Oleh Pietsau Amafnini

Habis manis sepah dibuang, menjadi perilaku HPH. Ketika potensi kayu berkurang lalu meninggalkan bekas peremajaan hutan kembali dan pihak lain memanfaatkan areal konsesi secara illegal.

“Rata-rata pengambilan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh para pengusaha didalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara mencapai 30 m3 per hari sehingga dalam 1 bulan dapat mencapai 200 m3. Hasil penebangan kayu yang telah diolah akan dijul ke Kota Sorong disalah satu TPK yang terdapat di HBM Kali Remu Sorong”, cerita masyarakat adat di Salawati ketika berdiskusi di Kalobo.

Pemuatan kayu dari kawasan Cagar Alam Salawati Utara dimuat dengan menggunakan perahu kayu (long boat) ke Kota Sorong dilakukan pada jam 03.00 – 05.00 pagi. Modus pengoperasian yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kayu yang tidak memiliki perijinan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat adalah memanfaatkan ijin dari masyarakata adat setempat untuk melakukan penebangan di dalam wilayah hukum masyarakat adat yang secara aturan berada dalam kawasan Cagar Alam dan bekas areal HPH Hanurata yang sudah berpindah ke Kaimana. Demikian ungkap salah satu tokoh kunci di Salawati.

Dalam perjalanan investigasi di Kampung Kalobo, Kampung Waijan dan Kampung Wailabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, banyak ditemukan penampungan kayu sementara (TPn) di sepanjang kiri-kanan jalan dan jalan-jalan setepak yang menuju ke lokasi penebangan di dalam kawasan hutan Cagar Alam Salawati Utara.

Hasil hutan kayu yang diambil adalah jenis kayu besi (merbau) dengan ukuran balok 5cm x 10cm, 10cm x 10cm dan ukuran papan. Malahan di sepanjang jalan raya ada tumpukan-tumpukan kayu yang menjadi pemandangan menarik seperti orang berjualan pinang. Tokoh kunci dari kampong yang menemani tim investigasi dari JASOIL di lokasi ini menjelaskan bahwa tumpukan kayu ini menunggu pemiliknya yang datang dari Kota Sorong.

Hasil penelusuran tersebut menunjukan bahwa para pemain kayu yang belum dapat diketahui secara pasti tersebut menggunakan modus baru yakni melakukan joint  bisnis dengan orang-orang tertentu dalam perambahan hasil hutan kayu di dalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara dan areal konsesi HPH yang diterlantarkan Hanurata. Menurut cerita sejumlah informan, pernah ada operasi gabungan dari Polhut, Polri dan ikut melibatkan TNI di wilayah setempat, tetapi entah pengusutan selanjutnya seperti apa, itu yang masyarakat tidak tahu. Yang terpenting adalah para pemain mafia kayu ini masih “orang-orang lama” pada zaman OHL dengan modus baru.

Untuk di ketahui, Kepulauan  Raja Ampat merupakan salah satu gugusan pulau dibagian barat laut kepala burung Pulau Papua. Terdiri dari 4 (empat) pulau besar: Pulau Salawati, Pulau Waigeo, Pulau Misool dan Pulau Batanta. Secara geografis kepulauan Raja Ampat terletak pada 00030’33’’ Lintang Utara – 01000’00’’ Lintang Selatan dan 124030’00’’ – 131030’00’’ Bujur Timur. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Raja Ampat cukup terkenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu daerah potensi wisata laut terindah di nusantara ini.

Kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi Kawasan Cagar Alam Misool Selatan, Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kawasan Cagar Alam Batanta dan Kawasan Cagar Alam  Salawati  Utara. Pembentukan kawasan Cagar Alam Salawati Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 014/Kpts/Um/1/82 tanggal 4 Januari 1982 dengan luasan 57.000,00 Ha. Sayangnya sekarang justru dirambah habis-habisan, dan jika tidak dapat dipertahankan, maka kemungkinan akan beralih fungsi seiring majunya dunia modern ini, dimana alam gampang dirusak demi investasi skala besar yang menjanjikan berkat sekaligus bencana.

