Terkait Wabah Tambrauw, Otsus dan UP4B Bukan Solusi!

0
393

No          : 05/NAPAS/eks/IV/13

Hal         : Pernyataan Sikap

Lamp    : Laporan Kronologi Kematian di Kab. Tambrauw

Semua instansi pemerintah bertanggung jawab terhadap pembiaran wabah dan kelaparan di distrik Kwor, Kab.Tambrauw, Papua Barat; Sekali lagi, Otsus dan UP4B bukan solusi!

Serangan wabah dan kelaparan di Propinsi Papua Barat baru-baru ini telah membunuh 95 orang sudah terjadi sejak bulan November 2012. Ratusan manusia terkungkung dalam keadaan diliputi sakit dan tak berdaya hingga sebagian akhirnya meninggal secara beruntun tanpa memperoleh tindakan pelayanan kesehatan yang semestinya dari pemerintah dan petugas medis setempat. Mereka ini adalah warga Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos.

Penyebab kematian dan sakit sementara diduga karena menderita gizi buruk atau busung lapar dan diserang jenis wabah penyakit tertentu. Menurut laporan masyarakat setempat, sejak November 2012 – Februari 2013 jumlah yang sakit dan meninggal menurut kampung adalah: di Kampung Baddei ada 250 orang yang sakit dan meninggal 45 orang; di  Kampung Jokjoker ada 210 orang sakit dan 15 orang meninggal; di Kampung Kosefo ada 75 orang sakit dan 35 orang  meninggal. Hingga tadi malam dilaporkan korban kemungkinan akan terus bertambah.

Murti Utami, mengutip keterangan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorrongan, mengatakan tidak ada KLB (Kejadian Luar Biasa) di Kwor dan menurut mereka korban sejumlah 15 orang sejak November 2012 dianggap masih batas kewajaran. Padahal menurut pernyataan Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat kemudian, mereka mengakui ada wabah di kelima desa tersebut, namun belum dapat memverifikasi data korban yang sebenarnya. Sehingga pernyataan Murti utami di Informasi tersebut, menurut kami menyesatkan. Menurut tim kami yang memberi laporan terakhir tadi malam, kunjungan Dinas Kesehatan pun hanya meliputi satu desa pada tanggal 28-29 Maret 2013. Selain itu, kejadian ini juga bukan pertama kalinya, sudah pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Alasan bahwa lokasi desa-desa tersebut sangat terpencil dan sulit dijangkau juga merupakan alasan sangat klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah. Bukankah proyek infrastruktur dalam Otsus dan UP4B dengan dana milyaran rupiah seharusnya ditujukan untuk menjawab ini? Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan di 5 desa tersebut hingga detik ini? Kenapa justru peningkatan infrastuktur dinikmati para investor yang difasilitasi negara dengan berbagai jenis kendaraan canggih yang bisa wara wiri di udara dan darat untuk kepentingan perluasan tambang dan perampasa tanah?

Bukti Otonomi Khusus dan UP4B bukan solusi

Dengan penderitaan dan kematian di Kwor saat ini, Otonomi Khusus (Otsus) dan atau UP4B terbukti tidak memberi signifikansi bagi jaminan hidup, rasa aman dan kesejahteraan rakyat Papua. Program percepatan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan serta infrastruktur yang menjadi jargon Otsus hanya jadi komoditas politik. Masyarakat Kwor tidak menemukan fasilitas kesehatan yang dapat mereka jangkau ketika wabah menyerang, tak ada tenaga medis yang bisa mereka temui ketika kematian mengancam. Kemana negara dalam situasi seperti itu? Kenapa negara lebih cepat hadir dalam demonstrasi-demonstrasi rakyat Papua, atau pertemuan-pertemuan umum masyarakat Papua ketimbang dalam membantu rakyat yang menderita.

Manusia Papua semakin hari semakin kehilangan jaminan mempertahanankan hak untuk hidup. Kasus-kasus hilangnya nyawa seseorang dengan cara-cara tragis, dalam wilayah tanggungjawab Negara bukan barang baru di Papua. Di satu sisi, hilangnya nyawa manusia Papua dengan cara tragis ini sebagai ekses dari tindakan langsung negara, disisi lain sebagai ekses dari sikap pembiaran.

