November 2012

PALANGKARAYA, Pusaka,-Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Terang Narang menyatakan bahwa  provinsi Kalteng merupakan perisai terakhir kelestarian Ekologi di pulau Kalimantan. Ia menyebut, jika hutan kalteng rusak, diyakinkan  tidak ada lagi hutan yang tersisa di pulau Kalimantan. Padahal, jika di kalimantan tidak ada lagi hutan,   tidak ada lagi yang menarik dari pulau ini.

Dalam sambutan diacara kongres Sawit Watch yang ke 4, di hotel Aquarius-Palangkaraya, Sabtu (17/11), Teras Narang juga menyebut kalteng sebagai jantung geopolitik Kalimantan secara keseluruhan.

“Jika kalteng rusak, maka geopolitik dan ekologi provinsi lain di Kalimantan akan hancur. Untuk itu, dengan segala upaya saya berusaha keras agar Kalteng tetap bertahan dari upaya pengrusakan”.

Teras juga menyinggung soal jumlah perkebunan sawit di Kalteng yang saat ini luasnya mencapai 1,4 juta ha. Menurutnya,  komoditas sawit dikalteng tergolong baru. Investasi tumbuhan penghasil CPO itu masuk sekitar tahun 80 an. Sebelumnya, provinsi ini dikenal penghasil kayu, rotan dan karet.

Diakuinya, datangnya Sawit ke Tambun Bungai bukan tanpa dasar. Hal itu erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan pusat dimasa lalu.

“Ditahun 1970, Ada 120 perusahaan pemegang HPH yang ditugaskan secara khusus untuk menebang hutan di Kalteng. Ketika kayu habis, mereka tidak meninggalkan apa-apa, selain pengangguran dan lahan terbuka. Ketika program reboisasi gagal untuk menghijaukan lahan kritis eks HPH, atas izin bupati setempat sawit pun masuk gantikan proyek reboisasi”.

Proyek Sengketa

Diantara provinsi lain dikalimantan, Kalteng menempati urutan tertinggi dalam soal sengketa agraria. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang dimanfaatkan oleh kepala daerah dimasa kini seiring dengan berlakuknya kebijakan otonomi daerah.

Munculnya   sengketa itu dimulai dari pemberian izin bagi proyek besar seperti HPH, izin lokasi dan HGU perkebunan sawit, konsesi pertambangan, Pembangunan Lahan Gambut 1,4 juta ha, kemudian terakhir  di proyek iklim.

Muliadi, Direktur Eksekutif Petak Danum dalam kesempatan sama memaparkan karakteristik investasi dikalteng. Menurutnya, roadmap kebijakan merampok kekayaan ditanah Dayak ini disiapkan secara rapi dan sistematis.

Pertama, pemerintah menerapkan kebijakan babat kayu dengan legalitas HPH. Kebijakan itu telah membuka hutan –hutan perawan Kalteng yang selama ini aksesnya sulit dijangkau investor. Kedua, setelah HPH habis, bekas HPH itu diserahkan kepada investor kelapa sawit dan yang Ketiga, mengalihkan peruntukkan lahan hutan untuk konsesi tambang dan proyek iklim.

“ Dari mulai tahun 2005 , fase investasi disektor non kehutanan dan perkebunan mengalami peningkatan, tidak heran, jika rangking sengketa lahan pun meningkat tajam”.

Dikeluarkannya kebijakan moratorium izin di 8 kabupaten/ kota diKalteng, merupakan langkah awal pemerintah untuk mempertahan Kalteng sebagai jantung ekologi dan geopolitik. Namun sejumlah pihak masih khawatir, jika kebijakan itu tidak konsisten dilaksanakan,karena sejauh ini, banyak pejabat yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses pemberian izin investasi dan tidak ada satupun yang ditindak secara hukum. (A.P)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    November 2012

    PALANGKARAYA, Pusaka,-Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Terang Narang menyatakan bahwa  provinsi Kalteng merupakan perisai terakhir kelestarian Ekologi di pulau Kalimantan. Ia menyebut, jika hutan kalteng rusak, diyakinkan  tidak ada lagi hutan yang tersisa di pulau Kalimantan. Padahal, jika di kalimantan tidak ada lagi hutan,   tidak ada lagi yang menarik dari pulau ini.

    Dalam sambutan diacara kongres Sawit Watch yang ke 4, di hotel Aquarius-Palangkaraya, Sabtu (17/11), Teras Narang juga menyebut kalteng sebagai jantung geopolitik Kalimantan secara keseluruhan.

    “Jika kalteng rusak, maka geopolitik dan ekologi provinsi lain di Kalimantan akan hancur. Untuk itu, dengan segala upaya saya berusaha keras agar Kalteng tetap bertahan dari upaya pengrusakan”.

    Teras juga menyinggung soal jumlah perkebunan sawit di Kalteng yang saat ini luasnya mencapai 1,4 juta ha. Menurutnya,  komoditas sawit dikalteng tergolong baru. Investasi tumbuhan penghasil CPO itu masuk sekitar tahun 80 an. Sebelumnya, provinsi ini dikenal penghasil kayu, rotan dan karet.

    Diakuinya, datangnya Sawit ke Tambun Bungai bukan tanpa dasar. Hal itu erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan pusat dimasa lalu.

    “Ditahun 1970, Ada 120 perusahaan pemegang HPH yang ditugaskan secara khusus untuk menebang hutan di Kalteng. Ketika kayu habis, mereka tidak meninggalkan apa-apa, selain pengangguran dan lahan terbuka. Ketika program reboisasi gagal untuk menghijaukan lahan kritis eks HPH, atas izin bupati setempat sawit pun masuk gantikan proyek reboisasi”.

    Proyek Sengketa

    Diantara provinsi lain dikalimantan, Kalteng menempati urutan tertinggi dalam soal sengketa agraria. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang dimanfaatkan oleh kepala daerah dimasa kini seiring dengan berlakuknya kebijakan otonomi daerah.

    Munculnya   sengketa itu dimulai dari pemberian izin bagi proyek besar seperti HPH, izin lokasi dan HGU perkebunan sawit, konsesi pertambangan, Pembangunan Lahan Gambut 1,4 juta ha, kemudian terakhir  di proyek iklim.

    Muliadi, Direktur Eksekutif Petak Danum dalam kesempatan sama memaparkan karakteristik investasi dikalteng. Menurutnya, roadmap kebijakan merampok kekayaan ditanah Dayak ini disiapkan secara rapi dan sistematis.

    Pertama, pemerintah menerapkan kebijakan babat kayu dengan legalitas HPH. Kebijakan itu telah membuka hutan –hutan perawan Kalteng yang selama ini aksesnya sulit dijangkau investor. Kedua, setelah HPH habis, bekas HPH itu diserahkan kepada investor kelapa sawit dan yang Ketiga, mengalihkan peruntukkan lahan hutan untuk konsesi tambang dan proyek iklim.

    “ Dari mulai tahun 2005 , fase investasi disektor non kehutanan dan perkebunan mengalami peningkatan, tidak heran, jika rangking sengketa lahan pun meningkat tajam”.

    Dikeluarkannya kebijakan moratorium izin di 8 kabupaten/ kota diKalteng, merupakan langkah awal pemerintah untuk mempertahan Kalteng sebagai jantung ekologi dan geopolitik. Namun sejumlah pihak masih khawatir, jika kebijakan itu tidak konsisten dilaksanakan,karena sejauh ini, banyak pejabat yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses pemberian izin investasi dan tidak ada satupun yang ditindak secara hukum. (A.P)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on