JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Salah satu terobosannya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.

Persetujuan RUU ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (18/12), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. UU yang baru ini juga melindungi hak masyarakat adat untuk memanfaatkan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, UU itu masih menyisakan pasal-pasal bermasalah yang terkait izin pemanfaatan dan upaya memfasilitasi investasi asing untuk mengusahakan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

Revisi UU No. 27/2007 merupakan kelanjutan dari dibatalkannya ketentuan tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011.

Pembatalan itu karena aturan hak tersebut, yang memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir, dinilai MK mengakibatkan pengaplingan wilayah perairan dan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun-temurun.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengapresiasi pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan nelayan tradisional dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, ia menyoroti keberpihakan negara pada asing yang semakin kuat. Ini terlihat dengan munculnya pasal khusus terkait investasi asing. Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuka akses bagi asing agar tidak menguasai pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan. (LKT/INA)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003752126

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Salah satu terobosannya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.

    Persetujuan RUU ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (18/12), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. UU yang baru ini juga melindungi hak masyarakat adat untuk memanfaatkan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Meski demikian, UU itu masih menyisakan pasal-pasal bermasalah yang terkait izin pemanfaatan dan upaya memfasilitasi investasi asing untuk mengusahakan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

    Revisi UU No. 27/2007 merupakan kelanjutan dari dibatalkannya ketentuan tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011.

    Pembatalan itu karena aturan hak tersebut, yang memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir, dinilai MK mengakibatkan pengaplingan wilayah perairan dan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun-temurun.

    Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengapresiasi pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan nelayan tradisional dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Meski demikian, ia menyoroti keberpihakan negara pada asing yang semakin kuat. Ini terlihat dengan munculnya pasal khusus terkait investasi asing. Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuka akses bagi asing agar tidak menguasai pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan. (LKT/INA)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003752126

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on