Pada hari ini, Selasa, 4 Desember 2012, kami peserta Lokakarya, “Pengakuan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua atas Tanah dan Pengelolaan Hutan”, yang terdiri dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Kepala Suku, Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Daerah Waropen, Pemerintah Kampung, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda, dari berbagai kampung di Waropen, serta LSM (Lembaga Sosial Masyarakat),  telah menghasilkan rumusan rekomendasi pokok-pokok pikiran dan pandangan sehubungan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di lingkungan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Waropen, sebagai berikut:

  1. Bahwa tanah, hutan dan air adalah sumber kehidupan manusia, hewan, tanaman dan berbagai mahluk hidup lainnya. Hubungan antara tanah dan manusia ibarat ibu dan darah, yang memberikan nafas dan kehidupan bagi manusia sejak lahir, tumbuh besar hingga akhir hayatnya. Karenanya tanah dan hutan harus dijaga, dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.
  2. Bahwa masyarakat adat Papua di Waropen menggunakan dan mengelola tanah dan hutan, termasuk hutan bakau di pantai, untuk kebun ladang, sawah (kasus Wapoga), tempat berburu, sekolah adat, hutan keramat, tempat menangkap ikan dan hasil laut lainnya, dusun sagu dan dusun kelapa, beternak, mengambil hasil hutan kayu dan bukan kayu, gaharu, masohi, tanaman obat-obatan, tempat kehidupan hewan yang dilindungi, pembangunan perkampungan dan fasilitas umum, dan sebagainya, yang mempunyai fungsi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, yang dikelola berdasarkan pengetahuan tradisional, system gotong royong dan kebiasaan adat masyarakat setempat.
  3. Bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam masyarakat adat di Waropen, dikuasai dan dimiliki masyarakat adat setempat secara turun temurun berdasarkan kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat, memiliki sejarah, batas-batas wilayah dan tanda bukti alam, serta memiliki kelembagaan adat yang mengurus dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan hak atas tanah tersebut, yang diakui dan disepakati oleh masyarakat adat sekitarnya.
  4. Bahwa berdasarkan konstitusi Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) No. 18 tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus Prov. Papua No. 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Prov. Papua No. 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Perdasus Prov. Papua No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, yang intinya mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengatur kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan program guna pemajuan perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua.
  5. Bahwa kebijakan dan praktik pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan di wilayah adat masyarakat telah terjadi pengabaian dan pelanggaran hak-hak adat dan hak-hak hukum yang merugikan masyarakat, terjadi pelecehan otoritas kelembagaan adat, terjadi disharmoni dalam kehidupan masyarakat, ketidakadilan dalam penerimaan manfaat, menurunnya mata pencaharian dan kemandirian masyarakat adat Papua, menimbulkan konflik sosial dan bencana ekologi, yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat dan tanah dan hutan.

Berdasarkan pandangan tersebut, kami merekomendasikan hal-hal penting untuk segera dilaksanakan, yakni:

  1. mendesak pemerintah daerah, DPRD, instansi teknis lainnya, di lingkup wilayah pemerintah Kabupaten Waropen, untuk berinisiatif menetapkan dan memprioritaskan program legislasi daerah (PROLEGDA) tentang Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat untuk penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan dilingkup wilayah pemerintahan Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
  2. mendesak pemerintah daerah, DPRD instansi teknis lainnya, dilingkup wilayah pemerintah Kabupaten Waropen, untuk bersama-sama memprogramkan pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan Tanah Adat serta perencanan penggunaan tanah dan kawasan hutan, berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan adat, serta prioritas-prioritas masyarakat adat atas pembangunan di wilayah adatnya masing-masing di lingkup wilayah pemerintahan daerah Waropen. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bebas dengan melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat Papua pemilik hak adat dan masyarakat adat sekitarnya.
  3. mendesak pemerintah dan instansi teknis terkait untuk menghentikan pemberian ijin konsesi pemanfaatan hasil hutan kepada pihak perusahaan, sebelum dipenuhi adanya kejelasan batas-batas penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan masyarakat adat.
  4. mendorong pemerintah daerah untuk memprogramkan dan memfasilitasi Dewan Adat Daerah Waropen dalam urusan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua di wilayah Kabupaten Waropen.
  5. mendesak kepada pihak perusahaan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk melindungi setiap keputusan masyarakat dalam hal menolak kawasan hutannya untuk menjadi sasaran investasi, yang tidak sesuai dengan rencana dan prioritas pembangunan masyarakat.

