Rabu, 27 Februari 2013, Jakarta, Kompas – Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan terkait perusahaan-perusahaan tambang yang dinilai bermasalah kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Sebanyak 26 perusahaan diduga menyalahgunakan perizinan pelepasan kawasan hutan dan hasil hutan, seperti kayu. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan Rp 90,6 miliar dan 38.000 dollar AS.

Hal itu disampaikan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa, di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/2).

Ali mengatakan, sebagian besar perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, seperti tambang batubara. Sebagai contoh, perusahaan ZI dan KE di Kalimantan Tengah. ”Perusahaan AT diduga melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan,” katanya.

Ada juga perusahaan yang menjual hasil hutan. Sebagai contoh, di Halmahera, Maluku Utara, ada perusahaan yang menjual kayu sebanyak 119.000 kubik.

Pembiaran

Ali belum dapat memastikan apakah dugaan penyelewengan yang terkait perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan pertambangan itu melibatkan pejabat daerah. ”Ini kita serahkan kepada penyidik,” katanya.

Namun, lanjutnya, dari audit, diduga terjadi pembiaran oleh otoritas di daerah. ”Sudah dieksplorasi, tetapi dibiarkan,” ujarnya.

Ia berharap aparat penegak hukum, khususnya Polri, dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan. ”Saya harus menaruh keyakinan, karena siapa lagi kalau bukan penegak hukum,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, apa yang disampaikan BPK itu merupakan awal bagi Bareskrim untuk menindaklanjuti aspek penegakan hukumnya, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan.

Sutarman menambahkan, selain terkait laporan dari BPK itu, Bareskrim Polri juga sudah mulai menyelidiki beberapa kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan di bidang perkebunan. Ia mengakui, tidak mudah memproses pelanggaran hukum yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan.

”Prosesnya, ada penetapan RTRW (rencana tata ruang wilayah) daerah, ada penetapan kawasan hutan kementerian, keluarnya IUP (izin usaha perkebunan), izin eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan penambangan, sampai ekspor. Itu sangat panjang. Kita perlu ketelitian,” kata Sutarman.

Karena itu, penyidik Bareskrim akan meneliti laporan yang disampaikan BPK itu. (FER)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/02/27/02010953/26.perusahaan.salah.gunakan.perizinan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Rabu, 27 Februari 2013, Jakarta, Kompas – Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan terkait perusahaan-perusahaan tambang yang dinilai bermasalah kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Sebanyak 26 perusahaan diduga menyalahgunakan perizinan pelepasan kawasan hutan dan hasil hutan, seperti kayu. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan Rp 90,6 miliar dan 38.000 dollar AS.

    Hal itu disampaikan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa, di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/2).

    Ali mengatakan, sebagian besar perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, seperti tambang batubara. Sebagai contoh, perusahaan ZI dan KE di Kalimantan Tengah. ”Perusahaan AT diduga melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan,” katanya.

    Ada juga perusahaan yang menjual hasil hutan. Sebagai contoh, di Halmahera, Maluku Utara, ada perusahaan yang menjual kayu sebanyak 119.000 kubik.

    Pembiaran

    Ali belum dapat memastikan apakah dugaan penyelewengan yang terkait perizinan pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan pertambangan itu melibatkan pejabat daerah. ”Ini kita serahkan kepada penyidik,” katanya.

    Namun, lanjutnya, dari audit, diduga terjadi pembiaran oleh otoritas di daerah. ”Sudah dieksplorasi, tetapi dibiarkan,” ujarnya.

    Ia berharap aparat penegak hukum, khususnya Polri, dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan. ”Saya harus menaruh keyakinan, karena siapa lagi kalau bukan penegak hukum,” ujarnya.

    Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, apa yang disampaikan BPK itu merupakan awal bagi Bareskrim untuk menindaklanjuti aspek penegakan hukumnya, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan.

    Sutarman menambahkan, selain terkait laporan dari BPK itu, Bareskrim Polri juga sudah mulai menyelidiki beberapa kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan di bidang perkebunan. Ia mengakui, tidak mudah memproses pelanggaran hukum yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan.

    ”Prosesnya, ada penetapan RTRW (rencana tata ruang wilayah) daerah, ada penetapan kawasan hutan kementerian, keluarnya IUP (izin usaha perkebunan), izin eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan penambangan, sampai ekspor. Itu sangat panjang. Kita perlu ketelitian,” kata Sutarman.

    Karena itu, penyidik Bareskrim akan meneliti laporan yang disampaikan BPK itu. (FER)

    Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/02/27/02010953/26.perusahaan.salah.gunakan.perizinan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on