JAKARTA[PAPOS] – Pembahasan RUU Desa yang telah berlangsung panjang dan alot akhirnya mencapai babak pamuncaknya. RUU Desa akhirnya disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU Desa, Rabu (18/12) lalu.

Ketua Pansus, Budiman Sudjatmiko, mengatakan UU Desa dapat menjawab persoalan kesejahteraan desa dengan menohok langsung pada jantung persoalan, yaitu kemiskinan. “RUU Desa ini diharapkan menjadi ujung tombak demokrasi yang menyentuh persoalan riil masyarakat desa, yang tajam dan pro rakyat,” ujarnya.

Budiman Sudjatmiko mengatakan  UU ini sudah lama dibutuhkan dan dinantikan kehadirannya. “Harus ada kepastian hukum tentang desa agar rakyat dapat terjamin hak-haknya sehingga kedaulatan desa dan distribusi kesejahteraan bisa diwujudkan”, katanya.

Menurut Budiman, UU Desa membayar dua hal, pertama membayar hutang cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum akibat serbuan titik pertumbuhan di seluruh desa. Kedua adalah membayar hutang demokrasi.

Untuk menjawab persoalan kemiskinan yang menjadi sumber banyak masalah itu, UU Desa mengatur dalam hal Keuangan desa, Pasal 72 Ayat (2): “Besaran alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dalam APBN dengan mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan”.

Setelah UU Desa diberlakukan, Desa akan memperoleh dua sumber dana, yaitu:

Pertama, alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa. Nilainya ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Dari hasil Paripurna hari ini, pemerintah memutuskan untuk merealisasikan 10% ini secara bertahap. Jika pemerintah bersedia melaksanakan 10% itu di dana APBN 2014 sebesar Rp 590,2 trilyun, maka alokasi anggaran untuk desa adalah Rp 59,02 trilyun, namun itu tidak mengurangi Rp 590,2 trilyun dana transfer daerah.

Kedua, sumber dana desa yang selama ini ada, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 UU Desa yang menyatakan bahwa desa berhak memperoleh 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika ditilik dalam APBN 2014, maka jumlahnya sebesar Rp 45,4 trilyun per tahun.

Artinya, dengan asumsi maksimal 10% dana transfer daerah untuk tahun anggaran 2014, maka akan tersedia dana sebesar Rp 100 trilyun yang akan dialokasikan untuk 72.944 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan anggaran sebesar itu, maka setiap desa jika dirata-ratakan akan memperoleh sebesar Rp 1,4 milyar.

“Namun karena pemerintah mengajukan bertahap, maka optimalisasi itu tidak bisa 100% dinikmati tahun ini. Karena itu, saya akan mengawalnya agar pentahapan itu dapat dilalui dengan cepat sambil mempersiapkan sumber daya manusia di Desa,” ujarnya.

“Dengan asumsi alokasi dari dana transfer daerah di APBN 2014 dirata-ratakan untuk seluruh desa di Indonesia senilai Rp 812,4 juta per desa, maka untuk setiap desa di Kabupaten Asmat akan tersedia dana kurang lebih Rp 1,1 milyar Tapi ini akan dilakukan secara bertahap dan belum 100%,”  ujar Budiman menjelaskan.

Adapun alokasi dana transfer sendiri akan disesuaikan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, infrastruktur desa dan kesulitan wilayah geografis.

Sementara itu Agus Tri Raharjo, Koordinator FPD yang pada hari Rabu lalu membawa lebih dari 5.500 kepala desa dari berbagai daerah mengatakan Forum Pembaruan Desa berharap untuk bisa konsisten menyepakati apa yang telah ditentukan di dalam rapat kerja bersama Pansus Undang-Undang Desa untuk memberi hak kepada Desa mengelola anggaran agar desa bisa membangun. “Cuma itu satu-satunya cara mensejahterakan 60% rakyat Indonesia yang tinggal di Desa,” kata Agus.

RUU Desa adalah rancangan undang-undang yang dibahas di Komisi II DPR RI. RUU Desa menjadi sangat bermakna bagi bangsa Indonesia karena akan menggalakkan ekonomi dari basis terkecil bangsa Indonesia. RUU Desa akan memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk membangun dan berkembang atas dasar kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Salah satu aspek yang menumbuhkan potensi kemajuan desa nantinya adalah diaturnya Hak Penganggaran Desa dari APBN dan APBD. RUU Desa telah disahkan menjadi UU Desa dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Desember 2013.

