Oleh: Pietsau Amafnini

Sejahat-jahatnya perkebunan sawit terhadap lingkungan, tetapi jauh lebih jahat korupsi di sektor persawitan itu sendiri. Sebuah catatan lepas dari site event Seminar Nasional pada Kongres IV Sawit Watch di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tanggal 16-22 November 2012.

Dalam site event Seminar Nasional pada Kongres IV Sawit Watch di Palangka Raya, Emerson Yuntho (Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch) menerangkan bahwa “Persoalan penting yang dihadapi  Indonesia saat ini adalah kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan tingginya laju kerusakan hutan (deforestasi).

Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia kini secara cepat mulai kehilangan hutan yang juga menjadi paru-paru dunia. Dampak hilangnya hutan tropis tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk di muka bumi. Kerusakan hutan menjadi semakin parah karena kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan jauh di bawah laju kerusakan hutan itu sendiri.” Berapa kini luas hutan di Indonesia? Data yang dirilis oleh Badan Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan tahun 2008 menunjukkan, luas kawasan hutan mencapai 123,46 juta ha.  Paling besar adalah hutan produksi tetap yang luasnya mencapai 35,81 juta ha, lalu Hutan Lindung seluas 31,78 juta ha, kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam  seluas 23,6 juta ha dan berbagai jenis kawasan hutan untuk keperluan lain.

Deforestasi Hutan di 7 Pulau Besar Indonesia setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1,09 Juta Ha. Berdasarkan data yang doalah dari Badan Planologi Kehutanan Kemenhut Tahun 2008, dalam kurun waktu tahun 2000-2005, tingkat deforestasi mencapai luasan 5,447,800 Ha yang tersebar di 7 pulau besar se-Indonesia diantaranya Sumatera (1,345,500), Kalimantan (1,230,500), Sulawesi (866,300), Maluku (214,900), Papua dan papua barat (718,800), NTT dan NTB (359,800).

Meskipun angkanya tetap tergolong tinggi dan mengkhawatirkan di banyak negara, namun Laporan Food and Agriculture Organzation (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan deforestasi, khususnya konversi hutan tropis untuk lahan pertanian, telah menurun selama sepuluh tahun terakhir.  Laporan FAO juga menyebutkan secara global, rata-rata 13 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi areal penggunaan lain atau hilang karena penyebab alami setiap tahun antara tahun 2000 dan 2010 dibandingkan dengan sekitar 16 juta hektar per tahun selama tahun 1990-an. Dari 233 negara, Brasil dan Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi pada tahun 1990-an, selama dekade terakhir telah mengurangi laju deforestasi secara signifikan.

Namun demikian laju deforestasi di Indonesia tetap harus diperhatikan agar tidak kembali terjadi peningkatan dimasa mendatang. Selama ini deforestasi di Indonesia disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung, demikian terang Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ini di forum berwibawanya seluruh anggota Perkumpulan Sawit Watch se-Indonesia.

Faktor langsung deforestasi terjadi karena lima hal. Pertama,  tingginya kebutuhan  oleh industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku seperti pulp&paper  dan untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global. Hingga tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelah dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat kehutanan. Artinya, setiap konglomerat menguasai sumberdaya hutan untuk dieksploitasi lebih dari satu (1 ) juta hektar. Kedua, terkait dengan kebutuhan industri kayu, deforestasi juga disebabkan oleh praktek illegal logging.  Setiap tahun, diperkirakan antara 50% – 70% pasokan kayu untuk industri diperoleh dari kayu yang ditebang secara illegal (Future Forest Working Group, 2004). Berdasarkan kebutuhan industri pada tahun 2007 menunjukkan, dari total 53 juta m3 kayu bulat untuk industri, justru 36 juta m3 dipasok dari praktek illegal logging.

Ketiga, deforestasi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit. Data Sawit Watch (2009) menyatakan, 7,5 juta ha hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Trend ke depan, kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat karena meningkatnya permintaan global. Crude Palm Oil (CPO) bukan hanya dibutuhkan untuk makanan dan berbagai kebutuhan sehari-hari manusia tetapi juga bisa dipakai untuk bahan bakar. Dengan makin mahalnya harga minyak bumi, maka harga CPO sebagai substitusinya akan semakin meningkat pula. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN. Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% (Oil World,2010). Luas perkebunan di Indonesia saat ini 9, 1 juta ha dan target yang ingin di wujudkan oleh pemerintah melalui deptan hingga tahun 2020 adalah 15 juta ha dengan target produksi Crude Palm Oil hingga 40 juta Ton CPO/ tahun.

