Kamis, 20 September 2012 21:34

(Berita Daerah – Papua) Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS berharap Dengan ditetapkannya perubahan kawasan hutan Provinsi Papua, maka   sangat diyakini bahwa hal ini akan dapat berimplikasi terhadap rencana  pola ruang RTWT (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua.

Dengan  ketersediaan sumber daya yang dimiliki inilah, sangat diharapkan agar  RTRW Provinsi Papua tersebut dapat segera disesuaikan dengan perubahan  kawasan hutan serta dapat segera dibahas dan ditetapkan bersama dengan  DPR Papua. Hal tersebut bertujuan dengan ditetapkannya RTRW Provinsi Papua, sebagai Perda maka dapat memberi pedoman bagi pemerintah  kabupaten/kota di Papua, sebagai dasar dan plafon untuk peruntukan pembangunan kehutanan diwilayahnya masing-masing.

Demikian penegasan Gubernur Syamsul Rivai dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembanunan Setda Provinsi  Papua, Drs. Elia Loupatty,MM sebelum membuka sosialisasi penataan  ruang kawasan hutan Provinsi Papua, bertempat di Hotel Aston Jayapura, kemarin pagi.
Dikatakan, saat ini Perda yang mengatur tentang tata ruang di Papua sudah tidak dapat diberlakukan lagi karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan peraturan perundangan yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga dianggap perlu untuk diperbaharui  sebagaimana mestinya.

Beberapa upaya telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan  penyusunan RTRW Papua pada tahun 2009 lalu, yang dilakukan secara  swakelola.

Penyusunan RTRW ini didukung dengan melakukan moratorium perizinan pada tahun 2010 melalui surat edaran Gubernur Papua Nomor 050/3595/SET tertanggal 26 Oktober 2010, yang menyatakan semua permohonan izin dengan menggunakan lahan skala luas harus menunggu  penetapan Perda Provinsi Papua tentang RTRW. Hal ini kemudian berlanjut pada SK Menteri Kehutanan Nomor 458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang perubahan kawasan hutan seluas 379.385 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 5.736.830 ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 45.259 ha di Provinsi Papua. Dengan ditetapkannya sejumlah kebijaan diatas maka menjadi lampu  hijau bagi provinsi ini untuk segera menetapkannya kedalam satu peraturan daerah. Karena itu, melalui kegiatan Sosialisasi penataan  ruang ini kita harapkan bisa memberi masukan penting agar RTRW di Papua ini bisa ditetapkan menjadi Perda, tutupnya.

Menurut Herwantoro-Regional Analyst of Vibiz Research, memang tidak mudah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi papua, semua harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait supaya segala yang telah direncanakan tidak menjadi opini belaka. Harus ada perda yang mengaturnya, supaya dengan demikian ketika RTRW berjalan maka ada sistem/peraturan yang mengawasi berjalannya RTRW tersebut. Oleh sebab itu DPR Papua dapat cepat mengeluarkan perdanya.

(ea/EA/bd-Prov. Papua)

Sumber: http://beritadaerah.com/journals/getContent/75849

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kamis, 20 September 2012 21:34

    (Berita Daerah – Papua) Gubernur Provinsi Papua, DR. Syamsul Arief Rivai,MS berharap Dengan ditetapkannya perubahan kawasan hutan Provinsi Papua, maka   sangat diyakini bahwa hal ini akan dapat berimplikasi terhadap rencana  pola ruang RTWT (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua.

    Dengan  ketersediaan sumber daya yang dimiliki inilah, sangat diharapkan agar  RTRW Provinsi Papua tersebut dapat segera disesuaikan dengan perubahan  kawasan hutan serta dapat segera dibahas dan ditetapkan bersama dengan  DPR Papua. Hal tersebut bertujuan dengan ditetapkannya RTRW Provinsi Papua, sebagai Perda maka dapat memberi pedoman bagi pemerintah  kabupaten/kota di Papua, sebagai dasar dan plafon untuk peruntukan pembangunan kehutanan diwilayahnya masing-masing.

Demikian penegasan Gubernur Syamsul Rivai dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembanunan Setda Provinsi  Papua, Drs. Elia Loupatty,MM sebelum membuka sosialisasi penataan  ruang kawasan hutan Provinsi Papua, bertempat di Hotel Aston Jayapura, kemarin pagi.
Dikatakan, saat ini Perda yang mengatur tentang tata ruang di Papua sudah tidak dapat diberlakukan lagi karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan peraturan perundangan yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga dianggap perlu untuk diperbaharui  sebagaimana mestinya.

    Beberapa upaya telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan  penyusunan RTRW Papua pada tahun 2009 lalu, yang dilakukan secara  swakelola.

Penyusunan RTRW ini didukung dengan melakukan moratorium perizinan pada tahun 2010 melalui surat edaran Gubernur Papua Nomor 050/3595/SET tertanggal 26 Oktober 2010, yang menyatakan semua permohonan izin dengan menggunakan lahan skala luas harus menunggu  penetapan Perda Provinsi Papua tentang RTRW. Hal ini kemudian berlanjut pada SK Menteri Kehutanan Nomor 458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang perubahan kawasan hutan seluas 379.385 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 5.736.830 ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 45.259 ha di Provinsi Papua. Dengan ditetapkannya sejumlah kebijaan diatas maka menjadi lampu  hijau bagi provinsi ini untuk segera menetapkannya kedalam satu peraturan daerah. Karena itu, melalui kegiatan Sosialisasi penataan  ruang ini kita harapkan bisa memberi masukan penting agar RTRW di Papua ini bisa ditetapkan menjadi Perda, tutupnya.

    Menurut Herwantoro-Regional Analyst of Vibiz Research, memang tidak mudah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi papua, semua harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait supaya segala yang telah direncanakan tidak menjadi opini belaka. Harus ada perda yang mengaturnya, supaya dengan demikian ketika RTRW berjalan maka ada sistem/peraturan yang mengawasi berjalannya RTRW tersebut. Oleh sebab itu DPR Papua dapat cepat mengeluarkan perdanya.

    (ea/EA/bd-Prov. Papua)

    Sumber: http://beritadaerah.com/journals/getContent/75849

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on