ISU ketahanan pangan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali masuk dalam perdebatan sengit. India dengan penduduk 1,2 miliar jiwa mati-matian mempertahankan batas maksimal nilai subsidi pangan bagi rakyatnya. Mereka juga meminta stok pangan mencapai 15 persen dari total produksi nasional dengan jangka waktu tak terbatas.

Dengan kata lain, subsidi tersebut bisa diberikan sampai kapan pun. Melalui G-33, negara berkembang juga mendesakkan proposal agar harga referensi terkait besaran subsidi pangan mengacu pada harga terbaru, bukan referensi harga pada 1986- 1988.

Negara maju yang dimotori AS tentu keberatan. Negara-negara maju terutama negara eksportir pangan khawatir bila stok pangan suatu negara besar dapat memengaruhi harga pasar.

Desakan negara berkembang agar negara maju menghapus subsidi pertanian mereka, tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari negara-negara maju. Berbagai perundingan KTM WTO mentok ketika membahas isu penghapusan subsidi pertanian di negara maju.

Dengan menghapus subsidi pertaniannya, daya saing komoditas pangan di negara-negara maju boleh jadi akan tergerus. Ekspor akan tertekan. Pendapatan petani berkurang dan akibatnya produksi pertanian khususnya pangan di negara-negara maju terancam.

KTM WTO di Bali sudah selesai. Ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Khusus di bidang pangan, setiap negara boleh mengembangkan sistem pengelolaan cadangan pangan sendiri guna memastikan ketahanan pangan rakyatnya, sampai ada kesepakatan untuk mencapai solusi permanen pada KTM ke-11, atau empat tahun dari sekarang.

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan secara transparan, melalui notifikasi dan monitoring agar subsidi pangan tidak mendistorsi perdagangan. Setiap negara yang menjalankan program subsidi pangan wajib melaporkan nama programnya, lembaga mana yang bertanggung jawab.

Laporan itu termasuk jenis pangan yang disubsidi, volume, dan nilai subsidi. Melaporkan data produksi dalam tiga tahun terakhir, dan masih banyak lagi persyaratan lainnya. Artinya, meski boleh mengelola stok untuk cadangan pangan bagi rakyatnya, semua gerak akan termonitor.

Negara berkembang seperti Indonesia tidak akan bisa leluasa lagi mengelola pangan untuk rakyatnya. Perlahan tapi pasti, desakan perdagangan global akan memaksa pengurangan subsidi pangan sampai pada level terendah.

Tentu akan melewati proses perdebatan panjang dalam serangkaian pertemuan WTO, tetapi dengan segala cara, bisa ditebak negara-negara maju akan terus memaksakan kehendaknya. Pada satu kesempatan, negara-negara berkembang tidak akan mampu membendungnya.

Sekarang kelompok negara berkembang masih bisa kompak dan kokoh berdiri membuat benteng pertahanan. Ada benteng kuat seperti India, Brasil, dan China. Akan tetapi, siapa kelompok negara berkembang itu?

Meski ketiga negara tersebut masuk kelompok negara berkembang, tetapi pertumbuhan ekonominya bagus. Mereka juga punya keunggulan di bidangnya masing-masing sehingga berpotensi menjadi negara maju.

Kalau itu sampai terjadi, apakah Indonesia akan siap menghadapi tekanan negara-negara maju?

Dalam lingkup domestik, mengacu data Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani hingga 5,1 juta rumah tangga dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Sektor pertanian tidak lagi memberikan jaminan kehidupan yang layak.

Lahan pertanian yang ditinggalkan secara masif berubah peruntukan. Lahan pertanian menjadi perumahan, perkantoran, dan toko.

Kondisi ini tidak akan menjadi masalah serius kalau produksi pangan Indonesia surplus. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lebih dari 70 persen kebutuhan kedelai nasional harus diimpor. Sebanyak 50 persen kebutuhan jagung untuk industri pakan, juga harus diimpor.

Kebutuhan gula untuk industri, hampir 100 persen diimpor. Produksi gula dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi langsung, itu pun masih harus ditopang pasokan gula rafinasi yang bahan bakunya bersumber dari impor.

Begitu pula dengan daging sapi. Kebutuhan daging sapi impor tiap tahun terus meningkat. Produksi susu dalam negeri hanya mampu memberi kontribusi kurang dari 30 persen.

Melihat realitas di atas, jelas sekali ada korelasi antara penurunan jumlah petani di Indonesia dan kemampuan produksi pangan nasional. Sinyal itu tampak nyata.

Bagaimana dengan sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, ketika kemampuan produksi pangan nasional semakin menurun? Kebutuhan mayoritas bahan pangan Indonesia, akan sangat bergantung pada barang impor.

Mengingat akan semakin banyak petani yang meninggalkan lahan pertaniannya, karena tidak memenuhi skala usaha tani. Pilihan kebijakan pemerintah hanya ada tiga: menambah luas skala usaha, meningkatkan subsidi pertanian, atau menaikkan harga patokan/harga jual komoditas.

Pilihan pertama sulit, dan cenderung tidak mau dilakukan pemerintah. Sekalipun terdapat 7,2 juta hektar lahan telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, pemerintah tidak pernah serius melakukannya.