Terima Kasih

Lampiran: Peserta Lokakarya

  1. Marthen Maniburi, Kampung Ugana, Distrik Urfas
  2. Markus Sirami, Kampung Ghoyul, Distrik Urfas
  3. Hendrik L. Maniagasi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
  4. Matias Aninam, Kampung Mambui, Distrik Urfas
  5. Aleks Daimboa, Kampung Mambui, Distrik Urfas
  6. Agus Maniani, Kampung Sanggei, Distrik Urfas
  7. Maklon B. Wonatorei, Kampung Roris, Distrik Urfas
  8. Saul Imbenai, Kampung Mambui, Distrik Urfas
  9. Paul Duwiri, Kampung Batu Zaman, Distrik Urfas
  10. Baren Agaki, Kampung Apainabo, Distrik Urfas
  11. Kalas Satia – Kampung Paradoi, Distrik Urfas
  12. Sius Nuburi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
  13. Is Saroi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
  14. Darius Satia, Kampung Paradoi, Distrik Urfas
  15. Nova Wairara, Kampung Paradoi, Distrik Urfas – LSM KGB
  16. Markus Buinei, Ketua DAP Waropen
  17. Robeka Sawaki, LIP3B
  18. Lenora Wonatorei, Distrik Urfas
  19. Welianti Wakofa, Distrik Urfas
  20. Chris Rifasi, Distrik Waren
  21. Rafles Imbiri, Kampung Sinondei, Distrik Masirei
  22. Edison Woisiri, Kampung Koweda, Distrik Masirei
  23. Godlief Tonater, Kampung Sirami, Disrik Masirei
  24. Maikel Kaiwai, Kampung Sinonde, Distrik Masirei
  25. Alex Maniagasi, Kampung Kalibaru, Distrik Masirei
  26. Welhelm Windesi, Distrik Masirei, YADUPA
  27. Elya Yandewoa, Kampung Sarafambai, Distrik Waropen Bawah
  28. Jhon Mudumi, Kampung Demba, Distrik Waropen Atas
  29. Stevanus Tonater, Kampung Sauri, Distrik Waropen Atas
  30. Bernadus Moreri, Kampung Botawa, Distrik Oadate
  31. Zadrak Rifunai, Kampung Botawa, Distrik Oadate
  32. Salmon Safari, Kampung Botawa, Distrik Oadate
  33. Petrus Masini, Kampung Usaiwa, Distrik Oadate
  34. Tera Adiadam, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
  35. Karel Kowela, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
  36. Moses Sira, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
  37. Amos Tide, Kampung Moroa, Distrik Oadate
  38. Prince Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
  39. Aples Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
  40. Agus Moreni, Kampung Sowiwa, Distrik Oadate
  41. Enos Adiadam, Kampung Epawa, Distrik Oadate
  42. Bernad Didat, Kampung Firo, Distrik Inggerus
  43. Theopilus Didat, Kampung Awera, Distrik Inggerus
  44. Dolfinus Irawa, Kampung Awera, Distrik Inggerus
  45. Maklon Marita, Kampung Piro, Distrik Inggerus
  46. Seppy wayoi, Kampung Piro, Distrik Inggerus
  47. Hanok Marita, Kampung Piro, Distrik Inggerus
  48. Paul S. Rabrageri, Kampung Biati, Distrik Demba
  49. Demianus Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
  50. Gerson Waidama, Kampung Sowiwa, Distrik Oadate
  51. Simon Rifunai, Kampung Botawa, Distrik Oadate
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada hari ini, Selasa, 4 Desember 2012, kami peserta Lokakarya, “Pengakuan dan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Papua atas Tanah dan Pengelolaan Hutan”, yang terdiri dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, Kepala Suku, Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Daerah Waropen, Pemerintah Kampung, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda, dari berbagai kampung di Waropen, serta LSM (Lembaga Sosial Masyarakat),  telah menghasilkan rumusan rekomendasi pokok-pokok pikiran dan pandangan sehubungan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di lingkungan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Waropen, sebagai berikut:

