17 Januari 2013

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berjanji akan membuka lebar-lebar kesempatan untuk bertemu dengan petani asal Jambi, Mesuji dan Lampung Tengah yang menuntut dikembalikannya lahan garapan milik adat atau tanah ulayat yang kini banyak diambil oleh pihak asing.

Menurut Zulkifli, dia selalu menghormati dan menghargai kelompok petani yang datang untuk memperjuangkan hak-haknya.

“Kapan saja saya welcome (menerima dengan senang hati) untuk menerima para petani. Karena jika tidak untuk memperjuangkan hal yang betul-betul hak, mereka tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini. Ini yang kita hormati,” kata Zulkifli seusai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/1).

Politikus PAN ini mengaku telah menyetujui pengembalian hak tanah ulayat kepada masyarakat. Meski begitu, masalah selanjutnya adalah mengenai pembagian luas lahan tanah ulayat.

“Kami sudah menyetujui pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat dan DPR juga sudah menyetujui pengembalian ini. Tapi masalahnya sekarang adalah mengenai pembagiannya. Tanah ini milik 1.000 orang, tapi yang minta 10.000 orang. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kericuhan dalam pembagian ini?” tutur dia.

Lebih lanjut Zulkifli membeberkan, untuk pembagian lahan tanah ulayat ini sendiri akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerahlah yang paling mengetahui dan memahami persoalan warganya.

Sebab, jika pembagian lahan tanah ulayat ini hanya diberikan kepada 1.000 penduduk yang merasa berhak, sementara ada 10.000 penduduk lain yang juga menempati lahan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kericuhan lantaran perasaan iri.

“Tanah ulayat merupakan hak masyarakat, tapi permasalahannya sekarang ada 11.000 peduduk yang telah mendiami tanah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, para petani Jambi melakukan aksi jalan kaki 1.000 km dari Jambi ke Jakarta untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Kehutanan agar mengembalikan tanah mereka, tanah Suku Anak Dalam di Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II.

Para petani juga meminta Zulkifli Hasan dicopot sebagai Menteri Kehutanan. Para petani ini menuntut penegakan Pasal 33 UUD 1945 dan penegakan Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960.

[dan]
Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/menhut-janji-kembalikan-tanah-adat-kepada-masyarakat.html
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    17 Januari 2013

    Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berjanji akan membuka lebar-lebar kesempatan untuk bertemu dengan petani asal Jambi, Mesuji dan Lampung Tengah yang menuntut dikembalikannya lahan garapan milik adat atau tanah ulayat yang kini banyak diambil oleh pihak asing.

    Menurut Zulkifli, dia selalu menghormati dan menghargai kelompok petani yang datang untuk memperjuangkan hak-haknya.

    “Kapan saja saya welcome (menerima dengan senang hati) untuk menerima para petani. Karena jika tidak untuk memperjuangkan hal yang betul-betul hak, mereka tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini. Ini yang kita hormati,” kata Zulkifli seusai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/1).

    Politikus PAN ini mengaku telah menyetujui pengembalian hak tanah ulayat kepada masyarakat. Meski begitu, masalah selanjutnya adalah mengenai pembagian luas lahan tanah ulayat.

    “Kami sudah menyetujui pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat dan DPR juga sudah menyetujui pengembalian ini. Tapi masalahnya sekarang adalah mengenai pembagiannya. Tanah ini milik 1.000 orang, tapi yang minta 10.000 orang. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kericuhan dalam pembagian ini?” tutur dia.

    Lebih lanjut Zulkifli membeberkan, untuk pembagian lahan tanah ulayat ini sendiri akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerahlah yang paling mengetahui dan memahami persoalan warganya.

    Sebab, jika pembagian lahan tanah ulayat ini hanya diberikan kepada 1.000 penduduk yang merasa berhak, sementara ada 10.000 penduduk lain yang juga menempati lahan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kericuhan lantaran perasaan iri.

    “Tanah ulayat merupakan hak masyarakat, tapi permasalahannya sekarang ada 11.000 peduduk yang telah mendiami tanah tersebut,” tandasnya.

    Sebelumnya, para petani Jambi melakukan aksi jalan kaki 1.000 km dari Jambi ke Jakarta untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Kehutanan agar mengembalikan tanah mereka, tanah Suku Anak Dalam di Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II.

    Para petani juga meminta Zulkifli Hasan dicopot sebagai Menteri Kehutanan. Para petani ini menuntut penegakan Pasal 33 UUD 1945 dan penegakan Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960.

    [dan]
    Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/menhut-janji-kembalikan-tanah-adat-kepada-masyarakat.html
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on