Oleh Pietsaw Amafnini

Musyawarah Masyarakat Adat Teluk Wondama: ”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Menghormati dan Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini terlaksana di Kampung Rado, tanggal 23 – 24 November 2012 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan FPIC (free, prior, informed and consent) dan difasilitasi oleh Yayasan PUSAKA Jakarta dan JASOIL Tanah Papua.

Tanah Papua mengandung kekayaan alam hasil bumi, tanah, hutan, tambang mineral dan berbagai keanekaragaman hayati endemik yang terkandung didalamnya. Orang asli Papua yang berdiam dan hidup  di kampung-kampung di dalam dan sekitar hutan maupun pesisir laut, mereka hidup sangat tergantung pada tanah dan kekayaan alam tersebut. Mereka memiliki system nilai dan konsep pengetahuan pengelolaan hutan, tanah dan kekayaan alam lainnya. Bahwa tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya mempunyai nilai dan fungsi sosial, budaya, ekonomi dan ekologi, yang dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan hidup orang Papua saat ini hingga generasi mendatang dan keberlanjutan lingkungan alam.

Saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang mendorong program percepatan pembangunan di tanah Papua dan termasuk di wilayah administratif Kabupaten Teluk Wondama untuk memanfaatkan kekayaan alam, tanah, hasil hutan dan tambang mineral, termasuk bisnis konservasi perdagangan karbon, dan dengan mengandalkan investor (pemilik modal) lokal, nasional dan transnasional.

Diakui kehadiran investasi dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan perekonomian daerah setempat. Namun, pola eksploitasi kekayaan alam yang buruk menyebabkan kehancuran keanekaragaman hayati, kerusakan hutan dan menurunkan daya dukung lingkungan, terjadi malapetaka banjir, kekeringan dan menurunnya produktivitas pertanian. Demikian pula,  pengambilalihan dan pemberian ijin secara legal terhadap tanah, hutan dan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat adat  kepada penguasa modal, telah menimbulkan sengketa social yang sangat serius bagi masyarakat yang hidup sangat tergantung pada tanah dan hasil hutan.

Masyarakat hanya menjadi penonton, kehilangan hak untuk hidup, hak atas sumber pangan, hak atas kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat pembanguan. Sebaliknya investor menjadi penentu dan mengakumulasi modal keuntungannya. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak social dan ketentuan yang terkandung dan tersirat dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Pertanyaan dan tantangannya adalah dapatkah pembangunan kehutanan di Tanah Papua dan wilayah Kabupaten Teluk Wondama, dapat sungguh-sungguh mengakui dan menghormati rakyat Papua yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, serta menentukan kebijakan dan pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya? Bagaimana memberdayakan masyarakat Papua dan potensi social dan budaya serta perekonomian mereka untuk membangun dan memanfaatkan kekayaan alam?. Bagaimana mewujudkan pembangunan kehutanan di tanah Papua yang berkeadilan dan sumberdaya alam nya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?. Hal mana pertanyaan tersebut tersirat dan terkandung dalam semangat dan isi Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Untuk mendiskusikan pertanyaan dan tantangan tersebut diatas, guna mewujudkan pembangunan dan pengelolaan hutan yang berpihak pada hak-hak masyarakat, berkeadilan dan berkelanjutan, maka dipandang perlu untuk melakukan musyawarah dan lokakarya dengan menghadirkan berbagai nara sumber dan berbagai pihak berkepentingan.

