Manokwari- Merasa haknya tidak dipenuhi, sejumlah warga suku Mairasi dan Miere, Distrik Naikere, Kab. Teluk Wondama, mengadu ke lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum ( LP3BH) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPPB).

Dalam jumpa pers di kantor LP3BH jumat (8/2), Kostan Natama, Sekretaris Distrik Naikere, mengaku pengaduan ini  terkait hak masyarakat  adat kedua suku atas Hasil hutan (kayu)  pengunaan jasa jalan yang di lepaskan ke PT Kurnia Tama Sejahtera.

Menurut Kostan, perusahan tersebut awalnya hanya memanfaatkan akses  jalan menuju wilayah operasi di Kaimana, daerah tersebut tepatnya di perbatasan Kab. Wondama dan Kab. Kaimana.

Namun perusahan berijin IUPHHK itu juga menebang secara diam-diam di areal ke dua suku tersebut. Hal ini atas izin yang di peroleh dari kementerian kehutanan dengan nomor : 684/Menhut II/2009.

“Mereka beroperasi di wilayah hutan adat kami, sementara mereka tidak melibatkan kita dalam operasi tersebut ‘’ katanya.

Selain itu, perusahan tersebut  juga tidak meliibatkan pemilik ulayat untuk membuat kesepakatan dan peta lokasi.

“Kami sudah berusaha bertemu dengan Perusahaan dan Dinas Kehutanan  Pemkab Wondama  namun tidak di tanggapi dengan baik.  Terang Kostan.

Tanggal 5 Januari lalu warga dari dua suku ini menahan tongkang pengangkut kayu sebagai bentuk akumulasi kekecewaannya. Kemudian tanggal 8 Januari, masyarakat bertemu  Dishut Wondama, namun tidak dihadiri pihak Perusahan.

Selain melanggar, warga juga mengaku di intimidasi oknum TNI Yonif 752 yang bertugas di perusahan tersebut. Elias salah satu korban penganiayaan, mengaku di pukul beberapa kali di bagian perut dan wajahnya. Ia dituduh sebagai provokator atas aksi warga.

Ada tiga hal yang di tuntut masyarakat kedua suku diantaranya, desakan untuk cabut ijin KTS, aktifitas perusahaan di hentikan dan penututan atas hak-hak mereka.

Majelis Rakyat Papua Barat pun mengaku akan meninjau langsung lokasi dan mencari akar permasalahannya. (IBN)

Sumber: Harian Cahaya Papua, Sabtu, 9 Februari 2013

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Manokwari- Merasa haknya tidak dipenuhi, sejumlah warga suku Mairasi dan Miere, Distrik Naikere, Kab. Teluk Wondama, mengadu ke lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum ( LP3BH) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPPB).

    Dalam jumpa pers di kantor LP3BH jumat (8/2), Kostan Natama, Sekretaris Distrik Naikere, mengaku pengaduan ini  terkait hak masyarakat  adat kedua suku atas Hasil hutan (kayu)  pengunaan jasa jalan yang di lepaskan ke PT Kurnia Tama Sejahtera.

    Menurut Kostan, perusahan tersebut awalnya hanya memanfaatkan akses  jalan menuju wilayah operasi di Kaimana, daerah tersebut tepatnya di perbatasan Kab. Wondama dan Kab. Kaimana.

    Namun perusahan berijin IUPHHK itu juga menebang secara diam-diam di areal ke dua suku tersebut. Hal ini atas izin yang di peroleh dari kementerian kehutanan dengan nomor : 684/Menhut II/2009.

    “Mereka beroperasi di wilayah hutan adat kami, sementara mereka tidak melibatkan kita dalam operasi tersebut ‘’ katanya.

    Selain itu, perusahan tersebut  juga tidak meliibatkan pemilik ulayat untuk membuat kesepakatan dan peta lokasi.

    “Kami sudah berusaha bertemu dengan Perusahaan dan Dinas Kehutanan  Pemkab Wondama  namun tidak di tanggapi dengan baik.  Terang Kostan.

    Tanggal 5 Januari lalu warga dari dua suku ini menahan tongkang pengangkut kayu sebagai bentuk akumulasi kekecewaannya. Kemudian tanggal 8 Januari, masyarakat bertemu  Dishut Wondama, namun tidak dihadiri pihak Perusahan.

    Selain melanggar, warga juga mengaku di intimidasi oknum TNI Yonif 752 yang bertugas di perusahan tersebut. Elias salah satu korban penganiayaan, mengaku di pukul beberapa kali di bagian perut dan wajahnya. Ia dituduh sebagai provokator atas aksi warga.

    Ada tiga hal yang di tuntut masyarakat kedua suku diantaranya, desakan untuk cabut ijin KTS, aktifitas perusahaan di hentikan dan penututan atas hak-hak mereka.

    Majelis Rakyat Papua Barat pun mengaku akan meninjau langsung lokasi dan mencari akar permasalahannya. (IBN)

    Sumber: Harian Cahaya Papua, Sabtu, 9 Februari 2013

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on