Nasi yang masih berada dalam periuk itu belum habis, ketika salah satu keluarga Suku Anak Dalam  berkumpul  nikmati sarapan pagi. Nasi beserta lauk pauk berceceran  akibat tindakan ribuan gabungan aparat TNI, Polri dan Satpam perkebunan kelapa sawit PT Asiatik Persada PT(.AP), yang datang melakukan penggusruan suku Batin IX  di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari-Jambi 7 Desember 2013 lalu. Kaum laki-laki di pukuli, sedangkan  perempuan dan anak-anak diseret dalam lumpur becek, pemukiman di obrak abrik. Hari itu, Batin IX benar-benar di usir dari tanah airnya, mereka mengungsi mencari tempat perlindungan.

“Jangankan pemberitahuan atau diberi kesempatan untuk mengamankan harta benda yang tersisa, habiskan makan pun kami tak sempat”. Eko Purwanto, salah satu korban pemukulan aparat  yang saat itu berada di lokasi kejadian  menuturkan kepada PUSAKA, Kamis (16/01/2014) di kantor Komnas HAM RI,  Jakarta. Sembari memperlihatkan bekas luka pukulan, ia mengakui, bahwa dengan kejadian itu, ia benar-benar merasakan langsung kebiadaban aparat dalam memmperlakukan rakyat atas nama modal.

Tak hanya itu, hingga kini aparat masih menjaga lahan sengketa dan mereka berusaha menghilangkan barang bukti. “Barang-barang dicuri, rumah diratakan, dengan cara itu, mereka ingin meyakinkan publik bahwa Batin IX tidak pernah bermukim di tempat itu”.

Pasca kejadian itu berlangsung,  hingga kini nasib mereka tak menentu, selain 700 rumah rata dengan tanah, sekitar 3000 jiwa tidak bisa berladang, karena lahan garapan hingga kini di jaga ketat oleh aparat kemanan. Demi mencari tempat berlindung,  sebagian warga mengungsi ke kota Jambi, sisanya masuk ke hutan dan sekitar 40 orang sejak 9 Desember 2013 menginap di belakang kantor Komnas HAM.

“ Sekda provinsi Jambi telah intruksikan lakukan pengusiran agar Batin IX tinggalkan komplek perkantoran Gubernur Jambi, Sekda juga ancam akan kerahkan aparat kemanan untuk usir warga. Kalau di usir dari kota Jambi, mereka pulang kemana ?”. Pendamping warga Feri Irawan, dari Perkumpulan Hijau Jambi merasa geram dengan tindakan pemerintah Jambi. Menurutnya, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka timbulkan sendiri. Atas hal itu, Feri  meminta seluruh pihak untuk bersikap dan bersolidaritas.

Konflik lahan Bathin IX dengan perkebunan sawit  PT Asiatik Persada (AP) ini berawal dari penerbitan Hak Guna Usaha seluas 20.000 ha.  Perusahaan ini berulang kali membujuk warga dengan pola kemitraan. Bathin IX yang secara turun temurun berladang, merasa tidak perlu bermitra dengan perusahaan sawit. Selain ladang mereka di rampas, lokasi  kemitraan itu sendiri berada di luar areal HGU PT AP. Atas penolakan itu, BPN memberi rekomendasi agar lahan milik Batin IX seluas 3500 ha di keluarkan dari HGU, sekaligus PT AP dibebankan untuk mengeluarkan biaya pengukuran. Karena proses tersebut tidak dijalankan oleh PT AP, akhirnya pemprov Jambi mengeluarkan pernyataan agar HGU PT AP di tinjau ulang. Alih-alih konflik mereda, Tim terpadu bentukan pemerintah dengan sepihak memperuncing keadaan, yakni melakukan tindakan penggusuran. Konflik pun memanjang, hingga kini tak berujung.

Menurut sumber PUSAKA, dari 12 kelompok besar Bathin IX, hanya dua kelompok yang menerima pola kemitraan. Mereka yang menerima kemitraan, belum lama ini merasa kapok bermitra, selain mengalami penganiayaan, perusahaan pun menerapkan kebijakan monopoli, melarang warga yang bermitra menjual hasil panen kepada pihak luar.

