24 Oktober 2012

KBR68H – Tipu muslihat dalam perampasan ribuan hektar tanah sembilan marga suku Moi kini dipersoalkan. Gugatan yang disampaikan pun beranjak ke persidangan yang tak berkeadilan. Bagaimana nasib warga lima marga suku Moi selanjutnya?

Untuk mendapatkan tanah yang semula hutan milik suku Moi ini, PT Henrison Inti Persada anak usaha Group Kayu Lapis Indonesia mengeluarkan ongkos super murah. Cuma semiliar rupiah untuk 4 ribu hektar tanah. Itu artinya perusahaan hanya membayar Rp 25 untuk satu meter bidang tanah. Semuanya sudah termasuk dapat kayu merbau, kayu besi, damar dan pohon sagu. Lalu perusahaan penebang menjual kayu itu 875 dolar AS atau Rp 8,3 juta per m3. Ribuan hektar hutan telah ditebang untuk diganti dengan sawit. Lalu 9 marga tinggal berserak.

Warga Suku Moi Yeremias Gisim salah satu warga yang kena tipu.  “Tanah yang saya berikan ke pihak perusahaan itu lima ribu hektar, ternyata 5 ribu ini mereka tanami 4 ribu,” ungkapnya.

Babak selanjutnya, mereka menjadi buruh harian di kebun sawit. Di tanah mereka sendiri, jelas warga Moi lainnya, Markius Kawalom. “Perusahaan harus sadari. Kalau kami pemilik ini, tak perlu bekerja lagi toh. Kita punya tanah sendiri,” katanya.

Tapi memperjuangkan hak bisa subversi, ketika warga terlalu menuntut. Mereka dijuluki dengan stigma: separatis, GPK, OPM. Akhirnya mereka duduk dan diam. Tapi, masih ingin percaya pada hukum. Mereka pun menggugat.

“Tujuan kami buat kuasa pada pengacara untuk menggugat. Yang paling inti bagi kami adalah tanah. Kalau uang lain-lain benda atau apa, saya tak berpatokan pada itu. Karena awalnya saya ditipu,” kata Yeremias.

Masyarakat Malamoi terlebih dulu didampingi Agus Kalalu, sang aktivis. Agustinus baru kuliah di semester pertama ketika ia mendengar penebangan pohon di hutan orang Moi, 2004 lalu. Penebangan yang menyebabkan antar orang Moi berkelahi dan terluka di Kampung Saluk. Bersama 13 kawannya mereka membentuk Tim Peduli HAM Malamoi.

“Dari situ saya mulai melihat, wah ini tidak jelas bahwa masak kami punya hak dirampas atau digusur oleh perusahaan tersebut. Yaitu Intimpura Timber Co. Jadi saya langsung turun ke sana. Tidak ada yang suruh bahwa kamu ke sana melakukan investigasi ini-ini. Tapi dengan hati. Saya sendiri turun ke sana untuk melihat dampak-dampak yang terjadi, persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan operasinya PT Intimpura yang di bawah KLI, grup KLI,” ungkap Agus.

Pada akhirnya Agus bekerja sendiri, setelah kawan-kawannya mulai sibuk dengan pekerjaan lain. Ia bertemu dengan marga-marga di suku Moi yang tanahnya akan diubah menjadi kelapa sawit. Diantaranya Yeremias Gisim, salah satu orang Moi yang tanahnya diberikan ke grup Kayu Lapis Indonesia (KLI).

“Tiap marga itu ada yang terima 100 juta lebih, terus ada yang terima 49 juta lebih, terus permintaan masyarakat pemilik itu, berkaitan dengan tempat tinggal mereka di pinggir sungai, mereka minta motor tempel, mereka berikan, terus kemudian chainsaw, mereka berikan,” kata Yeremias.

Ada sembilan marga yang tanahnya mestinya disewa anak perusahaan Grup Kayu Lapis Indonesia. Marga itu diantaranya Gisim, Malak, Malak Kalatilik, dan Gilik. Belakangan mereka mengaku sadar telah dibohongi, jelas Hendrik Suruan, Pemuda Moi.  “Namun sejauh ini kami pelajari kembali bahwa tuntutan ganti rugi yang sebenarnya kami tuntut sudah oke di jawab, tapi selama di kontrak kerja, surat kontrak kerja yang asli tidak diserahkan kepada pemilik tanah adat,” ungkapnya.

Perusahaan yang digugat, Grup Kayu Lapis Indonesia memiliki beberapa perusahaan di Papua. Yang beroperasi di wilayah Klamono ialah PT Henrison Inti Persada (PT HIP) dan Inti Kayu Sejatera (PT IKS). Tiga marga kemudian menggugat Henrison melalui seorang pengacara yang datang menemui marga-marga dan menawarkan bantuan. Namanya Max Soisa.