Pemkot Jayapura Apresiasi Pengesahan RUU Desa

Pemerintah Kota Jayapura memberikan apresiasi terkait pengesahan RUU Pedesaan oleh DPR RI yang diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi daerah tersebut.

Kepala Bagian Hukum Kota Jayapura Makzi L. Atanay, SH. MH, mengatakan, 14 kampung yang ada di daerah masuk ke dalam objek RUU Pedesaan yang dimaksud sehingga seharusnya mereka dapat menerima hak yang sama diberikan melalui peraturan tersebut.

“Jika daerah lainnya menggunakan kata Desa maka di Papua sesuai dengan amanat UU Otsus, kata Desa itu diartikan dengan kampung. Jadi sebenarnya kampung sama dengan desa sesuai dengan PP 72 tahun 2005,” kata Atanay, Jumat (20/12).

Oleh karena itu, jika nanti UU Desa mulai diimplementasikan, Kata Makzi, sudah sepantasnya 14 kampung yang ada di Kota Jayapura juga menjadi objek penerima manfaatnya.

“Sudah pasti kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura terakomodir di dalamnya, apalagi diperkuat dengan UU Otsus,” katanya.

Hal lainnya yang akan menjadi perhatian serius adalah, Pemkot Jayapura harus mempersiapkan SDM aparatur kampung, mulai dari memanajemen sumber pendanaan, apa yang harus diperbuat atau diprioritaskan dalam pembangunan, itu semua harus dipersiapkan.

Selain itu, Makzi pun menilai pemerintah daerah perlu membuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah karena aparatur kampung masuk dalam kategori pengelola anggaran.

“Nah, jika demikian maka para apratur kampung perlu ditingkatkan SDM-nya karena bakal mengelola anggaran, dan ini perlu dibuat peraturan daerah,” katanya.

Dalam UU Desa yang disahkan, nantinya pemerintah pusat diwajibkan menyisihkan sepuluh persen dari total APBN untuk pemerintahan desa/kampung dan nantinya masa jabatan kepala desa juga akan diatur.[frm/ant]

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA[PAPOS] – Pembahasan RUU Desa yang telah berlangsung panjang dan alot akhirnya mencapai babak pamuncaknya. RUU Desa akhirnya disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU Desa, Rabu (18/12) lalu.

    Ketua Pansus, Budiman Sudjatmiko, mengatakan UU Desa dapat menjawab persoalan kesejahteraan desa dengan menohok langsung pada jantung persoalan, yaitu kemiskinan. “RUU Desa ini diharapkan menjadi ujung tombak demokrasi yang menyentuh persoalan riil masyarakat desa, yang tajam dan pro rakyat,” ujarnya.

    Budiman Sudjatmiko mengatakan  UU ini sudah lama dibutuhkan dan dinantikan kehadirannya. “Harus ada kepastian hukum tentang desa agar rakyat dapat terjamin hak-haknya sehingga kedaulatan desa dan distribusi kesejahteraan bisa diwujudkan”, katanya.

    Menurut Budiman, UU Desa membayar dua hal, pertama membayar hutang cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum akibat serbuan titik pertumbuhan di seluruh desa. Kedua adalah membayar hutang demokrasi.

    Untuk menjawab persoalan kemiskinan yang menjadi sumber banyak masalah itu, UU Desa mengatur dalam hal Keuangan desa, Pasal 72 Ayat (2): “Besaran alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dalam APBN dengan mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan”.

    Setelah UU Desa diberlakukan, Desa akan memperoleh dua sumber dana, yaitu:

    Pertama, alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa. Nilainya ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Dari hasil Paripurna hari ini, pemerintah memutuskan untuk merealisasikan 10% ini secara bertahap. Jika pemerintah bersedia melaksanakan 10% itu di dana APBN 2014 sebesar Rp 590,2 trilyun, maka alokasi anggaran untuk desa adalah Rp 59,02 trilyun, namun itu tidak mengurangi Rp 590,2 trilyun dana transfer daerah.

    Kedua, sumber dana desa yang selama ini ada, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 UU Desa yang menyatakan bahwa desa berhak memperoleh 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika ditilik dalam APBN 2014, maka jumlahnya sebesar Rp 45,4 trilyun per tahun.