Begitu pula keinginan mengembangkan lahan pertanian pangan baru skala luas, juga tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah enggan menggelontorkan anggaran untuk keperluan itu.

Pilihan kedua menambah subsidi, juga akan terbentur kesepakatan dalam WTO. Pada saatnya nanti, tidak akan ada lagi ruang subsidi bagi sektor pertanian.

Pilihan terakhir hanyalah menaikkan harga patokan/harga beli komoditas pangan agar petani tetap mau berproduksi dengan skala usaha yang kian sempit. Kalau itu dilakukan sesaat petani senang, tetapi daya beli dan kemiskinan akan meningkat. Saat itu, Indonesia akan berada pada situasi terjepit.

Selama ini, bangsa kita mengelola pangan dengan pikiran yang dibuat rumit. Ambil contoh kedelai. Masalah utama kedelai hanya ada tiga, yaitu rendahnya produktivitas, keterbatasan lahan produksi, dan kecilnya skala produksi. Boleh dibilang harga kedelai sekarang bagus. Apalagi sudah ada jaminan pasar dan harga dari Bulog.

Apakah ada langkah konkret dari pemerintah menambah luas lahan kedelai hingga mencapai nilai keekonomian? Apakah ada langkah konkret meningkatkan produktivitas secara masif dan serentak? Apakah ada penambahan lahan baru? Apakah ada langkah konkret membangun industri benih kedelai nasional melalui perusahaan-perusahaan benih swasta dan BUMN?

Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada hanya bersifat seremonial, dan tak pernah terasa efeknya. Meski tidak dinyatakan secara terbuka, berbagai pilihan kebijakan pemerintah terkait kedelai sekaligus menunjukkan bahwa impor kedelai bukan lagi sebagai pendukung, tetapi pilihan utama.

Jagung sama saja. Persoalan jagung sangat sederhana. Berbeda dengan kedelai, benih jagung hibrida dengan produktivitas tinggi tersedia di pasar. Produksi jagung 8 ton sampai 10 ton jagung pipilan kering dengan mudah bisa dicapai di lapangan. Perusahaan benih multinasional siap mendukung.

Keterbatasan lahan dan minimnya skala usaha tani jagung di Jawa, bisa diatasi melalui pengembangan pertanaman jagung skala luas di luar Jawa.

Tahun 2013, 2014, dan tahun-tahun mendatang, tantangan ketahanan pangan masih akan sama. (HERMAS E PRABOWO)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003735469
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    ISU ketahanan pangan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali masuk dalam perdebatan sengit. India dengan penduduk 1,2 miliar jiwa mati-matian mempertahankan batas maksimal nilai subsidi pangan bagi rakyatnya. Mereka juga meminta stok pangan mencapai 15 persen dari total produksi nasional dengan jangka waktu tak terbatas.

    Dengan kata lain, subsidi tersebut bisa diberikan sampai kapan pun. Melalui G-33, negara berkembang juga mendesakkan proposal agar harga referensi terkait besaran subsidi pangan mengacu pada harga terbaru, bukan referensi harga pada 1986- 1988.

    Negara maju yang dimotori AS tentu keberatan. Negara-negara maju terutama negara eksportir pangan khawatir bila stok pangan suatu negara besar dapat memengaruhi harga pasar.

    Desakan negara berkembang agar negara maju menghapus subsidi pertanian mereka, tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari negara-negara maju. Berbagai perundingan KTM WTO mentok ketika membahas isu penghapusan subsidi pertanian di negara maju.

    Dengan menghapus subsidi pertaniannya, daya saing komoditas pangan di negara-negara maju boleh jadi akan tergerus. Ekspor akan tertekan. Pendapatan petani berkurang dan akibatnya produksi pertanian khususnya pangan di negara-negara maju terancam.

    KTM WTO di Bali sudah selesai. Ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Khusus di bidang pangan, setiap negara boleh mengembangkan sistem pengelolaan cadangan pangan sendiri guna memastikan ketahanan pangan rakyatnya, sampai ada kesepakatan untuk mencapai solusi permanen pada KTM ke-11, atau empat tahun dari sekarang.

    Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan secara transparan, melalui notifikasi dan monitoring agar subsidi pangan tidak mendistorsi perdagangan. Setiap negara yang menjalankan program subsidi pangan wajib melaporkan nama programnya, lembaga mana yang bertanggung jawab.

    Laporan itu termasuk jenis pangan yang disubsidi, volume, dan nilai subsidi. Melaporkan data produksi dalam tiga tahun terakhir, dan masih banyak lagi persyaratan lainnya. Artinya, meski boleh mengelola stok untuk cadangan pangan bagi rakyatnya, semua gerak akan termonitor.

    Negara berkembang seperti Indonesia tidak akan bisa leluasa lagi mengelola pangan untuk rakyatnya. Perlahan tapi pasti, desakan perdagangan global akan memaksa pengurangan subsidi pangan sampai pada level terendah.