Kata Max Soisa PT. HIP melakukan perbuatan melawan hukum baik dari sisi perdata maupun pidana. Awal perkara berawal dari kehadiran PT. HIP. Mereka datang ke masyarakat dan berkeinginan untuk bekerjasama. Ketika keinginan bekerjasama itu disampaikan, maka disambut baik. Kerjasama dengan catatan harus di kontrak, tanah adat di kontrak, akan tapi dalam pelaksanaannya kontrak itu berubah menjadi pelepasan. “Pelepasan tanah adat, sehingga melahirkan hak guna usaha, sebab kalau hanya kontrak saja berarti tidak bisa melahirkan hak guna usaha,” ungkapnya.

Berkas gugatan lalu disiapkan. Sebagai kasus perdata, hakim mulanya mencoba memediasi kedua pihak yang bersengketa. Pada 23 Juli, putusan mediasi dibacakan.

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sorong, PH Hutabarat, yang memimpin mediasi antara warga dan PT Henrison Inti Persada membuka persidangan.

“Yang paling penting segala sesuatu yang dibicarakan di dalam akta perdamaian yang dikenal  akta pandadi ini, bukan semata mata pribadi tapi hak saudara dihargai karena itu PT. HIP bukan .. adalah merupakan aset bagian pemerintah daerah Kabupaten Sorong, jadi semua masyarakat mempunyai  menghargai  apa yang saudara berikan,” jelasnya.

Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sorong ini adalah yang kali ketujuh. Mediasi membuahkan hasil. Suatu akta perdamaian. Akta ini merupakan penyelesaian secara penuh dan final atas gugatan dan sengketa yang ada. Kedua, akta perdamaian final dan mengikat diantara para pihak. Ketiga, janji oleh pihak kedua bahwa hal gugatan dan setiap gugatan tentang klaim oleh pihak kedua terhadap pihak pertama sehubungan dengan sengketa akan dicabut. Terakhir, tidak ada gugatan gugatan atau klaim klaim yang akan diajukan atau dibuat oleh pihak kedua terhadap pihak pertama sehubungan dengan sengketa. Pada bagian selanjutnya disepakati, uang pengganti kepada tiga marga yang menggugat masing-masing senilai  750 juta rupiah.

Sumber: http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/38353-tipu-muslihat-di-tanah-9-marga-moi

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    24 Oktober 2012

    KBR68H – Tipu muslihat dalam perampasan ribuan hektar tanah sembilan marga suku Moi kini dipersoalkan. Gugatan yang disampaikan pun beranjak ke persidangan yang tak berkeadilan. Bagaimana nasib warga lima marga suku Moi selanjutnya?

    Untuk mendapatkan tanah yang semula hutan milik suku Moi ini, PT Henrison Inti Persada anak usaha Group Kayu Lapis Indonesia mengeluarkan ongkos super murah. Cuma semiliar rupiah untuk 4 ribu hektar tanah. Itu artinya perusahaan hanya membayar Rp 25 untuk satu meter bidang tanah. Semuanya sudah termasuk dapat kayu merbau, kayu besi, damar dan pohon sagu. Lalu perusahaan penebang menjual kayu itu 875 dolar AS atau Rp 8,3 juta per m3. Ribuan hektar hutan telah ditebang untuk diganti dengan sawit. Lalu 9 marga tinggal berserak.

    Warga Suku Moi Yeremias Gisim salah satu warga yang kena tipu.  “Tanah yang saya berikan ke pihak perusahaan itu lima ribu hektar, ternyata 5 ribu ini mereka tanami 4 ribu,” ungkapnya.

    Babak selanjutnya, mereka menjadi buruh harian di kebun sawit. Di tanah mereka sendiri, jelas warga Moi lainnya, Markius Kawalom. “Perusahaan harus sadari. Kalau kami pemilik ini, tak perlu bekerja lagi toh. Kita punya tanah sendiri,” katanya.

    Tapi memperjuangkan hak bisa subversi, ketika warga terlalu menuntut. Mereka dijuluki dengan stigma: separatis, GPK, OPM. Akhirnya mereka duduk dan diam. Tapi, masih ingin percaya pada hukum. Mereka pun menggugat.

    “Tujuan kami buat kuasa pada pengacara untuk menggugat. Yang paling inti bagi kami adalah tanah. Kalau uang lain-lain benda atau apa, saya tak berpatokan pada itu. Karena awalnya saya ditipu,” kata Yeremias.

    Masyarakat Malamoi terlebih dulu didampingi Agus Kalalu, sang aktivis. Agustinus baru kuliah di semester pertama ketika ia mendengar penebangan pohon di hutan orang Moi, 2004 lalu. Penebangan yang menyebabkan antar orang Moi berkelahi dan terluka di Kampung Saluk. Bersama 13 kawannya mereka membentuk Tim Peduli HAM Malamoi.

