Wasior, 26 November 2012

Puluhan perwakilan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang bertemu dalam Musyawarah Wondama, di Kampung Rado, pada 24 November 2012, sepakat dan merekomendasikan kepada pihak Pemerintah Daerah Teluk Wondama untuk membuat Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Orang Papua dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Rumusan rekomendasi ini melalui perdebatan serius peserta musyawarah, yang bersumber dari pengalaman dan permasalahan yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya alam yang diabaikan dan dirugikan hak-haknya.

Sulaiman Enuap, perwakilan anggota DPRD Teluk Wondama, dalam sesi musyawarah menyatakan dan menggugah, “saya tidak menemukan tanah adat dan hutan adat lagi di wilayah Teluk Wondama, masyarakat adat tidak punya otoritas mengelola dan mengatur hasil hutannya. Kami yang mengelola justeru berurusan dan ditangkap aparat. Semuanya dikendalikan oleh pemerintah dan diberikan kepada perusahaan,” ungkap Sulaiman Enuap.

Menurut Bernad, Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan Teluk Wondama, hampir seluruh wilayah daratan Kabupaten Teluk Wonama merupakan kawasan hutan, hanya 3 % yang kawasan non hutan, sebagian besar mempunyai fungsi lindung dan konservasi cagar alam. Bupati sedang meminta revisi tata ruang Teluk Wondama untuk pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan. “pengurusan pelepasan dan pemanfaatan kawasan hutan itu kewenangan pemerintah pusat”, ungkap Bernad.

Ada sekitar 70 an kampung di Wondama yang berada disekitar dan dalam kawasan hutan, yang penduduknya sangat tergantung pada hasil hutan. Keberadaan mereka dalam kawasan hutan seringkali berhadapan dengan aparat keamanan. Sebaliknya, perusahaan secara terbuka leluasa bergerak mengambil hasil hutan kayu dan dilindungi aparat keamanan. Mereka menggunakan menggunakan kekuatan kekuasaan dan modal untuk melancarkan bisnis ekstraksi kekayaan alam, pemanfaatan hasil hutan, laut dan tambang, kata Steve Marani.

Masih melekat dalam ingatan Orang Wondama beberapa peristiwa yang  mencuat, misalnya peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 dan aksi operasi illegal logging, yang merugikan dan mengorbankan  kebanyakan orang Wasior.

Admon Totiorim dari Werianggi, mengharapkan supaya segera ada penyelesaian konflik dan penegasan terhadap hak-hak Orang Papua dalam pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan daerah khusus (Perdasus). Perdasus ini diharapkan dapat melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat Papua dan menyelesaikan sengketa pengurusan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Ank, Wasior 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Wasior, 26 November 2012

    Puluhan perwakilan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang bertemu dalam Musyawarah Wondama, di Kampung Rado, pada 24 November 2012, sepakat dan merekomendasikan kepada pihak Pemerintah Daerah Teluk Wondama untuk membuat Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Orang Papua dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

    Rumusan rekomendasi ini melalui perdebatan serius peserta musyawarah, yang bersumber dari pengalaman dan permasalahan yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya alam yang diabaikan dan dirugikan hak-haknya.

    Sulaiman Enuap, perwakilan anggota DPRD Teluk Wondama, dalam sesi musyawarah menyatakan dan menggugah, “saya tidak menemukan tanah adat dan hutan adat lagi di wilayah Teluk Wondama, masyarakat adat tidak punya otoritas mengelola dan mengatur hasil hutannya. Kami yang mengelola justeru berurusan dan ditangkap aparat. Semuanya dikendalikan oleh pemerintah dan diberikan kepada perusahaan,” ungkap Sulaiman Enuap.

    Menurut Bernad, Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan Teluk Wondama, hampir seluruh wilayah daratan Kabupaten Teluk Wonama merupakan kawasan hutan, hanya 3 % yang kawasan non hutan, sebagian besar mempunyai fungsi lindung dan konservasi cagar alam. Bupati sedang meminta revisi tata ruang Teluk Wondama untuk pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan. “pengurusan pelepasan dan pemanfaatan kawasan hutan itu kewenangan pemerintah pusat”, ungkap Bernad.

    Ada sekitar 70 an kampung di Wondama yang berada disekitar dan dalam kawasan hutan, yang penduduknya sangat tergantung pada hasil hutan. Keberadaan mereka dalam kawasan hutan seringkali berhadapan dengan aparat keamanan. Sebaliknya, perusahaan secara terbuka leluasa bergerak mengambil hasil hutan kayu dan dilindungi aparat keamanan. Mereka menggunakan menggunakan kekuatan kekuasaan dan modal untuk melancarkan bisnis ekstraksi kekayaan alam, pemanfaatan hasil hutan, laut dan tambang, kata Steve Marani.

    Masih melekat dalam ingatan Orang Wondama beberapa peristiwa yang  mencuat, misalnya peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 dan aksi operasi illegal logging, yang merugikan dan mengorbankan  kebanyakan orang Wasior.

    Admon Totiorim dari Werianggi, mengharapkan supaya segera ada penyelesaian konflik dan penegasan terhadap hak-hak Orang Papua dalam pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan daerah khusus (Perdasus). Perdasus ini diharapkan dapat melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat Papua dan menyelesaikan sengketa pengurusan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

    Ank, Wasior 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on