    1. Bahwa tanah, hutan dan air adalah sumber kehidupan manusia, hewan, tanaman dan berbagai mahluk hidup lainnya. Hubungan antara tanah dan manusia ibarat ibu dan darah, yang memberikan nafas dan kehidupan bagi manusia sejak lahir, tumbuh besar hingga akhir hayatnya. Karenanya tanah dan hutan harus dijaga, dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia.
    2. Bahwa masyarakat adat Papua di Waropen menggunakan dan mengelola tanah dan hutan, termasuk hutan bakau di pantai, untuk kebun ladang, sawah (kasus Wapoga), tempat berburu, sekolah adat, hutan keramat, tempat menangkap ikan dan hasil laut lainnya, dusun sagu dan dusun kelapa, beternak, mengambil hasil hutan kayu dan bukan kayu, gaharu, masohi, tanaman obat-obatan, tempat kehidupan hewan yang dilindungi, pembangunan perkampungan dan fasilitas umum, dan sebagainya, yang mempunyai fungsi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, yang dikelola berdasarkan pengetahuan tradisional, system gotong royong dan kebiasaan adat masyarakat setempat.
    3. Bahwa tanah dan hutan serta kekayaan alam masyarakat adat di Waropen, dikuasai dan dimiliki masyarakat adat setempat secara turun temurun berdasarkan kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat, memiliki sejarah, batas-batas wilayah dan tanda bukti alam, serta memiliki kelembagaan adat yang mengurus dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan hak atas tanah tersebut, yang diakui dan disepakati oleh masyarakat adat sekitarnya.
    4. Bahwa berdasarkan konstitusi Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) No. 18 tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus Prov. Papua No. 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Prov. Papua No. 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Perdasus Prov. Papua No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, yang intinya mengakui hak-hak masyarakat adat dan mengatur kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan program guna pemajuan perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua.
    5. Bahwa kebijakan dan praktik pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan di wilayah adat masyarakat telah terjadi pengabaian dan pelanggaran hak-hak adat dan hak-hak hukum yang merugikan masyarakat, terjadi pelecehan otoritas kelembagaan adat, terjadi disharmoni dalam kehidupan masyarakat, ketidakadilan dalam penerimaan manfaat, menurunnya mata pencaharian dan kemandirian masyarakat adat Papua, menimbulkan konflik sosial dan bencana ekologi, yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat dan tanah dan hutan.

    Berdasarkan pandangan tersebut, kami merekomendasikan hal-hal penting untuk segera dilaksanakan, yakni:

    1. mendesak pemerintah daerah, DPRD, instansi teknis lainnya, di lingkup wilayah pemerintah Kabupaten Waropen, untuk berinisiatif menetapkan dan memprioritaskan program legislasi daerah (PROLEGDA) tentang Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat untuk penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan dilingkup wilayah pemerintahan Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
    2. mendesak pemerintah daerah, DPRD instansi teknis lainnya, dilingkup wilayah pemerintah Kabupaten Waropen, untuk bersama-sama memprogramkan pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan Tanah Adat serta perencanan penggunaan tanah dan kawasan hutan, berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan adat, serta prioritas-prioritas masyarakat adat atas pembangunan di wilayah adatnya masing-masing di lingkup wilayah pemerintahan daerah Waropen. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bebas dengan melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat Papua pemilik hak adat dan masyarakat adat sekitarnya.
    3. mendesak pemerintah dan instansi teknis terkait untuk menghentikan pemberian ijin konsesi pemanfaatan hasil hutan kepada pihak perusahaan, sebelum dipenuhi adanya kejelasan batas-batas penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan masyarakat adat.
    4. mendorong pemerintah daerah untuk memprogramkan dan memfasilitasi Dewan Adat Daerah Waropen dalam urusan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Papua di wilayah Kabupaten Waropen.
    5. mendesak kepada pihak perusahaan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk melindungi setiap keputusan masyarakat dalam hal menolak kawasan hutannya untuk menjadi sasaran investasi, yang tidak sesuai dengan rencana dan prioritas pembangunan masyarakat.

