PUSAKABogor, Pada 18 dan 19 Februari 2013, sejumlah pimpinan organisasi (LSM) dari tanah Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta dan Bogor, serta perwakilan masyarakat korban perampasan tanah di Kapuas, Kalimantan Tengah dan Papua, berkumpul di Hotel Royal, Bogor. Mereka berbagi pengalaman, cerita sukses maupun kegagalan ketika melakukan advokasi di wilayah masing-masing. Mereka berdiskusi menemukenali peran dan  tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang berpotensial mengancam perampasan tanah di nusantara.

Dari sekian perbincangan yang muncul,  sektor kehutanan paling banyak disinggung oleh para peserta, mereka memperkirakan bahwa pembangunan sektor kehutanan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar dan pembangunan hutan tanaman merupakan sektor yang paling mengancam kehidupan masyarakat dan membawa dampak perubahan kerusakan lingkungan (deforestasi).

Cukup miris, hutan digempur habis-habisan hanya untuk kepentingan pemodal,  disisi lain pemerintah ngotot mengembangkan program REDD plus yang diyakini sebagai solusi untuk menahan tekanan dan laju kerusakan hutan di Indonesia. Realitasnya, proyek REDD dilapangan tidak membawa perubahan bagi lingkungan dan masyarakat.

“Solusi untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan mengurangi emisi karbon itu, pelaksanaannya dilapangan justru menimbulkan masalah baru”. Jelas M. Yusuf, pengelola tatas, Desa Mantangai Hulu-Kapuas, Kalteng.

M. Yusuf, merupakan korban projek REDD plus KFCP. Ia bersama 30 kepala keluarga pengelola tatas, merasa ditipu oleh KFCP ketika tatas mereka dijadikan program blocking kanal dalam skema percontohan REDD. Pernyataan masyarakat Dayak Ngaju itu, senada dengan persoalan yang dikemukakan oleh rakyat Jambi, Papua dan Sulawesi Tengah.

Program REDD plus untuk pengurangan emisi dan program berlabel hijau lainnya (seperti: blue carbon) diduga sebagai pola baru perampasan tanah dan kekayaan alam skala luas (green grabbing) yang mengatasnamakan  ‘program hijau’, justeru hanya mendatangkan kerumitan di masyarakat. Persoalan sosial dan hak tenurial menjadi masalah serius dari proyek pembangunan yang hingga kini belum teratasi.

Menyoal itu, pakar FPIC, Emil Kleden mengungkapkan, pemerintah mempromosikan mengenai kekayaan sumber daya alam termasuk didalamnya, hutan, tambang, energi dan sebagainya,  menjadi isu dan perhatian global, sehingga menggiring opini masyarakat dunia menjadi punya kewenangan dan hak atas sumber daya tersebut. Posisi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam seolah-olah setara dengan hak masyarakat global. Penggiringan opini ini merupakan usaha pemerintah kita untuk menggundang pemodal mengelola sumber daya yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat global.

Masyarakat setempat didalam dan sekitar hutan yang memiliki hak tidak dapat lagi mengkontrol dan mengelola hutan-hutan yang menjadi sasaran bisnis proyek REDD. “Kontrol dan pengelolaan hutan diserahkan kepada pemilik modal dan lebih berkuasa sekaligus merasa punya hak atas hutan, pemilik karbon berkuasa penuh  melarang masyarakat setempat memanfaatkan hutan. Padahal kalau menelusuri hak, masyarakat setempat jelas lebih berhak atas hutan itu, karena mereka telah beratus tahun tinggal disitu. Sangat jelas, hak orang luar sangat berbeda dengan hak masyarakat lokal” Kata Emil Kleden.

Karenanya, papar Emil,  perlu sekali untuk memperjelas status hak tenurial masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menghadapi proyek pembangunan kehutanan dan penyelesaian konflik. Saat ini, pemerintah dan korporasi masih seringkali tidak mengakui status hak tenurial masyarakat, sehingga menimbulkan konflik.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan, dalam acara seminar “Karpet Merah Ekonomi Hijau” menyebut, bahwa dalam proyek apapun, termasuk REDD, banyak pihak masih mengistimewakan hak stakeholder dibanding hak dari rightholder. Padahal pemenuhan hak rightholder adalah prasayarat untuk berjalannya pelaksanaan hak-hak stakeholder.