Masyarakat adat di pulau Salawati menjelaskan bahwa setelah Pt. Hanurata Co. Ltd tidak lagi beroperasi di Salawati pada bulan Agustus 2009, banyak pengusaha-pengusaha liar yang berasal dari Kota Sorong melakukan aktifitas penebangan di dalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara dan tidak memiliki surat perijinan penebangan kayu. Penebangan kayu di Salawati baik di bekas areal konsesi Hanurata maupun di Cagar Alam semakin marak. Tidak satu pun pengusaha yang ambil kayu di Salawati mempunyai IPK. Pada umumnya mereka dari Kota Sorong. Kabarnya, Hanurata sudah berpindah ke Kaimana sejak 2009, karena potensi kayu sudah tidak ada lagi di Salawati, namun status kepemilikan konsesi masih menjadi kekuasaannya.

Ada rencana investasi pertambangan batubara, secara spesifik belum diketahui areal konsesi pertambangan batubara dan luasan konsesi tersebut. Namun  komunitas adat setempat menceritakan bahwa Salawati akan dibuka investasi Batu Bara dan investasi kelapa sawit, saat ditanya lebih lanjut tentang investor yang akan berinvestasi kelapa sawit di Kalobo belum diketahui secara jelas nama investor tersebut. Tapi sudah ada sosialisasi entah dari pihak mana tentang rencana pengelolaan SDA di lokasi kawasan konsesi Hanurata. Dari sejumlah tokoh penting di Waisai, Kabupaten Raja Ampat menunjukan bahwa adanya pengusulan tentang alih status fungsi kawasan hutan di daerah Salawati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat. Semoga rencana alih fungsi kawasan hanya menjadi gossip belaka.***Koordinator JASOIL Tanah Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Pietsau Amafnini

    Habis manis sepah dibuang, menjadi perilaku HPH. Ketika potensi kayu berkurang lalu meninggalkan bekas peremajaan hutan kembali dan pihak lain memanfaatkan areal konsesi secara illegal.

    “Rata-rata pengambilan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh para pengusaha didalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara mencapai 30 m3 per hari sehingga dalam 1 bulan dapat mencapai 200 m3. Hasil penebangan kayu yang telah diolah akan dijul ke Kota Sorong disalah satu TPK yang terdapat di HBM Kali Remu Sorong”, cerita masyarakat adat di Salawati ketika berdiskusi di Kalobo.

    Pemuatan kayu dari kawasan Cagar Alam Salawati Utara dimuat dengan menggunakan perahu kayu (long boat) ke Kota Sorong dilakukan pada jam 03.00 – 05.00 pagi. Modus pengoperasian yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kayu yang tidak memiliki perijinan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Raja Ampat adalah memanfaatkan ijin dari masyarakata adat setempat untuk melakukan penebangan di dalam wilayah hukum masyarakat adat yang secara aturan berada dalam kawasan Cagar Alam dan bekas areal HPH Hanurata yang sudah berpindah ke Kaimana. Demikian ungkap salah satu tokoh kunci di Salawati.

    Dalam perjalanan investigasi di Kampung Kalobo, Kampung Waijan dan Kampung Wailabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, banyak ditemukan penampungan kayu sementara (TPn) di sepanjang kiri-kanan jalan dan jalan-jalan setepak yang menuju ke lokasi penebangan di dalam kawasan hutan Cagar Alam Salawati Utara.

    Hasil hutan kayu yang diambil adalah jenis kayu besi (merbau) dengan ukuran balok 5cm x 10cm, 10cm x 10cm dan ukuran papan. Malahan di sepanjang jalan raya ada tumpukan-tumpukan kayu yang menjadi pemandangan menarik seperti orang berjualan pinang. Tokoh kunci dari kampong yang menemani tim investigasi dari JASOIL di lokasi ini menjelaskan bahwa tumpukan kayu ini menunggu pemiliknya yang datang dari Kota Sorong.