    “Dari situ saya mulai melihat, wah ini tidak jelas bahwa masak kami punya hak dirampas atau digusur oleh perusahaan tersebut. Yaitu Intimpura Timber Co. Jadi saya langsung turun ke sana. Tidak ada yang suruh bahwa kamu ke sana melakukan investigasi ini-ini. Tapi dengan hati. Saya sendiri turun ke sana untuk melihat dampak-dampak yang terjadi, persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan operasinya PT Intimpura yang di bawah KLI, grup KLI,” ungkap Agus.

    Pada akhirnya Agus bekerja sendiri, setelah kawan-kawannya mulai sibuk dengan pekerjaan lain. Ia bertemu dengan marga-marga di suku Moi yang tanahnya akan diubah menjadi kelapa sawit. Diantaranya Yeremias Gisim, salah satu orang Moi yang tanahnya diberikan ke grup Kayu Lapis Indonesia (KLI).

    “Tiap marga itu ada yang terima 100 juta lebih, terus ada yang terima 49 juta lebih, terus permintaan masyarakat pemilik itu, berkaitan dengan tempat tinggal mereka di pinggir sungai, mereka minta motor tempel, mereka berikan, terus kemudian chainsaw, mereka berikan,” kata Yeremias.

    Ada sembilan marga yang tanahnya mestinya disewa anak perusahaan Grup Kayu Lapis Indonesia. Marga itu diantaranya Gisim, Malak, Malak Kalatilik, dan Gilik. Belakangan mereka mengaku sadar telah dibohongi, jelas Hendrik Suruan, Pemuda Moi.  “Namun sejauh ini kami pelajari kembali bahwa tuntutan ganti rugi yang sebenarnya kami tuntut sudah oke di jawab, tapi selama di kontrak kerja, surat kontrak kerja yang asli tidak diserahkan kepada pemilik tanah adat,” ungkapnya.

    Perusahaan yang digugat, Grup Kayu Lapis Indonesia memiliki beberapa perusahaan di Papua. Yang beroperasi di wilayah Klamono ialah PT Henrison Inti Persada (PT HIP) dan Inti Kayu Sejatera (PT IKS). Tiga marga kemudian menggugat Henrison melalui seorang pengacara yang datang menemui marga-marga dan menawarkan bantuan. Namanya Max Soisa.

    Kata Max Soisa PT. HIP melakukan perbuatan melawan hukum baik dari sisi perdata maupun pidana. Awal perkara berawal dari kehadiran PT. HIP. Mereka datang ke masyarakat dan berkeinginan untuk bekerjasama. Ketika keinginan bekerjasama itu disampaikan, maka disambut baik. Kerjasama dengan catatan harus di kontrak, tanah adat di kontrak, akan tapi dalam pelaksanaannya kontrak itu berubah menjadi pelepasan. “Pelepasan tanah adat, sehingga melahirkan hak guna usaha, sebab kalau hanya kontrak saja berarti tidak bisa melahirkan hak guna usaha,” ungkapnya.

    Berkas gugatan lalu disiapkan. Sebagai kasus perdata, hakim mulanya mencoba memediasi kedua pihak yang bersengketa. Pada 23 Juli, putusan mediasi dibacakan.

    Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sorong, PH Hutabarat, yang memimpin mediasi antara warga dan PT Henrison Inti Persada membuka persidangan.

    “Yang paling penting segala sesuatu yang dibicarakan di dalam akta perdamaian yang dikenal  akta pandadi ini, bukan semata mata pribadi tapi hak saudara dihargai karena itu PT. HIP bukan .. adalah merupakan aset bagian pemerintah daerah Kabupaten Sorong, jadi semua masyarakat mempunyai  menghargai  apa yang saudara berikan,” jelasnya.

    Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sorong ini adalah yang kali ketujuh. Mediasi membuahkan hasil. Suatu akta perdamaian. Akta ini merupakan penyelesaian secara penuh dan final atas gugatan dan sengketa yang ada. Kedua, akta perdamaian final dan mengikat diantara para pihak. Ketiga, janji oleh pihak kedua bahwa hal gugatan dan setiap gugatan tentang klaim oleh pihak kedua terhadap pihak pertama sehubungan dengan sengketa akan dicabut. Terakhir, tidak ada gugatan gugatan atau klaim klaim yang akan diajukan atau dibuat oleh pihak kedua terhadap pihak pertama sehubungan dengan sengketa. Pada bagian selanjutnya disepakati, uang pengganti kepada tiga marga yang menggugat masing-masing senilai  750 juta rupiah.

    Sumber: http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/38353-tipu-muslihat-di-tanah-9-marga-moi

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on