“Hindia Belanda saja tidak sekejam ini, walau menjajah, mereka pernah mengakui kami”. Cerita sumber. Ia mengakui, Hindia Belanda pernah mengeluarkan kebijakan bahwa Depati Djentik dan Batin IX diakui keberadannya, dengan surat keputusan dari De Controllur van Moera Tembesi tertanggal 20 November 1940 yang menyatakan bahwa jika di dalam suatu wilayah adat bila di dalam batas-batas tanah yang diserahkan terdapat kampung atau tanah yang masih digunakan penduduk, pihak penyewa tanah tak boleh menguasai tanah-tanah itu.

Upaya Mencari Jalan Pulang

Setelah di usir paksa dari tanah kelahiran mereka, upaya untuk kembali ke kampung halaman terus  tak kenal lelah di perjuangkan oleh suku yang terkenal dengan semboyan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dimana bumi di pijak di situ langit di junjung. Setelah mereka melakukan audensi dengan berbagai pihak berwenang seperti Komnas HAM, Kompolnas, BPN dan siang tadi, Kamis, 16 Januari 2014, mereka di terima oleh Prof Awang selaku Dirjen BUK Kementrian Kehutanan. Kembali Batin IX hanya mendapat janji.

“ Saya harap warga menerima kemitraan dengan pola baru. Namun lepas dari semua itu, dalam bulan ini kami dari kemenhut akan terjunkan tim ke lapangan”.

Apa yang dijanjikan oleh Awang, tidak berbeda jauh dengan pernyataan dari Komnas HAM, BPN beserta lembaga Negara lainnya. Batin IX adalah salah satu dari sekian kasus penggusuran suku Bangsa Minoritas di Indonesia. Mereka  sudah menderita, mereka ingin pulang, menggarap lahan dengan nyaman, membangun kehidupan dengan alam. Hanya saja selama ini mereka tidak pernah di beri jalan untuk pulang. (A.Perlindungan)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Nasi yang masih berada dalam periuk itu belum habis, ketika salah satu keluarga Suku Anak Dalam  berkumpul  nikmati sarapan pagi. Nasi beserta lauk pauk berceceran  akibat tindakan ribuan gabungan aparat TNI, Polri dan Satpam perkebunan kelapa sawit PT Asiatik Persada PT(.AP), yang datang melakukan penggusruan suku Batin IX  di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari-Jambi 7 Desember 2013 lalu. Kaum laki-laki di pukuli, sedangkan  perempuan dan anak-anak diseret dalam lumpur becek, pemukiman di obrak abrik. Hari itu, Batin IX benar-benar di usir dari tanah airnya, mereka mengungsi mencari tempat perlindungan.

    “Jangankan pemberitahuan atau diberi kesempatan untuk mengamankan harta benda yang tersisa, habiskan makan pun kami tak sempat”. Eko Purwanto, salah satu korban pemukulan aparat  yang saat itu berada di lokasi kejadian  menuturkan kepada PUSAKA, Kamis (16/01/2014) di kantor Komnas HAM RI,  Jakarta. Sembari memperlihatkan bekas luka pukulan, ia mengakui, bahwa dengan kejadian itu, ia benar-benar merasakan langsung kebiadaban aparat dalam memmperlakukan rakyat atas nama modal.

    Tak hanya itu, hingga kini aparat masih menjaga lahan sengketa dan mereka berusaha menghilangkan barang bukti. “Barang-barang dicuri, rumah diratakan, dengan cara itu, mereka ingin meyakinkan publik bahwa Batin IX tidak pernah bermukim di tempat itu”.

    Pasca kejadian itu berlangsung,  hingga kini nasib mereka tak menentu, selain 700 rumah rata dengan tanah, sekitar 3000 jiwa tidak bisa berladang, karena lahan garapan hingga kini di jaga ketat oleh aparat kemanan. Demi mencari tempat berlindung,  sebagian warga mengungsi ke kota Jambi, sisanya masuk ke hutan dan sekitar 40 orang sejak 9 Desember 2013 menginap di belakang kantor Komnas HAM.

