Ratusan Warga Wasior Menduduki Kantor Bupati Teluk Wondama Menuntut Ganti Rugi Tanah dan Tanaman

0
438

Rasyei, Selasa, 20 November 2012-Ratusan warga dari sembilan kampung di Distrik Wasior, menduduki Kantor Bupati Teluk Wondama, dari pagi hingga sore hari. Sebelumnya pada hari Rabu, 14 November 2012, ratusan warga memasang palang ditengah jalan menuju pusat perkantoran Bupati dan SKPD lainnya di Rasyei, hingga aktifitas pemerintah daerah Wondama lumpuh total selama sehari.

Warga memasang palang dan menuntut agar pemerintah menyelesaikan masalah ganti rugi tanah dan tanaman warga yang digusur untuk pembangunan jalan, perumahan pemda dan infrastruktur perkantoran, yang dilakukan semenjak tahun 2007 dan belum direalisasikan pembayarannya hingga saat ini.

Bupati menjanjikan untuk membahas pada sidang anggaran dan membayar pada tahun ini juga, akan tetapi setelah siding anggaran di awal Nopember, belum ada juga tanda-tanda untuk melakukan pembayaran. Bupati meminta waktu selama satu minggu untuk membahas dan merealisasikan pembayaran.

Salah seorang warga Rasyei mengeluhkan harga ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh yang hanya dibayarkan Rp. 10.000 per meter , padahal nilai tanaman saja, seperti pohon sagu, durian, pinang dan sebagainya, melebih harga ganti rugi tersebut. Itupun pemerintah dan swasta pengembang belum membayarkan.

Warga dari Kampung Isui, Isei Rasyei, Tandia, Uryemi, Wandiboy, Kaibi, Sasirai dan Webi, kembali menduduki dan menuntut Bupati Teluk Wondama memenuhi janjinya dalam seminggu akan memberikan pembayaran terhadap tanah dan tanaman yang digusur sepanjang jalan dari Kota Wasior hingga pusat perkantoran Rasyei.

Bupati dan Ketua DPRD yang hendak ditemui warga tidak berada di tempat, demikian pula pejabat di kantor Buapti lainnya. Dikabarkan para pejabat dan elit politik setempat tidak masuk kantor karena ada keduakaan keluarga, mengunjungi keluarga yang sakit dan karena lampu padam.

Warga bertekad akan melakukan pemasangan palang di jalan menuju pusat perkantoran pemerintah hingga ada kejelasan hak mereka.

Ank, Nov, 2012