    Hasil penelusuran tersebut menunjukan bahwa para pemain kayu yang belum dapat diketahui secara pasti tersebut menggunakan modus baru yakni melakukan joint  bisnis dengan orang-orang tertentu dalam perambahan hasil hutan kayu di dalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara dan areal konsesi HPH yang diterlantarkan Hanurata. Menurut cerita sejumlah informan, pernah ada operasi gabungan dari Polhut, Polri dan ikut melibatkan TNI di wilayah setempat, tetapi entah pengusutan selanjutnya seperti apa, itu yang masyarakat tidak tahu. Yang terpenting adalah para pemain mafia kayu ini masih “orang-orang lama” pada zaman OHL dengan modus baru.

    Untuk di ketahui, Kepulauan  Raja Ampat merupakan salah satu gugusan pulau dibagian barat laut kepala burung Pulau Papua. Terdiri dari 4 (empat) pulau besar: Pulau Salawati, Pulau Waigeo, Pulau Misool dan Pulau Batanta. Secara geografis kepulauan Raja Ampat terletak pada 00030’33’’ Lintang Utara – 01000’00’’ Lintang Selatan dan 124030’00’’ – 131030’00’’ Bujur Timur. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Sorong. Raja Ampat cukup terkenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu daerah potensi wisata laut terindah di nusantara ini.

    Kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi Kawasan Cagar Alam Misool Selatan, Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kawasan Cagar Alam Batanta dan Kawasan Cagar Alam  Salawati  Utara. Pembentukan kawasan Cagar Alam Salawati Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 014/Kpts/Um/1/82 tanggal 4 Januari 1982 dengan luasan 57.000,00 Ha. Sayangnya sekarang justru dirambah habis-habisan, dan jika tidak dapat dipertahankan, maka kemungkinan akan beralih fungsi seiring majunya dunia modern ini, dimana alam gampang dirusak demi investasi skala besar yang menjanjikan berkat sekaligus bencana.

    Masyarakat adat di pulau Salawati menjelaskan bahwa setelah Pt. Hanurata Co. Ltd tidak lagi beroperasi di Salawati pada bulan Agustus 2009, banyak pengusaha-pengusaha liar yang berasal dari Kota Sorong melakukan aktifitas penebangan di dalam kawasan Cagar Alam Salawati Utara dan tidak memiliki surat perijinan penebangan kayu. Penebangan kayu di Salawati baik di bekas areal konsesi Hanurata maupun di Cagar Alam semakin marak. Tidak satu pun pengusaha yang ambil kayu di Salawati mempunyai IPK. Pada umumnya mereka dari Kota Sorong. Kabarnya, Hanurata sudah berpindah ke Kaimana sejak 2009, karena potensi kayu sudah tidak ada lagi di Salawati, namun status kepemilikan konsesi masih menjadi kekuasaannya.

    Ada rencana investasi pertambangan batubara, secara spesifik belum diketahui areal konsesi pertambangan batubara dan luasan konsesi tersebut. Namun  komunitas adat setempat menceritakan bahwa Salawati akan dibuka investasi Batu Bara dan investasi kelapa sawit, saat ditanya lebih lanjut tentang investor yang akan berinvestasi kelapa sawit di Kalobo belum diketahui secara jelas nama investor tersebut. Tapi sudah ada sosialisasi entah dari pihak mana tentang rencana pengelolaan SDA di lokasi kawasan konsesi Hanurata. Dari sejumlah tokoh penting di Waisai, Kabupaten Raja Ampat menunjukan bahwa adanya pengusulan tentang alih status fungsi kawasan hutan di daerah Salawati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat. Semoga rencana alih fungsi kawasan hanya menjadi gossip belaka.***Koordinator JASOIL Tanah Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on