    Terima Kasih

    Lampiran: Peserta Lokakarya

    1. Marthen Maniburi, Kampung Ugana, Distrik Urfas
    2. Markus Sirami, Kampung Ghoyul, Distrik Urfas
    3. Hendrik L. Maniagasi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
    4. Matias Aninam, Kampung Mambui, Distrik Urfas
    5. Aleks Daimboa, Kampung Mambui, Distrik Urfas
    6. Agus Maniani, Kampung Sanggei, Distrik Urfas
    7. Maklon B. Wonatorei, Kampung Roris, Distrik Urfas
    8. Saul Imbenai, Kampung Mambui, Distrik Urfas
    9. Paul Duwiri, Kampung Batu Zaman, Distrik Urfas
    10. Baren Agaki, Kampung Apainabo, Distrik Urfas
    11. Kalas Satia – Kampung Paradoi, Distrik Urfas
    12. Sius Nuburi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
    13. Is Saroi, Kampung Nubuai, Distrik Urfas
    14. Darius Satia, Kampung Paradoi, Distrik Urfas
    15. Nova Wairara, Kampung Paradoi, Distrik Urfas – LSM KGB
    16. Markus Buinei, Ketua DAP Waropen
    17. Robeka Sawaki, LIP3B
    18. Lenora Wonatorei, Distrik Urfas
    19. Welianti Wakofa, Distrik Urfas
    20. Chris Rifasi, Distrik Waren
    21. Rafles Imbiri, Kampung Sinondei, Distrik Masirei
    22. Edison Woisiri, Kampung Koweda, Distrik Masirei
    23. Godlief Tonater, Kampung Sirami, Disrik Masirei
    24. Maikel Kaiwai, Kampung Sinonde, Distrik Masirei
    25. Alex Maniagasi, Kampung Kalibaru, Distrik Masirei
    26. Welhelm Windesi, Distrik Masirei, YADUPA
    27. Elya Yandewoa, Kampung Sarafambai, Distrik Waropen Bawah
    28. Jhon Mudumi, Kampung Demba, Distrik Waropen Atas
    29. Stevanus Tonater, Kampung Sauri, Distrik Waropen Atas
    30. Bernadus Moreri, Kampung Botawa, Distrik Oadate
    31. Zadrak Rifunai, Kampung Botawa, Distrik Oadate
    32. Salmon Safari, Kampung Botawa, Distrik Oadate
    33. Petrus Masini, Kampung Usaiwa, Distrik Oadate
    34. Tera Adiadam, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
    35. Karel Kowela, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
    36. Moses Sira, Kampung Rasawa, Distrik Oadate
    37. Amos Tide, Kampung Moroa, Distrik Oadate
    38. Prince Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
    39. Aples Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
    40. Agus Moreni, Kampung Sowiwa, Distrik Oadate
    41. Enos Adiadam, Kampung Epawa, Distrik Oadate
    42. Bernad Didat, Kampung Firo, Distrik Inggerus
    43. Theopilus Didat, Kampung Awera, Distrik Inggerus
    44. Dolfinus Irawa, Kampung Awera, Distrik Inggerus
    45. Maklon Marita, Kampung Piro, Distrik Inggerus
    46. Seppy wayoi, Kampung Piro, Distrik Inggerus
    47. Hanok Marita, Kampung Piro, Distrik Inggerus
    48. Paul S. Rabrageri, Kampung Biati, Distrik Demba
    49. Demianus Kowela, Kampung Moroa, Distrik Oadate
    50. Gerson Waidama, Kampung Sowiwa, Distrik Oadate
    51. Simon Rifunai, Kampung Botawa, Distrik Oadate
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on