Pertemuan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat di daerah Kabupaten Teluk Wondama, guna mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan., yang sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Wondama, yakni mewujudkan manusia dan masyarakat Wondama yang beriman, berkualitas, mandiri dan sejahtera menuju sasar Wondama berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang menjadi dasar atas terlaksananya kegiatan termaksud adalah melakukan dialog dengan pengambil kebijakan dan nara sumber tentang rencana dan manfaat pembangunan kehutanan, peran dan hak masyarakat adat di tingkat daerah Kabupaten Teluk Wondama; masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan aspirasinya untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; perwakilan komunitas adat yang hadir sebagai peserta dapat melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait dengan keberadaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

Sangat diharapkan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan sebuah pegangan berupa, paling tidak ada dokumen dialog yang memuat catatan penting  kebijakan dan praktik pembangunan kehutanan, keberadaan dan hak-hak masyarakat, serta upaya inisiatif masyarakat dan para pihak dalam mengatasi permasalahan, memberdayakan dan melindungi hak-hak masyarakat; ada peningkatan pemahaman dan inisiatif masyarakat adat Papua tentang hak-haknya atas pembangunan kehutanan; dan juga ada rumusan rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lainnya untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang menghormati dan mengakui hak masyarakat adat, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sampai pada akhirnya terumuskan pula point-point kesepakatan yang sekaligus sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah pada hari Sabtu, 24 November 2012, di Aula Pertemuan Huntara Bappeda, Kampung Rado, Distrik Wasior, Papua Barat. Peserta Musyawarah Masyarakat Adat Wondama yang bertema: ”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Menghormati dan Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, menyepakati dan merekomendasikan hal-hal yang mendesak dan segera perlu ditindaklanjuti.

Hal mendasar adalah bahwa masyarakat adat Papua memiliki prinsip-prinsip dan hak dalam pengurusan dan pengelolaan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di wilayah masyarakat adat Papua yang berada dilingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, yakni: tanah, hutan, laut dan kekayaan alam adalah ibu yang harus dihormati dan dilindungi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hingga generasi mendatang. Setiap pemanfaatan dan pengalihan hak-hak atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam dilakukan berdasarkan pengetahuan dan aturan adat, musyawarah mufakat dalam masyarakat pemilik hak adat dan diketahui oleh kelembagaan adat yang ada di masyarakat. Kepada pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah masyarakat adat Papua dimohon supaya menghormati, melindungi dan mengakui prinsip-prinsip dan hak masyarakat adat tersebut diatas.

Melalui rekomendasi ini, masyarakat adat Wondama pun mendesak kepada pengambil kebijakan pada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan legislatif DPRD Kabupaten Teluk Wondama untuk merancang dan menghasilkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua dalam penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, yang berada di lingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Hal mana terkandung dan diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Mereka juga dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan instansi pemerintah terkait, untuk fasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan inventarisasi, penataan batas dan pemetaan tanah-tanah adat dan kawasan hutan hak milik masyarakat adat.

Selanjutnya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, instansi teknis pemerintah dan berbagai pihak lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk memfasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan pengembangan kapasitas masyarakat adat dan aparat pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung (PERKAM) yang berhubungan dengan keberadaan dan hak-hak adat masyarakat setempat.

Tak terlewatkan pula himbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat adat Papua di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk selalu bekerjasama, bersatu dan bersolidaritas dalam melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak adat atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, termasuk bersatu dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan alam masyarakat adat Papua.

Hal terpenting sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat adat seutuhnya di Teluk Wondama adalah berkomitmen untuk mengembangkan Pos Informasi, yang bertujuan untuk berbagi informasi pengetahuan, memantau dan mengawasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat dan pemberdayaan kapasitas masyarakat adat. Hanya dengan cara ini, masyarakat adat di seluruh Tanah Papua dapat berbagi informasi tentang keberadaan dan hak-hak dasar mereka atas tanah, hutan, air dan sumberdaya alam lainnya terkait ancaman-ancaman dari luar, baik kebijakan pemerintah di satu pihak karena tidak menghormati hak-hak masyarakat, tetapi juga intervensi pembangunan berupa investasi skala besar yang cenderung meraup keuntungan tanpa memperdulikan masyarakat adat bersama hak-hak dasarnya.***Koordinator JASOIL Tanah Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Pietsaw Amafnini

    Musyawarah Masyarakat Adat Teluk Wondama: ”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Menghormati dan Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini terlaksana di Kampung Rado, tanggal 23 – 24 November 2012 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan FPIC (free, prior, informed and consent) dan difasilitasi oleh Yayasan PUSAKA Jakarta dan JASOIL Tanah Papua.