    Tentu akan melewati proses perdebatan panjang dalam serangkaian pertemuan WTO, tetapi dengan segala cara, bisa ditebak negara-negara maju akan terus memaksakan kehendaknya. Pada satu kesempatan, negara-negara berkembang tidak akan mampu membendungnya.

    Sekarang kelompok negara berkembang masih bisa kompak dan kokoh berdiri membuat benteng pertahanan. Ada benteng kuat seperti India, Brasil, dan China. Akan tetapi, siapa kelompok negara berkembang itu?

    Meski ketiga negara tersebut masuk kelompok negara berkembang, tetapi pertumbuhan ekonominya bagus. Mereka juga punya keunggulan di bidangnya masing-masing sehingga berpotensi menjadi negara maju.

    Kalau itu sampai terjadi, apakah Indonesia akan siap menghadapi tekanan negara-negara maju?

    Dalam lingkup domestik, mengacu data Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani hingga 5,1 juta rumah tangga dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Sektor pertanian tidak lagi memberikan jaminan kehidupan yang layak.

    Lahan pertanian yang ditinggalkan secara masif berubah peruntukan. Lahan pertanian menjadi perumahan, perkantoran, dan toko.

    Kondisi ini tidak akan menjadi masalah serius kalau produksi pangan Indonesia surplus. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lebih dari 70 persen kebutuhan kedelai nasional harus diimpor. Sebanyak 50 persen kebutuhan jagung untuk industri pakan, juga harus diimpor.

    Kebutuhan gula untuk industri, hampir 100 persen diimpor. Produksi gula dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi langsung, itu pun masih harus ditopang pasokan gula rafinasi yang bahan bakunya bersumber dari impor.

    Begitu pula dengan daging sapi. Kebutuhan daging sapi impor tiap tahun terus meningkat. Produksi susu dalam negeri hanya mampu memberi kontribusi kurang dari 30 persen.

    Melihat realitas di atas, jelas sekali ada korelasi antara penurunan jumlah petani di Indonesia dan kemampuan produksi pangan nasional. Sinyal itu tampak nyata.

    Bagaimana dengan sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, ketika kemampuan produksi pangan nasional semakin menurun? Kebutuhan mayoritas bahan pangan Indonesia, akan sangat bergantung pada barang impor.

    Mengingat akan semakin banyak petani yang meninggalkan lahan pertaniannya, karena tidak memenuhi skala usaha tani. Pilihan kebijakan pemerintah hanya ada tiga: menambah luas skala usaha, meningkatkan subsidi pertanian, atau menaikkan harga patokan/harga jual komoditas.

    Pilihan pertama sulit, dan cenderung tidak mau dilakukan pemerintah. Sekalipun terdapat 7,2 juta hektar lahan telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, pemerintah tidak pernah serius melakukannya.

    Begitu pula keinginan mengembangkan lahan pertanian pangan baru skala luas, juga tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah enggan menggelontorkan anggaran untuk keperluan itu.

    Pilihan kedua menambah subsidi, juga akan terbentur kesepakatan dalam WTO. Pada saatnya nanti, tidak akan ada lagi ruang subsidi bagi sektor pertanian.

    Pilihan terakhir hanyalah menaikkan harga patokan/harga beli komoditas pangan agar petani tetap mau berproduksi dengan skala usaha yang kian sempit. Kalau itu dilakukan sesaat petani senang, tetapi daya beli dan kemiskinan akan meningkat. Saat itu, Indonesia akan berada pada situasi terjepit.

    Selama ini, bangsa kita mengelola pangan dengan pikiran yang dibuat rumit. Ambil contoh kedelai. Masalah utama kedelai hanya ada tiga, yaitu rendahnya produktivitas, keterbatasan lahan produksi, dan kecilnya skala produksi. Boleh dibilang harga kedelai sekarang bagus. Apalagi sudah ada jaminan pasar dan harga dari Bulog.

    Apakah ada langkah konkret dari pemerintah menambah luas lahan kedelai hingga mencapai nilai keekonomian? Apakah ada langkah konkret meningkatkan produktivitas secara masif dan serentak? Apakah ada penambahan lahan baru? Apakah ada langkah konkret membangun industri benih kedelai nasional melalui perusahaan-perusahaan benih swasta dan BUMN?

    Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada hanya bersifat seremonial, dan tak pernah terasa efeknya. Meski tidak dinyatakan secara terbuka, berbagai pilihan kebijakan pemerintah terkait kedelai sekaligus menunjukkan bahwa impor kedelai bukan lagi sebagai pendukung, tetapi pilihan utama.

    Jagung sama saja. Persoalan jagung sangat sederhana. Berbeda dengan kedelai, benih jagung hibrida dengan produktivitas tinggi tersedia di pasar. Produksi jagung 8 ton sampai 10 ton jagung pipilan kering dengan mudah bisa dicapai di lapangan. Perusahaan benih multinasional siap mendukung.

    Keterbatasan lahan dan minimnya skala usaha tani jagung di Jawa, bisa diatasi melalui pengembangan pertanaman jagung skala luas di luar Jawa.

    Tahun 2013, 2014, dan tahun-tahun mendatang, tantangan ketahanan pangan masih akan sama. (HERMAS E PRABOWO)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003735469
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on