Bentuk tindakan langsung (nyata dan vulgar) itu berupa rentetan tindak kekerasan aparat keamanan Negara yang berbuntut pada terancam hingga hilangnya nyawa seseorang, masih terus mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Papua sampai sekarang. Tak kurang dari 100.000 ribu orang Papua telah meregang nyawa akibat pendekatan militeristik yang selalu diterapkan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua sejak intergrasi.

Sedangkan bentuk vulgar dari sikap pembiaran terhadap hilangnya jaminan hidup manusia Papua adalah tampak dalam aspek kesehatan. Tanah Papua masih tetap menjadi daerah epidemi Malaria dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), daerah dengan tingkat kematian Ibu dan bayi cukup tinggi, jumlah pengidap HIV/AIDS tertinggi di Indonesia dan terus berkembang, begitu juga dengan penderita gizi buruk. Fasilitas dan tenaga medis pun tidak memadai bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak disentuh pelayanan kesehatan.

Meski hidup di bawah sebuah kekuasaan pemerintah merdeka, berdaulat, dan modern namun tidak ada jaminan bagi pemenuhan atas hak hidup manusia Papua. Sebagai contoh, di Kabupaten Yahukimo, akibat kealpaan pemerintah pada aspek pemenuhan pangan dan gizi, terungkap bahwa kurang lebih 128 dan 92 orang meninggal dunia akibat kelaparan, masing-masing pada tahun 2005 dan 2009.

Tentu masih segar dalam ingatan orang Papua, ketika pada 28 Juli 2008 lalu, dalam sebuah konferensi pers di Kantor Keuskupan Jayapura, Pdt. Dr. Beny Giay dari KPKC Sinode Kingmi Papua membeberkan bahwa sebanyak 172 warga Kabupaten Dogiyai telah meninggal dunia akibat wabah muntaber dan kolera yang terjadi antara bulan April-Juli tahun itu. Korban terdiri dari anak-anak, remaja, pemuda hingga orang dewasa. Kemudian, 7 Agustus tahun yang sama, kembali diporkannya bahwa jumlah korban meninggal meningkat menjadi 239 jiwa. Saat itu, penanganan pemerintah sangat lambat dan terkesan saling lempar tanggungjawab.

Belajar dari seluruh rentetan fakta yang ada ini, kami yang tergabung dalam National Papua Solidarity (NAPAS), suatu gerakan solidaritas nasional untuk Papua, menuntut kepada Pemerintah Pusat:

  1. Tim kesehatan harus datang ke seluruh desa, dan libatkan masyarakat yang paham medan serta sudah bekerja untuk membantu para korban;
  2. Buka ruang seluasnya dan segera bentuk Tim Investigasi Independen untuk melakukan penyelidikan terkait kasus kematian massal serta ketiadaan pelayanan.
  3. Cabut Otsus, Hentikan UP4B dan Pemekaran Wilayah, alihkan dananya untuk memperbanyak rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, dan makanan sehat di seluruh Papua.

Viva Papua, Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!

Jakarta, 4 April 2013

Zely Ariane

Alves Fonataba

Koordinator

Tim Advokasi dan Kampanye

 

LAPORAN

KRONOLOGIS KEMATIAN DI KABUPATEN TAMBRAUW

“KAMI SUDAH SAKIT LAMA TAPI  PETUGAS KESEHATAN TIDAK PEDULI”

Kejadian yang sungguh tragis menimpa rakyat Papua di Kabupaten Tambrauw, dimana manusia yang hidup kini mengalami bencana memilukan. Masalah kesehatan yang menimbulkan kematian tragis tidak diketahui oleh aparat pemerintah Tambrauw sehingga lambat menyelamatkan korban.