    Tanah Papua mengandung kekayaan alam hasil bumi, tanah, hutan, tambang mineral dan berbagai keanekaragaman hayati endemik yang terkandung didalamnya. Orang asli Papua yang berdiam dan hidup  di kampung-kampung di dalam dan sekitar hutan maupun pesisir laut, mereka hidup sangat tergantung pada tanah dan kekayaan alam tersebut. Mereka memiliki system nilai dan konsep pengetahuan pengelolaan hutan, tanah dan kekayaan alam lainnya. Bahwa tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya mempunyai nilai dan fungsi sosial, budaya, ekonomi dan ekologi, yang dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan hidup orang Papua saat ini hingga generasi mendatang dan keberlanjutan lingkungan alam.

    Saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang mendorong program percepatan pembangunan di tanah Papua dan termasuk di wilayah administratif Kabupaten Teluk Wondama untuk memanfaatkan kekayaan alam, tanah, hasil hutan dan tambang mineral, termasuk bisnis konservasi perdagangan karbon, dan dengan mengandalkan investor (pemilik modal) lokal, nasional dan transnasional.

    Diakui kehadiran investasi dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan perekonomian daerah setempat. Namun, pola eksploitasi kekayaan alam yang buruk menyebabkan kehancuran keanekaragaman hayati, kerusakan hutan dan menurunkan daya dukung lingkungan, terjadi malapetaka banjir, kekeringan dan menurunnya produktivitas pertanian. Demikian pula,  pengambilalihan dan pemberian ijin secara legal terhadap tanah, hutan dan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat adat  kepada penguasa modal, telah menimbulkan sengketa social yang sangat serius bagi masyarakat yang hidup sangat tergantung pada tanah dan hasil hutan.

    Masyarakat hanya menjadi penonton, kehilangan hak untuk hidup, hak atas sumber pangan, hak atas kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat pembanguan. Sebaliknya investor menjadi penentu dan mengakumulasi modal keuntungannya. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak social dan ketentuan yang terkandung dan tersirat dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua.

    Pertanyaan dan tantangannya adalah dapatkah pembangunan kehutanan di Tanah Papua dan wilayah Kabupaten Teluk Wondama, dapat sungguh-sungguh mengakui dan menghormati rakyat Papua yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, serta menentukan kebijakan dan pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya? Bagaimana memberdayakan masyarakat Papua dan potensi social dan budaya serta perekonomian mereka untuk membangun dan memanfaatkan kekayaan alam?. Bagaimana mewujudkan pembangunan kehutanan di tanah Papua yang berkeadilan dan sumberdaya alam nya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?. Hal mana pertanyaan tersebut tersirat dan terkandung dalam semangat dan isi Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

    Untuk mendiskusikan pertanyaan dan tantangan tersebut diatas, guna mewujudkan pembangunan dan pengelolaan hutan yang berpihak pada hak-hak masyarakat, berkeadilan dan berkelanjutan, maka dipandang perlu untuk melakukan musyawarah dan lokakarya dengan menghadirkan berbagai nara sumber dan berbagai pihak berkepentingan.

    Pertemuan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat di daerah Kabupaten Teluk Wondama, guna mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan., yang sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Wondama, yakni mewujudkan manusia dan masyarakat Wondama yang beriman, berkualitas, mandiri dan sejahtera menuju sasar Wondama berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

    Hal yang menjadi dasar atas terlaksananya kegiatan termaksud adalah melakukan dialog dengan pengambil kebijakan dan nara sumber tentang rencana dan manfaat pembangunan kehutanan, peran dan hak masyarakat adat di tingkat daerah Kabupaten Teluk Wondama; masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan aspirasinya untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; perwakilan komunitas adat yang hadir sebagai peserta dapat melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait dengan keberadaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

