Kesepakatan Musyawarah Wondama

Pada hari Sabtu, 24 November 2012, di Aula Pertemuan Huntara Bappeda, Kampung Rado, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Peserta Musyawarah Masyarakat Adat Wondama yang bertema: ”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Menghormati dan Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, menyepakati dan merekomendasikan hal-hal yang mendesak dan segera perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat adat Papua memiliki prinsip-prinsip dan hak dalam pengurusan dan pengelolaan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di wilayah masyarakat adat Papua yang berada dilingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, yakni: tanah, hutan, laut dan kekayaan alam adalah ibu yang harus dihormati dan dilindungi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hingga generasi mendatang. Setiap pemanfaatan dan pengalihan hak-hak atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam dilakukan berdasarkan pengetahuan dan aturan adat, musyawarah mufakat dalam masyarakat pemilik hak adat dan diketahui oleh kelembagaan adat yang ada di masyarakat.

Kepada pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah masyarakat adat Papua dimohon supaya  menghormati, melindungi dan mengakui prinsip-prinsip dan hak masyarakat adat tersebut diatas.

1. Mendesak kepada pengambil kebijakan pada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan legislatif DPRD Kabupaten Teluk Wondama untuk merancang dan menghasilkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua dalam penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, yang berada di lingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Hal mana terkandung dan diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

1. Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan instansi pemerintah terkait, untuk fasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan inventarisasi, penataan batas dan pemetaan tanah-tanah adat dan kawasan hutan hak milik masyarakat adat.

1. Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, instansi teknis pemerintah dan berbagai pihak lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk memfasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan pengembangan kapasitas masyarakat adat dan aparat pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung (PERKAM) yang berhubungan dengan keberadaan dan hak-hak adat masyarakat setempat.

1. Menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat adat Papua di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk selalu bekerjasama, bersatu dan bersolidaritas dalam melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak adat atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, termasuk bersatu dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan alam masyarakat adat Papua.

1. Bahwa peserta berkomitmen untuk mengembangkan Pos Informasi, yang bertujuan untuk berbagi informasi pengetahuan, memantau dan mengawasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat dan pemberdayaan kapasitas masyarakat adat.

SEKIAN

 Lampiran:

PESERTA MUSYAWARAH WONDAMA