Oleh Pietsau Amafnini

Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK (System Verifikasi Legalitas Kayu), yang mewajibkan usaha berbahan baku kayu harus memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Sistem SVLK ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil kayu yang dihasilkan berasal dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan, bukan dari praktik yang destruktif logging (legal maupun illegal logging).

Uni Eropa juga sudah memiliki Timber Regulation (EUTR) yang mengharuskan seluruh masyarakatnya sebagai konsumen untuk tidak menerima import kayu illegal dari luar. Artinya, kayu eksport Indonesia harus dijamin bersertifikat sesuai tuntutan pasar internasional di Eropa dan Indonesia. Label V-Legal akan diberikan kepada perusahaan dan bahan kayu yang bersertifikat dan telah diverifikasi.

Lantas seperti apa kesiapan industry kayu di Indonesia? Mayoritas industri kayu sudah menerapkan sistem ini sehingga bisa dikatakan bahwa sudah siap mengekspor produk kayu bersertifikat ke Eropa dan negara-negara. Sejak tahun 2012, industri kehutanan primer seperti pengolahan kayu dan restorasi ekosistem sudah mulai menerapkan SVLK. Sedangkan industri sekunder seperti kerajinan kayu diberi tenggat waktu Desember 2013.

Sampai dengan Januari 2013 ini setidaknya ada 240 unit industri yang lulus SVLK dan 76 unit lainnya yang masih dalam proses. Perusahaan yang siap mengekspor kayu bersertifikat ke Eropa diantaranya PT. Inhutani Unit Manajemen Industri Gresik dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, serta PT. Corinthian Industries Indonesia dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mils dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Komite Uni Eropa pun sudah siap untuk menerima kayu dari Indonesia sesuai aturan EUTR yang harus dijalankan oleh seluruh warganya di 27 negara anggota EU. Uni Eropa sendiri sudah menyatakan siap menerapkan penggunaan dokumen V-Legal pada 3 Maret 2013 sebagai penjamin legalitas produk kayu dari Indonesia.

Untuk sementara, Eropa merupakan pasar  internasional produk kayu Indonesia. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa ekspor hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa sekitar 1,2 miliar dollar AS (Rp. 11,4 trilun) per tahun.

Sedangkan di Indonesia sendiri penerapan dokumen V-Legal sudah dimulai sejak 1 Januari 2013.  Perbedaan waktu pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia dan Eropa diharapkan tidak menimbulkan hambatan dalam ekspor kayu legal Indonesia ke Uni Eropa. EU Timber Regulation (EUTR) sendiri tidak akan mengeluarkan aturan kontrol tambahan apa pun di perbatasan negara-negara Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia minta para eksportir kayu untuk menyertakan dokumen V-Legal untuk menjamin keabsahan atau legalitas ekspor produk kayu ke negara-negara anggota Uni Eropa sejak titik penebangan, pengolahan hingga pengangkutannya.

Terakait penerapan V-Legal ini, Indonesia sudah melakukan uji coba pengapalan ekspor produk kayu dengan disertai dokumen V-Legal pada bulan Oktober-Desember 2012 dan hasilnya positif. Melalui kerja sama pemberlakuan dokumen V-Legal ini, Indonesia dan Uni Eropa mempererat kerja samanya dalam kemitraan perdagangan kayu legal, sehingga dapat dipastikan semua kayu maupun produk kayu yang di ekspor ke Eropa adalah kayu yang ditebang secara legal dan dapat diperdagangkan secara legal pula di Eropa. Setelah VPA berlaku dan dijalankan, berarti produk kayu Indonesia yang telah disertai dengan lisensi ekspor V-Legal akan secara penuh diterima sebagai kesesuaian dengan persyaratan EUTR, dan hal ini merupakan insentif yang jelas bagi para pembeli di Eropa.

Pemerintah mengklaim, ekspor produk kayu dan olahan kayu di awal tahun ini tak mengalami kendala. Ini berarti kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara umum tak mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat, volume ekspor produk kayu dan olahan kayu selama 1 Januari hingga 22 Januari 2013, mencapai 1,01 juta meter kubik (m3). Adapun tujuan ekspor Indonesia ke 94 negara, termasuk negara-negara di Eropa.

Posisi Eropa sangat penting bagi kelangsungan industri kayu olahan Indonesia. Kontribusi Eropa cukup signifikan bagi ekspor kayu olahan asal Indonesia. Dari sisi volume, ekspor kayu olahan ke Eropa memang hanya 169.000 m3 atau 11% dari total volume ekspor. Tapi, nilainya mencapai US$ 210 juta setara 22% nilai total ekspor kayu olahan Indonesia. Meski pangsa pasar ke Eropa berpotensi naik, tapi nilai dan volume ekspor produk kayu dan olahan kayu masih sulit untuk tumbuh. Alasannya, permintaan dunia tengah melambat akibat krisis ekonomi. Diharapkan dapat meningkat menjadi 12% per tahun. Kementerian Perdagangan pernah memproyeksikan bahwa hingga akhir 2012, nilai ekspor produk kayu dan olahan kayu Indonesia mencapai US$ 10 miliar. Adapun nilai ekspor kayu ke Eropa mencapai US$ 1,2 miliar per tahun.

