Kaum Pergerakan dan Tani Melakukan Aksi Kemah Nasional Menuntut Reforma Agraria Sejati

0
414

Jakarta, 22 Januari 2012

Aksi “Kemah Nasional”  dengan tuntutan Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Hentikan Kriminalisasi Terhadap Petani rencananya akan dilaksanakan sebulan penuh dimulai tanggal 22 Januari hingga 22 Februari 2013 mendatang. Aksi ini digagas oleh serikat kaum tani dan kaum pergerakan nasional. Diperkirakan aksi ini melibatkan sekitar 20.000 massa.

Saat ini, petani Jambi yang dirampas hak-haknya atas tanah telah menududuki dan berkemah di Kantor Kementerian Kehutanan, Gatot Subroto, hampir dua bulan lamanya, mereka menuntut hak-haknya yang dirampas. Aksi lainnya yang mengundang perhatian publik, kaum tani dari Jambi melakukan aksi berjalan kaki sejauh 1000 km dari Jambi ke pusat pemerintahaan di Jakarta, menyusul petani Blitar yang sedang lakukan longmarch menuju Jakarta. Aksi-aksi ini dimaksudkan untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah yang merampas hak-hak kaum tani dan kekerasan aparat yang mengorbankan kaum tani. Aksi ini diharapkan juga dapat menggalang dan menggerakkan solidaritas nasional untuk reforma agraria. Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, mengungkapkan “Upaya mereka harus kita sambut dengan solidaritas. Agar apa yang mereka lakukan menjadi daya sambung demi meluasnya gerakan pro reforma agraria”.

Gayung bersambut, aksi-aksi inilah yang menjadi salah satu pemicu dan  pendorong aktivis pergerakan dan serikat tani untuk melakukan aksi “Kemah Nasional”. Dukungan pada rencana aksi ini semakin meluas, tidak hanya dari organisasi masyarakat sipil yang berada disekitar Jabodetabel, tapi meluas hingga ke daerah. Aksi ini juga didukung oleh para akademisi, tokoh masyarakat, organisasi tani nasional maupun daerah serta organisasi mahasiwa, buruh, LSM dan pers.

Dalam pertemuan persiapan aksi Kemah Nasional pekan lalu di sekretariat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Pancoran, Jakarta Selatan, pemikir dan pegiat reforma agraria, Gunawan Wiradi (GW), berpendapat “pada prinsipnya, saya sepakat dengan rencana ini dan saya mendukung organisasi apapun yang memperjuangkan keadilan agraria. Karena keadilan agraria akan dicapai jika pemerintah memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reforma agraria. Karena hingga hari ini pemerintah belum melaksanakannya, maka reforma agraria harus terus digelorakan supaya pemerintah menjadikan reforma agraria sebagai agenda pokok negara”. Selanjutnya GW pun mengingatkan, bahwa perjuangan menuju reforma agraria itu akan terwujud jika semua pejuang reforma agraria bersatu membangun kekuatan.

Perlu diketahui, berdasarkan catatan KPA akhir tahun 2012, konflik agraria semakin meningkat. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, yakni sejak 2004 hingga 2012, konflik agraria diseluruh Indonesia mencapai 618 konflik dengan areal  sengketa luasnya mencapai  2.399.314,49 hektar. Hal itu berdampak langsung kepada 731.342 kepala keluarga yang hingga hari ini menghadapi ketidakadilan agraria dan mengalami konflik berkepanjangan. Tidak hanya itu, masih menurut catatan KPA, kriminalisasi oleh aparat terhadap petani dan komunitas adat mencapai angka 941 orang ditahan, 396 orang luka-luka, 63 diantaranya luka serius yang diakibatkan peluru aparat dan menyebabkan 44 orang meninggal dunia diwilayah-wilayah konflik tersebut.

Masih segar dalam ingatan, peristiwa berdarah Bima, Mesuji, Ogan Ilir, Papua dan peristiwa tragis diwilayah lain, kekerasan dan konflik terus meluas yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Kemauan pemerintah dan DPR-RI untuk mewujudkan kebijakan program reforma agraria dan penyelesaian sengketa agraria belum menunjukkan perubahan berarti. Aksi-aksi kaum tani diharapkan dapat membuat pemerintah dan publik luas menyadari perlunya reforma agraria dan menjamin hak-hak petani secara adil untuk mengakhiri konflik agraria.

Sekjen KPA, Idham Arsyad, yang menjadi salah satu pemimpin penggerak aksi Kemah Nasional, mengatakan, “Aksi ini akan dilakukan secara bergelombang, melibatkan kaum tani diseluruh tanah air. Dengan tuntutan laksanakan reforma agraria dan hentikan kriminalisasi terhadap petani. Karena selama ini, upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepada petani didaerah-daerah terjadi sangat masif.”

Aksi ini melibatkan 20.000 petani dan organisasi seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) – Serikat Tani Nasional (STN) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sarekat Hijau Indonesia– Serikat Petani Indonesia (SPI) – Aliansi Petani Indonesia (API)– Solidaritas Perempuan (SP) – Sawit Watch (SW) – Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) – Institute for Global Justice (IGJ) – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) – Serikat Petani Karawang (Sepetak) – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) – Koalisi Anti Utang (KAU) – KPRI – P3I – P3S KEPRI – Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) –  Petani Mesuji, Lampung – Petani Tanjung Pinang, Kepulauan Riau –  PMK HKBP Jakarta – PRD – PRP – RACA –  – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) – SRMI – STI – SBTPI – TPRM Jember – FrontJak – Serikat Tani Merdeka (SeTam) Cilacap, PUSAKA dan masih banyak organisasi lain bergabung dalam aksi ini. (A.P)