    Sangat diharapkan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan sebuah pegangan berupa, paling tidak ada dokumen dialog yang memuat catatan penting  kebijakan dan praktik pembangunan kehutanan, keberadaan dan hak-hak masyarakat, serta upaya inisiatif masyarakat dan para pihak dalam mengatasi permasalahan, memberdayakan dan melindungi hak-hak masyarakat; ada peningkatan pemahaman dan inisiatif masyarakat adat Papua tentang hak-haknya atas pembangunan kehutanan; dan juga ada rumusan rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lainnya untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang menghormati dan mengakui hak masyarakat adat, berkeadilan dan berkelanjutan.

    Sampai pada akhirnya terumuskan pula point-point kesepakatan yang sekaligus sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah pada hari Sabtu, 24 November 2012, di Aula Pertemuan Huntara Bappeda, Kampung Rado, Distrik Wasior, Papua Barat. Peserta Musyawarah Masyarakat Adat Wondama yang bertema: ”Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Menghormati dan Mengakui Hak-hak Masyarakat Adat, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, menyepakati dan merekomendasikan hal-hal yang mendesak dan segera perlu ditindaklanjuti.

    Hal mendasar adalah bahwa masyarakat adat Papua memiliki prinsip-prinsip dan hak dalam pengurusan dan pengelolaan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di wilayah masyarakat adat Papua yang berada dilingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, yakni: tanah, hutan, laut dan kekayaan alam adalah ibu yang harus dihormati dan dilindungi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hingga generasi mendatang. Setiap pemanfaatan dan pengalihan hak-hak atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam dilakukan berdasarkan pengetahuan dan aturan adat, musyawarah mufakat dalam masyarakat pemilik hak adat dan diketahui oleh kelembagaan adat yang ada di masyarakat. Kepada pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, agar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah masyarakat adat Papua dimohon supaya menghormati, melindungi dan mengakui prinsip-prinsip dan hak masyarakat adat tersebut diatas.

    Melalui rekomendasi ini, masyarakat adat Wondama pun mendesak kepada pengambil kebijakan pada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan legislatif DPRD Kabupaten Teluk Wondama untuk merancang dan menghasilkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan, Perlindungan, Penghormatan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua dalam penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, yang berada di lingkup wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Hal mana terkandung dan diamanatkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Mereka juga dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dan instansi pemerintah terkait, untuk fasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan inventarisasi, penataan batas dan pemetaan tanah-tanah adat dan kawasan hutan hak milik masyarakat adat.

    Selanjutnya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama, instansi teknis pemerintah dan berbagai pihak lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk memfasilitasi program dan bekerjasama dengan masyarakat adat disetiap kampung guna melakukan pengembangan kapasitas masyarakat adat dan aparat pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung (PERKAM) yang berhubungan dengan keberadaan dan hak-hak adat masyarakat setempat.

    Tak terlewatkan pula himbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat adat Papua di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk selalu bekerjasama, bersatu dan bersolidaritas dalam melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak adat atas tanah, hutan, laut dan kekayaan alam lainnya, termasuk bersatu dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan alam masyarakat adat Papua.

    Hal terpenting sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat adat seutuhnya di Teluk Wondama adalah berkomitmen untuk mengembangkan Pos Informasi, yang bertujuan untuk berbagi informasi pengetahuan, memantau dan mengawasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat dan pemberdayaan kapasitas masyarakat adat. Hanya dengan cara ini, masyarakat adat di seluruh Tanah Papua dapat berbagi informasi tentang keberadaan dan hak-hak dasar mereka atas tanah, hutan, air dan sumberdaya alam lainnya terkait ancaman-ancaman dari luar, baik kebijakan pemerintah di satu pihak karena tidak menghormati hak-hak masyarakat, tetapi juga intervensi pembangunan berupa investasi skala besar yang cenderung meraup keuntungan tanpa memperdulikan masyarakat adat bersama hak-hak dasarnya.***Koordinator JASOIL Tanah Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on