Kesakitan masyarakat ini berada di Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes, Krisnos. Wabah yang terjadi sudah berlangsug lama dari bulan November tahun 2012 lalu, hingga membuat penderitaan kolektif dalam masyarakat. Jenis penyakit yang diderita (busung lapar atau kurang gizi, gatal-gatal) karena ketiadaan pelayanan hingga bulan Februari 2013 menyebabkan kematian di Distrik  Kwor. Kampung-kampung yang dilanda kematian diantaranya: Kampung Baddei 250 orang sakit dan 45 orang meninggal, Kampung Jokjoker 210 orang sakit dan 15 orang meninggal, Kampung Kosefo 75 orang  orang sakit dan 35 orang meninggal.

Dari pendapat masyarakat yang berada di Distrik Kwor, mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan. Setiap datang pengobatan ke Puskesmas Bantu (Pustu) di Distrik Kwor, tidak ada mantri atau dokter di tempat, membuat mereka harus berjalan kaki ke Kampung-kampung lain, yang menyediakan pelayanan. Dari penjelasan diaktakan bahwa perjalanan membutuhkan waktu lama dan memberikan kesan bahwa pasien lah justru yang harus mencari dokter.

Dari keterangan Pelayan Gereja di Kampung Jokjoker, kesakitan masal berlangsung sejak bulan November 2012. Mereka sempat mencari pengobatan ke Werur dan sudah ada laporan ke medis di  kampung Bikar & Kampung Werur, namun tidak ada kepedulian, hal yang sama juga disampaikan ke Distrik Sausapor Ibu kota sementara Kabupaten Tambrauw, namun belum ada kepastian bahkan tidak perduli. Masyarakat turun cari pengobatan sendiri dengan berjalan kaki hingga berhari-hari.

Hingga bulan Ferbuari 2013 kematian terjadi hampir di setiap kampung Distrik Kwor dan berturut-turut, hingga pasien dari Kampung Kosefo yang sakit hampir 12 orang bersama dengan kepala Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) melakukan perjalanan ke Distrik Sausapor dengan menempuh jarak 4 hari hanya untuk berobat di Pustu rawat inap di Distrik Sausapor. Di tempat tersebut informasi kematian baru diketahui pihak medis.

Karena kematian berulang-ulang, masyarakat hidup dalam ketakutan dan keluar dari Kampung Jokjoker lalu pindah sementara ke Bikar, Baddei, Sibi dan sebagian orang di Sausapor. Dari Bikar ke Jokjoker berjalan kaki kurang lebih 1 hari. Sebelumnya, masyarakat sempat datang minta-minta tenaga medis namun tidak ada tanggapan atau respon yang positif.

Pemerintah lambat sekali melakukan pelayananan dan dengan adalasan tidak terjangkau. Mereka baru melakukan distribusi obat-obatan di beberapa titik Kampung Sumbab dan  Kampung Bikar karena penduduknya lebih banyak. Kemudian masyarakat disuruh untuk turun ke Kampung-kampung, tetapi karena banyak yang sakit dan tidak mampu berjalan maka mereka hanya menitipkan surat kepada masyarakat yang kuat untuk memberitahu keluhan penyakinya, kemudian mereka kembali lagi ke kampung dengan membawah obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang melakukan pelayanan.

Rekomendasi

  1. Adanya indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan Negara dengan pembiaran yang membuat masyarakat menjadi korban
  2. Segera bentuk tim bantuan untuk manusia yang sakit dengan melakukan pengobatan, perawatan dan pelayanan sesegera mungkin
  3. Melakukan pendekatan konseling, dan penguatan pisikologis bagi masyarakat yang mengalami kehilangan sanak saudara/i, anak, suami, istrik, adik, kakak, keluarga, marga hingga mencegah trauma yang berkepanjangan.
  4. Segera dibentuk tim investigasi independen untuk melakukan investigasi terkait kasus kematian massal serta pelayanan yang tidak sesuai.

Solidaritas Rakyat Peduli Kemanusiaan

Bovit Bofra

Koordinator

Cp. Bovit (0852 442 81514), Ase (0823 15232 666), Fredi (0813 44684132)