    “ Sekda provinsi Jambi telah intruksikan lakukan pengusiran agar Batin IX tinggalkan komplek perkantoran Gubernur Jambi, Sekda juga ancam akan kerahkan aparat kemanan untuk usir warga. Kalau di usir dari kota Jambi, mereka pulang kemana ?”. Pendamping warga Feri Irawan, dari Perkumpulan Hijau Jambi merasa geram dengan tindakan pemerintah Jambi. Menurutnya, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka timbulkan sendiri. Atas hal itu, Feri  meminta seluruh pihak untuk bersikap dan bersolidaritas.

    Konflik lahan Bathin IX dengan perkebunan sawit  PT Asiatik Persada (AP) ini berawal dari penerbitan Hak Guna Usaha seluas 20.000 ha.  Perusahaan ini berulang kali membujuk warga dengan pola kemitraan. Bathin IX yang secara turun temurun berladang, merasa tidak perlu bermitra dengan perusahaan sawit. Selain ladang mereka di rampas, lokasi  kemitraan itu sendiri berada di luar areal HGU PT AP. Atas penolakan itu, BPN memberi rekomendasi agar lahan milik Batin IX seluas 3500 ha di keluarkan dari HGU, sekaligus PT AP dibebankan untuk mengeluarkan biaya pengukuran. Karena proses tersebut tidak dijalankan oleh PT AP, akhirnya pemprov Jambi mengeluarkan pernyataan agar HGU PT AP di tinjau ulang. Alih-alih konflik mereda, Tim terpadu bentukan pemerintah dengan sepihak memperuncing keadaan, yakni melakukan tindakan penggusuran. Konflik pun memanjang, hingga kini tak berujung.

    Menurut sumber PUSAKA, dari 12 kelompok besar Bathin IX, hanya dua kelompok yang menerima pola kemitraan. Mereka yang menerima kemitraan, belum lama ini merasa kapok bermitra, selain mengalami penganiayaan, perusahaan pun menerapkan kebijakan monopoli, melarang warga yang bermitra menjual hasil panen kepada pihak luar.

    “Hindia Belanda saja tidak sekejam ini, walau menjajah, mereka pernah mengakui kami”. Cerita sumber. Ia mengakui, Hindia Belanda pernah mengeluarkan kebijakan bahwa Depati Djentik dan Batin IX diakui keberadannya, dengan surat keputusan dari De Controllur van Moera Tembesi tertanggal 20 November 1940 yang menyatakan bahwa jika di dalam suatu wilayah adat bila di dalam batas-batas tanah yang diserahkan terdapat kampung atau tanah yang masih digunakan penduduk, pihak penyewa tanah tak boleh menguasai tanah-tanah itu.

    Upaya Mencari Jalan Pulang

    Setelah di usir paksa dari tanah kelahiran mereka, upaya untuk kembali ke kampung halaman terus  tak kenal lelah di perjuangkan oleh suku yang terkenal dengan semboyan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dimana bumi di pijak di situ langit di junjung. Setelah mereka melakukan audensi dengan berbagai pihak berwenang seperti Komnas HAM, Kompolnas, BPN dan siang tadi, Kamis, 16 Januari 2014, mereka di terima oleh Prof Awang selaku Dirjen BUK Kementrian Kehutanan. Kembali Batin IX hanya mendapat janji.

    “ Saya harap warga menerima kemitraan dengan pola baru. Namun lepas dari semua itu, dalam bulan ini kami dari kemenhut akan terjunkan tim ke lapangan”.

    Apa yang dijanjikan oleh Awang, tidak berbeda jauh dengan pernyataan dari Komnas HAM, BPN beserta lembaga Negara lainnya. Batin IX adalah salah satu dari sekian kasus penggusuran suku Bangsa Minoritas di Indonesia. Mereka  sudah menderita, mereka ingin pulang, menggarap lahan dengan nyaman, membangun kehidupan dengan alam. Hanya saja selama ini mereka tidak pernah di beri jalan untuk pulang. (A.Perlindungan)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on