Mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) yang berlokasi di Merauke, Provinsi Papua, sudah berlangsung semenjak tahun 2010 dan telah menunjukkan dampak permasalahan serius bagi kehidupan orang asli dan lingkungan.

Pertama, telah terjadi perampasan tanah milik masyarakat adat secara struktural, pemerintah mencanangkan, menetapkan dan mengeluarkan izin-izin pemanfaatan tanah dan hutan kepada perusahaan, tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat setempat. Hingga tahun 2015, sudah ada sekitar 41 perusahaan yang mendapatkan izin pengusahaan dan pemanfaatan tanah dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, perkebunan tebu dan tanaman pangan lainnya, dengan luas areal sekitar 1.598.823 hektar. Akibatnya, terjadi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang terkonsentrasi kepada segelintir pemodal dan masyarakat kehilangan kontrol atas tanah dan kawasan hutan.

Kedua, terjadi perampasan tanah secara horisontal yang dilakukan dengan cara manipulasi, intimidasi dan kekerasan yang menjebak dan memaksa masyarakat menyerahkan haknya atas tanah. Terjadi pemberian ganti rugi tidak adil. Tanah dan kawasan hutan produktif dibayar dengan harga Rp. 250.000 per hektar untuk jangka waktu 25 tahun.

Ketiga, konversi hutan dalam skala luas untuk kegiatan perkebunan dan pengembangan tanaman industri telah menghilangkan hutan dan keanekaragaman hayati, terjadi kerusakan lingkungan didaerah hulu sungai dan sekitar aliran sungai, air tercemar dan matinya hewan-hewan tertentu, serta terjadi migrasi hewan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Keempat, masyarakat adat setempat, Orang Malind, Yeinan, Kanum, dan suku-suku lainnya di daerah sekitar konsesi, yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan dan dusun-dusun tanaman pangan, terpaksa kehilangan mata pencaharian, kesulitan sumber pangan, kehilangan tempat penting yang bernilai secara sosial budaya dan ketegangan sosial. Masyarakat tidak banyak yang terlibat menjadi buruh pada perusahaan dengan upah rendah. Perempuan dan anak-anak yang sangat rentan akan perubahan terpaksa menanggung penderitaan, masalah penyakit, busung lapar hingga korban meninggal. Orang Malind memandang mega proyek ini mendatangkan bencana besar “Tiq Anim” yang menyingkirkan penduduk asli dari tanah dan sumber kehidupannya, yang berakibat kepunahan penduduk asli.

Pada Mei 2015, Presiden baru Joko Widodo, meluncurkan program baru Pembangunan Mekanisasi Pertanian Pangan dengan mencanangkan lahan pertanian seluas 1,3 juta hektar di Merauke. Presiden Jokowi tidak menyelesaikan dan memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang berlangsung, justeru program baru ini akan menambah masalah baru.

Karenanya, kami serukan kepada anda sekalian untuk ikut mendukung keselamatan penduduk asli Papua dan lingkungan hutan Papua dari proyek raksasa MIFEE. Kirimkan Surat Protes kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Merauke, serta lembaga keuangan internasional untuk membatalkan proyek MIFEE dan proyek mekanisasi pertanian pangan, mendesak pemerintah mengembangkan pembangunan yang adil dan menjamin keamanan hak-hak orang asli Papua.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) yang berlokasi di Merauke, Provinsi Papua, sudah berlangsung semenjak tahun 2010 dan telah menunjukkan dampak permasalahan serius bagi kehidupan orang asli dan lingkungan.

    Pertama, telah terjadi perampasan tanah milik masyarakat adat secara struktural, pemerintah mencanangkan, menetapkan dan mengeluarkan izin-izin pemanfaatan tanah dan hutan kepada perusahaan, tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat setempat. Hingga tahun 2015, sudah ada sekitar 41 perusahaan yang mendapatkan izin pengusahaan dan pemanfaatan tanah dan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, perkebunan tebu dan tanaman pangan lainnya, dengan luas areal sekitar 1.598.823 hektar. Akibatnya, terjadi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang terkonsentrasi kepada segelintir pemodal dan masyarakat kehilangan kontrol atas tanah dan kawasan hutan.

    Kedua, terjadi perampasan tanah secara horisontal yang dilakukan dengan cara manipulasi, intimidasi dan kekerasan yang menjebak dan memaksa masyarakat menyerahkan haknya atas tanah. Terjadi pemberian ganti rugi tidak adil. Tanah dan kawasan hutan produktif dibayar dengan harga Rp. 250.000 per hektar untuk jangka waktu 25 tahun.

    Ketiga, konversi hutan dalam skala luas untuk kegiatan perkebunan dan pengembangan tanaman industri telah menghilangkan hutan dan keanekaragaman hayati, terjadi kerusakan lingkungan didaerah hulu sungai dan sekitar aliran sungai, air tercemar dan matinya hewan-hewan tertentu, serta terjadi migrasi hewan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

    Keempat, masyarakat adat setempat, Orang Malind, Yeinan, Kanum, dan suku-suku lainnya di daerah sekitar konsesi, yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan dan dusun-dusun tanaman pangan, terpaksa kehilangan mata pencaharian, kesulitan sumber pangan, kehilangan tempat penting yang bernilai secara sosial budaya dan ketegangan sosial. Masyarakat tidak banyak yang terlibat menjadi buruh pada perusahaan dengan upah rendah. Perempuan dan anak-anak yang sangat rentan akan perubahan terpaksa menanggung penderitaan, masalah penyakit, busung lapar hingga korban meninggal. Orang Malind memandang mega proyek ini mendatangkan bencana besar “Tiq Anim” yang menyingkirkan penduduk asli dari tanah dan sumber kehidupannya, yang berakibat kepunahan penduduk asli.

    Pada Mei 2015, Presiden baru Joko Widodo, meluncurkan program baru Pembangunan Mekanisasi Pertanian Pangan dengan mencanangkan lahan pertanian seluas 1,3 juta hektar di Merauke. Presiden Jokowi tidak menyelesaikan dan memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang berlangsung, justeru program baru ini akan menambah masalah baru.

    Karenanya, kami serukan kepada anda sekalian untuk ikut mendukung keselamatan penduduk asli Papua dan lingkungan hutan Papua dari proyek raksasa MIFEE. Kirimkan Surat Protes kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Merauke, serta lembaga keuangan internasional untuk membatalkan proyek MIFEE dan proyek mekanisasi pertanian pangan, mendesak pemerintah mengembangkan pembangunan yang adil dan menjamin keamanan hak-hak orang asli Papua.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on