan produk hukum berupa perda tanah ulayat ini, dan ditindaklanjuti dengan peratu­ran bupati dan walikota. “Itu untuk menunjukkan komitmen kita semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Sumbar Mas­rul Zein menga­takan, pergub itu untuk mem­permu­dah investor menanam­kan modal di Sumbar mengi­ngat tingginya konflik lahan di Sumbar. Karena itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno me­ngeluarkan Pergub No 21/2012  tentang Tata Cara Pe­manfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Pergub secara tegas me­ngatur hak dan kewajiban ma­syarakat dan pemodal yang memanfaatkan tanah ulayat untuk berusaha di berbagai sektor, seperti perkebunan dan pertambangan. Setiap tanah ulayat dapat diman­faatkan untuk penanaman mo­dal, se­lagi ada kesepakatan penanam modal dengan pemilik atau penguasa ulayat.

“Apabila masa perjanjian kontrak tanah ulayat yang di­manfaatkan pemodal telah ber­akhir, pemerintah daerah wajib memulihkan status ta­nah ulayat ke status semula. Tanah dikem­balikan kepada pemerintah nagari. Tapi, bu­kan berarti pemerintah nagari dapat se­enak­nya membagi, apalagi mem­per­jualbeli­kan­nya, karena itu akan menjadi kekayaan na­gari,” ungkap Mas­rul Zein ke­pada Padang Ekspres di kantor­nya, awal Oktober lalu.

Dalam pergub itu juga meng­­­­­a­komodir keragaman tiap nagari di Sumbar. Pemanfaatan tanah ulayat harus disesuaikan hukum adat yang berlaku di masing-masing nagari, seperti dalam bentuk ganti rugi untuk tanah yang digunakan, dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan peru­sahaan pemodal.

Kepala Biro Diklat  LKAAM Sumbar Zainuddin Datuak Rajo Lengang me­nyambut baik per­gub tersebut. Menurutnya, per­gub itu bisa memberikan perlin­dungan kepada masyarakat pemilik ulayat, dan membuat nagari tidak bangkrut akibat asset nagari digarap pemodal.

“Kami mendukung  pergub itu karena manfaatnya banyak untuk masyarakat. Kalau ta­nah ulayat dibagibagi dan diperjualbelikan, bisa miskin nagari tersebut. Pemprov su­dah menyosialisasikan materi pergub itu ke kami sebe­lum­nya, dan materi di pergub tersebut sudah sesuai kebu­tuhan terkait persoalan tanah ulayat.  Pergub ini juga bisa mengantisipasi konflik pe­manfaatan tanah ulayat,” tu­turnya. (*)

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=35880