Keempat, deforestasi juga disumbang oleh transmigrasi. Data Kementrian Kehutanan Tahun 2008 menyebutkan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2006 berjumlah 1.561.975 hektar. Jumlah ini terdiri dari Tahap Surat Keputusan Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 ha dan tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 ha. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2010 berencana mengonversi 1,5 juta hektare (Ha) lahan hutan yang sudah rusak tahun ini untuk wilayah transmigran. Kelima, deforestasi juga disebabkan oleh pembakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan. Data Statistik Kehutanan 2009 menyebutkan taksiran kebakaran hutan menurut fungsi hutan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Taksiran kebakaran hutan tahun 2005 diperikirakan mencapai 5,5 juta Ha, Tahun 2006 mencapai 4,2 juta, Tahun 2007 mencapai  6,9 juta, Tahun 2008 mencapai 6,7  juta Ha dan Tahun 2009 mencapai 7,6 juta Ha.

Selain karena penyebab langsung di atas, deforestasi juga dipercepat oleh faktor-faktor tidak langsung seperti karena lemahnya regulasi disektor kehutanan, desentralisasi atau otonomi daerah. Faktor tidak langsung meningkatnya deforestasi lainnya adalah praktek korupsi di Indonesia. Karena korupsi, maka pengawasan terhadap hutan tidak efektif sehingga praktek illegal logging marak dilakukan yang pada akhirnya mempercepat deforestasi. Karena korupsi pula, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan berjalan tidak terkendali. Berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan berbagai keperluan lain.

Lebih lanjut Emerson menegaskan bahwa kejahatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis. Data Kementrian Kehutanan tebaru yaitu pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi  kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp.273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Dari jumlah kerugian negara yang terjadi, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp.158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp.31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp.47,5 triliun dan Kalimantan Selatan mencapai Rp. 9,6 triliun.

Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, sedangkan kurs Rp. 9.450,- per US$.  Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, potensi kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima. Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan sawit seluas  8 juta hektar. Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp 47,8 triliun.

Selain sejumlah versi tersebut, secara perkara per perkara kerugian negara yang timbul juga sangat luar biasa. Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau. Data Satuan Tugas Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp.1,9 Triliun.

Penulis adalah Koordinator JASOIL Tanah Papua.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Pietsau Amafnini

    Sejahat-jahatnya perkebunan sawit terhadap lingkungan, tetapi jauh lebih jahat korupsi di sektor persawitan itu sendiri. Sebuah catatan lepas dari site event Seminar Nasional pada Kongres IV Sawit Watch di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tanggal 16-22 November 2012.

    Dalam site event Seminar Nasional pada Kongres IV Sawit Watch di Palangka Raya, Emerson Yuntho (Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch) menerangkan bahwa “Persoalan penting yang dihadapi  Indonesia saat ini adalah kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan tingginya laju kerusakan hutan (deforestasi).

    Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia kini secara cepat mulai kehilangan hutan yang juga menjadi paru-paru dunia. Dampak hilangnya hutan tropis tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk di muka bumi. Kerusakan hutan menjadi semakin parah karena kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan jauh di bawah laju kerusakan hutan itu sendiri.” Berapa kini luas hutan di Indonesia? Data yang dirilis oleh Badan Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan tahun 2008 menunjukkan, luas kawasan hutan mencapai 123,46 juta ha.  Paling besar adalah hutan produksi tetap yang luasnya mencapai 35,81 juta ha, lalu Hutan Lindung seluas 31,78 juta ha, kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam  seluas 23,6 juta ha dan berbagai jenis kawasan hutan untuk keperluan lain.

    Deforestasi Hutan di 7 Pulau Besar Indonesia setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1,09 Juta Ha. Berdasarkan data yang doalah dari Badan Planologi Kehutanan Kemenhut Tahun 2008, dalam kurun waktu tahun 2000-2005, tingkat deforestasi mencapai luasan 5,447,800 Ha yang tersebar di 7 pulau besar se-Indonesia diantaranya Sumatera (1,345,500), Kalimantan (1,230,500), Sulawesi (866,300), Maluku (214,900), Papua dan papua barat (718,800), NTT dan NTB (359,800).

    Meskipun angkanya tetap tergolong tinggi dan mengkhawatirkan di banyak negara, namun Laporan Food and Agriculture Organzation (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan deforestasi, khususnya konversi hutan tropis untuk lahan pertanian, telah menurun selama sepuluh tahun terakhir.  Laporan FAO juga menyebutkan secara global, rata-rata 13 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi areal penggunaan lain atau hilang karena penyebab alami setiap tahun antara tahun 2000 dan 2010 dibandingkan dengan sekitar 16 juta hektar per tahun selama tahun 1990-an. Dari 233 negara, Brasil dan Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi pada tahun 1990-an, selama dekade terakhir telah mengurangi laju deforestasi secara signifikan.

