BANDA ACEH, KOMPAS — Ratusan warga eks Desa Blang Lancang dan Rancong, Lhokseumawe, yang lahannya diambil alih oleh PT Arun pada 1974 berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (17/12). Mereka mengancam akan terus tinggal di halaman kantor tersebut apabila tuntutan ganti rugi lahan tidak dipenuhi.

Mereka tiba di kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.30, kemudian berorasi secara bergantian. Di antara warga itu, banyak perempuan lanjut usia dan anak-anak. Sejumlah warga menggelar tikar di depan pintu utama kantor gubernur dan tiduran di sana.

”Hampir 40 tahun kami menunggu janji ganti rugi lahan serta jaminan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah setelah rumah dan tanah kami digusur. Sampai saat ini tak satu pun yang dipenuhi. Karena itu, selama janji belum terpenuhi, kami tak akan pergi dari kantor Gubernur Aceh ini,” ujar Zulkifli Usman (40), warga Rancong Barat.

Zulkifli mengatakan, pada 1973 orang-orang dari Pertamina mendatangi satu per satu rumah warga di Blang Lancang dan Rancong, termasuk rumah orangtuanya, Usman. Orang Pertamina meminta warga merelakan lahannya untuk dibangun oleh PT Arun, perusahaan pengeboran gas bumi, yang kala itu menjadi perusahaan pengeboran gas terbesar di Indonesia.

”Ada 540 keluarga yang kemudian menyerahkan tanahnya. Kami takut menolak karena mereka membawa tentara. Kami lalu dijanjikan tanah, rumah, dan pendidikan yang tinggi. Namun, sampai 40 tahun tak satu pun janji ditepati,” ujarnya.

Ada sekitar 191 hektar lahan yang diambil alih PT Arun Natural Gas Liquefaction atau lebih dikenal dengan PT Arun NGL. Warga di Desa Blang Lancang dan Rancong kemudian pindah ke desa-desa lain di Lhokseumawe. Desa Blang Lancang dan Rancong saat ini telah dipecah menjadi empat desa, yaitu Blang Lancang, Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong Barat.

Abdul Arif (40), warga Rancong Timur, mengatakan, unjuk rasa sudah berkali-kali dilakukan warga Rancong dan Blang Lancang sejak 1974. Beberapa perwakilan warga pun pernah dibawa ke Jakarta untuk mengadukan hal ini ke Pertamina. Namun, belum ada janji yang direalisasikan.

”Pada 2011 pernah dijanjikan akan dibantu Rp 30 miliar untuk tempat tinggal di Ujung Pancu, Lhokseumawe, dari pemerintah,” ujar Abdul Arif.

Asisten III Sekretariat Daerah Aceh Muzakar A Gani yang menemui pengunjuk rasa meminta warga bersabar. Pemerintah Aceh akan membicarakan masalah tersebut dengan pihak terkait.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang tiba di kantor gubernur sekitar pukul 15.00 langsung menemui warga. Dia berjanji segera menindaklanjuti tuntutan warga Rancong dan Blang Lancang tersebut.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Aceh Nurdin F Joes mengatakan, pada Selasa Pemerintah Aceh mengirimkan surat kepada Menteri BUMN supaya menindaklanjuti tuntutan warga itu. Hal ini karena status tanah di Rancong dan Blang Lancang yang kini dikuasai PT Arun berstatus tanah negara.

”Karena itu, kami meminta Menteri BUMN agar menghibahkan lahan 191 hektar itu kembali kepada warga. Pemerintah Aceh tidak bisa membeli lahan itu dengan dana APBD Aceh karena itu tanah negara,” kata Nurdin.

”Kami ingin jaminan bahwa tuntutan kami dipenuhi, bukan janji-janji semata,” kata Zulkifli. (HAN)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003735985

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    BANDA ACEH, KOMPAS — Ratusan warga eks Desa Blang Lancang dan Rancong, Lhokseumawe, yang lahannya diambil alih oleh PT Arun pada 1974 berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (17/12). Mereka mengancam akan terus tinggal di halaman kantor tersebut apabila tuntutan ganti rugi lahan tidak dipenuhi.

    Mereka tiba di kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.30, kemudian berorasi secara bergantian. Di antara warga itu, banyak perempuan lanjut usia dan anak-anak. Sejumlah warga menggelar tikar di depan pintu utama kantor gubernur dan tiduran di sana.

    ”Hampir 40 tahun kami menunggu janji ganti rugi lahan serta jaminan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah setelah rumah dan tanah kami digusur. Sampai saat ini tak satu pun yang dipenuhi. Karena itu, selama janji belum terpenuhi, kami tak akan pergi dari kantor Gubernur Aceh ini,” ujar Zulkifli Usman (40), warga Rancong Barat.

    Zulkifli mengatakan, pada 1973 orang-orang dari Pertamina mendatangi satu per satu rumah warga di Blang Lancang dan Rancong, termasuk rumah orangtuanya, Usman. Orang Pertamina meminta warga merelakan lahannya untuk dibangun oleh PT Arun, perusahaan pengeboran gas bumi, yang kala itu menjadi perusahaan pengeboran gas terbesar di Indonesia.

    ”Ada 540 keluarga yang kemudian menyerahkan tanahnya. Kami takut menolak karena mereka membawa tentara. Kami lalu dijanjikan tanah, rumah, dan pendidikan yang tinggi. Namun, sampai 40 tahun tak satu pun janji ditepati,” ujarnya.

    Ada sekitar 191 hektar lahan yang diambil alih PT Arun Natural Gas Liquefaction atau lebih dikenal dengan PT Arun NGL. Warga di Desa Blang Lancang dan Rancong kemudian pindah ke desa-desa lain di Lhokseumawe. Desa Blang Lancang dan Rancong saat ini telah dipecah menjadi empat desa, yaitu Blang Lancang, Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong Barat.

    Abdul Arif (40), warga Rancong Timur, mengatakan, unjuk rasa sudah berkali-kali dilakukan warga Rancong dan Blang Lancang sejak 1974. Beberapa perwakilan warga pun pernah dibawa ke Jakarta untuk mengadukan hal ini ke Pertamina. Namun, belum ada janji yang direalisasikan.

    ”Pada 2011 pernah dijanjikan akan dibantu Rp 30 miliar untuk tempat tinggal di Ujung Pancu, Lhokseumawe, dari pemerintah,” ujar Abdul Arif.

    Asisten III Sekretariat Daerah Aceh Muzakar A Gani yang menemui pengunjuk rasa meminta warga bersabar. Pemerintah Aceh akan membicarakan masalah tersebut dengan pihak terkait.

    Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang tiba di kantor gubernur sekitar pukul 15.00 langsung menemui warga. Dia berjanji segera menindaklanjuti tuntutan warga Rancong dan Blang Lancang tersebut.

    Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Aceh Nurdin F Joes mengatakan, pada Selasa Pemerintah Aceh mengirimkan surat kepada Menteri BUMN supaya menindaklanjuti tuntutan warga itu. Hal ini karena status tanah di Rancong dan Blang Lancang yang kini dikuasai PT Arun berstatus tanah negara.

    ”Karena itu, kami meminta Menteri BUMN agar menghibahkan lahan 191 hektar itu kembali kepada warga. Pemerintah Aceh tidak bisa membeli lahan itu dengan dana APBD Aceh karena itu tanah negara,” kata Nurdin.

    ”Kami ingin jaminan bahwa tuntutan kami dipenuhi, bukan janji-janji semata,” kata Zulkifli. (HAN)

    Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003735985

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on