JAYAPURA – Sindikat kasus penipuan anggaran yang mengatas namakan orang pusat terutama Kementerian Keuangan yang mengaku bisa mengusahakan penambahan alokasi dana dan mempercepat kepengurusan anggaran transfer ke daerah, dengan meminta sejumlah imbalan kini mulai merambah ke Provinsi Papua.

Kasus ini terungkap ketika ada beberapa orang yang mengaku dari pusat yang meminta sejumlah anggaran kepada beberapa pengusaha di Papua, dengan iming-iming akan mendapatkan proyek di Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah Provinsi Papua, sebab badan tersebut akan mendapatkan dana transfer dari pusat sebesar Rp 500 Miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr.Achmad Hatari,SE,M.Si saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (12/10) mengakui adanya sindikat tersebut.

“Modus tersebut memang ada. Beruntung para pengusaha itu menanyakan kepada kami lebih dulu, sehingga tidak sempat mengeluarkan anggaran untuk sindikat tersebut,” katanya.

Menurut Hatari, sindikat tersebut biasanya memegang DIPA nasional, dan ternyata dalam DIPA nasional tahun anggaran 2012 itu, Provinsi Papua mendapatkan dana dari sektor bagi hasil pajak sebesar Rp 479,4 Miliar, sehingga jumlah tersebut dipegang oleh sindikat ini dan selanjutnya memainkan aksinya dengan mengatakan bahwa dana tersebut ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

“Padahal yang sesungguhnya adalah dana sebesar Rp 479,4 Miliar tersebut tidak bisa dibagi secara khusus ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tertentu, sebab dana tersebut merupakan dana bagi hasil sektor pajak yang sudah masuk dalam APBD 2012, dan sudah distribusikan kepada sejumlah SKPD, untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan, yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan,” paparnya.

Dijelaskannya, bahwa plafon anggaran untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua sebesar Rp 22,4 Miliar, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 13 Miliar lebih, sementara belanja langsung Rp 9 Miliar lebih. “Jadi anggaran transfer daerah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebesar Rp 500 Miliar yang disebutkan itu adalah tidak benar,” tegas Hatari.

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Hatari juga memperlihatkan pengumuman dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor:Peng-5/PK/2012, tentang penjelasan mengenai pemalsuan surat perintah membayar (SPM) transfer daerah, yang perlu juga diketahui Bupati dan Wali Kota se-Papua, yang mana isinya: pertama, Kementerian Keuangan tidak pernah melakukan pembahasan RUU APBN atau perubahan UU APBN di luar forum resmi antara pemerintah dan DPR-RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR-RI, penyampaikan informasi resmi atas alokasi dana transfer ke daerah kepada provinsi, kabupaten dan kota akan dilaksanakan setelah rapat paripurna pembahasan RUU APBN atau perubahan APBN.

Ketiga, sesuai dengan undang-undang No.22 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012, tidak ada alokasi dana candangan untuk infratruktur/sarana/prasrana daerah, sehingga tidak mungkin dilakukan penerbitan SPM untuk penyaluran/pencairan dana dimaksud. Keempat, SPM transfer ke daerah diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran atau DJPK dan disampaikan kepada kuasa BUN atau KPPN sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D).

“SPM transfer ke daerah hanya didistribusikan kepada unit yang terkait dengan pencairan dana, akuntansi dan pelaporan serta pemeriksa laporan keuangan, dan tidak diistribusikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Kelima, lanjut Hatari, terkait dengan adanya informasi pihak-pihak yang mengaku dapat mengusahakan untuk menambah alokasi, mempercepat dan mamaksimalkan pencairan dana transfer ke daerah, hal ini ditegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.

“Karena itu kami himbau kepada seluruh bupati dan wali kota agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku menatasnamakan pegawai atau pejabat kementerian keuangan yang dapat mengusahakan tambahan-tambahan alokasi dana, mempercepat dan memaksimalakan pencairan dana transfer ke daerah. Jika ada, maka bisa menanyakan kepada kami, sehingga mendapatkan penjelasan yang benar,” pungkasnya.( jpnn)

Sumber: http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/51/5274

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAYAPURA – Sindikat kasus penipuan anggaran yang mengatas namakan orang pusat terutama Kementerian Keuangan yang mengaku bisa mengusahakan penambahan alokasi dana dan mempercepat kepengurusan anggaran transfer ke daerah, dengan meminta sejumlah imbalan kini mulai merambah ke Provinsi Papua.

