Polisi: Penggusuran Sesuai Persetujuan 30 Warga

JAMBI, KOMPAS  Masyarakat suku Bathin IX mengungsi ke rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (12/12), setelah rumah mereka yang tersebar di kebun sawit swasta digusur aparat bersenjata. Namun, petugas satuan polisi pamong praja menolak kedatangan para pengungsi.

Sekitar 30 korban penggusuran tiba di depan rumah dinas gubernur sekitar pukul 11.30. Mereka berniat mengadukan kepada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Namun, sejumlah petugas satpol PP menghadang mereka dengan menutup gerbang halaman. Warga akhirnya mendirikan tenda di seberang rumah dinas gubernur.

”Kami hanya ingin mengadu kareno dak tahu nak tinggal di mano lagi,” ujar Animah, warga.

Animah mengaku sudah 10 tahun lebih tinggal di Desa Pinang Tinggi, Bajubang, Kabupaten Batanghari. ”Sebelum dibangun kebun sawit, nenek moyang kami sudah tinggal di sana,” ujarnya.

Rumah Animah digusur pada hari Rabu (11/12) pagi. Sejumlah orang mendatangi rumahnya lalu meminta Animah mengeluarkan seluruh barang miliknya. Tak lama, rumahnya diratakan menggunakan alat berat. Bersama- sama sejumlah tetangga, Animah berusaha menyelamatkan peralatan masak dan pakaian yang tersisa.

Paling tidak 146 rumah di wilayah Pinang Tinggi, Padang Salak, dan Terawang, Kecamatan Bajubang, digusur dan diratakan menggunakan alat berat sejak Sabtu (7/12) hingga Rabu (11/12). Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat mereka di
Batanghari, dan sebagian lagi mendatangi rumah dinas gubernur.

Atas desakan petugas satpol PP, sekitar pukul 13.30 warga Bathin IX pindah ke pendopo kantor gubernur, 5 kilometer dari rumah dinas gubernur.

Staf ahli gubernur yang menemui warga, Hamdani, mengatakan akan meminta penjelasan aparat kepolisian soal penggusuran itu. Jika konflik masih berlarut-larut, sangat mungkin penyelesaiannya diambil alih oleh pemerintah provinsi. ”Kami masih menunggu tim terpadu menyelesaikan konflik,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Batanghari Ajun Komisaris Besar Robert Sormin mengatakan, penggusuran didasari oleh persetujuan dengan sekitar 30 warga yang mau dipindah dengan ganti rugi sebesar Rp 300.000.

Direktur Yayasan Setara, yang mengadvokasi masyarakat suku Bathin IX, Rukaiyah Rofiq, mengatakan, dalam kesepakatan tim terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik dengan suku Bathin IX tidak disebutkan untuk melakukan penggusuran selagi konflik belum selesai. ”Ini sudah melanggar HAM (hak asasi manusia)?” ujarnya.

Dia juga mengecam persetujuan 30 warga menjadi pembenaran aparat untuk menggusur
ratusan rumah di kebun kelapa sawit. Padahal, survei mikro Badan Pertanahan Nasional tahun 1990-an yang masih berlaku, mengakui keberadaan 3.500 hektar tanah ulayat suku Bathin IX yang harus dikeluarkan dari areal hak guna usaha (HGU).

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jaya Nofyandri mengatakan, sesuai berita acara pertemuan pembahasan pra-kondisi mediasi pada Maret 2012, masyarakat diberi hak mengelola lahan seluas 400 hektar di areal kebun kelapa sawit.(ITA)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003651980

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Polisi: Penggusuran Sesuai Persetujuan 30 Warga

    JAMBI, KOMPAS  Masyarakat suku Bathin IX mengungsi ke rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (12/12), setelah rumah mereka yang tersebar di kebun sawit swasta digusur aparat bersenjata. Namun, petugas satuan polisi pamong praja menolak kedatangan para pengungsi.

    Sekitar 30 korban penggusuran tiba di depan rumah dinas gubernur sekitar pukul 11.30. Mereka berniat mengadukan kepada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Namun, sejumlah petugas satpol PP menghadang mereka dengan menutup gerbang halaman. Warga akhirnya mendirikan tenda di seberang rumah dinas gubernur.

    ”Kami hanya ingin mengadu kareno dak tahu nak tinggal di mano lagi,” ujar Animah, warga.

    Animah mengaku sudah 10 tahun lebih tinggal di Desa Pinang Tinggi, Bajubang, Kabupaten Batanghari. ”Sebelum dibangun kebun sawit, nenek moyang kami sudah tinggal di sana,” ujarnya.

    Rumah Animah digusur pada hari Rabu (11/12) pagi. Sejumlah orang mendatangi rumahnya lalu meminta Animah mengeluarkan seluruh barang miliknya. Tak lama, rumahnya diratakan menggunakan alat berat. Bersama- sama sejumlah tetangga, Animah berusaha menyelamatkan peralatan masak dan pakaian yang tersisa.

    Paling tidak 146 rumah di wilayah Pinang Tinggi, Padang Salak, dan Terawang, Kecamatan Bajubang, digusur dan diratakan menggunakan alat berat sejak Sabtu (7/12) hingga Rabu (11/12). Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat mereka di
    Batanghari, dan sebagian lagi mendatangi rumah dinas gubernur.

    Atas desakan petugas satpol PP, sekitar pukul 13.30 warga Bathin IX pindah ke pendopo kantor gubernur, 5 kilometer dari rumah dinas gubernur.

    Staf ahli gubernur yang menemui warga, Hamdani, mengatakan akan meminta penjelasan aparat kepolisian soal penggusuran itu. Jika konflik masih berlarut-larut, sangat mungkin penyelesaiannya diambil alih oleh pemerintah provinsi. ”Kami masih menunggu tim terpadu menyelesaikan konflik,” ujarnya.

    Kepala Kepolisian Resor Batanghari Ajun Komisaris Besar Robert Sormin mengatakan, penggusuran didasari oleh persetujuan dengan sekitar 30 warga yang mau dipindah dengan ganti rugi sebesar Rp 300.000.

    Direktur Yayasan Setara, yang mengadvokasi masyarakat suku Bathin IX, Rukaiyah Rofiq, mengatakan, dalam kesepakatan tim terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik dengan suku Bathin IX tidak disebutkan untuk melakukan penggusuran selagi konflik belum selesai. ”Ini sudah melanggar HAM (hak asasi manusia)?” ujarnya.

    Dia juga mengecam persetujuan 30 warga menjadi pembenaran aparat untuk menggusur
    ratusan rumah di kebun kelapa sawit. Padahal, survei mikro Badan Pertanahan Nasional tahun 1990-an yang masih berlaku, mengakui keberadaan 3.500 hektar tanah ulayat suku Bathin IX yang harus dikeluarkan dari areal hak guna usaha (HGU).

    Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jaya Nofyandri mengatakan, sesuai berita acara pertemuan pembahasan pra-kondisi mediasi pada Maret 2012, masyarakat diberi hak mengelola lahan seluas 400 hektar di areal kebun kelapa sawit.(ITA)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003651980

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on