Urfas, 6 Desember 2012

Ketua DPRD Waropen, Penehas Hugo Tebay, STh, mengungkapkan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang diusulkan oleh DAD (Dewan Adat Daerah) Waropen, sudah diagendakan dan di Perda kan dalam PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) untuk dibahas pada tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD pada dialog antara pimpinan dan anggota DPRD Waropen dengan perwakilan tokoh adat, DAP, pemerintah kampung, tokoh perempuan, YPLHPMSP dan PUSAKA, di Ruang Sidang DPRD Kab. Waropen, Ronghaiwa, Urfas, Rabu, 5 Desember 2012.

Pada pertemuan dialog tersebut, Yulianus Kowela, Kepala Suku Kuriye, yang juga pimpinan LSM YPLHPMSP (Yayasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil Papua), membacakan rekomendasi hasil pertemuan para tokoh masyarakat adat di Waropen, yang isinya antara lain meminta Pemda Waropen, DPRD dan instansi teknis, untuk menetapkan dan memprioritaskan Prolegda Perda tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat untuk Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Hutan. Serta memfasilitasi program inventarisasi dan pemetaan tanah adat.

Julian Ayomi, salah satu dari sembilan anggota DPRD Waropen yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan sikapnya menyetujui isi rekomendasi tersebut dan menganggap hal ini yang paling utama dilakukan sebelum adanya pembangunan di Waropen. “Harus ada kejalasan hak-hak adat, batas-batas wilayah dan penguatan struktur kelembagaan adat”, ungkap Ayomi dari Partai Barnas.

Rekomendasi ketiga tentang desakan agar pemerintah menghentikan pemberian ijin konsesi pemanfaatan hasil huta, Ketua DPRD menanggapi, “Saya pribadi tidak menyetujui tanah dan hutan di wilayah Waropen untuk perkebunan sawit. Saya sudah melihat dan mempelajari dampak perkebunan sawit yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan perusahaan” ungkap Hugo Tebai, yang menegaskan sikapnya dan menanggapi salah satu isi rekomendasi tersebut.

Hugo Tebai menyampaikan sudah beberapa kali perusahaan sawit melakukan presentasi di DPRD tentang rencana usaha pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan Botawa, Distrik Oadate hingga ke Wapoga, tetapi beliau tetap menolak rencana tersebut. Hugo Tebai mengharapkan anggota DPRD lainnya dan pemerintah mempunyai sikap yang sama untuk tidak memberikan ijin terhadap rencana pengembangan usaha sawit tersebut.

Perwakilan Pemerintah Daerah, Karel Manegasi, menyambut baik isi rekomendasi dan menyampaikan bahwa keberadaan kabupaten berasal dari masyarakat adat, dusun, kampung hingga terbentuk pemerintahan kabupaten, harus ada kerjasama antara kelembagaan adat dan pemerintah, “saat ini, hubungan antara tiga tungku, pemerintah, adat dan agama, tidak berjalan seiring dan bahkan putus, sehingga diperlukan kembali untuk membangun hubungan dan dialog antara tiga tungku” ungkap Karel Manegasi.

Markus Buinei, Ketua DAD Waropen mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penguatan kelembagaan adat dan hak-hak masyarakat adat di Waropen, utamanya dalam penyelesaian konflik hak-hak adat. “Kami sering memfasilitasi penyelesaian konflik batas di masyarakat, akan tetapi kami seringkali terkendala pendanaan untuk membiayai aktifitas penyelesaian konflik dan penguatan hak-hak adat, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kepada DAD Waropen”, ungkap Markusi Buinei.

Ketua DPRD, Hugo Tebai, menyampaikan dan berkomitmen untuk membahas usulan ini dalam pembahasan anggaran 2013.

Ank, Des 2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    One Comment

    1. aston 7 Desember 2012 at 14:34 - Reply

      terima kasih untuk perjuangannya…..mesti selalu dilanjutkan neh,,,apresiasi untuk semua yang selalu dan masih tetap berjuang untuk rakyat………..