    Kasus ini terungkap ketika ada beberapa orang yang mengaku dari pusat yang meminta sejumlah anggaran kepada beberapa pengusaha di Papua, dengan iming-iming akan mendapatkan proyek di Badan Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah Provinsi Papua, sebab badan tersebut akan mendapatkan dana transfer dari pusat sebesar Rp 500 Miliar.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr.Achmad Hatari,SE,M.Si saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (12/10) mengakui adanya sindikat tersebut.

    “Modus tersebut memang ada. Beruntung para pengusaha itu menanyakan kepada kami lebih dulu, sehingga tidak sempat mengeluarkan anggaran untuk sindikat tersebut,” katanya.

    Menurut Hatari, sindikat tersebut biasanya memegang DIPA nasional, dan ternyata dalam DIPA nasional tahun anggaran 2012 itu, Provinsi Papua mendapatkan dana dari sektor bagi hasil pajak sebesar Rp 479,4 Miliar, sehingga jumlah tersebut dipegang oleh sindikat ini dan selanjutnya memainkan aksinya dengan mengatakan bahwa dana tersebut ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

    “Padahal yang sesungguhnya adalah dana sebesar Rp 479,4 Miliar tersebut tidak bisa dibagi secara khusus ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tertentu, sebab dana tersebut merupakan dana bagi hasil sektor pajak yang sudah masuk dalam APBD 2012, dan sudah distribusikan kepada sejumlah SKPD, untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan, yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan,” paparnya.

    Dijelaskannya, bahwa plafon anggaran untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua sebesar Rp 22,4 Miliar, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 13 Miliar lebih, sementara belanja langsung Rp 9 Miliar lebih. “Jadi anggaran transfer daerah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebesar Rp 500 Miliar yang disebutkan itu adalah tidak benar,” tegas Hatari.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, Hatari juga memperlihatkan pengumuman dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor:Peng-5/PK/2012, tentang penjelasan mengenai pemalsuan surat perintah membayar (SPM) transfer daerah, yang perlu juga diketahui Bupati dan Wali Kota se-Papua, yang mana isinya: pertama, Kementerian Keuangan tidak pernah melakukan pembahasan RUU APBN atau perubahan UU APBN di luar forum resmi antara pemerintah dan DPR-RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan badan anggaran DPR-RI, penyampaikan informasi resmi atas alokasi dana transfer ke daerah kepada provinsi, kabupaten dan kota akan dilaksanakan setelah rapat paripurna pembahasan RUU APBN atau perubahan APBN.

    Ketiga, sesuai dengan undang-undang No.22 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012, tidak ada alokasi dana candangan untuk infratruktur/sarana/prasrana daerah, sehingga tidak mungkin dilakukan penerbitan SPM untuk penyaluran/pencairan dana dimaksud. Keempat, SPM transfer ke daerah diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran atau DJPK dan disampaikan kepada kuasa BUN atau KPPN sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D).

    “SPM transfer ke daerah hanya didistribusikan kepada unit yang terkait dengan pencairan dana, akuntansi dan pelaporan serta pemeriksa laporan keuangan, dan tidak diistribusikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

    Kelima, lanjut Hatari, terkait dengan adanya informasi pihak-pihak yang mengaku dapat mengusahakan untuk menambah alokasi, mempercepat dan mamaksimalkan pencairan dana transfer ke daerah, hal ini ditegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.

    “Karena itu kami himbau kepada seluruh bupati dan wali kota agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku menatasnamakan pegawai atau pejabat kementerian keuangan yang dapat mengusahakan tambahan-tambahan alokasi dana, mempercepat dan memaksimalakan pencairan dana transfer ke daerah. Jika ada, maka bisa menanyakan kepada kami, sehingga mendapatkan penjelasan yang benar,” pungkasnya.( jpnn)

    Sumber: http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/51/5274

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on