Pemberlakuan V-Legal masih diragukan dapat menjamin bahwa kayu-kayu yang di ekspor berasal dari sistem pengelolaan hutan yang lestari dan pro masyarakat.  Sebab, hingga saat ini, praktik pembalakan kayu yang merusak (legal dan illegal) masih marak di Indonesia dengan berbagai modus sehingga dianggap legal dan lolos verifikasi. Misalnya mengambil kayu dari hasil tebangan lokasi perkebunan sawit tanpa IPK dan membeli kayu dari masyarakat lokal disekitar hutan dengan dalih kayu olahan masyarakat. Modus baru pada peredaran kayu antar pulau juga akhirnya ditemukan para pengusaha itu, dari kayu bulat menjadi kayu segi (kayu gergajian). Padahal kayu olahan balak ukuran 20 x 30 cm dan 30 x 40 cm merupakan ukuran ideal dimana bisa diolah lebih lanjut jadi berbagai ukuran yang dibutuhkan konsumen. Modus-modus ini ditemukan di beberapa daerah di Papua.

Selain itu, kapasitas industri pun mencurigakan dimana ada perusahaan yang memiliki izin sekunder dengan volume produksi 2.000 meter kubik pertahun, tetapi mengolah kayu primer dengan volume jauh lebih besar, bisa mencapai 14.000 hingga 18.000 meter kubik pertahun.

Warga disekitar hutan Papua mengetahui bahwa kayu-kayu yang diangkut keluar hutan Papua tersebut tidak legal, tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Masyarakat pun masa bodoh dan  masih trauma dengan aksi OHL dalam pemberantasan kasus illegal logging pada beberapa tahun lalu.

Oleh karena itu pemantauan dan verifikasi terhadap asal dan peredaran kayu harus diawasi secara ketat. Banyak tantangan untuk mewujudkan bisnis yang sehat, adil dan kelestarian lingkungan, diantaranya adalah kejahatan korupsi yang melibatkan birokrasi dan aparat keamanan. Pemerintah Indonesia harus lebih giat dan bekerja keras. Demikian pula, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan warga setempat untuk aktif mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dan perusahaan.

Koordinator JASOIL Tanah Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh Pietsau Amafnini

    Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan eksport kayu secara legal sesuai aturan main SVLK (System Verifikasi Legalitas Kayu), yang mewajibkan usaha berbahan baku kayu harus memiliki sertifikat sesuai Permenhut No. 38/2009 jo P.68/2010. Sistem SVLK ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil kayu yang dihasilkan berasal dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan, bukan dari praktik yang destruktif logging (legal maupun illegal logging).

    Uni Eropa juga sudah memiliki Timber Regulation (EUTR) yang mengharuskan seluruh masyarakatnya sebagai konsumen untuk tidak menerima import kayu illegal dari luar. Artinya, kayu eksport Indonesia harus dijamin bersertifikat sesuai tuntutan pasar internasional di Eropa dan Indonesia. Label V-Legal akan diberikan kepada perusahaan dan bahan kayu yang bersertifikat dan telah diverifikasi.

    Lantas seperti apa kesiapan industry kayu di Indonesia? Mayoritas industri kayu sudah menerapkan sistem ini sehingga bisa dikatakan bahwa sudah siap mengekspor produk kayu bersertifikat ke Eropa dan negara-negara. Sejak tahun 2012, industri kehutanan primer seperti pengolahan kayu dan restorasi ekosistem sudah mulai menerapkan SVLK. Sedangkan industri sekunder seperti kerajinan kayu diberi tenggat waktu Desember 2013.

    Sampai dengan Januari 2013 ini setidaknya ada 240 unit industri yang lulus SVLK dan 76 unit lainnya yang masih dalam proses. Perusahaan yang siap mengekspor kayu bersertifikat ke Eropa diantaranya PT. Inhutani Unit Manajemen Industri Gresik dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, serta PT. Corinthian Industries Indonesia dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mils dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

    Komite Uni Eropa pun sudah siap untuk menerima kayu dari Indonesia sesuai aturan EUTR yang harus dijalankan oleh seluruh warganya di 27 negara anggota EU. Uni Eropa sendiri sudah menyatakan siap menerapkan penggunaan dokumen V-Legal pada 3 Maret 2013 sebagai penjamin legalitas produk kayu dari Indonesia.

    Untuk sementara, Eropa merupakan pasar  internasional produk kayu Indonesia. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa ekspor hasil hutan Indonesia ke Uni Eropa sekitar 1,2 miliar dollar AS (Rp. 11,4 trilun) per tahun.

    Sedangkan di Indonesia sendiri penerapan dokumen V-Legal sudah dimulai sejak 1 Januari 2013.  Perbedaan waktu pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia dan Eropa diharapkan tidak menimbulkan hambatan dalam ekspor kayu legal Indonesia ke Uni Eropa. EU Timber Regulation (EUTR) sendiri tidak akan mengeluarkan aturan kontrol tambahan apa pun di perbatasan negara-negara Uni Eropa.