    Namun demikian laju deforestasi di Indonesia tetap harus diperhatikan agar tidak kembali terjadi peningkatan dimasa mendatang. Selama ini deforestasi di Indonesia disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung, demikian terang Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ini di forum berwibawanya seluruh anggota Perkumpulan Sawit Watch se-Indonesia.

    Faktor langsung deforestasi terjadi karena lima hal. Pertama,  tingginya kebutuhan  oleh industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku seperti pulp&paper  dan untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global. Hingga tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelah dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat kehutanan. Artinya, setiap konglomerat menguasai sumberdaya hutan untuk dieksploitasi lebih dari satu (1 ) juta hektar. Kedua, terkait dengan kebutuhan industri kayu, deforestasi juga disebabkan oleh praktek illegal logging.  Setiap tahun, diperkirakan antara 50% – 70% pasokan kayu untuk industri diperoleh dari kayu yang ditebang secara illegal (Future Forest Working Group, 2004). Berdasarkan kebutuhan industri pada tahun 2007 menunjukkan, dari total 53 juta m3 kayu bulat untuk industri, justru 36 juta m3 dipasok dari praktek illegal logging.

    Ketiga, deforestasi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit. Data Sawit Watch (2009) menyatakan, 7,5 juta ha hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Trend ke depan, kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat karena meningkatnya permintaan global. Crude Palm Oil (CPO) bukan hanya dibutuhkan untuk makanan dan berbagai kebutuhan sehari-hari manusia tetapi juga bisa dipakai untuk bahan bakar. Dengan makin mahalnya harga minyak bumi, maka harga CPO sebagai substitusinya akan semakin meningkat pula. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN. Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% (Oil World,2010). Luas perkebunan di Indonesia saat ini 9, 1 juta ha dan target yang ingin di wujudkan oleh pemerintah melalui deptan hingga tahun 2020 adalah 15 juta ha dengan target produksi Crude Palm Oil hingga 40 juta Ton CPO/ tahun.

    Keempat, deforestasi juga disumbang oleh transmigrasi. Data Kementrian Kehutanan Tahun 2008 menyebutkan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2006 berjumlah 1.561.975 hektar. Jumlah ini terdiri dari Tahap Surat Keputusan Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 ha dan tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 ha. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2010 berencana mengonversi 1,5 juta hektare (Ha) lahan hutan yang sudah rusak tahun ini untuk wilayah transmigran. Kelima, deforestasi juga disebabkan oleh pembakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan. Data Statistik Kehutanan 2009 menyebutkan taksiran kebakaran hutan menurut fungsi hutan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Taksiran kebakaran hutan tahun 2005 diperikirakan mencapai 5,5 juta Ha, Tahun 2006 mencapai 4,2 juta, Tahun 2007 mencapai  6,9 juta, Tahun 2008 mencapai 6,7  juta Ha dan Tahun 2009 mencapai 7,6 juta Ha.

    Selain karena penyebab langsung di atas, deforestasi juga dipercepat oleh faktor-faktor tidak langsung seperti karena lemahnya regulasi disektor kehutanan, desentralisasi atau otonomi daerah. Faktor tidak langsung meningkatnya deforestasi lainnya adalah praktek korupsi di Indonesia. Karena korupsi, maka pengawasan terhadap hutan tidak efektif sehingga praktek illegal logging marak dilakukan yang pada akhirnya mempercepat deforestasi. Karena korupsi pula, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan berjalan tidak terkendali. Berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan berbagai keperluan lain.

    Lebih lanjut Emerson menegaskan bahwa kejahatan kehutanan dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis. Data Kementrian Kehutanan tebaru yaitu pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi  kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp.273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Dari jumlah kerugian negara yang terjadi, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp.158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp.31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp.47,5 triliun dan Kalimantan Selatan mencapai Rp. 9,6 triliun.

    Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, sedangkan kurs Rp. 9.450,- per US$.  Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, potensi kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima. Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan sawit seluas  8 juta hektar. Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp 47,8 triliun.

    Selain sejumlah versi tersebut, secara perkara per perkara kerugian negara yang timbul juga sangat luar biasa. Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau. Data Satuan Tugas Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp.1,9 Triliun.

    Penulis adalah Koordinator JASOIL Tanah Papua.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on