    Artinya, dengan asumsi maksimal 10% dana transfer daerah untuk tahun anggaran 2014, maka akan tersedia dana sebesar Rp 100 trilyun yang akan dialokasikan untuk 72.944 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan anggaran sebesar itu, maka setiap desa jika dirata-ratakan akan memperoleh sebesar Rp 1,4 milyar.

    “Namun karena pemerintah mengajukan bertahap, maka optimalisasi itu tidak bisa 100% dinikmati tahun ini. Karena itu, saya akan mengawalnya agar pentahapan itu dapat dilalui dengan cepat sambil mempersiapkan sumber daya manusia di Desa,” ujarnya.

    “Dengan asumsi alokasi dari dana transfer daerah di APBN 2014 dirata-ratakan untuk seluruh desa di Indonesia senilai Rp 812,4 juta per desa, maka untuk setiap desa di Kabupaten Asmat akan tersedia dana kurang lebih Rp 1,1 milyar Tapi ini akan dilakukan secara bertahap dan belum 100%,”  ujar Budiman menjelaskan.

    Adapun alokasi dana transfer sendiri akan disesuaikan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, infrastruktur desa dan kesulitan wilayah geografis.

    Sementara itu Agus Tri Raharjo, Koordinator FPD yang pada hari Rabu lalu membawa lebih dari 5.500 kepala desa dari berbagai daerah mengatakan Forum Pembaruan Desa berharap untuk bisa konsisten menyepakati apa yang telah ditentukan di dalam rapat kerja bersama Pansus Undang-Undang Desa untuk memberi hak kepada Desa mengelola anggaran agar desa bisa membangun. “Cuma itu satu-satunya cara mensejahterakan 60% rakyat Indonesia yang tinggal di Desa,” kata Agus.

    RUU Desa adalah rancangan undang-undang yang dibahas di Komisi II DPR RI. RUU Desa menjadi sangat bermakna bagi bangsa Indonesia karena akan menggalakkan ekonomi dari basis terkecil bangsa Indonesia. RUU Desa akan memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk membangun dan berkembang atas dasar kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Salah satu aspek yang menumbuhkan potensi kemajuan desa nantinya adalah diaturnya Hak Penganggaran Desa dari APBN dan APBD. RUU Desa telah disahkan menjadi UU Desa dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Desember 2013.

    Pemkot Jayapura Apresiasi Pengesahan RUU Desa

    Pemerintah Kota Jayapura memberikan apresiasi terkait pengesahan RUU Pedesaan oleh DPR RI yang diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi daerah tersebut.

    Kepala Bagian Hukum Kota Jayapura Makzi L. Atanay, SH. MH, mengatakan, 14 kampung yang ada di daerah masuk ke dalam objek RUU Pedesaan yang dimaksud sehingga seharusnya mereka dapat menerima hak yang sama diberikan melalui peraturan tersebut.

    “Jika daerah lainnya menggunakan kata Desa maka di Papua sesuai dengan amanat UU Otsus, kata Desa itu diartikan dengan kampung. Jadi sebenarnya kampung sama dengan desa sesuai dengan PP 72 tahun 2005,” kata Atanay, Jumat (20/12).

    Oleh karena itu, jika nanti UU Desa mulai diimplementasikan, Kata Makzi, sudah sepantasnya 14 kampung yang ada di Kota Jayapura juga menjadi objek penerima manfaatnya.

    “Sudah pasti kampung-kampung yang ada di Kota Jayapura terakomodir di dalamnya, apalagi diperkuat dengan UU Otsus,” katanya.

    Hal lainnya yang akan menjadi perhatian serius adalah, Pemkot Jayapura harus mempersiapkan SDM aparatur kampung, mulai dari memanajemen sumber pendanaan, apa yang harus diperbuat atau diprioritaskan dalam pembangunan, itu semua harus dipersiapkan.

    Selain itu, Makzi pun menilai pemerintah daerah perlu membuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah karena aparatur kampung masuk dalam kategori pengelola anggaran.

    “Nah, jika demikian maka para apratur kampung perlu ditingkatkan SDM-nya karena bakal mengelola anggaran, dan ini perlu dibuat peraturan daerah,” katanya.

    Dalam UU Desa yang disahkan, nantinya pemerintah pusat diwajibkan menyisihkan sepuluh persen dari total APBN untuk pemerintahan desa/kampung dan nantinya masa jabatan kepala desa juga akan diatur.[frm/ant]

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on