M. Yusuf, warga Desa Mantangai Hulu memperjelas hal itu dengan kalimat :

“ini tanah kami, tanah masyarakat Mantangai Hulu. Kami lebih tau dan lebih berhak, bagaimana  tanah ini kami kelola. Kami ingin tanah ini mampu mensejahterakan masyarakat Mantangai Hulu, sebelum memberi oksigen kepada masyarakat dunia”. (A.P)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PUSAKABogor, Pada 18 dan 19 Februari 2013, sejumlah pimpinan organisasi (LSM) dari tanah Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Jakarta dan Bogor, serta perwakilan masyarakat korban perampasan tanah di Kapuas, Kalimantan Tengah dan Papua, berkumpul di Hotel Royal, Bogor. Mereka berbagi pengalaman, cerita sukses maupun kegagalan ketika melakukan advokasi di wilayah masing-masing. Mereka berdiskusi menemukenali peran dan  tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang berpotensial mengancam perampasan tanah di nusantara.

    Dari sekian perbincangan yang muncul,  sektor kehutanan paling banyak disinggung oleh para peserta, mereka memperkirakan bahwa pembangunan sektor kehutanan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar dan pembangunan hutan tanaman merupakan sektor yang paling mengancam kehidupan masyarakat dan membawa dampak perubahan kerusakan lingkungan (deforestasi).

    Cukup miris, hutan digempur habis-habisan hanya untuk kepentingan pemodal,  disisi lain pemerintah ngotot mengembangkan program REDD plus yang diyakini sebagai solusi untuk menahan tekanan dan laju kerusakan hutan di Indonesia. Realitasnya, proyek REDD dilapangan tidak membawa perubahan bagi lingkungan dan masyarakat.

    “Solusi untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan mengurangi emisi karbon itu, pelaksanaannya dilapangan justru menimbulkan masalah baru”. Jelas M. Yusuf, pengelola tatas, Desa Mantangai Hulu-Kapuas, Kalteng.

    M. Yusuf, merupakan korban projek REDD plus KFCP. Ia bersama 30 kepala keluarga pengelola tatas, merasa ditipu oleh KFCP ketika tatas mereka dijadikan program blocking kanal dalam skema percontohan REDD. Pernyataan masyarakat Dayak Ngaju itu, senada dengan persoalan yang dikemukakan oleh rakyat Jambi, Papua dan Sulawesi Tengah.

    Program REDD plus untuk pengurangan emisi dan program berlabel hijau lainnya (seperti: blue carbon) diduga sebagai pola baru perampasan tanah dan kekayaan alam skala luas (green grabbing) yang mengatasnamakan  ‘program hijau’, justeru hanya mendatangkan kerumitan di masyarakat. Persoalan sosial dan hak tenurial menjadi masalah serius dari proyek pembangunan yang hingga kini belum teratasi.

    Menyoal itu, pakar FPIC, Emil Kleden mengungkapkan, pemerintah mempromosikan mengenai kekayaan sumber daya alam termasuk didalamnya, hutan, tambang, energi dan sebagainya,  menjadi isu dan perhatian global, sehingga menggiring opini masyarakat dunia menjadi punya kewenangan dan hak atas sumber daya tersebut. Posisi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam seolah-olah setara dengan hak masyarakat global. Penggiringan opini ini merupakan usaha pemerintah kita untuk menggundang pemodal mengelola sumber daya yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat global.

    Masyarakat setempat didalam dan sekitar hutan yang memiliki hak tidak dapat lagi mengkontrol dan mengelola hutan-hutan yang menjadi sasaran bisnis proyek REDD. “Kontrol dan pengelolaan hutan diserahkan kepada pemilik modal dan lebih berkuasa sekaligus merasa punya hak atas hutan, pemilik karbon berkuasa penuh  melarang masyarakat setempat memanfaatkan hutan. Padahal kalau menelusuri hak, masyarakat setempat jelas lebih berhak atas hutan itu, karena mereka telah beratus tahun tinggal disitu. Sangat jelas, hak orang luar sangat berbeda dengan hak masyarakat lokal” Kata Emil Kleden.

    Karenanya, papar Emil,  perlu sekali untuk memperjelas status hak tenurial masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menghadapi proyek pembangunan kehutanan dan penyelesaian konflik. Saat ini, pemerintah dan korporasi masih seringkali tidak mengakui status hak tenurial masyarakat, sehingga menimbulkan konflik.

    Secara terpisah Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abet Nego Tarigan, dalam acara seminar “Karpet Merah Ekonomi Hijau” menyebut, bahwa dalam proyek apapun, termasuk REDD, banyak pihak masih mengistimewakan hak stakeholder dibanding hak dari rightholder. Padahal pemenuhan hak rightholder adalah prasayarat untuk berjalannya pelaksanaan hak-hak stakeholder.

    M. Yusuf, warga Desa Mantangai Hulu memperjelas hal itu dengan kalimat :

    “ini tanah kami, tanah masyarakat Mantangai Hulu. Kami lebih tau dan lebih berhak, bagaimana  tanah ini kami kelola. Kami ingin tanah ini mampu mensejahterakan masyarakat Mantangai Hulu, sebelum memberi oksigen kepada masyarakat dunia”. (A.P)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on