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Urfas, 6 Desember 2012

    Ketua DPRD Waropen, Penehas Hugo Tebay, STh, mengungkapkan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang diusulkan oleh DAD (Dewan Adat Daerah) Waropen, sudah diagendakan dan di Perda kan dalam PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) untuk dibahas pada tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD pada dialog antara pimpinan dan anggota DPRD Waropen dengan perwakilan tokoh adat, DAP, pemerintah kampung, tokoh perempuan, YPLHPMSP dan PUSAKA, di Ruang Sidang DPRD Kab. Waropen, Ronghaiwa, Urfas, Rabu, 5 Desember 2012.

    Pada pertemuan dialog tersebut, Yulianus Kowela, Kepala Suku Kuriye, yang juga pimpinan LSM YPLHPMSP (Yayasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil Papua), membacakan rekomendasi hasil pertemuan para tokoh masyarakat adat di Waropen, yang isinya antara lain meminta Pemda Waropen, DPRD dan instansi teknis, untuk menetapkan dan memprioritaskan Prolegda Perda tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat untuk Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Hutan. Serta memfasilitasi program inventarisasi dan pemetaan tanah adat.

    Julian Ayomi, salah satu dari sembilan anggota DPRD Waropen yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan sikapnya menyetujui isi rekomendasi tersebut dan menganggap hal ini yang paling utama dilakukan sebelum adanya pembangunan di Waropen. “Harus ada kejalasan hak-hak adat, batas-batas wilayah dan penguatan struktur kelembagaan adat”, ungkap Ayomi dari Partai Barnas.

    Rekomendasi ketiga tentang desakan agar pemerintah menghentikan pemberian ijin konsesi pemanfaatan hasil huta, Ketua DPRD menanggapi, “Saya pribadi tidak menyetujui tanah dan hutan di wilayah Waropen untuk perkebunan sawit. Saya sudah melihat dan mempelajari dampak perkebunan sawit yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan perusahaan” ungkap Hugo Tebai, yang menegaskan sikapnya dan menanggapi salah satu isi rekomendasi tersebut.

    Hugo Tebai menyampaikan sudah beberapa kali perusahaan sawit melakukan presentasi di DPRD tentang rencana usaha pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan Botawa, Distrik Oadate hingga ke Wapoga, tetapi beliau tetap menolak rencana tersebut. Hugo Tebai mengharapkan anggota DPRD lainnya dan pemerintah mempunyai sikap yang sama untuk tidak memberikan ijin terhadap rencana pengembangan usaha sawit tersebut.

    Perwakilan Pemerintah Daerah, Karel Manegasi, menyambut baik isi rekomendasi dan menyampaikan bahwa keberadaan kabupaten berasal dari masyarakat adat, dusun, kampung hingga terbentuk pemerintahan kabupaten, harus ada kerjasama antara kelembagaan adat dan pemerintah, “saat ini, hubungan antara tiga tungku, pemerintah, adat dan agama, tidak berjalan seiring dan bahkan putus, sehingga diperlukan kembali untuk membangun hubungan dan dialog antara tiga tungku” ungkap Karel Manegasi.

    Markus Buinei, Ketua DAD Waropen mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penguatan kelembagaan adat dan hak-hak masyarakat adat di Waropen, utamanya dalam penyelesaian konflik hak-hak adat. “Kami sering memfasilitasi penyelesaian konflik batas di masyarakat, akan tetapi kami seringkali terkendala pendanaan untuk membiayai aktifitas penyelesaian konflik dan penguatan hak-hak adat, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kepada DAD Waropen”, ungkap Markusi Buinei.

    Ketua DPRD, Hugo Tebai, menyampaikan dan berkomitmen untuk membahas usulan ini dalam pembahasan anggaran 2013.

    Ank, Des 2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      One Comment

      1. aston 7 Desember 2012 at 14:34 - Reply

        terima kasih untuk perjuangannya…..mesti selalu dilanjutkan neh,,,apresiasi untuk semua yang selalu dan masih tetap berjuang untuk rakyat………..

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on