Selasa, 4 September 2012

JAKARTA–MICOM: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seyogianya dapat menggunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke.

Pasalnya, RTRW yang lebih bersifat operasional adalah RTRW Kabupaten Merauke.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pendanaan Program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Ikhwanuddin Mawardi seusai rapat antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian tentang MIFEE, kemarin, di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (4/9) .

Kendati pelaksanaan MIFEE dapat menggunakan RTRW Kabupaten Merauke, Ikhwanuddin menuturkan, ada surat edaran dari Gubernur Papua yang menyebut RTRW Provinsi Papua harus dilegalkan terlebih dahulu sebagai payung hukum invetasi di MIFEE.

“Karena RTRW Provinsi Papua belum dilegalkan, investasi harus ditunda terlebih dahulu,” kata Ikhwanuddin.

Namun, lanjutnya, kini setelah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan terkait alih fungsi lahan, sudah tidak ada alasan lagi investasi dimoratoriumkan.

“Sebab sudah ada penggunaan pola ruangnya dengan adanya SK 458/Menhut-II/2012,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengimbau pemprov Papua segera menetapkan peraturan daerah menyangkut RTRW Provinsi Papua.

Menurut Gatot, penetapan Perda RTRW Provinsi Papua saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Gatot menyebut Pemprov Papua telah memiliki niatan untuk segera menyelesaikan Perda RTRW tersebut.

Oleh karena itu, pertemuan di Kementerian Kehutanan kemarin telah menetapkan jadwal penyelesaian RTRW Provinsi Papua 2012. Hal ini penting mengingat beberapa investor telah siap menanamkan investasinya di beberapa komoditas pangan penting seperti beras, gula dan kelapa sawit. (Bug/OL-8)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Selasa, 4 September 2012

    JAKARTA–MICOM: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seyogianya dapat menggunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke.

    Pasalnya, RTRW yang lebih bersifat operasional adalah RTRW Kabupaten Merauke.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pendanaan Program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Ikhwanuddin Mawardi seusai rapat antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian tentang MIFEE, kemarin, di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (4/9) .

    Kendati pelaksanaan MIFEE dapat menggunakan RTRW Kabupaten Merauke, Ikhwanuddin menuturkan, ada surat edaran dari Gubernur Papua yang menyebut RTRW Provinsi Papua harus dilegalkan terlebih dahulu sebagai payung hukum invetasi di MIFEE.

    “Karena RTRW Provinsi Papua belum dilegalkan, investasi harus ditunda terlebih dahulu,” kata Ikhwanuddin.

    Namun, lanjutnya, kini setelah ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan terkait alih fungsi lahan, sudah tidak ada alasan lagi investasi dimoratoriumkan.

    “Sebab sudah ada penggunaan pola ruangnya dengan adanya SK 458/Menhut-II/2012,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengimbau pemprov Papua segera menetapkan peraturan daerah menyangkut RTRW Provinsi Papua.

    Menurut Gatot, penetapan Perda RTRW Provinsi Papua saat ini masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

    Gatot menyebut Pemprov Papua telah memiliki niatan untuk segera menyelesaikan Perda RTRW tersebut.

    Oleh karena itu, pertemuan di Kementerian Kehutanan kemarin telah menetapkan jadwal penyelesaian RTRW Provinsi Papua 2012. Hal ini penting mengingat beberapa investor telah siap menanamkan investasinya di beberapa komoditas pangan penting seperti beras, gula dan kelapa sawit. (Bug/OL-8)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on