    Pemerintah Indonesia minta para eksportir kayu untuk menyertakan dokumen V-Legal untuk menjamin keabsahan atau legalitas ekspor produk kayu ke negara-negara anggota Uni Eropa sejak titik penebangan, pengolahan hingga pengangkutannya.

    Terakait penerapan V-Legal ini, Indonesia sudah melakukan uji coba pengapalan ekspor produk kayu dengan disertai dokumen V-Legal pada bulan Oktober-Desember 2012 dan hasilnya positif. Melalui kerja sama pemberlakuan dokumen V-Legal ini, Indonesia dan Uni Eropa mempererat kerja samanya dalam kemitraan perdagangan kayu legal, sehingga dapat dipastikan semua kayu maupun produk kayu yang di ekspor ke Eropa adalah kayu yang ditebang secara legal dan dapat diperdagangkan secara legal pula di Eropa. Setelah VPA berlaku dan dijalankan, berarti produk kayu Indonesia yang telah disertai dengan lisensi ekspor V-Legal akan secara penuh diterima sebagai kesesuaian dengan persyaratan EUTR, dan hal ini merupakan insentif yang jelas bagi para pembeli di Eropa.

    Pemerintah mengklaim, ekspor produk kayu dan olahan kayu di awal tahun ini tak mengalami kendala. Ini berarti kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) secara umum tak mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat, volume ekspor produk kayu dan olahan kayu selama 1 Januari hingga 22 Januari 2013, mencapai 1,01 juta meter kubik (m3). Adapun tujuan ekspor Indonesia ke 94 negara, termasuk negara-negara di Eropa.

    Posisi Eropa sangat penting bagi kelangsungan industri kayu olahan Indonesia. Kontribusi Eropa cukup signifikan bagi ekspor kayu olahan asal Indonesia. Dari sisi volume, ekspor kayu olahan ke Eropa memang hanya 169.000 m3 atau 11% dari total volume ekspor. Tapi, nilainya mencapai US$ 210 juta setara 22% nilai total ekspor kayu olahan Indonesia. Meski pangsa pasar ke Eropa berpotensi naik, tapi nilai dan volume ekspor produk kayu dan olahan kayu masih sulit untuk tumbuh. Alasannya, permintaan dunia tengah melambat akibat krisis ekonomi. Diharapkan dapat meningkat menjadi 12% per tahun. Kementerian Perdagangan pernah memproyeksikan bahwa hingga akhir 2012, nilai ekspor produk kayu dan olahan kayu Indonesia mencapai US$ 10 miliar. Adapun nilai ekspor kayu ke Eropa mencapai US$ 1,2 miliar per tahun.

    Pemberlakuan V-Legal masih diragukan dapat menjamin bahwa kayu-kayu yang di ekspor berasal dari sistem pengelolaan hutan yang lestari dan pro masyarakat.  Sebab, hingga saat ini, praktik pembalakan kayu yang merusak (legal dan illegal) masih marak di Indonesia dengan berbagai modus sehingga dianggap legal dan lolos verifikasi. Misalnya mengambil kayu dari hasil tebangan lokasi perkebunan sawit tanpa IPK dan membeli kayu dari masyarakat lokal disekitar hutan dengan dalih kayu olahan masyarakat. Modus baru pada peredaran kayu antar pulau juga akhirnya ditemukan para pengusaha itu, dari kayu bulat menjadi kayu segi (kayu gergajian). Padahal kayu olahan balak ukuran 20 x 30 cm dan 30 x 40 cm merupakan ukuran ideal dimana bisa diolah lebih lanjut jadi berbagai ukuran yang dibutuhkan konsumen. Modus-modus ini ditemukan di beberapa daerah di Papua.

    Selain itu, kapasitas industri pun mencurigakan dimana ada perusahaan yang memiliki izin sekunder dengan volume produksi 2.000 meter kubik pertahun, tetapi mengolah kayu primer dengan volume jauh lebih besar, bisa mencapai 14.000 hingga 18.000 meter kubik pertahun.

    Warga disekitar hutan Papua mengetahui bahwa kayu-kayu yang diangkut keluar hutan Papua tersebut tidak legal, tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Masyarakat pun masa bodoh dan  masih trauma dengan aksi OHL dalam pemberantasan kasus illegal logging pada beberapa tahun lalu.

    Oleh karena itu pemantauan dan verifikasi terhadap asal dan peredaran kayu harus diawasi secara ketat. Banyak tantangan untuk mewujudkan bisnis yang sehat, adil dan kelestarian lingkungan, diantaranya adalah kejahatan korupsi yang melibatkan birokrasi dan aparat keamanan. Pemerintah Indonesia harus lebih giat dan bekerja keras. Demikian pula, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan warga setempat untuk aktif mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dan perusahaan.

    Koordinator JASOIL Tanah Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on